Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik - www.okenews.net

Rabu, 22 Juli 2026

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Okenews.net- Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), H. Fauzan Khalid mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan  memprioritaskan pelayanan masyarakat, meski Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok, NTB, Senin (20/07/2026).

“Saya minta teman-teman ASN di Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan pelayanan publik. Jangan sampai roda pemerintahan terhambat, menyusul musibah yang menimpa Bupati Lalu Ahmad Zaini. Prioritaskan pelayanan masyarakat,” kata Fauzan, yang kini Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, ketika diminta tanggapannya oleh sejumlah awak media, usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/07/2026).

Fauzan, Anggota DPR RI yang terpiih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini mengimbau, ASN di lingkungan Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan roda pemerntahan seperti biasa. Fauzan mnta agar ASN memastikan administrasi pemerintahan tetap berjalan normal.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI meyakini roda pemerntahan tetap berjalan normal dan tidak sampai menghambat pelayanan publik. Berdasarkan regulasi, kekosongan kepemimpinan diisi Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah pusat atau provinsi untuk menjamin birokrasi dan layanan masyarakat terus berjalan.

“ASN harus tenang, fokus melayani masyarakat, dan jaga netralitas serta integritas. Hindari tindakan reaksioner seperti menyebarkan informasi tidak valid,” jelasnya.

Fauzan mengatakan agar ASN tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu ASN diminta untuk selalu memaatuhi arahan dari Pelaksana Tugas (Plt) bupati atau Kementerian Dalam Negeri.

Fauzan menegaskan agar ASN menolak segala bentuk perintah atau kebijakan yang berpotensi melanggar hukum, meskipun datang dari atasan. Jangan berspekulasi dan menyebarkan gosip, atau membuat pernyataan provokatif di media sosial terkait kasus tersebut.

Selalu tunduk pada instruksi yang diberikan penjabat kepala daerah (Plt) yang ditunjuk resmi. Patuhi juga pedoman yang diberikan Kemendagri,” ujar Fauzan.

Fauzan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.  Peristiwa ini, lanjutnya, menjadi pukulan bagi tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan transparan dan melayani masyarakat.


“Penindakan tegas oleh KPK diharapkan dapat menjadi efek jera dan momentum evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen serta pengawasan kepala daerah,” tegas Fauzan.

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments