YGSI Bukukan Capaian Besar, Wabup Lotim Dorong Replikasi Program Perlindungan Anak

Hermanamrullah    Agustus 29, 2025   

YGSI Bukukan Capaian Besar, Wabup Lotim Dorong Replikasi Program Perlindungan Anak

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI)

Okenews.net– Program Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) selama lima tahun terakhir berhasil mencatat sejumlah capaian penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Keberhasilan itu dipaparkan oleh perwakilan YGSI, Saprudin, dalam acara evaluasi dan penutupan program, Jumat (29/08/2025).

Menurutnya, YGSI bergerak di dua level sekaligus, yakni desa dan kabupaten.
“Di level desa, kami mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) terkait perlindungan anak, sementara di tingkat kabupaten, pada tahun 2024 kita berhasil melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan dan Anak,” jelas Saprudin.

Sejak 2021 hingga 2025, YGSI juga telah memberikan edukasi kepada 5.158 siswa SMP tentang kesehatan reproduksi dan seksual melalui modul SETARA (Semangat Dunia Remaja). Selain itu, 56 guru ikut dilatih agar mampu menyampaikan materi tersebut kepada siswa di sekolah masing-masing.

“Kami berharap ilmu ini bisa ditularkan anak-anak kepada teman sebaya, sehingga kesadaran tentang bahaya perkawinan anak dan kekerasan seksual semakin meluas,” tambahnya.

Ditempat yang sama Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi tinggi kepada YGSI yang dinilainya mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

“YGSI telah menghadirkan program luar biasa. Terima kasih kepada seluruh peserta, baik di tingkat desa maupun kecamatan, yang ikut berkontribusi dalam program ini,” ungkap Wabup.

Ia menegaskan, capaian YGSI harus dijadikan contoh dan direplikasi di desa-desa lain agar upaya perlindungan anak semakin merata. Menurutnya, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman serius yang harus ditangani bersama.

Strategi YGSI yang menyasar masjid melalui khutbah Jumat juga dinilai efektif. “Edukasi bukan hanya penting bagi anak, tetapi juga bagi orang tua. Dengan digitalisasi, pesan-pesan ini juga bisa lebih cepat diterima oleh kalangan remaja,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, H. Ahmad, menambahkan bahwa kehadiran YGSI sangat membantu pemerintah daerah.

“Selama lima tahun ini kita sudah melihat dampak positif di desa dan sekolah sasaran. Anak-anak, guru, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat mendapat manfaat nyata dari program ini,” katanya.

Menurutnya, intervensi YGSI telah menekan kasus perkawinan anak dan kekerasan seksual di Lombok Timur. Karena itu, ia berharap program serupa tetap bisa berlanjut meskipun dengan nama atau format berbeda.

“Tentu kami berharap YGSI bisa kembali hadir, karena instansi kami merasa sangat terbantu. Banyak persoalan anak yang bisa diminimalisir berkat kontribusi mereka,” pungkasnya.

YGSI Paparkan Capaian Program Cegah Kekerasan Gender dan Perkawinan Anak di Lotim

Hermanamrullah    Agustus 28, 2025   

YGSI Paparkan Capaian Program Cegah Kekerasan Gender dan Perkawinan Anak di Lotim

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI)

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur menggelar Dialog Capaian Praktik Baik terkait pencegahan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan kehamilan remaja di Aula DP3AKB, Rabu (27/08/2025).

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD, organisasi masyarakat sipil, forum anak, guru PKRS, hingga media. Tujuannya, menyampaikan hasil implementasi program YGSI di empat desa dan empat sekolah intervensi, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk perlindungan anak dan pemberdayaan remaja.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Lombok Timur, Fathiyah S.St., menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang refleksi bersama agar praktik baik yang sudah berjalan bisa diperluas ke desa dan sekolah lainnya.

“Kasus kekerasan berbasis gender dan seksual mayoritas menimpa perempuan. Karena itu, kami berkomitmen melanjutkan program yang digagas YGSI dengan tetap berkolaborasi bersama NGO maupun instansi terkait,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas PMD, Assairul Kabir, mendorong desa-desa intervensi untuk aktif membuat peraturan desa (Perdes) terkait pencegahan perkawinan anak dan kekerasan seksual. Ia juga mengajak generasi muda untuk kreatif memanfaatkan teknologi digital dalam menyuarakan kampanye perlindungan anak.

