Brimob Lombok Timur Berbagi Takjil, Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

Brimob Lombok Timur Berbagi Takjil, Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

Sumber Foto: Humas Dangki Brimob Kompi 3 Yon B

Okenews.net- Personel Brigade Mobile (Brimob) Kompi 3 Yon B Lombok Timur menunjukkan sisi humanisnya dengan membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Pejanggik, tepatnya di depan BTN Pesona Madani, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan yang digelar pada bulan suci Ramadan 1447 H ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Aksi berbagi tersebut ditujukan bagi pengendara dan masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Sejak pukul 16.30 WITA, puluhan personel Brimob bersama ibu-ibu Bhayangkari terlihat bersiaga di tepi jalan. Namun, bukan untuk pengamanan, melainkan membagikan paket takjil kepada pengendara sepeda motor, mobil, hingga pejalan kaki yang melintas.

Dengan ramah, para anggota Brimob menyapa masyarakat sembari menyerahkan paket berbuka puasa.

“Silakan Pak, ini untuk berbuka puasa. Hati-hati di jalan,” ujar salah seorang anggota kepada pengendara yang melintas.

Komandan Kompi (Danki) Brimob Kompi 3 Yon B Lombok Timur, AKP I Wayan Putu Susena, S.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan berbagi,” ujarnya.

Menurutnya, pembagian takjil ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum sempat sampai di rumah saat waktu berbuka tiba.

AKP Wayan Putu Susena juga menambahkan bahwa keterlibatan Bhayangkari memberikan nuansa kekeluargaan dalam kegiatan tersebut.

“Kehadiran ibu-ibu Bhayangkari menambah suasana kebersamaan dan kehangatan, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan kami,” katanya.

Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan. Salah seorang pengendara motor mengaku terbantu dengan adanya pembagian takjil tersebut, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan menjelang azan magrib.

“Awalnya saya kira ada kegiatan pengamanan, ternyata Brimob bagi-bagi takjil. Alhamdulillah, sangat membantu bagi kami yang belum sempat sampai rumah untuk berbuka,” ujarnya.

Melalui kegiatan bertajuk “Brimob Berbagi”, Kompi 3 Yon B Lombok Timur berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat selama bulan Ramadan.

Rakor Penyaluran Sembako, Pemkab Lotim Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

Rakor Penyaluran Sembako, Pemkab Lotim Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Sekertaris DaerahLombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi sekaligus sosialisasi teknis penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Lombok Timur pada Jumat (6/3/2026) dan diikuti seluruh camat se-Kabupaten Lombok Timur.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Asisten I serta Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah. Pertemuan ini bertujuan memastikan mekanisme penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa proses distribusi bantuan harus mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi bantuan sosial. Ia meminta Dinas Sosial segera menerbitkan surat edaran kepada para camat yang berisi petunjuk teknis penyaluran bantuan.

Menurutnya, penerima bantuan harus mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Seluruh proses harus sesuai regulasi. Petunjuk teknis pembagian akan dituangkan dalam surat edaran kepada camat dengan dasar data DTSEN,” tegasnya.

Sekda juga menyoroti mekanisme graduasi, yakni penggantian penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak. Ia mengakui proses ini kerap menjadi tantangan di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan melalui sosialisasi agar masyarakat memahami mekanismenya.

Selain itu, para camat diminta mendorong desa-desa yang belum merampungkan data penerima bantuan agar segera menyelesaikannya. Penyaluran bantuan nantinya akan dipusatkan di kantor desa dengan jadwal distribusi yang akan diumumkan lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah menjelaskan bahwa logistik bantuan telah tiba sejak Selasa lalu dan saat ini masih dalam tahap penyiapan.

“Barang bantuan sudah datang dan hari ini kami bersama tim pendamping melakukan pengecekan ke gudang untuk memastikan kesiapan penyaluran,” ujarnya.

Ia menargetkan bantuan sembako tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dari total 254 desa di Lombok Timur, masih terdapat sejumlah desa yang belum merampungkan data penerima. Penentuan penerima bantuan menggunakan basis DTSEN dengan prioritas masyarakat pada desil 1 hingga desil 3.

“Untuk desil 1 dan 2 kita upayakan terpenuhi 100 persen, baru kemudian desil 3,” jelasnya.

Siti Aminah juga mengakui bahwa data DTSEN masih bersifat dinamis, terutama terkait persoalan administrasi kependudukan dan penentuan kriteria kelayakan penerima bantuan. Karena itu, ia mengajak semua pihak terus melakukan pembaruan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Penyaluran bantuan sembako tersebut rencananya akan diluncurkan di Kecamatan Masbagik, sebelum kemudian dilanjutkan ke kecamatan lainnya dan ditutup di Kecamatan Selong.

Harga Cabai Melonjak, Pemda Lombok Timur Datangkan Pasokan dari Enrekang

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

Harga Cabai Melonjak, Pemda Lombok Timur Datangkan Pasokan dari Enrekang

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik

Okenews.net-Meroketnya harga cabai di pasaran dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah melakukan langkah intervensi. Kenaikan harga tersebut dipicu curah hujan yang tinggi yang memengaruhi produksi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga, cabai rawit merah didatangkan dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Pasokan cabai tersebut tiba di Lombok pada Jumat (6/3/2026).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, usai serah terima cabai di Terminal Kargo Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), menjelaskan bahwa pengadaan cabai ini merupakan kerja sama bisnis atau business to business (B to B) antara champion cabai di Enrekang dan Lombok Timur.

“Kerja sama ini antara champion cabai yang ada di Enrekang dan yang ada di Lombok Timur. Pemerintah membantu mendekatkan pasokan agar harga bisa lebih murah dari harga yang sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, cabai yang didatangkan tersebut akan langsung didistribusikan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok bagi rumah tangga sekaligus menstabilkan harga di pasaran.

Pemerintah daerah juga akan menggelar operasi pasar untuk memastikan harga tetap terkendali.

“Besok kita akan melakukan operasi pasar, khususnya cabai, di Pasar Pancor, Taman Rinjani, dan beberapa titik lainnya,” jelasnya.

Dalam operasi pasar tersebut, cabai rawit merah akan dijual dengan harga Rp75 ribu per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang saat ini berada di kisaran Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengatakan lonjakan harga cabai tidak hanya terjadi di Lombok, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi.

Menurutnya, Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi distribusi cabai dari luar daerah. Biaya transportasi pengiriman tersebut ditanggung oleh Bapanas agar harga jual cabai tetap terjangkau.

“Kami dari Satgas Saber memfasilitasi distribusi cabai rawit merah dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Biaya transportasi difasilitasi oleh Bapanas sehingga harga yang diterima masyarakat bisa sama dengan harga di daerah asal,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa intervensi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga agar masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah berharap petani dan masyarakat dapat kembali meningkatkan produksi cabai lokal. Hal ini mengingat Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai di Indonesia.

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Sumber Foto: Humas Masyarakat Anti Rasuah

Okenews.net- Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap terkait aliran dana yang disebut sebagai “dana siluman” kepada sejumlah anggota DPRD NTB. Dalam laporan tersebut, AMARAH juga meminta aparat penegak hukum menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Transisi Gubernur sebagai tersangka guna mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Laporan itu disampaikan pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 12.30 WITA dengan nomor agenda/registrasi 1744 melalui surat bernomor 10025/DPP/KEP/AMN/NTB/III/2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Provinsi NTB.

Perwakilan AMARAH NTB, M. Syamsul Qomar (MSQ), mengatakan laporan tersebut disusun setelah melalui proses pengumpulan data serta kajian yang mendalam.

“Laporan ini tidak dibuat secara sembarangan. Kami telah melakukan verifikasi terhadap data yang ada dan hasil analisis menunjukkan perkara ini memiliki dasar yang cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar MSQ kepada awak media.

Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan segera menetapkan pihak-pihak yang terindikasi terlibat sebagai tersangka apabila alat bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

AMARAH menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pihak penerima dana, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur distribusi dana tersebut.

“Kita tidak hanya fokus pada penerima dana, tetapi juga perlu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam alur distribusi dan apa tujuan sebenarnya dari aliran dana ini. Karena itu kami meminta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Gubernur juga ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen AMARAH NTB dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap praktik yang berpotensi merugikan negara diusut secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Laporan tersebut ditandatangani oleh lima perwakilan AMARAH NTB, yakni M. Syamsul Qomar, Abdul Hakim, M. Ramadhan, A. Sandi, dan Rindawan Efendi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

Wabup Lotim Ajak Pesantren Aktif Cegah Perkawinan Anak demi Tekan Stunting

Hermanamrullah    Februari 28, 2026   

Wabup Lotim Ajak Pesantren Aktif Cegah Perkawinan Anak demi Tekan Stunting

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur terus digencarkan. Salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah daerah adalah pencegahan perkawinan anak melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan keagamaan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya saat bersilaturahmi bersama pengurus, guru, staf, dan santri Yayasan Pondok Pesantren Al Badriyah Rarang, Kecamatan Terara, Sabtu (28/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan bahwa perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, pernikahan di usia yang belum matang secara fisik dan psikologis berisiko menimbulkan kehamilan bermasalah, kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga melahirkan anak dengan kondisi stunting.

“Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter generasi muda. Melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, kami berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada santri, wali santri, dan masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai usia yang matang,” ujar Edwin.

Ia mengingatkan, pencegahan stunting bukan semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan, agar pesan-pesan moral dan keagamaan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Pemda Lombok Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak sekaligus mempercepat tercapainya target penurunan stunting.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” tutupnya.

SPBN Segera Dibangun di Ekas Buana, Menteri KKP Dukung Usulan Bupati Lombok Timur

Hermanamrullah    Februari 27, 2026   

SPBN Segera Dibangun di Ekas Buana, Menteri KKP Dukung Usulan Bupati Lombok Timur

Bupati Lombok Timur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan

Okenews.net- Upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat mendampingi kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, Jumat (27/2/2026).

Menurut Bupati, keberadaan SPBN sangat penting untuk melengkapi fasilitas di KNMP Ekas Buana agar aktivitas melaut nelayan menjadi lebih efisien dan terjangkau.

“SPBN ini akan sangat membantu nelayan kita. Kami berharap Kementerian dapat menjembatani proses perizinannya. Pemerintah daerah siap mendukung pengelolaannya melalui BUMD agar akses bahan bakar lebih mudah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan KNMP di Ekas Buana. Ia berharap fasilitas serupa dapat diperluas ke wilayah pesisir lain, mengingat garis pantai Lombok Timur yang membentang dari utara hingga selatan.

“Keberadaan KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan SPBN, termasuk pengelolaannya oleh BUMD. Ia memastikan realisasi SPBN akan segera ditindaklanjuti.

“Kita setuju SPBN ini dibangun untuk mendukung operasional nelayan. Pengelolaan oleh BUMD juga langkah yang baik,” ujar Wahyu.

Tak hanya itu, KKP juga akan memberikan bantuan sepuluh unit kapal beserta mesin kapal bagi nelayan di Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri turut menginstruksikan Dirjen Perikanan Budidaya untuk menata dan memperbaiki keramba jaring apung di kawasan Ekas agar lebih tertata dan produktif.

