.png)
.jpg) |
| Wamen ATR BPN, Ossy Dermawan |
Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas dan kualitas sistem penilaian tanah nasional. Apresiasi tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, MAPPI telah konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas profesi penilai di Indonesia. Peran organisasi ini dinilai sangat penting dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi demi keberlanjutan sistem penilaian nasional.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar dan etika penilai. Pembinaan dan penguatan integritas profesi menjadi kunci bagi sistem penilaian yang kredibel,” ujar Ossy Dermawan.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan tersebut diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, Wamen ATR/Waka BPN menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, termasuk potensi kesalahan dan risiko hukum yang dihadapi penilai. Ia menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko serta kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan.
“Kami di Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, serta sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan pemerintah dan menegaskan komitmen MAPPI untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta lembaga penegak hukum dan akademisi.
Menurutnya, perlindungan profesi penilai bukan hanya demi kepentingan anggota, tetapi juga untuk menjaga kepentingan publik dan menciptakan ekosistem penilaian yang sehat, profesional, serta memiliki kepastian hukum.
