www.okenews.net: Kolaborasi
Tampilkan postingan dengan label Kolaborasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kolaborasi. Tampilkan semua postingan

Senin, 11 Juli 2022

Bangun Inklusi, Pemda Lotim Kolaborasi dengan LRC

Serah terima dokumen kerjasama Pemkab Lotim dengan LRC

Pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini yang mengusung pembangunan berkelanjutan harus pula disertai dengan pemahaman secara menyeluruh mengenai isu inklusi sosial dan gender. 

Pemahaman mengenai inklusi sosial dan gender ini tidak bisa diabaikan, karena marwah dari pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemda Lotim tidak akan tercapai apabila kondisi pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai, khususnya terhadap kelompok rentang dan/atau marjinal. 

Untuk itu, dibutuhkan kesepahaman dan pemahaman semua pihak untuk dapat menjadikan inklusi sosial dan prinsip gender sebagai pondasi program pembangunan yang dilaksanakan. 

Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah Lombok Timur bekerjasama dengan Lombok Research Center (LRC) untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusi di Lombok Timur. 

Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepahaman bersama Nomor : 181.6/21/KS/2002 dan Nomor : 02/LRC-KB/e/VII/2022 tentang pelaksanaan program kemitraan antara Australia Indonesia menuju masyarakat Inklusif di Kabupaten Lombok Timur.

Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. 

Program ini diselaraskan dengan pilar pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, dan Rencana Aksi terkait, yang berkomitmen pada kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; 

Pilar kedua, stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional INKLUSI bermitra dengan Yayasan Lombok Research Center (LRC) sebagai Mitra Daerah akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi dan pelayanan yang masih sulit diakses oleh kelompok miskin, marginal dan disabilitas karena jarak, sarana dan prasarana dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. 

Sarana dan prasarana yang responsif gender, ramah anak, dan inklusi menjadi faktor utama aksesibilitas terhadap layanan. Pada program INKLUSI, Yayasan BaKTI Bersama Lombok Research Center (LRC) sebagai Mitra Daerah akan mengatasi permasalahan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan miskin dan marginal, yang menjadi penyebab terjadinya KtP (Kekerasan terhadap Perempuan), salah satunya akibat kondisi kemiskinan dan ekonomi, khusus di masa pandemi COVID-19 dimana angka kemiskinan semakin meningkat.

Saat ini Indeks Pembangunan Gender (PGI) Kabupaten Lombok Timur berada pada angka 91,3 dan berada di atas rata-rata provinsi yaitu 90,5 atau berada di posisi keenam dari sepuluh daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Lotim masih berada di posisi keempat dengan angka 65,9. Dalam periode 2019-2021, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Lombok Timur cenderung mengalami stagnasi meskipun terdapat kenaikan (BPS, 2022).

Penyerahan dokumen kesepakatan bersama dilakukan di Ruang sekretaris daerah (Sekda) Lombok Timur pada hari Senin (11/7/2022). 

Dalam kesempatan tersebut Bapak Juaini Taofik selaku Sekda Lombok Timur sangat mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh LRC ini.

Pembangunan yang inklusi merupakan salah satu cita-cita bersama yang tertuang dalam RPJMD Lombok Timur 2018-2023. Lombok Timur sangat peduli agar masyarakat yang rentan dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan.

Masyarakat yang rentang harus dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan Ungkap Juaini Taofik. Hal ini harus kita dorong bersama agar target-targer RPJM Lombok Timur dapat tercapai di akhir pemerintahan Bapak Bupati Sukiman Azmi Tambah Juaini Taufik.

Dalam kesempatan yang sama, Suherman selaku Direktur LRC juga menyampaikan pembangunan Inklusi merupakan salah satu indikator keberhasilan RPJMN secara nasional. 

Di Lombok Timur pembangunan yang inklusi juga menjadi cita-cita bersama yang tertuang dalam RPJMD Lombok Timur. Untuk itu kolaborasi bersama harus dilakukan agar apa cita-cita pembangunan dapat tercapai.

