.png)
Okenews.net– Upaya memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui koordinasi antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dalam kegiatan verifikasi dan validasi aset milik instansi pemerintah. Kamis, 17/7
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil aset di lapangan, sekaligus meningkatkan kualitas penatausahaan BMN agar lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KPKNL Mataram diwakili oleh Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Arifin Nurhantanto. Sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha, Muhajir Irfani, bersama jajaran.
Dalam pertemuan itu, kedua instansi membahas sejumlah dokumen dan data aset guna memastikan kelengkapan administrasi, kejelasan status pengelolaan, serta validitas informasi yang dimiliki. Hasil verifikasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat pengamanan aset negara sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang modern dan akuntabel.
"Kolaborasi dengan KPKNL Mataram merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap aset negara memiliki data yang valid, status hukum yang jelas, serta administrasi yang tertib. Dengan pengelolaan yang baik, aset negara akan semakin terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, verifikasi dan validasi aset tidak hanya berorientasi pada pembaruan data administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset negara serta mencegah potensi permasalahan di kemudian hari.
Melalui kegiatan ini, KPKNL Mataram dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
