Fauzan Khalid Usul Sekolah Ikatan Dinas untuk ATR/BPN: Solusi Kekurangan Ahli Pertanahan

Hermanamrullah    Juli 09, 2025    Pendidikan , Politik , Sosial   

Fauzan Khalid, M.Si

Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengusulkan pembentukan sekolah kedinasan khusus pertanahan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menilai, langkah ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi pemenuhan tenaga ahli di bidang pertanahan yang kian mendesak.

Sudah saatnya Kementerian ATR/BPN punya sekolah pertanahan dengan sistem ikatan dinas, seperti IPDN. Lulusannya bisa langsung direkrut, tanpa harus mencari tenaga ahli dari luar,” kata Fauzan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (09/07/2025).

Politisi NasDem itu menilai sekolah ikatan dinas akan menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjawab tantangan perekrutan tenaga teknis di bidang pertanahan.

“Kalau sudah ikatan dinas, mereka tidak kemana-mana. Ini juga menjadi jaminan rekrutmen yang berkelanjutan dan terarah,” jelasnya.

Selama ini, Kementerian ATR/BPN telah memiliki Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Namun, Fauzan menyoroti bahwa status STPN belum berformat ikatan dinas. 

“Sayang sekali. STPN bagus, tapi lulusannya dilepas begitu saja. Padahal, mereka dididik untuk jadi tenaga ahli pertanahan. Seharusnya langsung ikatan dinas,” tegas mantan Ketua KPU NTB tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Fauzan juga menyinggung kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dinilainya belum optimal. Meski telah dibentuk sejak 2018 berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018, ia menilai aktivitas GTRA masih minim gaung.

“Selama ini GTRA seperti tidak terdengar. Padahal perannya sangat penting sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk mempercepat reforma agraria,” ujarnya.

Fauzan menyarankan agar Kementerian ATR/BPN menggelar rapat koordinasi pertanahan di setiap provinsi demi menguatkan sinergi antara pusat dan daerah.

“Pak Menteri hanya butuh 38 hari dalam setahun untuk mengumpulkan Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran BPN daerah. Ini bisa memperkuat peran GTRA dan mendorong akselerasi reforma agraria,” pungkasnya.