![]() |
| Rapat pengurus APPMBGI NTB |
Dalam rapat pengurus yang dipimpin Ketua APPMBGI NTB, H.M. Zaenuddin dan Sekretaris R. Prasetyo tersebut, para pengurus yang notabene merupakan mitra dan pengelola dapur itu merancang agenda strategis untuk melaksanakan AD dan ART ke depan.
''Agenda awal yakni pengurus berangkat ke Jakarta untuk memperoleh arahan-arahan dari pengurus APPMBGI pusat serta ke Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak -pihak terkait untuk kita dapat menjalankan roda organisasi di daerah,'' kata H.M. Zaenuddin yang kerap disapa H. Zen itu.
Dikatakan, ada beberapa masalah yang saat ini tengah dialami oleh mitra dan pengelola dapur MBG di lapangan. Salah satu di antaranya ketentuan dari BGN yang sering berubah. Persoalan cara pandang antara BGN dengan BPK RI dalam operasional SPPG. ''Tentu saja hal itu membuat mitra dan pengelola dapur MBG kebingungan, mau mengikuti yang mana,'' katanya.
Terungkap dalam rapat, beberapa lembaga serupa di NTB memang telah pula terbentuk. Namun hingga kini belum banyak memberikan kontribusi terhadap para anggotanya. Sifat lembaga yang lokal tersebut umumnya hanya mengurus kepentingan mereka secara lokal saja dan sulit menjangkau penerapan kebijakan yang diambil lembaga di tingkat pusat.
''Karena lembaga APPMBGI NTB ini merupakan perpanjangan dari APPMBGI pusat, maka tentu saja kita menyuarakan aspirasi dari pengelola dapur di daerah ke tingkat pusat,'' kata Prasetyo.
Harapannya seluruh mitra dan pengelola dapur MBG di NTB segera mendaftarkan diri sebagai anggota APPMBGI, sehingga asosiasi tingkat NTB sejak awal bisa memetakan program aspirasi atau perjuangan anggota ke tingkat pusat.
''Asosiasi ini memang wadah perjuangan bagi para mitra dan pengelola SPPG untuk tetap eksis melaksanakan kewajibannya sebagai mitra strategis program MBG,'' tambah Prasetyo.
Menariknya, APPMBGI NTB sedang mempersiapkan pembentukan pengurus di tingkat kabupaten/kota se-NTB. Asosiasi juga akan memayungi para anggotanya dalam hal kemungkinan adanya pelanggaran regulasi saat operasional.
"Pengelola dapur MBG yang terkena suspend dari BGN, misalnya, harus digali dulu persoalan sebenarnya di bawah. Tidak boleh ada lembaga mana pun, apalagi oknum -oknum yang mengatasnamakan lembaga pusat untuk bertindak seenaknya kepada anggota APPMBGI nantinya,'' kata Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan APPMBGI NTB, Eko Rahady, S.H.
Apa yang sering dikeluhkan oleh pengelola dapur MBG selama ini, kata Eko, tidak terlepas dari tindakan oknum -oknum yang mengatasnamakan lembaga dalam mengambil tindakan.
''Pengelola dapur nyaman saat operasional. Jika ditekan-tekan, maka hal itu akan mempengaruhi pula kepada mitra dapur seperti UMKM dan stakeholder lainnya, dalam hal ini masyarakat dan penerima manfaat,'' demikian Eko.
.png)
