.png)
 |
| Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin |
Okenews.net — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya disiplin dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pesan tersebut ia sampaikan dalam arahannya kepada para pejabat eselon II, III, lurah, dan kepala UPT di Pendopo Bupati, Kamis (06/11/2025).
Dalam arahan berdurasi sekitar 30 menit itu, Bupati Haerul merangkum tiga poin utama yang menjadi pedoman bagi ASN Lombok Timur untuk membangun citra pemerintah yang melayani dan dekat dengan masyarakat.
“Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik, dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa disiplin tidak hanya soal kehadiran dan jam kerja, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi jabatan.
“Tidak hanya absen hadir, absen pulang, tapi bagaimana disiplin bapak-ibu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugas di kantor,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap tugas dan fungsi ASN tidak boleh berhenti di internal kantor semata, melainkan juga harus terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk membuka akses program dan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” tambah Bupati.
Bupati Haerul juga mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk aktif memberikan masukan dan gagasan dalam mendukung visi-misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar program dan anggaran nasional bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Lombok Timur.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti masih adanya petugas pelayanan publik yang belum bersikap ramah terhadap masyarakat.
“Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa semua program pemerintah daerah sejatinya diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.
Bupati juga mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan empat koperasi merah putih sebagai contoh bagi koperasi lainnya, yaitu di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Jerowaru.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG.
Pemda Lombok Timur juga berencana mengusulkan daerah kategori 3T agar bisa ikut menerima manfaat program MBG, meskipun jumlah penerima di wilayah tersebut masih terbatas.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan pentingnya resiliensi pelayanan publik di tengah perubahan pola transfer keuangan daerah dan desa. Ia menekankan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara program kementerian/lembaga dengan program daerah menjadi hal mutlak di tengah dinamika fiskal saat ini.
Sekda juga menguraikan tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pejabat daerah dalam mengelola program dan anggaran agar lebih selaras dengan kebijakan nasional.