Di hadapan para nelayan yang menyambut antusias, Wahyu juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas KNMP dan memanfaatkannya secara optimal melalui koperasi desa. Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan dampak ekonomi KNMP sudah dirasakan signifikan oleh masyarakat.

“Kita ingin dua tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat pesisir yang hidup dalam kemiskinan,” ujarnya optimistis.

Selain pembangunan infrastruktur dan bantuan kapal, KKP juga menyiapkan perlindungan sosial bagi nelayan berupa asuransi. Secara nasional, tersedia 270 ribu kuota asuransi nelayan yang akan disalurkan ke berbagai daerah, termasuk Lombok Timur. Langkah ini diperkuat dengan komitmen Pemda yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan setempat.

Sebelumnya, Menteri bersama Bupati Lombok Timur, Plh Sekda NTB, serta sejumlah kepala daerah di NTB meninjau langsung kualitas bangunan di KNMP Ekas Buana.

Sebagai informasi, KNMP Ekas Buana merupakan satu dari tiga KNMP yang dibangun di NTB. Fasilitas ini berdiri di atas lahan milik Pemda seluas 1,5 hektare dan diharapkan menjadi model pengembangan kampung nelayan terpadu di wilayah lainnya.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Serap Aspirasi Masyarakat

Hermanamrullah    Februari 26, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Serap Aspirasi Masyarakat

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terus menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Pulau Lombok. Pada masa reses kali ini. sejumlah warga mendatangi rumah aspirasi di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (25/02/2026).

Sebagian besar masyarakat, mendatangi rumah aspirasi Fauzan Khalid, untuk meminta bantuan renovasi pembangunan masjid, pondok pesantren dan sekolah. Namun, ada juga masyarakat yang meminta bantuan alat-alat pertanian dan peralatan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Salah seorang warga Desa Bengkaung, H. Junaidi, mengaku, mendatangi rumah aspirasi, mengajukan permohonan bantuan pengembangan teras Masjid Nurul Hidayah, Desa Bengkaung, Batu Layar, Lombok Barat. Permohonan bantuan disampaikan dalam bentuk proposal dan diterima langusng Tenaga Ahli, mewakili Anggota Komisi II, H. Fauzan Khalid, Rabu malam (25/02/2026).

Junaidi, yang juga Ketua Pembangunan Masjid Desa Bengkaung berharap ada bantuan pengembangan, agar masjid bisa menampung jamaah lebih banyak lagi. Fauzan, yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Pulau Lombok, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti semua aspitasi masyarakat melalui serangkaian tiundakan konkret, baik melalui jalur resmi penganggaran pemerntah, maupun bantuan sosial di lapangan.

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), mengatakan, pihaknya akan segera melakukan berbagai langkah konkret membantu masyarakat, baik bantuan pengembangan tempat ibadah, pondok pesantren, maupun pemberdayaan UMKM di pedesaan, agar ekonomi masyarakat terus bergerak maju,

“Tentu, ini keharusan bagi saya sebagai wakil rakyat, apalagi saya terpilih dari dapil Pulau Lombok. Saya harus menjembatani aspirasi masyarakat, karena ini amanah. Insyaalah, akan direalisasikan untuk kebaikan dan kebermanfaatan masyarakat di Lombok, khususnya, dan semua masyarakat NTB, secara keseluruhan,” katanya.

Berbagai kegiatan akan dilakukan Fauzan Khalid, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini pasa masa reses, masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, 20 Februari sampai dengan 9 Maret 2026 ini. Diantaranya, menggelar kegiatan safari ramadhan dan akan menemui warga pada kegiatan shalat Jumat, sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

Fauzan juga akan mendatangi sejumlah pondok pesantren bersilaturrahmi dan memberikan bantuan. Agenda lainnnya, akan bertemu para konstituen dan pemberian santunan anak yatim

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Hermanamrullah    Februari 24, 2026   

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II Lotim Terbitkan Paspor Pertama Bupati 

Okenews.net -Momentum penting terjadi di Kabupaten Lombok Timur setelah paspor Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, resmi diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Selasa (24/2/2026). Penerbitan paspor tersebut sekaligus menandai beroperasinya secara penuh layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Penyerahan paspor dilakukan langsung saat kunjungan Bupati ke kantor imigrasi yang selama ini diperjuangkan keberadaannya. Dengan terbitnya paspor tersebut, masyarakat Lombok Timur kini tak lagi harus keluar daerah untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Bupati Haerul Warisin mengaku bersyukur dan bangga atas realisasi kantor imigrasi tersebut. Ia menilai kehadiran layanan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah satu bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur untuk memberikan pelayanan dekat, pelayanan terbaik, pelayanan cepat, terutama kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian,” ujarnya.

Menurutnya, layanan tersebut sangat dibutuhkan, baik untuk pengurusan paspor, izin tinggal warga negara asing (WNA), maupun berbagai urusan administrasi keimigrasian lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, Iqbal Rifai, menjelaskan bahwa paspor yang diterima Bupati menjadi paspor pertama yang diterbitkan sejak kantor tersebut resmi beroperasi. Penyerahan itu juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan dan perjuangan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan imigrasi di Lombok Timur.

Iqbal menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan profesional dan humanis kepada masyarakat.

“Kantor Imigrasi ini merupakan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keimigrasian. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan humanis,” tegasnya.

Selain melayani warga negara Indonesia (WNI) dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur juga memberikan layanan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Tak hanya itu, pengawasan terhadap WNA juga menjadi bagian dari tugas kantor ini, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Beroperasinya kantor imigrasi ini diharapkan mampu mempercepat akses layanan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Lombok Timur dan sekitarnya.

Safari Ramadan di Wanasaba, Bupati Harap Potensi Daerah Tekan Kemiskinan

Hermanamrullah    Februari 24, 2026   

Safari Ramadan di Wanasaba, Bupati Harap Potensi Daerah Tekan Kemiskinan

Safari Ramadhan

Okenews.net -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kali ini, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunjungi masyarakat Dusun Gerisak, Desa Wanasaba Daya, Kecamatan Wanasaba, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid At-Taqwa Dusun Gerisak tersebut menjadi ajang silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat setempat sekaligus menyampaikan berbagai program pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi kondisi Kecamatan Wanasaba yang dinilai memiliki angka kemiskinan relatif rendah. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerah, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

Ia menyebut, selain Wanasaba, Kecamatan Sembalun juga termasuk wilayah yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan. Ke depan, pemerintah daerah berharap semakin banyak wilayah di Lombok Timur yang mampu mengoptimalkan potensi lokal sehingga tingkat kemiskinan dapat terus ditekan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa selama setahun masa kepemimpinannya, ia jarang menghadiri undangan kegiatan keagamaan. Hal itu dilakukan karena fokus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik anggaran pembangunan ke Lombok Timur.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah akibat adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat membuat Pemda harus aktif melakukan komunikasi dengan kementerian di Jakarta guna mendapatkan dukungan pendanaan.

Dari upaya tersebut, salah satu hasil yang diperoleh adalah program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan nilai sekitar Rp23 miliar. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak hanya menyediakan asupan makanan bagi siswa sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Program-program tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara bertahap.

“Jika masyarakat memiliki pekerjaan, itu menjadi salah satu bukti bahwa kita menuju kesejahteraan,” ujar Bupati optimistis.

Pemda Lombok Timur juga tengah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait sekitar 97 ribu warga yang sebelumnya dihapus dari daftar peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah berupaya agar warga tersebut dapat kembali terakomodasi sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak masyarakat untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Gubernur NTB Buka Pasar Rakyat di Pringgabaya, Upaya Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Gubernur NTB Buka Pasar Rakyat di Pringgabaya, Upaya Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Bazar Umkm

Okenews.net- Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah bersama berbagai pihak menggelar Pasar Rakyat dan Bazar UMKM sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Camat Pringgabaya, Rabu (11/2/2026).

Pasar rakyat yang digagas Makmur Mendunia Center (MMC) ini terlaksana melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Provinsi NTB, serta Bulog. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Lalu Muhammad Iqbal yang didampingi Bupati Lombok Timur Haerul Warisin.

Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM di Lombok Timur. Pada tahun 2025, Pemda Lombok Timur mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk pembinaan tidak kurang dari 23 ribu pelaku UMKM.

Selain pembinaan usaha, pemerintah daerah juga terus melakukan langkah pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan petani serta sejumlah pihak terkait.

Bupati Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas penyelenggaraan pasar rakyat di wilayah Pringgabaya. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kenaikan harga menjelang Ramadan.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi penyelenggaraan pasar rakyat dan bazar UMKM tersebut. Ia menyebut kegiatan ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah di tengah meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok akibat naiknya permintaan masyarakat.

Iqbal juga memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB masih dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Tidak usah khawatir, stok bahan-bahan pokok yang ada di NTB terpenuhi dan tersedia,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan hampir 300 paket program untuk pengembangan ketahanan pangan di sekitar 300 desa di NTB, termasuk desa-desa di Kecamatan Pringgabaya. Program tersebut direncanakan berlangsung hingga tahun 2029.

Usai membuka kegiatan, Gubernur bersama Bupati Lombok Timur meninjau langsung berbagai produk yang dijual di pasar rakyat tersebut serta berinteraksi dengan masyarakat dan pelaku UMKM.

Cuaca Buruk Melanda, Satlantas Lotim Pasang Peringatan Khusus di Titik Rawan

Hermanamrullah    Januari 27, 2026   

Cuaca Buruk Melanda, Satlantas Lotim Pasang Peringatan Khusus di Titik Rawan

Kasat Lantas Lombok Timur

Okenews.net- Ketika hujan deras, jalan licin, dan kabut menutup pandangan, satu hal menjadi krusial bagi pengendara: peringatan yang jelas dan mudah terbaca. Inilah yang mendorong Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur mengambil langkah tak biasa dalam menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan melanda wilayah Nusa Tenggara Barat.

Bukan baliho besar penuh gambar, bukan pula spanduk rumit dengan tulisan kecil. Satlantas Lotim justru memilih pendekatan sederhana namun tegas: banner imbauan dengan huruf besar, pesan singkat, dan langsung mengena. Pemasangan banner semi-permanen ini mulai dilakukan pada Selasa (27/01/2026) di sejumlah titik rawan kecelakaan.

Kasat Lantas Polres Lombok Timur, AKP Abdul Rachman, menyebut langkah ini sebagai bagian dari sistem peringatan dini yang dirancang sesuai kondisi lapangan.

“Pengendara tidak punya waktu membaca banyak tulisan. Karena itu kami buat pesan singkat, huruf besar, dan mencolok. Lewat satu titik, dua titik, tiga titik pesannya terus diingat, hati-hati,” ujarnya.

Hingga kini, enam banner telah terpasang di wilayah yang kerap menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, seperti Sikur, Labuhan Haji, Jenggik, Sambelia, Masbagik, dan Sembalun. Jumlah tersebut merupakan tahap awal dari target 20 banner yang akan disebar secara bertahap di seluruh Lombok Timur.

Langkah preventif ini tak dikerjakan sendirian. Satlantas menggandeng Forum Komunikasi Lalu Lintas yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Jasa Raharja, hingga pihak swasta seperti ATPM Honda. Menariknya, warga sekitar lokasi pemasangan juga dilibatkan secara aktif.

“Ketika masyarakat merasa ikut memiliki, banner itu terjaga. Kalau rusak atau bergeser, mereka langsung melapor. Ini soal keselamatan bersama,” tambah AKP Abdul Rachman.

Ke depan, Satlantas Lotim juga berencana memanfaatkan plang reklame milik pemerintah yang sedang kosong sebagai media tambahan untuk menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas.

Menghadapi ancaman jalan licin, jarak pandang terbatas, hingga potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem, AKP Abdul Rachman mengingatkan pengendara agar tidak mengambil risiko yang tidak perlu.

“Pastikan kendaraan layak jalan, terutama ban. Jangan paksakan perjalanan jika cuaca benar-benar tidak mendukung. Menunda lebih baik daripada celaka,” tegasnya.

Di sisi lain, program Poros Polres tetap berjalan. Edukasi keselamatan terus dilakukan oleh Unit Kamsel, sementara penegakan hukum oleh Unit Turjawali siap dilaksanakan menunggu arahan resmi pimpinan Polri.

Dengan pendekatan yang sederhana namun tepat sasaran, Satlantas Lotim berharap setiap pengendara yang melintas di jalanan Lombok Timur merasa diingatkan bahwa di balik huruf besar di pinggir jalan, ada pesan besar tentang keselamatan nyawa.

Wabup Lombok Timur Dorong Mahasiswa IKMM Jadi Motor Perubahan Desa

Hermanamrullah    Januari 26, 2026   

Wabup Lombok Timur Dorong Mahasiswa IKMM Jadi Motor Perubahan Desa

Wabup Edwin Hadiwijaya Membuka Kegiatan (IKMM)

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Masbagik (IKMM) Mengabdi 2026 yang digelar di Aula Kantor Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Senin (26/01/2026).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengusung tema “Membangun Kesadaran Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Lingkungan sebagai Fondasi Lendang Nangka Utara yang Berkelanjutan.” Program tersebut akan berlangsung selama dua pekan dan melibatkan mahasiswa asal Masbagik yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sosial, khususnya di sektor pendidikan dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur. Menurutnya, durasi pengabdian selama dua minggu cukup efektif untuk menghadirkan dampak nyata jika diisi dengan program yang tepat sasaran.

“Mahasiswa adalah agen perubahan. Dengan waktu dua minggu, saya yakin banyak hal konkret yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat desa, terutama dalam membangun kesadaran dan solusi berbasis kebutuhan lokal,” ujar Wabup.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Lombok Timur yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa. Bahkan, kata dia, ruang demokrasi disiapkan secara serius agar suara masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

“Bupati sudah menegaskan, silakan demo sebanyak-banyaknya. Kami bahkan menugaskan pejabat eselon II untuk mencatat setiap tuntutan. Hearing atau audiensi juga terbuka kapan saja, selama kami tidak sedang berada di luar daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Moh. Tahir, berharap kehadiran mahasiswa IKMM mampu menghadirkan perspektif baru bagi masyarakat desa. Ia menyoroti masih tingginya angka pernikahan usia dini sebagai persoalan serius yang membutuhkan pendekatan edukatif dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyinggung dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan oleh para petani di desanya, sehingga diperlukan inovasi dan pendampingan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

“Mahasiswa kami harapkan bisa menjadi jembatan edukasi, terutama bagi generasi muda dan keluarga yang rentan terhadap pernikahan dini, sekaligus membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujarnya.

Di sisi lain, Pembina IKMM, Akmaludin Sya’bani, menekankan pentingnya membekali mahasiswa dengan dua kemampuan dasar, yakni kemampuan melahirkan ide dan gagasan serta mengimplementasikannya dalam bentuk karya nyata maupun karya ilmiah.

“Ilmu tidak cukup hanya didiskusikan. Ia harus diaplikasikan langsung untuk menjawab persoalan masyarakat. Dua hal ini akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa saat terjun ke lapangan,” katanya.

Melalui program IKMM Mengabdi 2026, diharapkan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dapat memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Lendang Nangka Utara.

Soroti Kesenjangan Pesisir, Sekda Lotim Dorong UNRAM Perkuat Pengabdian Nyata di Ekas

Hermanamrullah    Januari 17, 2026   

Soroti Kesenjangan Pesisir, Sekda Lotim Dorong UNRAM Perkuat Pengabdian Nyata di Ekas

Sekertaris Daerah Lombok Timur, Saat Menghadiri Kegiatan Pengabdian Untuk Masyarakat Fakultas Pertanian Unram

Okenews.net- Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Sabtu (17/01/2026).

“Kami berterima kasih karena Universitas Mataram kembali mendarmabaktikan sumber dayanya untuk kemajuan Lombok Timur,” ujar Juaini Taofik.

Ia mengungkapkan, Lombok Timur memiliki 38 desa pesisir yang hingga kini masih menghadapi ketimpangan, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun kontribusi ekonomi daerah.

“Sepanjang pantai ini kalau kita lihat dari IPM-nya, ya dari sub PDRB-nya memang masih senjang, Pak,” tegasnya.

Menurutnya, Desa Ekas dan wilayah pesisir Jerowaru merupakan contoh nyata daerah yang memiliki potensi besar, namun masih membutuhkan sentuhan serius melalui kolaborasi akademik dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Sekda juga menaruh harapan besar pada rencana pembangunan laboratorium rumput laut yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pesisir.

“Kalau nanti ada laboratorium rumput laut, produktivitas masyarakat Ekas pasti meningkat, karena bibitnya unggul dan tata kelolanya lebih baik,” katanya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan penurunan beban hidup masyarakat, salah satunya melalui penguatan layanan kesehatan.

