Pumice Stone Kotaraja Juara Liga 3 PSSI Lombok Timur 2026

Hermanamrullah    November 02, 2026   

Pumice Stone Kotaraja Juara Liga 3 PSSI Lombok Timur 2026

Okenews.net– Klub Pumice Stone Kotaraja sukses meraih gelar juara Liga 3 PSSI Kabupaten Lombok Timur 2026 setelah mengalahkan PS Benyer dalam pertandingan final yang berlangsung di Lapangan Rinjani Kotaraja, Senin (2/11/2026).

Pertandingan puncak berlangsung sengit dengan dukungan antusias dari ribuan penonton yang memadati lapangan. Kemenangan Pumice Stone sekaligus menutup rangkaian kompetisi Liga 3 PSSI Lombok Timur yang diikuti 115 klub.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang hadir sekaligus menutup turnamen, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan kompetisi tersebut. Ia mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan liga.

“Liga 3 PSSI Lombok Timur yang diikuti 115 klub ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sepak bola daerah berjalan dengan baik. Kesuksesan ini tentu berkat kerja sama kita semua,” ujarnya.

Menurut Bupati, kompetisi sepak bola tidak hanya menjadi wadah pembinaan atlet dan hiburan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia mengajak masyarakat yang hadir untuk turut mendukung pelaku UMKM dengan membeli produk-produk lokal selama berlangsungnya kegiatan olahraga.

“Setiap liga sepak bola selalu diikuti masyarakat dalam jumlah besar. Jangan lupa membeli produk UMKM kita agar perekonomian daerah ikut bergerak,” pesannya.

Haerul Warisin juga mengapresiasi kemampuan Lombok Timur menyelenggarakan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 secara bersamaan dalam satu bulan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti berkembangnya sepak bola di daerah.

Menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bupati meminta para pemain potensial Lombok Timur mulai mempersiapkan diri secara serius.

Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin latihan, pola makan, serta konsistensi dalam meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing dan meraih prestasi.

Sementara itu, Ketua Askab PSSI Lombok Timur, Muhammad Yusri, menyampaikan terima kasih kepada panitia, Pemerintah Desa Kotaraja, para donatur, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Liga 3.

“Sinergi antara Askab PSSI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci utama kemajuan sepak bola Lombok Timur. Insyaallah, jika kita bekerja sama dengan baik, sepak bola Lombok Timur akan semakin baik,” katanya.

Yusri menilai sepak bola Lombok Timur kini semakin diperhitungkan di tingkat regional maupun nasional. Ia menyebut berbagai prestasi yang diraih menjadi bukti kebangkitan sepak bola daerah.

“Dulu kita diremehkan kabupaten lain, tetapi alhamdulillah sekarang banyak menorehkan juara. Kita pernah mewakili NTB di tingkat nasional dan meraih medali emas pada Porprov. Seiring bangkitnya Timnas Indonesia, Lombok Timur juga ikut bangkit,” pungkasnya.

Keberhasilan Liga 3 PSSI Lombok Timur 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan prestasi sepak bola daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan olahraga.

Lantik 155 Pejabat, Bupati Lotim Tegaskan Pelayanan Publik Harus Dibenahi

Hermanamrullah    Oktober 16, 2026   

Lantik 155 Pejabat, Bupati Lotim Tegaskan Pelayanan Publik Harus Dibenahi

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 155 pejabat administrator dan pengawas serta tiga kepala puskesmas. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (16/10).

Usai prosesi pelantikan, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Bupati menegaskan, setiap pejabat harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) lebih proaktif, membangun koordinasi, serta bekerja dengan integritas dan kejujuran.

“Jabatan itu amanah. Hakikat seorang pejabat adalah melayani, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Dalam arahannya, Haerul Warisin turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai pelayanan birokrasi yang belum maksimal, termasuk persoalan pelayanan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Ia menyebutkan, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp143 miliar untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada warga yang mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan pelayanan medis, termasuk mereka yang membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.

Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan pertolongan justru menghadapi kendala administratif.

“Tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit jangan pernah mengesampingkan pelayanan bagi pasien BPJS. Pasien yang masuk ke UGD membutuhkan pertolongan segera. Prioritaskan penanganan medis terlebih dahulu, baru kemudian urusan administrasi ditangani,” tegas Bupati.

Ia berharap, seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Bupati juga meminta ASN tidak hanya bekerja dengan menunggu perintah, tetapi berani mengambil inisiatif dan membangun koordinasi dalam menyelesaikan persoalan. Selama bekerja sesuai aturan dan berada di jalur yang benar, para pejabat diminta tidak ragu menjalankan tugasnya.

Melalui penyegaran birokrasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap kinerja aparatur semakin optimal, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.

Setelah Menanti 16 Tahun, 109 Transmigran Jeringo Terima Sertifikat Tanah

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

Setelah Menanti 16 Tahun, 109 Transmigran Jeringo Terima Sertifikat Tanah

Okenews.net- Penantian panjang warga transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Lombok Timur, akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 109 kepala keluarga (KK) menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah setelah menunggu kepastian legalitas lahan selama bertahun-tahun.

Penyerahan sertifikat berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (15/10), oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqon, Kepala Disnakertrans Lombok Timur M. Irham Jayadi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Penerbitan sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang ditempati warga sejak 2009. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang direlokasi akibat pembangunan Bendungan Pandan Dure.

Dari total 197 KK di kawasan UPT Jeringo yang masuk tahap finalisasi penerbitan SHM, sebanyak 109 KK telah memenuhi persyaratan, termasuk dinyatakan bebas sengketa, sehingga sertifikatnya dapat diterbitkan.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan, penyelesaian persoalan tanah transmigrasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Meski mengakui proses penyelesaian lahan bermasalah membutuhkan upaya yang tidak mudah, pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut secara bertahap.

“Dari 2009 sampai 2013, warga Jeringo bermimpi agar dapat sertifikat. Satu per satu akan diselesaikan, agar apa yang menjadi hak milik masyarakat dapat diberikan,” tegasnya.

Ia menargetkan penyelesaian persoalan lahan, termasuk di UPT Dara Kunci dan eks-HGU Sembalun Kusuma Emas, dapat dituntaskan pada Desember 2026.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian legalitas lahan, terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dinilai aktif mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Menurutnya, sertifikat bukan sekadar dokumen kepemilikan, melainkan jaminan hukum yang penting bagi masa depan masyarakat. Karena itu, warga diminta menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut secara bijak.

“Ini adalah masa depan. Mudah-mudahan Lombok Timur bisa menjadi kabupaten yang maju,” ujarnya.

Selain kepastian hukum atas tanah, Bupati berharap kawasan transmigrasi terus mendapatkan perhatian dalam pembangunan pendidikan, peningkatan keterampilan masyarakat, perbaikan jalan, serta dukungan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Ia turut mengingatkan masyarakat UPT Jeringo bahwa mereka telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Warga yang mengalami kendala pelayanan kesehatan diminta menyampaikannya kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB Aidy Furqon menjelaskan, penyerahan SHM tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan di sejumlah kawasan transmigrasi di NTB.

Program tersebut mencakup kawasan Selaparang atau Puncak Jeringo di Lombok Timur, Sekongkang, Labangka, dan Plampang di Kabupaten Sumbawa, serta Tambora di Kabupaten Bima.

Ia menyebut, penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lahan yang tidak memiliki persoalan atau sengketa.

“Disnakertrans Provinsi NTB terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Kawasan yang tidak berpolemik diselesaikan lebih dahulu,” jelasnya.

Selain mendukung proses sertifikasi, pemerintah provinsi juga berperan dalam pemetaan dan pemasangan patok batas tanah yang belum bersertifikat. Pembinaan keterampilan bagi warga transmigran turut dilakukan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.

Kepala Disnakertrans Lombok Timur M. Irham Jayadi menambahkan, pemerintah selama ini tidak hanya berfokus pada legalitas tanah, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan transmigrasi Selaparang, Puncak Jeringo.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari revitalisasi sejumlah sekolah dasar, pembangunan toilet sekolah, peningkatan akses air bersih, hingga pelatihan dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah juga menyalurkan bantuan modal usaha melalui APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Lombok Timur serta melakukan penataan akses ekonomi agar masyarakat memiliki peluang penghasilan yang berkelanjutan.

Dengan penyerahan 109 sertifikat tersebut, pemerintah berharap kepastian kepemilikan tanah menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan warga transmigran. Di sisi lain, penyelesaian sertifikasi bagi warga lainnya akan terus didorong agar seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh hak atas tanahnya secara sah.

Bupati Lotim Temukan Jalan Berlubang, Langsung Perintahkan PUPR Bertindak

Hermanamrullah    Agustus 09, 2026   

Bupati Lotim Temukan Jalan Berlubang, Langsung Perintahkan PUPR Bertindak

Okenews.net – Perhatian Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, kembali tertuju pada kondisi infrastruktur jalan. Saat melintas dari Lenek Lauk menuju Labuhan Haji, Ahad (9/8), ia mendapati ruas jalan berlubang cukup parah.

Bupati bahkan turun langsung dari kendaraan untuk melihat kondisi jalan tersebut. Lubang terlihat berada di bagian tengah badan jalan dan di salah satu sisi ruas jalan. Sebatang bambu tampak dipasang warga sebagai penanda lubang agar tidak membahayakan pengguna jalan.

Tak ingin persoalan itu berlarut, Bupati langsung menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur. Ia meminta jajarannya segera turun mengecek kondisi jalan yang berada di wilayah Lenek Baru, Kecamatan Lenek, menuju Korleko tersebut.

“Pak Kadis, cepat tanggap dan cepat penanganannya,” tegas Bupati sembari menjelaskan kondisi jalan yang ditemukannya.

Bagi Haerul Warisin, persoalan jalan bukan sekadar urusan kenyamanan berkendara. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci untuk membuka akses masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jalan yang layak juga dibutuhkan untuk memperlancar akses pendidikan, kesehatan, pariwisata hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, Pemkab Lombok Timur saat ini terus mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur melalui program pembangunan jalan tahun jamak.

Program yang mulai berjalan sejak akhir 2025 tersebut mencakup 59 ruas jalan dengan total panjang sekitar 165 kilometer yang ditargetkan dikerjakan hingga 2027.

Ruas yang ditangani terdiri atas 49 ruas jalan kabupaten dan sejumlah ruas jalan lainnya yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah.