www.okenews.net: Bupati
Tampilkan postingan dengan label Bupati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bupati. Tampilkan semua postingan

Selasa, 01 September 2026

     

Resmikan Puskesmas Rp12 Miliar, Bupati Lotim: Layani Dulu, Administrasi Belakangan

Okenews.net – Gedung baru Puskesmas Sakra Timur akhirnya resmi digunakan. Fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp12 miliar itu diresmikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Selasa (1/9/2026).

Di balik bangunan baru tersebut, Bupati meminta agar peningkatan fasilitas benar-benar diikuti perubahan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gedung yang megah tidak akan berarti jika masyarakat masih mendapatkan pelayanan yang lambat dan kaku.

Haerul secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan agar mengutamakan kondisi pasien ketika memberikan pelayanan. Dokter, bidan maupun perawat diminta tidak menjadikan urusan administrasi sebagai hal pertama yang harus dihadapi pasien.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegasnya.

Ia menilai sikap ramah dan respons cepat tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, keberadaan gedung baru Puskesmas Sakra Timur diharapkan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Bupati juga mengajak masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Komitmen pemerintah daerah di sektor kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan terhadap jaminan kesehatan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui alokasi anggaran BPJS Kesehatan.

Anggaran tersebut tercatat meningkat dari sekitar Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Kemudian naik menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Peningkatan anggaran hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 itu menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemkab Lombok Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Selain BPJS Kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja maupun jaminan kematian.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aris Fahrurozy mengatakan, operasional Puskesmas Sakra Timur telah memiliki dasar perizinan. Surat Izin Operasional (SIO) telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Dengan telah terbitnya SIO, Dinas Kesehatan menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat segera menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal 2027.

Tahapan selanjutnya, kata Aris, akan diarahkan pada persiapan akreditasi yang ditargetkan mulai dilakukan dalam tiga bulan mendatang.

Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, para direktur rumah sakit daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

Kamis, 06 Agustus 2026

     

Desak Polisi Bertindak, Massa Beri Ultimatum 3x24 Jam untuk Tangkap Terduga Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Bupati Lotim

Foto: Penerimaan Masa Aksi di Polres Lombok Timur
Okenews.net– Sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat dari 21 kecamatan di Lombok Fimur menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Lombok Timur, Kamis (6/8/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Polres Lombok Timur segera menangkap terduga pelaku ujaran kebencian yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur.


Massa memberikan ultimatum kepada aparat kepolisian agar pelaku ditangkap dalam waktu 3x24 jam. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.


Koordinator lapangan aksi, Subhan, menilai unggahan yang dilaporkan telah melampaui batas karena tidak hanya mengandung ujaran kebencian, tetapi juga telah menyerang ranah pribadi Bupati Lombok Timur.


"Kami meminta Polres Lombok Timur bekerja secara profesional. Tidak ada pihak lain yang berwenang menangkap terduga pelaku selain kepolisian. Kami percaya proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Subhan di hadapan peserta aksi.


Menurutnya, laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dilayangkan ke Polres Lombok Timur sejak 17 Juli 2026. Namun, hingga kini masyarakat belum melihat adanya perkembangan yang jelas terhadap penanganan perkara tersebut.


Massa juga meminta kepolisian memaksimalkan kemampuan Tim Siber Polres Lombok Timur untuk mengusut identitas dan keberadaan terduga pelaku.


Selain menyampaikan tuntutan, Subhan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Lombok Timur yang telah menerima dan mengamankan jalannya aksi dengan baik. Ia menegaskan demonstrasi tersebut tidak ditunggangi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.


"Aksi ini murni lahir dari kepedulian terhadap kemanusiaan dan harga diri masyarakat. Jangan sampai ujaran kebencian seperti ini dibiarkan dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.


Sementara, salah seorang peserta aksi Wiranata berharap kepolisian dapat segera menyelesaikan perkara tersebut. Menurutnya, apabila dugaan penghinaan terhadap seorang kepala daerah saja tidak ditangani secara serius, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum.


Ia juga mengingatkan agar citra Polres Lombok Timur tetap dijaga melalui penanganan perkara yang cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.


Dalam kesempatan itu, perwakilan Polres Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf karena Kapolres Lombok Timur tidak dapat hadir menemui massa akibat agenda kedinasan yang telah dijadwalkan.


Pihak Polres Lombok Timur juga menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.


Sebagai bentuk komitmen, Polres Lombok Timur juga membacakan nota kesepahaman yang menegaskan komitmen institusi untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan solidaritas dalam penegakan hukum.


Rabu, 20 Mei 2026

     

Lotim Target Tiga Besar di MTQ NTB, Wabup Minta Persiapan Non Teknis Dimatangkan

Foto: Wakil Bupati Lotim Edwin Hadiwijaya

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Hal itu ditandai dengan dibukanya Training Center (TC) bagi kafilah Lombok Timur di Tete Batu, Rabu (20/5).

Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, meminta seluruh jajaran pendamping dan pengurus lebih serius mengawal kesiapan peserta, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga faktor non teknis yang dinilai dapat memengaruhi performa kafilah selama perlombaan.

Menurutnya, perhatian terhadap kenyamanan peserta dan pelatih harus dipersiapkan sejak awal agar para kafilah dapat tampil maksimal pada MTQ XXXI mendatang di Lombok Tengah.

“Kadang kita terlalu fokus pada materi yang dinilai dewan hakim, tetapi hal-hal non teknis justru sering terabaikan. Ini juga penting untuk diperhatikan,” ujarnya saat membuka TC tersebut.

Ia juga meminta Ketua Harian LPTQ menunjuk pengurus khusus yang bertugas memantau berbagai kebutuhan di luar aspek perlombaan agar tidak menjadi kendala saat pelaksanaan MTQ.

Dalam kesempatan itu, Wabup optimistis Lombok Timur mampu menembus target tiga besar di ajang MTQ tingkat Provinsi NTB tahun ini. Optimisme tersebut didasari peningkatan pola pembinaan yang dinilai lebih serius dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan dukungan pelatih yang juga berasal dari jajaran dewan hakim tingkat provinsi, Insyaallah kemampuan peserta kita semakin baik. Sekarang persiapannya jauh lebih matang,” katanya.

Training Center tahap lanjutan ini berlangsung mulai 20 hingga 25 Mei 2026. Sebelumnya, TC tahap pertama telah digelar dan disebut menunjukkan perkembangan positif terhadap kualitas peserta.

Pada MTQ XXXI nanti, Lombok Timur direncanakan mengirim sebanyak 54 peserta yang didampingi 18 pelatih serta sejumlah ofisial. LPTQ bersama Pemerintah Daerah menargetkan posisi tiga besar setelah pada MTQ sebelumnya Lombok Timur berada di peringkat ketujuh. Sementara pada ajang STQ tahun lalu, Lombok Timur berhasil masuk jajaran tiga besar.

Selasa, 19 Mei 2026

     

Lotim Raih Penghargaan Creative Financing, Bupati Iron Apresiasi Kinerja Daerah

Foto: Bupati Lotom asaat Menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Bupati Haerul Warisin menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori creative financing pada ajang regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Senggigi, Selasa (19/5).

Dalam kategori tersebut, Lombok Timur berhasil meraih posisi kedua dan unggul dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat.

Atas capaian itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp 2 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Kategori creative financing sendiri menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Penilaian mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, hingga efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD.

Selain itu, aspek kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, serta konsistensi opini LKPD juga menjadi indikator utama dalam penilaian.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah sekaligus dukungan tambahan fiskal.

“Tujuan kita adalah memberikan apresiasi prestasi sekaligus tambahan insentif fiskal. Dana itu digunakan untuk APBD dan bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja tidak terduga,” ujarnya.

Penghargaan tersebut diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain kategori creative financing, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada daerah berprestasi dalam pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.

Senin, 18 Mei 2026

     

Bupati Lotim Dorong Penyelesaian Tanah Ulayat dan Konflik Agraria

Foto: Bupati Lotim saat saat sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan perhatian serius terhadap persoalan tanah ulayat dan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Hal itu ditegaskan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di NTB yang dipusatkan di Lombok Timur, Senin (18/5), di Rupatama I Kantor Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati menyebut masih terdapat persoalan agraria di beberapa kawasan seperti Kecamatan Sembalun dan Sambelia yang kini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“Persoalan tanah di Lombok Timur memang masih ada, terutama yang melibatkan perusahaan pemegang hak guna usaha dengan masyarakat yang sudah lama mengelola lahan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik agraria harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang dikelola. Ia bahkan menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan pada masa kepemimpinannya.

“Semua persoalan ini harus selesai di era saya, karena saya ingin masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa aman,” tegasnya.

Bupati juga menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan dan mekanisme terkait tanah adat maupun tanah ulayat. Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat adat agar konflik serupa tidak terus berulang.

Ia turut mengingatkan pentingnya legalitas lahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk terhadap keberadaan tanah ulayat yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat adat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Stanley mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari komitmen negara dalam memberikan kepastian administrasi pertanahan kepada masyarakat.

“Negara hadir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, namun perlu dukungan dan kolaborasi semua pihak agar tercipta tertib penguasaan tanah demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN Slameto Dwi Martono sebagai narasumber.

Pada kesempatan itu turut diserahkan sejumlah sertifikat, di antaranya sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sertifikat hak milik Persyarikatan Muhammadiyah, sertifikat wakaf, hingga sertifikat Barang Milik Negara (BMN).

Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda Lombok Timur, para camat, masyarakat adat, serta jajaran Kanwil ATR/BPN NTB.

Selasa, 07 April 2026

     

DPRD Lotim Setujui LKPJ 2025, Bupati Siap Tindaklanjuti 14 Rekomendasi

Laporan keterangan pertanggunh jawaban Bupati Tahun Anggaran 2025

Okenews.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II, Selasa (7/4/2026), yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD setempat.

Persetujuan tersebut disertai dengan 14 poin rekomendasi yang disampaikan DPRD melalui laporan gabungan komisi. Rekomendasi itu mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, hingga pembenahan administrasi perpajakan daerah.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas masukan dan saran yang diberikan. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

“Masukan DPRD menjadi pijakan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

DPRD juga menekankan pentingnya mempertahankan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD, sekaligus mendorong penggalian sumber-sumber pendapatan baru. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat basis data perpajakan guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Dalam sektor pembangunan, DPRD berharap realisasi program, baik fisik maupun nonfisik, dapat dipercepat pada tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Sektor pertanian turut menjadi perhatian utama. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan memberikan nilai tambah bagi petani. Isu pupuk bersubsidi juga disorot, dengan harapan pemerintah daerah mampu mengambil langkah adaptif terhadap perubahan kebijakan pusat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, dengan tetap membuka ruang pengawasan dari DPRD dan masyarakat.

“Pengawasan dan partisipasi publik sangat penting agar setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Kamis, 26 Maret 2026

     

Bupati Lotim Perkuat Sinergi ke KSP, Dorong Kunjungan Presiden dan Proyek Strategis

Kunjungan Bupati Lotim Kr Deputi II Bidang Perekonomian

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Popy Rufaidah, pada Kamis (26/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong efektivitas program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Dalam audiensi itu, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan berbagai program nasional dapat berjalan optimal di daerah. Sinergi ini dinilai penting guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Lombok Timur. Bupati berharap kunjungan tersebut dapat segera terealisasi, sekaligus menjadi momentum peresmian sejumlah proyek strategis.

Adapun proyek yang diusulkan untuk diresmikan antara lain Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ekas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. KNMP di Ekas bahkan diproyeksikan menjadi model percontohan bagi koperasi serupa di wilayah lain.

Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi menekan angka pengangguran. Lombok Timur sendiri tercatat memiliki jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbanyak di Nusa Tenggara Barat.

Melalui audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rabu, 18 Maret 2026

     

Bupati Lotim Serahkan Zakat Lewat BAZNAS, Ajak ASN Perkuat Kepedulian Sosial

Bupati Lotim Beserta Wakil Bupati 

Okenews.net- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyerahkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan pembayaran zakat lingkup pemerintah daerah dan masyarakat, Rabu (18/3/2026). Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Bupati dan dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah.

Penyerahan zakat tidak hanya dilakukan oleh bupati, tetapi juga diikuti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, pejabat eselon III dan IV, direksi BUMD, hingga pimpinan perusahaan swasta di Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa zakat memiliki makna lebih dari sekadar kewajiban keagamaan. Ia menyebut zakat sebagai bentuk kepedulian sosial yang mendorong masyarakat untuk saling membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan.

“Zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Karena itu seluruh pejabat, mulai dari struktural hingga teknis, diundang untuk menunaikannya melalui BAZNAS,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara optimal dan sesuai ketentuan sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa potensi dana zakat di Lombok Timur sangat besar jika seluruh ASN menyalurkannya melalui BAZNAS.

Selain itu, BAZNAS Lombok Timur diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Bupati mendorong tim audit internal untuk aktif melakukan pengawasan, serta mengingatkan agar penyaluran zakat dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

“Jangan sampai menerima proposal yang tidak jelas. Hindari praktik percaloan demi menjaga kepercayaan para muzakki,” tegasnya.

Ia juga berharap penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang, seperti membantu masyarakat sakit maupun memperbaiki rumah tidak layak huni.

Melalui kegiatan ini, Bupati mengajak seluruh pejabat untuk memastikan partisipasi aktif dalam membayar zakat, termasuk melakukan pengecekan terhadap jajaran di bawahnya.

Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H.M. Juaini Taofik, yang telah melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selasa, 03 Maret 2026

     

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

Jumat, 27 Februari 2026

     

Safari Ramadan di Suralaga, Gubernur NTB dan Bupati Lotim Perkuat Kebersamaan dengan Warga

Safari Ramadhan Bupati Lotim Bersama Gubernur NTB

Okenews.net- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Suralaga, Jumat malam (27/2/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Lalu Muhamad Iqbal, Indah Dhamayanti Putri, serta Haerul Warisin.

Kehadiran tiga pimpinan daerah tersebut disambut antusias masyarakat Suralaga yang telah berkumpul sejak sore untuk mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari buka puasa bersama hingga tausiah Ramadan.

Safari Ramadan hari ke-9 ini menjadi momen istimewa. Pasalnya, untuk pertama kalinya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menghadiri kegiatan buka puasa bersama dalam satu masjid secara bersamaan, sekaligus didampingi Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kebersamaan tersebut merupakan simbol sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melayani masyarakat.

“Ini menjadi momen kebersamaan. Kehadiran kami bersama di sini menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kedekatan dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan bahwa hubungan antara pimpinan daerah tidak hanya bersifat formal dalam struktur pemerintahan, tetapi juga didasari rasa kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan perhatian kepada warga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga persaudaraan dan tidak lagi terjebak pada perbedaan pilihan politik yang terjadi pada masa lalu.

“Kontestasi politik telah selesai. Saat ini yang terpenting adalah menjaga persaudaraan dan kebersamaan demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Selain tausiah keagamaan, kegiatan Safari Ramadan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat. Momentum ini sekaligus menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selasa, 10 Februari 2026

     

Wabup Lotim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP NTB, Gubernur Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola

Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya.

Prosesi pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, BPKP memiliki posisi strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah, serta pelaksanaan pembangunan nasional.

“Tugas Kepala BPKP adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar pejabat publik tidak terjerat persoalan hukum akibat kelemahan sistem tata kelola.

Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota, lanjutnya, berkomitmen terus memperbaiki sistem pemerintahan dari waktu ke waktu. Karena itu, kolaborasi dengan BPKP menjadi sangat penting dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon dukungannya agar semangat pembenahan tata kelola ini dapat terus berjalan. Kapan lagi kita memperbaiki sistem kalau bukan sekarang,” tegasnya.

Adrian Puspawijaya sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKP NTB. Pada tahun 2026 ini, BPKP memfokuskan pengawasan pada penguatan manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP berperan sebagai mitra konsultatif pemerintah sekaligus pengawas yang mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam tata kelola pemerintahan.

Selasa, 20 Januari 2026

     

Bupati Lotim Soroti Alat Berat Mangkrak, Minta UPT PUPR Bergerak Cepat Tangani Jalan Rusak

Sidak ke UPT Peralatan dan Laboraturium Donas PUPR

Okenews.net –Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (20/01/2026). Sidak ini membuka fakta masih banyaknya alat berat dan kendaraan operasional dalam kondisi rusak berat dan tidak termanfaatkan secara optimal.


Dalam peninjauan tersebut, Bupati menemukan sejumlah alat perbaikan jalan, termasuk stum dan armada pendukung lainnya, terparkir dalam kondisi tidak layak pakai. Kondisi itu dinilai menghambat kecepatan respon pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur, khususnya jalan rusak skala kecil yang langsung berdampak pada aktivitas masyarakat.


Bupati pun meminta pihak UPT segera melakukan analisa teknis dan perhitungan biaya terhadap seluruh aset yang ada.


“Saya minta dilakukan analisa mendalam. Mana alat yang masih bisa diperbaiki segera diusulkan, dan kalau biaya perbaikannya rasional, langsung diperbaiki. Tapi kalau sudah rusak total dan tidak mungkin digunakan lagi, lebih baik dihapus,” tegasnya.


Menurut Bupati, penataan aset sangat penting agar area UPT tidak dipenuhi barang mangkrak yang justru menghambat kinerja. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menambah armada baru guna menutupi kekurangan alat, sehingga UPT mampu bergerak cepat dan mandiri.


Ke depan, Bupati menargetkan perbaikan jalan dengan kerusakan ringan sepanjang 10 hingga 25 meter dapat ditangani langsung oleh UPT tanpa harus menunggu proyek besar atau keterlibatan pihak ketiga.


“Kalau alat dan stok tersedia, UPT harus bisa mengerjakan sendiri. Masyarakat tidak boleh menunggu lama untuk kerusakan jalan yang sebenarnya bisa ditangani cepat,” ujarnya.


Sidak ini merupakan bagian dari upaya pembinaan aparatur agar seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Lombok Timur menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta berorientasi pada pelayanan publik.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi