.png)
 |
| Laporan keterangan pertanggunh jawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 |
Okenews.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II, Selasa (7/4/2026), yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD setempat.
Persetujuan tersebut disertai dengan 14 poin rekomendasi yang disampaikan DPRD melalui laporan gabungan komisi. Rekomendasi itu mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, hingga pembenahan administrasi perpajakan daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas masukan dan saran yang diberikan. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
“Masukan DPRD menjadi pijakan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
DPRD juga menekankan pentingnya mempertahankan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD, sekaligus mendorong penggalian sumber-sumber pendapatan baru. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat basis data perpajakan guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Dalam sektor pembangunan, DPRD berharap realisasi program, baik fisik maupun nonfisik, dapat dipercepat pada tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Sektor pertanian turut menjadi perhatian utama. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan memberikan nilai tambah bagi petani. Isu pupuk bersubsidi juga disorot, dengan harapan pemerintah daerah mampu mengambil langkah adaptif terhadap perubahan kebijakan pusat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, dengan tetap membuka ruang pengawasan dari DPRD dan masyarakat.
“Pengawasan dan partisipasi publik sangat penting agar setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