Dukungan serupa datang dari Dinas Sosial Lotim. Lalu Muhammad Isnaeni menegaskan pentingnya respons cepat terhadap kasus perkawinan anak. Meski terkendala SDM dan fasilitas, pihaknya siap menindaklanjuti laporan melalui jalur koordinasi.

“Golden period dalam pencegahan perkawinan anak tidak boleh terlewat. Jika ada laporan, kami siap sigap menangani, termasuk lewat program pelatihan keterampilan remaja yang belum menikah,” tegasnya.

Perwakilan Kemenag Lotim, M. Taisir, menilai implementasi PKRS di madrasah sejalan dengan kebutuhan siswa. Materi PKRS dapat disisipkan dalam muatan lokal dengan pendekatan kreatif seperti cerita, karya tulis, hingga video edukatif.

Sementara dari sisi layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Lotim menyebut program YGSI telah didukung melalui edukasi reproduksi di puskesmas. Bappeda pun menyatakan siap berperan sesuai tupoksi, sebagaimana kolaborasi dengan NGO lainnya.

Sejak 2021, YGSI telah menjalankan program di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Hasilnya antara lain lahir sejumlah regulasi perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan desa, hingga media edukasi berbasis budaya lokal.

Acara ini berlangsung sejak pukul 08.00 Wita dengan agenda pemaparan capaian program, diskusi komitmen lintas sektor, hingga penutupan. Sebanyak 32 peserta hadir, dan diharapkan forum ini menjadi pijakan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak dalam memperkuat perlindungan anak di Lombok Timur.

YGSI Ajak Penyuluh Kemenag Lombok Timur Perangi Perkawinan Anak Lewat Edukasi Masyarakat

Hermanamrullah    Juli 10, 2025   

YGSI Ajak Penyuluh Kemenag Lombok Timur Perangi Perkawinan Anak Lewat Edukasi Masyarakat

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) menggandeng para penyuluh dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur untuk turut berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan berbasis komunitas. 

Ajakan ini disampaikan dalam sebuah dialog bertema Aktor Sosial dengan Pemangku Kepentingan, yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenag Lombok Timur, Kamis (10/7/2025).

Dialog tersebut diikuti oleh puluhan penyuluh agama dan merupakan bagian dari kerja sama antara YGSI dan Kemenag Lombok Timur dalam menghadapi tingginya angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, mengungkapkan bahwa lembaganya fokus pada isu-isu seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan terhadap anak. Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi di Indonesia.

“Program kami di NTB difokuskan di dua kabupaten, yakni Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mendorong keterlibatan aktif para penyuluh agama dalam menyuarakan isu pencegahan perkawinan anak secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Samsul juga menyoroti sejumlah faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak, seperti perundungan (bullying), pola asuh yang tidak optimal, serta minimnya pengetahuan remaja perempuan mengenai isu kesehatan reproduksi.

Ia berharap kerja sama ini dapat menghasilkan materi khutbah Jumat yang mengangkat tema kekerasan seksual, bullying, dan pencegahan perkawinan anak di berbagai masjid.

Di sektor pendidikan, YGSI telah mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), yang terbukti efektif dalam menurunkan kasus perundungan di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam Kemenag Lombok Timur, H. Lalu Miftahussurur, S.Ag., dalam sambutannya menegaskan pentingnya edukasi berbasis nilai-nilai agama sebagai instrumen utama dalam menangkal praktik perkawinan anak.

“NTB menempati urutan teratas dalam kasus perkawinan anak di Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar kita bisa menurunkan angka ini secara signifikan,” ujar Miftahussurur.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimbau seluruh masjid agar menyampaikan khutbah Jumat yang menyoroti bahaya perkawinan anak. Di samping itu, ia menekankan pentingnya pengembangan materi ajar yang memperkenalkan kesehatan reproduksi kepada siswa sejak dini.

“Konten dakwah dan media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif perkawinan anak, terutama kepada orang tua dan generasi muda,” tambahnya.

Dialog ini juga menjadi ruang bagi para penyuluh untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Penyuluh Kecamatan Aikmel, yang berharap YGSI juga memperluas jangkauan programnya hingga ke wilayah utara Lombok, mengingat masih adanya budaya pernikahan dini seperti tradisi Ngikut Aik, yakni menikah setelah lulus SMP.

Abdul Haris Rosidy, penyuluh dari Kecamatan Keruak, menambahkan pentingnya penguatan literasi digital untuk anak-anak sebagai upaya mencegah dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol.

“Sinergi antara penyuluh, penghulu, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi akar permasalahan seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang seringkali menjadi pemicu perkawinan anak,” ujarnya.

Ia juga berharap hasil dari dialog ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dalam menyusun langkah-langkah konkret pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat lokal maupun nasional.

FGD YGSI: Komitmen Bersama Cegah Kawin Anak

Hermanamrullah    Juli 01, 2025   

FGD YGSI: Komitmen Bersama Cegah Kawin Anak

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait dalam rangka menyusun strategi pencegahan perkawinan anak, kekerasan seksual terhadap anak, kehamilan remaja, dan kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) di Kabupaten Lombok Timur.

Diskusi tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (30/06/2025), dan dihadiri oleh perwakilan tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, Dinas PMD, DP3AKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh perwakilan tokoh yang hadir menyatakan sikap tegas menolak praktik perkawinan anak di Lombok Timur. Mereka sepakat bahwa penolakan ini harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai agama dan adat yang mengedepankan kemaslahatan.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan dari FGD ini adalah menyatukan persepsi dan memperkuat pemahaman tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan agama dan budaya.

“Kita hadir untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam menolak perkawinan anak serta kekerasan terhadap anak,” ungkap Samsul.

Sementara itu, Dr. TGH. Salimul Jihad, yang mewakili tokoh agama, menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, tidak ada anjuran untuk menikahkan anak yang belum cukup umur. Ia menekankan pentingnya melihat dari sisi kemaslahatan dan mudarat.

“Jika mudaratnya lebih besar, maka hukum menikahkan anak bisa menjadi haram. Ini harus menjadi perhatian, termasuk dalam implementasi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan penegak hukum dengan ulama dan tokoh adat guna mencari solusi konkret terhadap fenomena perkawinan anak yang masih terjadi di masyarakat.

“Pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan, dan penegak hukum harus bergerak bersama tokoh agama serta adat untuk memperbaiki kondisi ini,” imbuhnya.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur, Dr. Muhammad Nasikhin, menyoroti pentingnya edukasi langsung kepada masyarakat melalui tempat-tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

“Kita perlu mengedukasi masyarakat dari musholla dan masjid, serta mendorong pernikahan yang legal dan sesuai ketentuan usia,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi melalui Peraturan Bupati hingga ke tingkat desa sebagai langkah preventif yang efektif.

Lalu Wirabakti, Ketua I Majelis Adat Sasak Paer Timuk, menekankan perlunya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah hingga ke desa yang menjelaskan batasan-batasan dan syarat sah perkawinan sesuai hukum yang berlaku.

Ia mengkritisi kesalahpahaman masyarakat yang menyamakan adat dan budaya. Menurutnya, praktik “kawin kecil” atau kawin kodek merupakan bagian dari budaya, bukan adat.

“Kawin kodek itu tidak diatur dalam adat. Adat justru melarangnya karena prosesi adat pernikahan memiliki syarat-syarat tertentu. Yang terjadi sekarang adalah budaya merusak tatanan adat,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa budaya tidak selalu sejalan dengan agama, dan karena itu budaya-budaya yang bertentangan harus difilter.

“Adat bisa menjadi bagian dari budaya, tapi tidak semua budaya mengandung nilai-nilai adat. Maka budaya yang merusak harus disaring,” tandasnya.

Lebih lanjut, Lalu Wirabakti menyatakan bahwa dari perspektif adat Sasak, kawin kodek tidak pernah dibenarkan. Ia meminta agar regulasi diperkuat hingga ke tingkat desa dalam bentuk Peraturan Daerah dan Surat Keputusan.

“Kami dari tokoh adat menyatakan bahwa kawin kodek itu tidak diperbolehkan. Tinggal bagaimana kita wujudkan larangan ini dalam bentuk regulasi yang mengikat,” pungkasnya.

Di akhir diskusi, para peserta meminta agar hasil FGD ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang diperkuat hingga ke desa-desa. Mereka juga meminta adanya sosialisasi masif melalui media luar ruang seperti pamflet, baliho, dan spanduk dengan pesan-pesan yang kuat, seperti “Lombok Anti Kawin Dini”.

Acara ditutup dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama menolak perkawinan anak, kekerasan seksual terhadap anak, kehamilan remaja, dan kekerasan berbasis gender dan seksual di Kabupaten Lombok Timur

Mahasiswa UNHAM Dampingi Anak Korban Perceraian

Redaksi    Juni 19, 2021   

Mahasiswa UNHAM Dampingi Anak Korban Perceraian

Okenews - Mahasiswa Universitas Hamzanwadi (UNHAM) terus menorehkan prestasi di level Nasional. Kali ini mahasiswa Program Studi Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Ilmu Pendidikan UNHAM memenangkan kompetisi Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-PM).

Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbud RI Tahun 2021 dengan mengusung judul Program “Recovery Anak Korban Perceraian dengan Metode Story Telling untuk Meningkatkan Motivasi Belajar”.

Guna melaksanan program itu, mahsiswa melakukan sosialisasi program PKM-PM kepada masyarakat di Aula Kantor Desa Tetebatu Kecamatan Sikur sebagai desa lokasi pelaksanaan program PKM-PM.

Hadiri dalam acara pembukaan sosialisasi yang berlangsung Sabtu (19/06/2021) itu, kepala desa setempat bersama semua unsur aparatur pemerintah desa, dosen pendamping, dan organisasi kepemudaan desa Tetebatu.

Ketua Kelompok PKM-PM Azzumardin Syaidi mengatakan, program ini merupakan program yang sangat bagus bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuannya di masyarakat sebelum keluar dari kampus.

Ia menyebutkan, pilihan lokasi PKM-PM di Desa Tetebatu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data perceraian di Desa Tetebatu, tingkat perceraian cukup tinggi. Dari data yang ada, tercatat 245 anak korban perceraian. Hal ini, sejalan dengan kasus pernikahan dini di lokasi program PKM-PM yang juga tinggi. 

"Sepertinya ada hubungan kausalitas antara tingginya angka perceraian dengan data kasus pernikahan dini," ungkap Azzumardin Syaidi yang juga Mahasiswa Program Studi Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP Universitas Hamzanwadi,

Ia menyebutkan, generasi yang berkualitas biasanya lahir dari keluarga yang berkualitas, kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta ditunjang oleh lingkungan yang kondusif, dimana anak mendapatkan perhatian yang cukup terhadap tumbuh kembangnya.

Ia juga melihat, anak-anak yang berasal dari korban perceraian, dalam perspektif psikologi perkembangan anak akan mengalami hambatan pertumbuhan mental emosional dan motivasi. Jika dilihat dari sisi pendidikan, dipastikan akan memberikan pengaruh pada rendahnya motivasi belajar. 

Dosen Pembimbing Lapangan PKM-PM Dr. Abdullah Muzakar, M.Si mengatakan, kelompok mahasiswa pelaksana PKM-PM ini berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Hamzanwadi, sehingga model pendekatan yang digunakan dalam penanganan anak korban perceraian berangkat dari basis keilmuan kependidikan.

"Mahasiswa akan melakukan pendampingan dalam bentuk afirmasi (penguatan) terhadap upaya pemulihan (recovery) motivasi belajar anak korban perceraian," tegas doktor Univeritas Negeri Jakarta (UNJ) itu dalam pidato sambutannya.

Kepala Desa Tetebatu Hasbullah, S.Pd mengatakan, siap mendukung penuh pelaksanaan program, karena persoalan pernikahan dini dan kasus perceraian cukup tinggi, termasuk motivasi belajar anak yang rendah, terlebih pada masa pandemi covid-19 menjadi masalah yang dihadapi pemerintah desa Tetebatu.

Ia berharap melalui program PKM-PM ini mampu melahirkan generasi yang cerdas, berprestasi, dan memberikan kebanggaan khususnya bagi keluarga dan masyarakat Desa Tetebatu.

Berkedok Sopir Taksi, Bandar Narkoba Sasar Anak Kuliahan

Redaksi    Juni 18, 2021   

Berkedok Sopir Taksi, Bandar Narkoba Sasar Anak Kuliahan

Okenews - Tim Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Lombok Barat, Polda NTB, melakukan pengungkapan kasus narkoba, di Dusun Parampuan Timur, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat-NTB, Kamis (17/6/2021) sekitar pukul 01.00 wita.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lombok Barat, AKBP Bagus S. Wibowo, SIK mengatakan pelaku yang berhasil diamankan berinisial AA (50), warga Dusun Tampar Ampar Desa Jontelak, Kecamatan Praya Lombok Tengah.

"AA berprofesi sebagai driver salah satu perusahaan taksi yang ada di Pulau Lombok dan kedapatan membawa sejumlah barang bukti Narkotika,” ungkapnya, Jumat (18/6/2021).

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menjadi sopir taksi dan melakukan transaksi narkoba ini di dalam kendaraannya.

