.png)
 |
Hearing Serikat Tani Nelayan di DPRD Lotim |
Okenews.net- Serikat Tani Nelayan (STN) Lombok Timur menyuarakan kegelisahan mereka dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Lombok Timur, Senin (28/04/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi I itu, sejumlah persoalan serius mencuat: distribusi pupuk bermasalah, infrastruktur jalan terbengkalai, hingga konflik berkepanjangan terkait lahan eks HGU PT Tanjung Kenanga.
Ketua Komisi I, Safrudin, memimpin langsung hearing yang menghadirkan berbagai instansi teknis. Para petani dan nelayan menyampaikan keresahan mereka yang selama ini terasa tak kunjung mendapatkan solusi nyata.
Salah satu isu yang paling mendesak adalah status lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Tanjung Kenanga di Desa Dara Kunci. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur menjelaskan bahwa sengketa lahan tersebut telah berlangsung sejak 2023, meski masa berlaku HGU-nya sendiri sudah berakhir sejak 2013.
“Sekarang lahan itu kewenangannya ada di Kementerian ATR. Proses rekonstruksi batas dan kepemilikan tanah sedang berjalan. Rencananya, sekitar 50 persen lahan akan dialokasikan untuk masyarakat,” terang perwakilan BPN. Target redistribusi tanah ditetapkan rampung pada 2025. Terkait dugaan adanya pembayaran "tali asih" antara perusahaan dan warga, BPN menegaskan sikap netral: “Itu bukan ranah pemerintah. Secara hukum, transaksi tersebut tidak memiliki dasar.”
Masalah distribusi pupuk bersubsidi juga mendapat sorotan tajam. Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian Lombok Timur mengungkap masih banyak pengecer yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Biaya transportasi yang belum diatur secara resmi serta sistem "gandengan" antara pupuk subsidi dan non-subsidi memperburuk situasi.
“Stok pupuk dari tahun lalu masih ada, itu sebabnya serapan tahun ini baru mencapai 25 persen. Tapi kami terus awasi dan tegaskan: jika ada pengecer langgar aturan, segera laporkan,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, Kepala Dinas PUPR, Dewanto Hadi, menjelaskan bahwa program perbaikan jalan tahun ini tertunda akibat pemangkasan anggaran dari pusat. Dari Rp46 miliar yang semula disiapkan, anggaran tersebut dibatalkan. Namun, Pemkab sudah menyiapkan anggaran tahun jamak sebesar Rp250 miliar untuk proyek jalan mulai 2026 secara bertahap.
Sementara itu, Dinas Perdagangan Lombok Timur juga menyoroti praktik nakal di pasar pupuk. Kepala Dinas, Mahsin Munawar, menyebut ada indikasi penjualan pupuk subsidi ke luar daerah, yang berdampak langsung pada kelangkaan di pasar lokal.
"Ketika barang langka, hukum pasar berlaku: harga naik. Inilah yang sedang kami awasi ketat," ujarnya.
Menutup audiensi, Komisi I DPRD Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis ini, terutama yang menyangkut nasib petani dan nelayan sebagai ujung tombak ekonomi lokal.
"Kami tidak akan lepas tangan. Semua aspirasi ini akan kami kawal hingga tuntas," pungkas Safrudin.
