.png)
 |
| Edwin Hadiwijaya |
Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya.
Prosesi pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, BPKP memiliki posisi strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah, serta pelaksanaan pembangunan nasional.
“Tugas Kepala BPKP adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar pejabat publik tidak terjerat persoalan hukum akibat kelemahan sistem tata kelola.
Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota, lanjutnya, berkomitmen terus memperbaiki sistem pemerintahan dari waktu ke waktu. Karena itu, kolaborasi dengan BPKP menjadi sangat penting dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon dukungannya agar semangat pembenahan tata kelola ini dapat terus berjalan. Kapan lagi kita memperbaiki sistem kalau bukan sekarang,” tegasnya.
Adrian Puspawijaya sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKP NTB. Pada tahun 2026 ini, BPKP memfokuskan pengawasan pada penguatan manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah.
Dalam menjalankan tugasnya, BPKP berperan sebagai mitra konsultatif pemerintah sekaligus pengawas yang mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam tata kelola pemerintahan.