“Artinya, para pembeli dari tersangka ini diasumsikan atau dibuat seperti penumpang taksi, ini merupakan satu modus operandi yang sangat rapi menurut kami, yang disesuaikan dengan aktivitas rutinnya,” ucapnya.

Menurutnya, modus operandi ini terbilang baru dan sangat rapi, sehingga membutuhkan upaya-upaya penyelidikan lebih mendalam, untuk bisa mengungkap kasus ini.

“Kami memiliki dugaan kuat bahwa, tersangka ini adalah termasuk salah satu bandar besar yang ada di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Dari keterangan sementara tersangka, bahwa AA sudah melakukan aksinya dalam melakukan transaksi narkoba sebanyak tiga kali.

“Selain sebagai bandar Narkoba, pelaku juga aktif dalam mengkonsumsi barang haram tersebut, dan dari pengakuan pelaku, keuntungan hasil penjualan narkoba ini dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba,” terangnya.

Dari pengungkapan kasus yang telah diakukan, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti yang terdiri dari serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis sabu-sabu, seberat 17.2 gram bruto.

“Berikut alat-alat yang digunakan oleh tersangka untuk perjualbelikan narkoba juga diamankan, berupa alat timbang, alat-alat untuk menggunakan sabu,  dan sejumlah uang dengan nilai total kurang lebih Rp 8 juta,” bebernya.

Atas pebutannya, terhadap tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Polres Lombok Barat, untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami sangkakan dengan pasal 112, 114 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 Tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, dihadapan Awak media, dengan tertunduk lesu, AA mengakui telah melakukan transaksi narkoba sebayak tiga kali.

“Yang membeli bisanya adalah anak-anak kuliah, dengan keuntungan setiap gramnya Rp 900 ribu dan barangnya saya pakai sambil jual,” katanya lirih.

Menurutnya, walaupun memiliki untung yang cukup besar, namun habis Ia pergunakan membeli narkotika, untuk dikonsumsi sendiri.

4 Lokasi Kota Layak Anak di NTB

Redaksi    Mei 28, 2021   

4 Lokasi Kota Layak Anak di NTB

Okenews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di NTB.

DP3AP2KB saat rapat bersama wakil gubernur 

Kepala Dinas DP3AP2KB Husnanidiaty Nurdin mengatakan, saat ini, Kota Layak Anak di NTB sebanyak empat lokasi yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. 

Ia berharap setiap tahun bertambah. "Setiap tahun ditargetkan ada dua kota layak anak yang diberikan penilaian oleh pusat. Diharapkan tahun ini bisa dapat dua, sekarang masih dalam proses penilaian dari pusat," ungkapnya, Kamis (27/05/2021). 

Eny sapaan akrabnya, terus berupaya meningkatkan kualitas perempuan, baik itu dari segi pendidikan dan keterampilan, melalui sekolah maupun berbagai pelatihan. 

"Kalau di pemberdayaan perempuan kami berupaya bagaiamana meningkatkan kualitas perempuan melalui sekolah perempuan, hal ini sudah dilakukan oleh NGO, sehingga kami mereplikasikan kegiatan ini," tutupnya.

Ummi Rohmi: Posyandu Keluarga Solusi Permasalahan Perempuan

Redaksi    Mei 28, 2021   

Ummi Rohmi: Posyandu Keluarga Solusi Permasalahan Perempuan

Okenews - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah  targetkan empat capaian yang harus dikerjakan terkait permasalahan anak dan perempuan.

Ummi Rohmi saat memimpin rapat bersama DP3AP2KB

DP3AP2KB NTB sebagai leading sektor, diantaranya menghadirkan kota layak anak, menurunkan angka perkawinan anak, dan menurunkan perdagangan orang dan menurunkan kekerasan terhadap perempuan.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya, berharap posyandu keluarga dapat dimaksimalkan keberadaannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan anak dan perempuan. 

Keberadaan posyandu keluarga sebagai sarana pelayanan Kesehatan dari bayi hingga lansia, sehingga seluruh segmen usia mapun genre dapat ditangani.

“Kalau dulu layanan posyandu kita hanya melayani bayi dan ibu hamil saja. Kedepan tidak boleh melayani ibu dan bayi saja tetapi lansia,” tutur Ummi Rohmi saat memimpin rapat bersama DP3AP2KB, Kamis (27/05/2021).

Posyandu Keluarga yang diharapkan Ummi Rohmi dapat memenuhi empat elemen posyandu, yakni posyandu KIA, Posbindu, Posyandu Keluarga dan Posyandu Lansia. 