"Kolaborasi harus kita lakukan bersama semua stakeholder agar cita-cita pembangunan yang inklusi yang tertuang dalam RPJMD Lombok Timur dapat tercapai," ungkap Suherman.


Selasa, 25 Mei 2021

Jaga Akuntabiltas, BPKP Siap Kolaborasi dengan Pemprov NTB

Okenews - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.



Hal itu ditegaskan Salamat Simanullang saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 


"Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.


Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor  serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. 


Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.


"Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi," tegasnya.


Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023. 


Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah. 


Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.



Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.


Enam aspek itu adalah, aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.


Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Ia menjelaskan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah. Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Okenews - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. 



Hal itu ditegaskan Wagub saat membuka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 


Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. 


Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP dapat tetap kuat. "Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah," ungkapnya Rohmi.


Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB. 


Ditegaskan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020. 


Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD  terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.


"Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.


Di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.


"Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," imbuh Ummi Rohmi.


Menurut Ummi Rohmi, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. 


Ia mencontohkan, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi

Minggu, 09 Mei 2021

Kolaborasi Majukan Bangsa; NU, Muhammadiyah, dan NWDI Tandatangani MoU

Okenews - Kolaborasi tiga Ormas Islam di Indonesia antara Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah, dan NWDI terjalin dengan baik. Khususnya di Kota Mataram, Provinsi NTB. Tak tanggung-tanggung, kolaborasi ormas besar tersebut sepakat untuk meningkatkan ekonomi ummat. 


Seperti terlihat pada momentum Nuzulul Qur’an sekaligus penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kota Mataram. 


MoU dengan tema peningkatan SDM melalui pendidikan, sosial, dakwah, dan ekonomi ummat Ahlusunnah Waljamaah tersebut digelar di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Ahad, 9 Mei 2021. 


Dalam kesempatan tersebut, ketua umum NWDI Kota Mataram, H.Irzani, menyampaikan bahwa, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun Indonesia. Karena Menurutnya, tanpa kolaborasi, apapun yang dilakukanan akan terasa berat, tidak bisa suatu ormas berjalan sendiri-sendiri. 


“Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun Indonesia. Kita optimis, dengan bergandengan tangan, seluruh permasalahan bangsa ini bisa kita selesaikan bersama,” ungkap H.Irzani yang juga Komisaris ITDC tersebut. 


Kolaborasi, lanjut Irzani, tidak hanya bersama ormas, tapi juga harus menggandeng pemerintah, influencer hingga elment pemuda.   Dengan begitu, visi Kota Mataram Harum tersebut bisa diwujudkan dengan cepat. 


“Kalau kita mau berjalan lebih luas, kolaborasi ini harus kuat, tak hanya bersama ormas, namun melibatkan pemerintah hingga organisasi pergerakan,” tutup Alumni UGM tersebut. 


Sementara itu, ketua PC NU Kota Mataram, Fairus Abadi dalam sambutannya menyampaikan, penandatanganan MoU tersbeut sebagai salah satu ikhtiar organisasi masyarakat antara NU Muhammadiyah dan NWDI dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Mataram. 


“Silain menjalin silaturrahim, kita sepakat untuk memajukan kota Mataram, itu semua terbukti dengan penandatangan MoU yang telah kita lakukan,” ungkap ketua PCNU Kota Mataram yang populer disapa Abu Macel tersebut. 


Selain itu, ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, H.Rawinggip, mengaku sudah lama menantikan kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi tersebut sudah sangat wajib dilakukan, karena melihat NU-Muhammadiyah dan NWDI sanad keilmuannya itu satu. 


“Ini sudah lama saya impikan, kolaborasi ini harus kita lakukan demi kemajuan bangsa. Terlebih pendiri NU, Muhammadiyah dan NWDI satu perguruan,” tutupnya. 


Turut hadir pada kesempatan tersebut, ketua DPR Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram, Dandim Lombok Barat, PMII Kota Mataram, IMM Kota Mataram, HIMMAH NWDI Kota Mataram serta Ketua 1 dan 2 Pengurus Besar NWDI.

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi