.png)
Di balik bangunan baru tersebut, Bupati meminta agar peningkatan fasilitas benar-benar diikuti perubahan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gedung yang megah tidak akan berarti jika masyarakat masih mendapatkan pelayanan yang lambat dan kaku.
Haerul secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan agar mengutamakan kondisi pasien ketika memberikan pelayanan. Dokter, bidan maupun perawat diminta tidak menjadikan urusan administrasi sebagai hal pertama yang harus dihadapi pasien.
“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegasnya.
Ia menilai sikap ramah dan respons cepat tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, keberadaan gedung baru Puskesmas Sakra Timur diharapkan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.
Bupati juga mengajak masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Komitmen pemerintah daerah di sektor kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan terhadap jaminan kesehatan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui alokasi anggaran BPJS Kesehatan.
Anggaran tersebut tercatat meningkat dari sekitar Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Kemudian naik menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.
Peningkatan anggaran hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 itu menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemkab Lombok Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.
Selain BPJS Kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja maupun jaminan kematian.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aris Fahrurozy mengatakan, operasional Puskesmas Sakra Timur telah memiliki dasar perizinan. Surat Izin Operasional (SIO) telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026.
“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Dengan telah terbitnya SIO, Dinas Kesehatan menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat segera menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal 2027.
Tahapan selanjutnya, kata Aris, akan diarahkan pada persiapan akreditasi yang ditargetkan mulai dilakukan dalam tiga bulan mendatang.
Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, para direktur rumah sakit daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