"Keberadaan Posyandu Keluarga diharapkan mampu menopang 4 elemen posyandu yang nantinya diaktifkan seluruh dusun dan lingkungan yang ada di NTB, " tuturnya. 

Posyandu Keluarga Sebagai Pusat Edukasi Anak Korban Stigmatisasi Terorisme

Redaksi    Mei 26, 2021   

Posyandu Keluarga Sebagai Pusat Edukasi Anak Korban Stigmatisasi Terorisme

Okenews - Untuk melindungi anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan terkena stigmatisasi karena perilaku terorisme orang tuanya, maka keberadaan posyandu keluarga sebagai salahsatu program unggulan NTB Gemilang.

Posyandu Keluarga dapat menjadi pusat edukasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, demi keberlangsungan masa depan anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Provinsi NTB Baiq Eva Nurcahyaningsih mewakili Pemprov, dalam FGD bertemakan, Supervisi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

"Di NTB Revitalisasi Posyandu menjadi posyandu keluarga  menjadi pusat edukasi masyarakat tentang semua informasi," kata Asisten I dalam FGD, Selasa (25/5/202) di salah satu hotel di Mataram NTB.

Apalagi jelasnya, sasaran posyandu keluarga mulai dari bayi, remaja sampai lansia. Sehingga sangat tepat  Informasi tentang paham radikalisme dan terorisme dapat disampaikan disana. Jadwalnya juga secara rutin setiap bulan. 

Jadi menurutnya tepat sekali, karena kata kunci untuk menjaga stigma anak dari orangtua yang terlibat terorisme, dari cara pandang masyarakat melalui pemahaman dan sosialisasi yang secar terus menerus dilakukan.

Untuk itu, tugas bersama semua elemen masyarakat untuk mengarahkan anak-anak, ke hal yang positif supaya tidak menjadi pelaku juga. Termasuk tugas keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini.  

Sedangkan di sekolah peran guru, termasuk pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab memberikan penanganan yang cepat, baik rehabilitasi fisik, psikis, pendampingan sosial, peradilan, edukasi ediologi, konseling dan pendampingan sosial. "Menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya orang tua saja," tutupnya.

Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Terorisme Butuh Desain dan Regulasi

Redaksi    Mei 26, 2021   

Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Terorisme Butuh Desain dan Regulasi

Okenews - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) Nahar, SH., M.Si mengatakan, perlindungan anak korban terstigmatisasi terorisme sangat penting namun perlu regulasi sebagai rujukan mengambil kebijakan.

Hal tersebut disampaikan Nahar dalam FGD  bertemakan, Supervisi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Ia menegaskan, diskusi ini dapat memberikan rekomendasi agar usaha perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di NTB tercapai dengan baik dan maksimal.

"Menghasilkan desain bagaimana menyusun regulasi yang membuat kebijakan terkait dengan perlindungan khusus anak dari sudut pandang perlindungan khusus," ujarnya melalui video online Zoom Meeting, Selasa (25/5/202).

Menurutnya,  harus diwaspadai terkait dengan 3 hal dalam perlindungan anak, yang pertama terkait dengan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan tidak mengarah kepada paham-paham radikalisme dan mengarah kepada tindakan-tindakan yang bersifat terorisme.

Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan ideologi dan ketiga adalah soal nasionalisme.  “Misalnya ada paham yang, tidak hormat dengan Garuda Pancasila tidak memahami tentang nilai-nilai nasionalisme ini tanda-tanda yang harus kita waspadai," ungkapnya.

Dalam undang-undang perlindungan anak diingatkan untuk dilakukan upaya edukasi dalam upaya perlindungan khusus bagi anak korban terorisme, oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu, melakukan edukasi yang berkaitan dengan masalah pendidikan ideologi dan nasionalisme, upaya konseling tentang bahaya terorisme,  rehabilitasi dan pendampingan sosial.

Kepala P3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin mengatakan dari pertemuan ini, dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, untuk melakukan pencegahan, penanganan dan perlindungan serta mencari solusi dalam perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme.

"Dari diskusi ini, telah banyak sekali masukan, sehingga akan sangat membantu dalam menyelesaikan PR bersama terkait dengan penyusanan regulasi tentang peraturan Gubernur, sesuai keinginan kita bersama," pungkasnya. 

Fokus Grup Diskusion ini juga turut dihadiri oleh Kepala P3AP2KB Kabupaten/Kota dan PPA di NTB.