.png)
 |
| Rapat Koordinasi terkait Lonjakan harga cabai |
Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya kinerja efektif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ia meminta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian harga di lapangan.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah sinkronisasi data harga antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sekda menekankan bahwa data yang dilaporkan pemerintah daerah harus seragam, baik dari sisi sumber maupun mekanisme pelaporan.
"Harga yang kita laporkan harus identik, tidak boleh ada perbedaan antara data yang dikirim ke Bapanas dan BPS," tegasnya.
Sekda juga menyarankan penggunaan satu sumber utama data harga, yaitu dari Dinas Perdagangan, untuk pelaporan ke Bapanas guna menghindari tumpang tindih. Ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan pedagang agar tidak memanfaatkan kondisi pasar untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Mengantisipasi terganggunya pasokan akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat, Sekda menyampaikan bahwa langkah paling realistis adalah melaksanakan operasi pasar. Hal ini telah menjadi keputusan bersama antara TPID dan champion komoditas cabai, sebagai upaya cepat untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen.
Sekda juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang jernih dan menenangkan masyarakat, agar tidak menimbulkan kepanikan atau spekulasi harga.
Meski saat ini Indeks Harga Produsen (IPH) Lombok Timur berada pada angka empat lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat mencapai angka tujuh Sekda tetap mengingatkan agar TPID tetap waspada dan proaktif.
“TPID harus paham dinamika pasar dan tidak boleh lengah. Kita harus cepat beradaptasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TPID bukan hanya terdiri dari perangkat daerah dan instansi vertikal, tetapi juga melibatkan pedagang dan petani sebagai elemen penting dalam pengendalian inflasi daerah. Peran aktif seluruh pihak diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