“Pendapatan naik saja tidak cukup kalau beban hidupnya tetap berat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Juaini Taofik berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Universitas Mataram tetap terjaga, meski terjadi transisi kepemimpinan di lingkungan kampus.

“Kami berharap hubungan antara UNRAM dan Lombok Timur semakin mesra. Apa yang direncanakan hari ini semata-mata untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka terus mengikis jurang kesenjangan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

4.268 Masjid Jadi Kekuatan Pembangunan, DMI Lombok Timur Diminta Bertransformasi

Hermanamrullah    Januari 15, 2026   

4.268 Masjid Jadi Kekuatan Pembangunan, DMI Lombok Timur Diminta Bertransformasi

 

Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2030

Okenews.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya sumber daya, melainkan oleh kejelasan variabel yang terukur dan keistikamahan dalam menjalankan visi dan misi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2030 di Pendopo Bupati, Kamis (15/01/2026).

Sekda menyoroti besarnya potensi masjid dan mushalla di Lombok Timur yang mencapai 4.268 titik. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan strategis untuk mendukung terwujudnya visi Lombok Timur yang maju, adil, religius, dan transparan.

“Bayangkan potensi besar dari 4.268 titik tersebut. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi demi kemajuan Lombok Timur,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya tiga variabel utama dalam menggerakkan organisasi DMI ke depan, yakni sinergi dan kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta kepatuhan terhadap garis organisasi. Dengan menjaga kepatuhan tersebut, Sekda berharap tujuan besar DMI dapat tercapai secara optimal. Ia pun menegaskan harapannya agar DMI Lombok Timur menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun mental dan spiritual masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi NTB, H. Masyhur, menyoroti tantangan pengelolaan masjid di Lombok Timur. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 74 persen masjid masih berorientasi pada ibadah ritual semata.

“Ini menjadi PR besar bagi pengurus yang baru untuk memperluas fungsi masjid ke arah sosial, ekonomi, dan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjawab tantangan era milenial dengan memberikan ruang yang luas bagi generasi muda agar mencintai masjid, salah satunya melalui konsep Masjid Ramah Anak. Transformasi digital juga dinilai krusial, tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga dalam manajemen organisasi dan pendataan masjid berbasis IT demi tata kelola yang transparan dan akurat.

Sementara itu, Ketua DPD DMI Kabupaten Lombok Timur, M. Husni Mubarak, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan sekaligus mengapresiasi pondasi kuat yang telah dibangun kepengurusan sebelumnya. Ia menegaskan komitmennya menjadikan DMI sebagai pilar penting pembangunan peradaban di Lombok Timur.

Dalam visinya, Husni menargetkan masjid bertransformasi tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam yang berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Empat langkah strategis pun dicanangkan, yakni penguatan fungsi sosial masjid, peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan dakwah dan pendidikan Al-Qur’an melalui program kemasjidan ramah anak, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Kolaborasi Pemda dengan Baznas, Puluhan Rumah Layak Huni dan Modal Usaha, Diserahkan untuk Warga Lombok Timur

Hermanamrullah    Januari 08, 2026   

Kolaborasi Pemda dengan Baznas, Puluhan Rumah Layak Huni dan Modal Usaha, Diserahkan untuk Warga Lombok Timur

Penyerahan Bantuan Rumah Layak Huni

Okenews.net- Upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan lembaga keuangan. Mengawali tahun 2026, sebanyak 73 unit rumah layak huni resmi diserahkan kepada masyarakat pada Kamis (08/01/2026).

Bantuan tersebut terdiri dari 50 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang bersumber dari dana bagi hasil serta zakat Bank NTB, dan 23 unit rumah hasil program rehabilitasi BAZNAS Lombok Timur. Tidak hanya hunian, pemerintah juga menyalurkan bantuan ekonomi produktif berupa 20 paket gerobak usaha dan modal usaha masing-masing sebesar Rp1,5 juta guna memperkuat kemandirian ekonomi warga.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan refleksi perjalanan pengelolaan zakat di daerahnya yang penuh dinamika, namun memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni.

“Masih ada sekitar 20 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan. Untuk itu, kami terus melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat agar persoalan ini dapat ditangani secara bertahap,” ujar Bupati.

Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian program strategis nasional di Lombok Timur, seperti program Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Ekas serta proyek SPAM Pantai Selatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pemprov NTB, dan pemerintah pusat terus terjaga sebagai kunci percepatan pembangunan.

Sementara, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Kamli menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam menjalankan amanah umat.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang harus tidur di bawah rintikan hujan karena rumahnya tidak layak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, 23 unit rumah layak huni telah tuntas dibangun, sementara program Mahyani yang merupakan inovasi asli NTB kini telah diadopsi secara nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga zakat, diharapkan persoalan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur dapat dituntaskan lebih cepat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi NTB TGH. L. Muhyi Abidin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat di NTB tidak terlepas dari peran aktif kepala daerah. Menurutnya, Bupati Lombok Timur telah menunjukkan kepemimpinan sejati dengan mendorong kesadaran berzakat di seluruh lapisan masyarakat.

“Kepala daerah di NTB patut dibanggakan karena telah mendapat penghargaan dari BAZNAS Pusat atas komitmennya mendorong para aghniya dan PNS untuk berzakat. Ketika Bupati mendorong zakat, sejatinya beliau sedang menjalankan tugas kepemimpinan, karena BAZNAS adalah perpanjangan tangan pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunda berbuat kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurutnya, ZIS merupakan kewajiban religius yang tidak harus menunggu kaya, tetapi bertujuan membentuk kepedulian sosial.

Sekda Lotim Apresiasi Kolaborasi Penyuluh hingga TNI, Swasembada Beras Dianggap Prestasi Besar

Hermanamrullah    Januari 07, 2026   

Sekda Lotim Apresiasi Kolaborasi Penyuluh hingga TNI, Swasembada Beras Dianggap Prestasi Besar

Sekertaris Daerah Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan swasembada beras, khususnya di wilayah Lombok Timur. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, saat menghadiri Tasyukuran Swasembada Pangan, Rabu (07/01/2026).

Sekda menegaskan bahwa pencapaian swasembada beras bukanlah hal mudah, namun dapat terwujud berkat kolaborasi yang kuat lintas sektor, mulai dari tenaga penyuluh pertanian, Kodim 1615 Lombok Timur, petani, Bulog, Pupuk Indonesia, hingga berbagai pihak terkait lainnya.

“Swasembada beras ini adalah hasil kerja kolektif. Tanpa kolaborasi yang solid antara penyuluh, TNI, petani, Bulog, dan stakeholder lainnya, capaian ini tidak mungkin terwujud,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan kerap memicu fluktuasi harga. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan di daerah.

Tak hanya soal produksi, Sekda turut menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) NTB, termasuk Lombok Timur, pada Desember mencapai 134,14, atau naik 4,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Ini patut kita syukuri. Artinya, swasembada tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” tutupnya.

Sementara ditempat yang sama, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur mengaku sempat skeptis terhadap terwujudnya swasembada beras. Namun, keberhasilan saat ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang kuat mampu menghasilkan capaian besar.

“Harapan kami, swasembada ini tidak hanya bertahan satu atau dua tahun, tetapi terus berlanjut. Kuncinya ada pada sinergi di lapangan antara penyuluh, TNI, Polri, dan petani,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perhiptani Lombok Timur, Lalu Muhammad Zainudin, menegaskan komitmen penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju swasembada pangan.

“Kami akan terus memperkuat peran penyuluh dan meningkatkan sinergi dalam pembangunan sektor pertanian,” ujarnya.

Kegiatan tasyukuran tersebut merupakan bagian dari rangkaian panen raya nasional yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat.

Ketua DPRD Lotim Dorong Perda Pariwisata Adat, Tata Kelola Selama Ini Dinilai Masih “Liar”

Hermanamrullah    Januari 05, 2026   

Ketua DPRD Lotim Dorong Perda Pariwisata Adat, Tata Kelola Selama Ini Dinilai Masih “Liar”

Ketua DPRD Lombok Timur

Okenews.net –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur terus mengebut penyelesaian sejumlah agenda kebijakan strategis yang sempat tertunda hingga akhir tahun 2025. Salah satu fokus utama adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pariwisata Adat serta pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat dan desa adat.

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah, khususnya sektor pariwisata.

“Di akhir tahun 2025 kemarin, kami fokus menyelesaikan agenda-agenda kebijakan yang sempat tertunda, baik kebijakan pusat maupun daerah, termasuk efisiensi dan pemangkasan anggaran,” ujar Muhammad Yusri saat diwawancarai, Senin (05/01/2026).

Yusri menyoroti kondisi tata kelola pariwisata di Lombok Timur yang selama ini dinilai belum maksimal dan cenderung berjalan tanpa arah yang jelas.

“Harus kita akui, tata kelola pariwisata kita selama ini masih terkesan liar dan belum terkelola dengan baik. Karena itu, Perda ini sangat penting sebagai landasan hukum dan pedoman bersama,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan Perda Pariwisata Adat diharapkan mampu mengarahkan pengelolaan sektor pariwisata agar lebih profesional, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin pariwisata Lombok Timur dikelola secara strategis. Daerah lain seperti Bali bisa menjadi contoh bagaimana pariwisata mampu meningkatkan PAD secara signifikan,” jelas Yusri.

Saat ini, pembahasan Raperda tersebut telah memasuki tahap pertengahan dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat. Yusri menyebutkan bahwa proses penyusunannya juga berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pengelolaan pariwisata yang lebih maksimal dan berkeadilan.

“Perda ini lahir dari aspirasi masyarakat. Bukan hanya soal PAD, tapi juga bagaimana kesejahteraan para pengelola pariwisata di lapangan bisa meningkat,” katanya.

Dalam pembahasannya, DPRD Lombok Timur memastikan seluruh substansi Raperda disinkronkan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Kami sangat berhati-hati. Semua dibahas dengan mengacu pada Ripparda supaya tidak melanggar aturan di atasnya,” tutup Yusri.

BAZNAS Lombok Timur Tancap Gas Awal 2026, Bidik ZIS Rp30 Miliar dan Luncurkan Program Pemberdayaan

Hermanamrullah    Desember 31, 2025   

BAZNAS Lombok Timur Tancap Gas Awal 2026, Bidik ZIS Rp30 Miliar dan Luncurkan Program Pemberdayaan

Ketua Baznas Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur langsung memacu kinerja sejak awal tahun 2026. Di bawah kepemimpinan yang baru Baznas menargetkan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) hingga Rp30 miliar, seiring bertambahnya puluhan muzakki baru yang siap berkomitmen.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkapkan bahwa penandatanganan kesepakatan dengan para muzakki baru dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Januari 2026. Momentum tersebut akan menjadi pintu masuk peluncuran sejumlah program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Insya Allah Januari akan menjadi awal gebrakan. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati untuk meresmikan beberapa program besar. Target awal Rp20 miliar kami optimistis bisa terlampaui, bahkan mencapai Rp30 miliar,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).

Menutup tahun 2025, Baznas Lombok Timur juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap kemanusiaan. Bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Baznas berhasil menghimpun dana kemanusiaan sebesar Rp350.800.000 untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lombok Timur di sela peresmian jalan di Kecamatan Terara. Donasi ini melengkapi bantuan yang sebelumnya telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sehingga total bantuan daerah tersebut mencapai kisaran Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

“Kolaborasi dengan KNPI dan FKDM sangat efektif karena jaringan mereka menjangkau hingga desa. Ini adalah wujud empati dan solidaritas masyarakat Lombok Timur bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” jelas Kamli.

Memasuki 2026, Baznas Lombok Timur juga telah menyiapkan sejumlah program unggulan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyerahan 25 unit gerobak usaha untuk pelaku UMKM, peresmian 57 unit rumah layak huni, serta rehabilitasi 27 rumah warga. Selain itu, Rumah Sakit Baznas juga masuk dalam agenda prioritas.

Kamli menegaskan, transformasi manajemen terus dilakukan guna memperkuat kepercayaan publik. Baznas Lombok Timur berkomitmen menjadi lembaga yang SMART Santun, Mapan, Amanah, Responsif, dan Transparan.

“Peran media sangat penting. Tanpa media, BAZNAS tidak akan dikenal hingga lapisan masyarakat pinggiran. Bersama media, kami ingin menumbuhkan kepercayaan publik dan melahirkan lebih banyak muzakki demi memperluas manfaat bagi sesama,” pungkasnya.

Program Mahyani Baznas Lotim Berlanjut, 50 Rumah Layak Huni Dibangun untuk Warga Kurang Mampu

Hermanamrullah    Desember 16, 2025   

Program Mahyani Baznas Lotim Berlanjut, 50 Rumah Layak Huni Dibangun untuk Warga Kurang Mampu

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan rumah layak huni Mahyani. Program ini menjadi wujud nyata pemanfaatan zakat produktif yang dikelola secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi, menjelaskan bahwa pada tahap awal, Baznas telah merealisasikan pembangunan 25 unit rumah layak huni yang bersumber dari dana bagi hasil antara Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Baznas Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Terara, Sikur, dan Masbagik, yang masing-masing telah menuntaskan lima unit rumah.

Sementara itu, proses pembangunan di Kecamatan Jerowaru masih terus berjalan, sedangkan Kecamatan Sakra Timur ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

“Setiap unit rumah dibangun dengan anggaran sebesar Rp25 juta. Seluruh proses pembangunan dikelola langsung oleh Baznas hingga rumah siap dan layak dihuni oleh penerima manfaat,” ungkap Nurul Hadi, Selasa (16/12/2025).

Ia menambahkan, sasaran utama program Mahyani adalah masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun kelayakan struktur bangunan, sehingga memerlukan perbaikan secara menyeluruh.

Menurut Nurul Hadi, hingga saat ini pelaksanaan program berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Baznas kabupaten dan Baznas provinsi, serta dukungan berbagai pihak terkait di tingkat daerah.

Selain tahap awal, Baznas Lombok Timur juga kembali menggulirkan tahap lanjutan program Mahyani dengan target pembangunan 25 unit rumah tambahan. Program lanjutan ini juga bersumber dari skema dana bagi hasil zakat dan mulai dikerjakan di sejumlah kecamatan, seperti Terara, Pandan Wangi, Sambelia, Pringgasela, serta beberapa wilayah lainnya di Lombok Timur.

Melalui program Mahyani, Baznas Lombok Timur berharap dapat menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menegaskan peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup warga.

20 Lebih Warga Desa Sukamulia Timur Mengundurkan Diri dari PKH, Pemdes: Ini Bukti Kemandirian dan Kesadaran Sosial

Hermanamrullah    Desember 04, 2025   

20 Lebih Warga Desa Sukamulia Timur Mengundurkan Diri dari PKH, Pemdes: Ini Bukti Kemandirian dan Kesadaran Sosial

Warga Desa Sukamulya Timur

Okenews.net— Sebanyak 20 warga Desa Sukamulia Timur resmi mengundurkan diri dari keikutsertaan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah menjadi penerima manfaat selama lebih dari lima tahun. Langkah ini mendapat apresiasi besar dari Pemerintah Desa serta pendamping PKH sebagai wujud kemandirian dan kesadaran sosial masyarakat, Kamis, 04/12/2025

Sekretaris Desa Sukamulia Timur, Syarifudin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut murni datang dari warga tanpa intervensi pihak manapun, baik pemerintah desa maupun pendamping PKH.

“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Mereka mundur karena merasa sudah cukup dan lebih mandiri. Di sisi lain, masih banyak warga dalam daftar tunggu yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Menurut data desa, sebagian besar dari 20 warga tersebut kini telah memiliki usaha mikro dan ekonomi yang lebih stabil dibanding tahun tahun sebelumnya.

Pemerintah desa bersama Pendamping (PKH) mengaku selama ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak selalu bergantung pada bantuan, terutama ketika secara ekonomi sudah mampu berdiri sendiri.

“Kami ingin masyarakat memiliki mental tangan di atas, bukan hanya bergantung pada bantuan,” tambah Syarifudin.

Sementara itu, pendamping PKH, Risti Agustiadi Saputra, menegaskan bahwa kebijakan mundur dari program adalah hak penuh penerima manfaat.

“Kami pastikan tidak ada paksaan. Justru kami memberi edukasi agar ke depan penerima bantuan bisa tumbuh secara ekonomi. Idealnya PKH berjalan selama lima tahun karena dianggap cukup untuk mendorong kemandirian,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini membantu memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Dengan adanya warga yang sadar mundur secara sukarela, bantuan bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujarnya.