www.okenews.net: Organisasi
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 November 2026

Praktisi Penyiaran Tak Terakomodasi, Wakil Ketua FTV Lokal NTB Kritik Hasil Seleksi KPID

Okenews.net - Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) NTB, Lalu Saparudin Aldi, menyoroti proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB yang dinilainya belum menunjukkan keterbukaan informasi secara maksimal pada setiap tahapan seleksi.

Dalam keterangannya, Aldi menilai seleksi lembaga independen seperti KPID seharusnya dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, sejak awal proses seleksi telah muncul sejumlah pertanyaan terkait transparansi penyelenggaraan seleksi dan hasil yang ditetapkan.

Aldi mengaku memperoleh informasi dari sumber internal yang menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah peserta yang dinyatakan lolos dengan tim sukses gubernur.

Ia juga menyinggung hasil Computer Assisted Test (CAT) yang disebut menjadi perhatian sejumlah pihak.

"Saya beritahu sama orang timsukses gubernur dan yang akan dilulus nama ini termasuk juga akan dapat jatah juga pimpinan DPRD sehingga semua nilai mereka nyaris sempurna saat CAT," kata Aldi mengutip informasi yang diperolehnya dari sumber internal, Senin 16 November 2026

Selain persoalan nilai CAT, Dewan pengawal LPP Selaparang TV itu juga menyebut terdapat dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam proses penentuan calon anggota KPID NTB yang dikaitkan dengan unsur pimpinan DPRD NTB.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian karena KPID merupakan lembaga independen yang seharusnya terlepas dari kepentingan politik tertentu.

Aldi juga menyoroti komposisi peserta yang lolos seleksi karena tidak adanya keterwakilan unsur praktisi penyiaran.

Menurutnya, praktisi penyiaran memiliki pengalaman langsung dan pemahaman terhadap dinamika industri penyiaran, persoalan lembaga penyiaran, standar program siaran, hingga tantangan pengawasan di lapangan.

Ia menilai keberadaan praktisi penyiaran penting untuk memastikan KPID tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memahami praktik penyiaran yang berkembang di masyarakat.

"KPID membutuhkan anggota yang tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mengerti praktik penyiaran. Mengabaikan unsur praktisi sama saja dengan mengesampingkan pengalaman dan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas lembaga tersebut," pungkasnya.

Minggu, 15 November 2026

Belum Ada Klarifikasi, ISMA'U NTB Desak Transparansi Seleksi KPID NTB

Okenews.net- Hingga saat ini, belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun Gubernur NTB terkait polemik proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Kondisi tersebut mendorong Sekretaris Jenderal Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA'U) NTB, Hendra Jaya, kembali angkat bicara menuntut kepastian dan keterbukaan informasi kepada publik.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur itu menilai sikap diam para pemangku kebijakan justru memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap integritas tahapan seleksi. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara utuh bagaimana mekanisme penilaian dan pemeringkatan dilakukan terhadap para peserta.

"Sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka dari Komisi I DPRD NTB maupun dari Gubernur NTB atas berbagai persoalan yang mencuat di publik. Kami mendorong agar segera ada kepastian serta keterbukaan proses seleksi kepada masyarakat, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan," ujar Hendra Jaya dalam keterangannya, Minggu 15 November 2026

Dalam pernyataannya, Hendra juga menyoroti secara spesifik dugaan ambisi Ketua Komisi I DPRD NTB untuk meloloskan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai salah satu komisioner KPID NTB. Hendra menyayangkan langkah tersebut karena dinilai menyisakan berbagai catatan krusial terkait kelayakan dan objektivitas penilaian.

"Kami sangat menyayangkan jika Ketua Komisi I terlalu berambisi menaikkan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai komisioner KPID NTB. Banyak pertimbangan yang patut dipertanyakan publik, mulai dari faktor usia, rekam jejak kepemimpinan yang dinilai belum teruji, hingga berbagai aspek kompetensi lainnya," tegas pemuda asal Sumbawa tersebut.

Hendra menekankan bahwa dalam pengisian jabatan publik yang bersifat independen, setiap calon harus diukur menggunakan standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat luas.

"Jikapun seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan komisioner, maka harus ada ukuran dan indikator penilaian yang jelas serta terukur. Salah satu syarat mutlaknya adalah keterbukaan proses seleksi itu sendiri, sehingga publik bisa menilai secara objektif apakah kelulusan tersebut murni karena kapasitas atau karena faktor kedekatan keluarga," lanjutnya.

Atas dasar itu, ISMA'U NTB kembali mendesak pimpinan DPRD NTB, Komisi I, serta Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka seluruh hasil uji kepatutan dan kelayakan ke ruang publik guna memastikan prinsip meritokrasi dan keadilan benar-benar dijalankan dalam seleksi KPID NTB.

Kamis, 12 November 2026

IJTI NTB Desak Keterbukaan Seleksi KPID, Jangan Ada Intervensi Kekuasaan

Okenews.net - Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari kalangan jurnalis televisi Di NTB. Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Herman Zuhdi, meminta agar proses seleksi tersebut dibuka secara transparan dan tidak menyisakan Polemik atau ‘cacat’ prosedural di tengah masyarakat. 

Menurut Herman, persoalan yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, mengenai mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID harus mendapatkan penjelasan terbuka dan transparan. Sebab, seleksi komisioner KPID bukan  hanya sekadar urusan internal DPRD ataupun Ekeskutif, melainkan menyangkut independensi lembaga pengawas penyiaran dan kepercayaan publik  kedepannya.

"Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan," tegas Herman, Kamis 12 November 2026

Herman yang merupakan Jurnalis Tvone secara khusus meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal untuk memberikan perhatian ‘serius’ terhadap polemik tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab publik untuk ikut menjaga dan mengawal agar iklim demokrasi dan kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran di NTB bebas dari interpensi kekuasaan.

"Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam proses penetapan calon komisioner KPID. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik harus dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja," tambahnya.

IJTI sebagai organisasi para jurnalis televisi yang beririsan langsung dengan dunia penyiaran memiliki kewajiban moral untuk memberikan catatan kritis terhadap dinamika yang terjadi, agar nantinya KPID dapat bekerja sesuai Proporsi dan tahu kewenangannya. Hal ini juga disampaikan karena adanya kekhawatiran calon KPID terpilih tidak mampu bekerja secara professional karena ‘minimnya’ keterwakilan dari SDM atau unsur penyiaran yang lolos dalam seleksi kali ini.

"Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya," tandasnya.

Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa komisioner KPID bukan jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Mereka harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran.

Menurutnya, seluruh 21 calon harus mendapatkan penilaian yang adil dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan dinilai secara proporsional karena proses pengambilan keputusan telah mengarah pada nama-nama tertentu.

"Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB," tutupnya.

Minggu, 01 November 2026

SK Kepengurusan Berakhir, Pelantikan IKA Unram Kabupaten/Kota Dipertanyakan

Okenews.net- Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) mulai dipertanyakan. Pasalnya, masa kepengurusan Pengurus Pusat IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir, namun hingga kini belum ada penyelenggaraan Munas untuk menentukan kepemimpinan organisasi alumni tersebut ke depan.

Alumni Universitas Mataram, M. Fihirudin, menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pengurus pusat. Menurutnya, berakhirnya masa kepengurusan semestinya menjadi momentum bagi organisasi untuk menjalankan mekanisme pergantian kepemimpinan melalui forum tertinggi organisasi.

“Kalau kita merujuk pada periode kepengurusan, Pengurus Pusat IKA Unram itu dilantik pada 3 Juli 2021 untuk masa bakti 2021–2025," kata Fihir sapaan akrabnya, Minggu 1 November 2026. 

Fihir menambahkan,  artinya masa kepengurusan tersebut sudah berakhir. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang Munas belum juga diselenggarakan?. Ada apa dengan organisasi ini 

Ia melanjutkan , Munas IKA Unram  bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari mekanisme organisasi untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus sekaligus menentukan arah kepemimpinan berikutnya.

“Organisasi sebesar IKA Unram seharusnya memberikan contoh dalam hal tertib organisasi. Kalau masa kepengurusan sudah berakhir, mestinya ada kejelasan mengenai proses pergantian kepemimpinan," imbuhnya 


Seraya menambahkan, jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa masa jabatan pengurus bisa berjalan tanpa batas waktu yang jelas

Selain mempertanyakan belum adanya Munas, Fihirudin juga menyoroti pelantikan sejumlah pengurus IKA Unram tingkat kabupaten/kota. Ia mempertanyakan dasar pelantikan tersebut ketika masa berlaku SK kepengurusan yang melantik disebut telah berakhir.

“Ini juga menjadi persoalan yang perlu dijelaskan. Bagaimana mungkin pengurus kabupaten/kota dilantik sementara SK kepengurusan di tingkat pusat yang menjadi dasar kewenangannya sudah berakhir? Apa landasan organisasi yang digunakan untuk melakukan pelantikan tersebut?” katanya. 


Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut siapa yang sedang memimpin IKA Unram, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan konstitusi organisasi.


“Jangan sampai kita berbicara tentang membangun solidaritas alumni dan membesarkan nama Universitas Mataram, tetapi di dalam organisasi sendiri mekanisme dan aturan dasar justru tidak dijalankan dengan baik," katanya.


"Pengurus harus memberikan penjelasan kepada alumni. Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa kepastian,” sambung Fihir.


Diketahui, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Mataram periode 2021–2025 dengan Ketua Umum Hj. Baiq Isvie Rupaeda resmi dilantik pada Sabtu, 3 Juli 2021.

Kamis, 15 Oktober 2026

LK2T Dukung Langkah Tegas Bupati Lotim, Desak Pembenahan Total Layanan Kesehatan

Okenews.net — Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur mengapresiasi langkah tegas Bupati Lombok Timur yang mengganti direktur rumah sakit di tengah sorotan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.


Direktur LK2T Lombok Timur, Karomi, menegaskan bahwa pergantian pimpinan rumah sakit harus diikuti langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan. Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh akar permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.


“Kami mengapresiasi langkah tegas Bupati Lombok Timur. Namun, pergantian direktur rumah sakit harus menjadi pintu masuk bagi pembenahan yang lebih mendasar. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah sakit, Dinas Kesehatan, puskesmas, hingga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” tegas Karomi.


Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari tata kelola manajemen, ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, kelengkapan sarana prasarana, mekanisme rujukan, administrasi pelayanan, hingga koordinasi antarinstansi.


LK2T berpandangan bahwa langkah evaluasi harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak sekadar merespons polemik yang berkembang, tetapi mampu menghadirkan solusi jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan.


Di sisi lain, LK2T juga mendorong adanya klarifikasi terbuka mengenai kebijakan dan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan persoalan di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat perubahan regulasi, persyaratan administrasi, mekanisme rujukan, atau ketentuan penjaminan yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.


Karomi menilai, seluruh pihak perlu melihat persoalan secara proporsional dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa permasalahan sepenuhnya bersumber dari satu institusi.


“Kita harus objektif melihat persoalan ini. Jangan sampai seluruh kesalahan langsung diarahkan kepada Dinas Kesehatan atau manajemen rumah sakit, sementara kemungkinan adanya persoalan regulasi maupun mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan belum diklarifikasi secara terbuka. Semua pihak perlu duduk bersama, membuka data, dan menjelaskan persoalan sesuai kewenangannya masing-masing,” ujarnya.


Ia menegaskan, dorongan klarifikasi tersebut bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah daerah maupun membenarkan kekurangan dalam pelayanan rumah sakit. Sebaliknya, penelusuran secara menyeluruh diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku.


Menurut LK2T, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai persoalan pelayanan kesehatan, termasuk kejelasan prosedur dan pihak yang bertanggung jawab. Transparansi juga diperlukan agar tidak berkembang saling menyalahkan antarinstansi yang justru berpotensi memperkeruh keadaan.


Untuk itu, LK2T mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit daerah, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.


Kedua, memfasilitasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, dan BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi berbagai ketentuan serta mekanisme pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk memastikan ada atau tidaknya perubahan regulasi yang memengaruhi pelayanan pasien.


Ketiga, membuka ruang pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta menyampaikan hasil evaluasi secara transparan, dengan tetap melindungi kerahasiaan data pribadi pasien.


Keempat, menetapkan target perbaikan bagi manajemen rumah sakit, mulai dari kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan, hingga efektivitas penanganan keluhan pasien.


Kelima, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.


LK2T menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak masyarakat yang harus dipenuhi secara layak. Karena itu, persoalan birokrasi, lemahnya koordinasi, maupun ketidakjelasan pelaksanaan regulasi tidak boleh menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan.


Karomi berharap Bupati Lombok Timur tidak hanya menunjukkan ketegasan melalui pergantian pejabat, tetapi juga memastikan adanya reformasi pelayanan kesehatan yang menyentuh persoalan mendasar. Keberhasilan kebijakan, menurutnya, harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.


“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan siapa yang diganti atau siapa yang disalahkan, melainkan sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mudah diakses, transparan, dan manusiawi. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru menjadi korban persoalan birokrasi dan ketidakjelasan koordinasi kebijakan,” tutup Karomi.


LK2T berharap momentum pergantian direktur rumah sakit tersebut menjadi awal pembenahan menyeluruh sektor kesehatan di Lombok Timur. Dengan evaluasi yang objektif, keterbukaan informasi, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Rabu, 30 September 2026

Kasta NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB

Okenews.net- Kasta NTB melalui presidennya, Lalu Munawir Haris yang akrab disapa  Wink Haris, meminta DPD PDI Perjuangan NTB memberikan kejelasan mengenai status H.W. Musyafirin di partai, menyusul posisinya sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah. Jangan sampai persoalan satu orang, malah jadi beban bagi partai.

“Kalau statusnya segera diperjelas, DPI Perjuangan akan tetap terhormat. Tetapi kalau dibiarkan menggantung, PDIP juga yang bisa ikut kena getahnya,” tegas Wink Haris di Mataram, Selasa (29/9/2026).

Bank NTB Syariah mencantumkan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen dalam struktur Dewan Komisaris. Dia menduduki jabatan Komisaris Independen berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Bank NTB Syariah pada 4 Desember 2025. Padahal, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Wink Haris menilai, ketegasan PDIP dalam menyikapi persoalan ini sepenuhnya adalah bagian dari tindakan menjaga marwah organisasi agar aturan tidak kehilangan daya ikatnya.

“Kami tidak meminta partai dipaksa memilih. Kami hanya meminta PDI Perjuangan NTB menunjukkan sikap. Karena pembiaran juga merupakan sikap, dan presedennya bisa panjang,” ujarya.

Wink Haris mengatakan, desakan tersebut bukan untuk menyudutkan PDI Perjuangan, melainkan mendorong adanya kejelasan dan konsistensi aturan. Terlebih, menurutnya, Musyafirin masih tercatat sebagai anggota partai dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Kami tidak mempersoalkan partainya. Kami hanya meminta statusnya diperjelas,” kata Wink Haris.

Menurut Wink Haris, independensi bank milik daerah semestinya menjadi rujukan bersama. Persoalannya bukan pada pilihan politik seseorang, tetapi bagaimana status politik tersebut ditempatkan ketika yang bersangkutan dipercaya menduduki jabatan yang menuntut independensi.

“Kalau jabatan menuntut independensi, mestinya status politik juga tahu batas,” tegasnya.

Ia menilai, tidak semestinya publik dibuat bertanya-tanya mengenai posisi Musyafirin. Apalagi jabatan komisaris berada pada bank milik daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

“Jangan jabatan disebut independen, tetapi status politik dibiarkan tetap melekat,” ujarnya.

Di sisi lain, Wing Haris menilai Musyafirin juga perlu menunjukkan sikap yang jelas terhadap posisi yang kini diembannya. Menurutnya, seseorang yang dipercaya menduduki jabatan yang menuntut independensi semestinya paham bahwa jabatan tersebut membawa konsekuensi, termasuk dalam menentukan sikap politiknya.

“Jangan hanya tahu menerima jabatan, tetapi lupa pada konsekuensi jabatannya,” sindir Wink Haris.

Ia menilai, tidak elok jika persoalan status tersebut terus dibiarkan menggantung sementara publik menunggu kejelasan.

“Kalau memang sudah memilih posisi independen, mestinya berani juga menata posisi politiknya. Jangan nyaman di dua ruang,” tegasnya.

Bagi Wink Haris, sikap tersebut bukan persoalan keberanian meninggalkan partai atau mempertahankan keanggotaan. Yang lebih penting adalah menunjukkan konsistensi dan menghormati posisi yang telah dipercayakan.

“Jabatan itu ada batas, ada tanggung jawab, dan ada konsekuensi. Jangan sampai yang dijaga kursinya, tetapi batasnya dilupakan,” tandasnya.

Sudah Jadi Sorotan Mi6

Sebelumnya, penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah juga telah menuai sorotan dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Lembaga tersebut mempertanyakan aspek independensi Musyafirin yang disebut masih aktif sebagai anggota dan pengurus partai politik.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai penempatan figur yang masih aktif dalam politik praktis pada posisi yang menuntut independensi berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Jabatan yang mensyaratkan independensi semestinya diisi figur yang benar-benar independen. Jangan batas politik dan kepentingan lembaga menjadi kabur,” tegas analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini.

Menurut Didu, persoalan tersebut semakin penting karena Bank NTB Syariah merupakan lembaga keuangan milik daerah yang memiliki kepentingan publik. Ia juga menyoroti rekam jejak Musyafirin sebagai figur politik, termasuk keterlibatannya dalam kontestasi Pilgub NTB sebelumnya.

“Komisaris independen yang tidak independen adalah kontradiksi. Kalau fungsi kontrol sudah terbebani kepentingan politik, bagaimana publik bisa yakin pengawasannya berjalan objektif?” ujarnya.

Mi6 juga mempertanyakan proses penyaringan dan pengambilan keputusan hingga Musyafirin ditetapkan sebagai komisaris. Menurut Didu, semestinya potensi konflik kepentingan telah dapat diidentifikasi sejak tahap awal.

“Kalau mekanisme penyaringannya ketat, persoalan seperti ini mestinya sudah selesai sebelum keputusan dibuat,” ujarnya.

Ia menilai, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa proses check and balance tidak berjalan optimal.

Karena itu, Mi6 meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB terkait proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Musyafirin.

“OJK perlu menjelaskan dasar kelulusannya, terutama bagaimana aspek independensi dinilai. Publik berhak mendapatkan kejelasan,” tegas Didu.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah maupun pemerintah daerah.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, tetapi klarifikasi yang terang. Jangan ada ruang abu-abu dalam jabatan yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.

Minggu, 27 September 2026

Pelantikan 25 Advokat Baru IKADIN NTB Dihadiri Sekjen, Integritas dan Independensi Jadi Pesan Utama

Okenews.net- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik dan mengukuhkan 25 advokat sebagai bagian pengangkatan advokat tahun 2026. Pelantikan ini tidak hanya menambah anggota baru IKADIN, tetapi juga menjadi penegasan pentingnya integritas, profesionalisme, independensi, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Advokat tidak cukup hanya memahami hukum. Integritas dan tanggung jawab moral adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini,” pesan Ketua IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata, dalam prosesi pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Menurut Irpan, advokat tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik, integritas, profesionalisme, dan independensi.

“Tanggung jawab ini, tidak dapat dilepaskan dari peran advokat dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum,” tandas advokat muda NTB ini.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan ini berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Sabtu, 26 September 2026. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN, Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H, hadir langsung dan memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan. Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan berlangsung khidmat.

Sekjen IKADIN mengemukakan, pelantikan dan pengukuhan ini juga menjadi momentum penting bagi para advokat yang dikukuhkan untuk mengemban tanggung jawab profesi dan menjunjung tinggi kehormatan serta kode etik advokat.

Selain itu, pengangkatan 25 advokat ini juga sekaligus menjadi bagian dari penguatan organisasi profesi IKADIN NTB untuk meningkatkan kontribusinya dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Pengangkatan ini tidak hanya menandai bertambahnya jumlah advokat di lingkungan IKADIN NTB, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” tandas Sekjen IKADIN.

Di hadapan seluruh hadirin, Sekjen IKADIN menegaskan pentingnya tanggung jawab advokat setelah pengangkatan. Antara lain tentang kepatuhan terhadap kode etik, serta pentingnya menjadi pelopor dalam peran IKADIN untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Terlebih, saat ini advokat tidak hanya bersaing dengan sesama advokat tapi juga bersaing dengan kecerdasan buatan atau AI, yang mana semua orang bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan hukum dengan cepat, sehingga dalam kondisi ini hanya advokat yang memiliki integritas, kejujuran dan empati yang akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Kehadiran Lintas Lembaga Perkuat Sinergi

Pelantikan dan pengangkatan advokat IKADIN NTB turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga negara dari unsur peradilan, kepolisian, kejaksaan, TNI, Ombudsman, serta perguruan tinggi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam momentum penguatan profesi advokat. Sebagai salah satu organisasi profesi advokat, IKADIN memiliki peran dalam pembinaan anggotanya agar menjalankan profesi secara profesional, independen, dan berpegang pada kode etik.

Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Peran tersebut menempatkan advokat sebagai bagian penting dalam memberikan pendampingan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memperjuangkan akses terhadap keadilan.

Karena itu, hubungan yang profesional antara advokat dan berbagai institusi penegak hukum menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem hukum yang berkeadilan.

Dari unsur peradilan, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Agama Praya H. Jamaludin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB Ali Imran, serta Ketua PTUN NTB I Wayan Budiarsa.

Dari unsur kepolisian, hadir Kapolresta Mataram yang diwakili P. Ginting dan Polres Lombok Tengah yang diwakili Lalu Abdurrahman.

Sementara dari unsur kejaksaan, hadir perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram Reino Nurmuhammad serta perwakilan Kejaksaan Negeri Lombok Timur Wira Yudha Rangga, S.H.

Dari unsur TNI, hadir perwakilan Danrem 162/WB Kapten Chk Irfan Jayadihya serta perwakilan Dandim 1620 Lombok Tengah Anang Wahyudi.

Turut hadir perwakilan Ombudsman NTB Deni Silastioni, Kabinda NTB F. Harfian, serta perwakilan perguruan tinggi, termasuk Dr. Kharin dari Universitas Al-Azhar.

25 Advokat Dilantik dan Dikukuhkan

Berdasarkan daftar hadir peserta pengangkatan IKADIN 2026, sebanyak 25 advokat tercatat mengikuti kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Mereka adalah Riadul Anshori, S.H. (NIA 5036.18.03.26), Aidin, S.H., M.H. (NIA 5037.18.09.26), Baiq Yanti, S.H. (NIA 5038.18.05.26), Budi Wira Mojasa, S.Pd., S.H., M.H. (NIA 5039.18.05.26), Amiruddin, S.H. (NIA 5040.18.10.26), Elisabeth Arini Delhaes, S.H. (NIA 5041.18.06.26), Rifki Suhardiyanto, S.H. (NIA 5042.18.01.26), Fathurrahman, S.H. (NIA 5043.18.09.26), Rangga Fazrin, S.H. (NIA 5044.18.01.26), dan Fadil Putra Ramadhan, S.H. (NIA 5045.18.02.26).

Selanjutnya Dani Setiawan, S.H. (NIA 5046.18.02.26), Sahidin, S.H. (NIA 5047.18.08.26), Wiramaya Arnadi, S.H. (NIA 5048.18.06.26), Rajib Aspihani, S.H. (NIA 5049.18.05.26), Dema Nugraha, S.H. (NIA 5050.18.06.26), Khaidir, S.H. (NIA 5051.18.04.26), H. Abd. Syukur, S.H. (NIA 5052.18.04.26), Yuyun Puspitasari, S.H. (NIA 5053.18.05.26), Iskandar Asliadi, S.H. (NIA 5056.18.10.26), dan Eddy Kaliasal Maraden Batubara, S.H., M.Kn. (NIA 5057.18.10.26).

Lima nama lainnya adalah NM. Nova Taufik Saputra, S.H., Muhammad Firdaus, S.H. (NIA 4620.18.01.25), Romeo Ransone Naganta, S.H. (NIA 4618.18.10.25), Ardin, S.H. (NIA 4622.18.10.25), dan Trenadi Kahlil Gibran, S.H. (NIA 4626.18.10.25).

Dr. Irpan Suriadiata menegaskan, melalui pengangkatan 25 advokat baru ini, IKADIN NTB diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat serta turut membangun sistem hukum yang profesional dan berkeadilan di NTB.

“Pada akhirnya, kehormatan advokat bukan sekadar diukur dari seberapa kuat ia membela, tetapi dari seberapa teguh ia berdiri di atas hukum, etika, dan keadilan,” tutup Dr. Irpan.

Sabtu, 26 September 2026

LPPM UGR Evaluasi Capaian Hibah DPPM 2026, Dorong Riset dan Pengabdian Berdampak

Okenews.net- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunung Rinjani (UGR) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat penerima Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Purnama, Lombok Timur, tersebut diikuti para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat penerima hibah DPPM 2026, bersama mitra masing-masing.

Monev internal menjadi bagian dari proses pengendalian dan peningkatan mutu program untuk memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian berjalan sesuai proposal, target luaran, jadwal, serta ketentuan yang telah ditetapkan.


Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor I UGR yang mewakili Rektor Universitas Gunung Rinjani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada LPPM, para peneliti, pelaksana pengabdian, dan mitra yang telah berkomitmen menjalankan program hibah secara bertanggung jawab.


Ia menegaskan bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Karena itu, program yang memperoleh dukungan pendanaan hibah diharapkan tidak berhenti pada keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


“Monev ini bukan sekadar untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai target, menghasilkan luaran yang berkualitas, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pengembangan institusi,” ungkapnya.


Ketua LPPM UGR, Dr. Karomi, S.Pd., M.Pd., mengatakan Monev Internal merupakan instrumen penting untuk memastikan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UGR.


Menurutnya, evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek administratif dan keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup kualitas proses, capaian luaran, serta kebermanfaatan program bagi masyarakat dan mitra.


“Monev internal ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan hibah DPPM Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan bukan hanya aspek administrasi dan keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga kualitas proses, capaian luaran, serta kebermanfaatan program,” jelasnya.


Dr. Karomi menambahkan, LPPM UGR terus mendorong penguatan budaya penelitian dan pengabdian yang berkualitas, akuntabel, kolaboratif, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.


Ia juga mendorong para peneliti dan pelaksana pengabdian untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan mitra sehingga hasil program tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.


“Para peneliti dan pelaksana pengabdian tidak hanya dituntut menyelesaikan kegiatan, tetapi juga harus mampu menghasilkan luaran yang terukur dan memberikan dampak. Karena itu, kami mendorong agar setiap program terus membangun kolaborasi dengan mitra dan memastikan hasil penelitian maupun pengabdian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tambahnya.


Dalam pelaksanaannya, Monev Internal dilakukan melalui pemaparan perkembangan masing-masing program oleh peneliti dan pelaksana pengabdian. Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, diskusi, serta penyampaian masukan dari tim evaluator.


Para mitra juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kerja sama sekaligus memberikan gambaran mengenai manfaat yang telah dirasakan dari pelaksanaan program.


Melalui proses tersebut, LPPM UGR mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, serta kebutuhan tindak lanjut dari masing-masing program. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan dan penguatan pelaksanaan kegiatan agar target dan luaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.


Pelaksanaan Monev Internal Hibah DPPM 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya LPPM UGR memperkuat tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas serta dampak.


Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, UGR berharap program penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan para dosen tidak hanya memenuhi target hibah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat.

Sabtu, 19 September 2026

PMII Lombok Timur Resmi Dilantik, Tegaskan Komitmen Kawal Masyarakat dan Perkuat Kaderisasi

Okenews.net— Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII resmi dilantik pada Jumat, 18 September 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk mempertegas arah gerakan organisasi, khususnya dalam memperkuat kaderisasi serta mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.


Dalam sambutannya, Ketua PC PMII Cabang Lombok Timur M. Ikhwan Nawadifajar menegaskan bahwa PMII akan terus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, terutama dalam mengawal kepentingan warga yang menghadapi persoalan ketidakadilan.


Ia mengatakan, PMII tidak akan tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan pembelaan. Bahkan, ketika persoalan tersebut membutuhkan gerakan massa, PMII menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menyuarakan aspirasi masyarakat.


“PMII akan tetap bersama masyarakat yang tertindas. Ketika ada ketidakadilan dan masyarakat membutuhkan pembelaan, PMII harus hadir dan menjadi yang pertama turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka,” tegasnya.


Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan melalui ruang diskusi maupun kajian. Setiap kajian, kata dia, harus mampu menjadi dasar dalam menentukan sikap dan kemudian diterjemahkan melalui gerakan nyata ketika terdapat kepentingan masyarakat yang perlu dikawal.


Selain memperkuat gerakan sosial, Ketua PMII Cabang Lombok Timur juga menekankan pentingnya kaderisasi sebagai fondasi utama keberlangsungan organisasi.

Pengurus baru didorong untuk memperkuat proses kaderisasi mulai dari Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), pendampingan kader, hingga penguatan struktur rayon dan komisariat.


Kaderisasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang kritis, memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, serta mampu membaca dan merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang di Lombok Timur.


Sementara itu, Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Lombok Timur Irwan Safari turut menyoroti persoalan data desil yang berkembang di tengah masyarakat. Sorotan tersebut berkaitan dengan pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut persoalan desil diatur oleh desa. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan mekanisme serta pembagian kewenangan yang berlaku.


Ia menilai pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh terhadap keseluruhan proses pengelolaan data desil. Karena itu, diperlukan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.


“Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul pemahaman bahwa seluruh persoalan desil merupakan kewenangan desa, sementara terdapat mekanisme dan kewenangan lain yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.


Ia juga meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan, pemutakhiran, serta penggunaan data desil.


Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai mekanisme tersebut penting untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat sekaligus memastikan persoalan data dapat dipahami secara utuh.


Pelantikan pengurus PMII Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII diharapkan menjadi awal penguatan organisasi, baik dalam aspek kaderisasi maupun gerakan sosial. Kepengurusan baru juga didorong untuk tetap menjaga independensi organisasi serta konsisten hadir dalam mengawal aspirasi masyarakat dan berbagai persoalan sosial di Lombok Timur.

Senin, 27 Juli 2026

Ikhwan Nawadi Najar Terpilih Pimpin PMII Lombok Timur, Menang Tipis di Konfercab 2026

Okenews.net– Konferensi Cabang (Konfercab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur Tahun 2026 berlangsung penuh semangat demokrasi dan kekeluargaan. Melalui proses persidangan yang berjalan dinamis, Ikhwan Nawadi Najar resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Lombok Timur masa khidmat 2026–2027.


Dalam pemungutan suara, Ikhwan Nawadi Najar berhasil meraih 9 suara, unggul tipis atas pesaingnya, Muhammad Baihaqi, yang memperoleh 7 suara. Hasil tersebut mengantarkan Ikhwan sebagai nahkoda baru PMII Lombok Timur untuk satu periode ke depan.


Konfercab yang digelar di Lokasi Latihan Kerja (LLK) Selong pada Minggu, 26 Juli 2026, mengusung tema "Manifesto PMII: Gerakan Berkelanjutan Mengawal Lombok Timur Berkeadilan." Tema tersebut menjadi komitmen organisasi untuk terus menghadirkan gerakan kader yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial, pendidikan, dan pembangunan daerah.


Terpilihnya Ikhwan diharapkan menjadi momentum baru bagi PMII Lombok Timur untuk memperkuat sistem kaderisasi, meningkatkan kapasitas intelektual kader, serta memperluas kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.


Di bawah kepemimpinan yang baru, PMII Lombok Timur juga diharapkan mampu terus melahirkan kader-kader yang berintegritas, kritis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan Lombok Timur.

Sabtu, 18 Juli 2026

Kapolres Lombok Timur Perkuat Sinergi dengan Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor

Okenews.net– Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., terus memperkuat kemitraan dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan melalui kegiatan silaturahmi. Salah satunya dengan mengunjungi Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Gedung Birrul Walidain, Kantor Pusat PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid Nomor 132, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang erat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Lombok Timur AKP Sayum dan Kapolsek Selong IPTU Susana Ernawaty Djangu, S.H.

Rombongan disambut Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NWDI Pancor H. Muhammad Djamaluddin, Ketua Majelis Pendidikan YPH PPD Hamzanwadi NWDI Pancor Prof. Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum., Bendahara Dr. Hj. Dukha Yunitasari, serta Wakil Bendahara yang juga Sekjen Satgas PB Hamzanwadi H. Mursyidin Zuhdi.

Dalam suasana penuh keakraban, AKBP Ariakta Gagah Nugraha memperkenalkan diri sebagai Kapolres Lombok Timur yang baru sekaligus berdialog dengan jajaran pengurus yayasan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan terkait kondisi kamtibmas di Lombok Timur, termasuk perkembangan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan NWDI Pancor.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan keagamaan, Kapolres juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada perwakilan santri. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya kalangan pesantren.

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NWDI Pancor, H. Muhammad Djamaluddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan keagamaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres. Semoga hubungan baik dan sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan demi menjaga situasi Kabupaten Lombok Timur tetap aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Lalu Rusmaladi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Lombok Timur dalam membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara Polri dengan para tokoh agama serta lembaga pendidikan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Polres Lombok Timur berkomitmen untuk terus hadir, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama mewujudkan keamanan yang menjadi tanggung jawab bersama," kata IPTU Lalu Rusmaladi.

Sabtu, 13 Juni 2026

Peletakan Batu Pertama Graha PMII Lotim, Investasi Jangka Panjang Cetak Kader Pemimpin Masa Depan

Okenews.net – Semangat gotong royong dan kebersamaan mewarnai peletakan batu pertama pembangunan Graha Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur di kawasan Rakam, Kecamatan Selong, Jumat (12/6/2026). Momentum ini menjadi tonggak penting bagi PMII Lombok Timur dalam menghadirkan pusat kaderisasi yang akan menjadi rumah perjuangan dan pengembangan sumber daya kader di masa mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur H. M. Juaini Taofik yang mewakili Bupati Lombok Timur, unsur Forkopimda, Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), IKA PMII NTB, IKA PMII Lombok Timur, PKC PMII Bali Nusra, PC PMII Lombok Timur, serta ratusan kader dan alumni PMII.

Ketua Panitia Pembangunan Graha PMII Lombok Timur, Dr. Ahmad Patoni, mengatakan pembangunan gedung tersebut merupakan wujud nyata komitmen para alumni untuk meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi kader PMII berikutnya.

Menurutnya, Graha PMII bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat pembelajaran, ruang diskusi, serta tempat lahirnya berbagai gagasan dan pemikiran yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Gedung ini bukan sekadar bangunan. Ini akan menjadi pusat belajar, pusat gerakan, dan tempat lahirnya berbagai gagasan. Siapa pun yang terlibat dalam pembangunan ini telah mengambil bagian dalam amal jariyah yang manfaatnya akan terus mengalir,” ujarnya.

Patoni menjelaskan, pembangunan tahap awal didukung oleh puluhan alumni yang secara sukarela menghimpun dana untuk membangun struktur dasar gedung. Saat ini pembangunan dimulai dengan pengerjaan 24 tiang pondasi sebagai fondasi awal berdirinya Graha PMII.

“Sebanyak 40 alumni telah berkomitmen mendukung pembangunan ini. Ini menunjukkan bahwa PMII Lombok Timur tidak menunggu memiliki banyak sumber daya untuk bergerak, tetapi bergerak karena keyakinan dan semangat pengabdian,” katanya.

Ia menambahkan, kekuatan utama PMII Lombok Timur terletak pada optimisme dan semangat kadernya dalam membawa perubahan positif bagi daerah.

Sementara itu, Ketua IKA PMII Lombok Timur, Muhlis Hasim, menegaskan bahwa pembangunan Graha PMII merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung proses kaderisasi organisasi.

“Graha PMII ini bukan untuk kepentingan alumni semata, tetapi dipersiapkan untuk kader-kader masa depan. Dari tempat ini akan lahir generasi yang belajar, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Cless itu menjelaskan, bangunan dua lantai tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 15 are. Lantai pertama akan difungsikan sebagai kantor organisasi, sedangkan lantai kedua akan menjadi aula pertemuan dan pusat kegiatan kaderisasi.

Dengan hadirnya gedung tersebut, kader PMII di Lombok Timur nantinya memiliki fasilitas yang representatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan organisasi tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Muhlis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan dukungan berupa penyediaan lahan untuk pengembangan organisasi. Ia berharap status lahan tersebut ke depan dapat ditingkatkan menjadi hibah penuh guna memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Graha PMII.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, yang mewakili Bupati Lombok Timur, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan Graha PMII hingga tuntas.

Menurutnya, Bupati Lombok Timur memberikan perhatian khusus terhadap proses legalitas lahan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak Bupati berpesan agar seluruh proses ini dikawal hingga selesai secara akuntabel. Insya Allah tinggal selangkah lagi menuju penyelesaian administrasi dan legalitasnya,” kata Juaini.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan nyata pada tahap awal pembangunan melalui bantuan alat berat dan material.

“Begitu panitia menyampaikan kebutuhan pembangunan, pemerintah langsung memberikan dukungan berupa alat berat dan material. Ini menjadi bukti bahwa PMII dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,” tegasnya.

Pembangunan Graha PMII Lombok Timur diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat proses kaderisasi, melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, serta memperkokoh kontribusi PMII dalam pembangunan Lombok Timur di masa depan. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi