Penataan Ruang Lombok Timur Tersendat, SDM Minim dan Anggaran Jadi Kendala

Hermanamrullah    September 15, 2025   

Penataan Ruang Lombok Timur Tersendat, SDM Minim dan Anggaran Jadi Kendala

Samsul Azwar, Kepala Bidang Tataruang (PUPR)

Okenews.net- Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menata ruang wilayahnya masih menemui berbagai hambatan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga lambatnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Timur, Samsul Anwar, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada minimnya tenaga ahli di bidang tata ruang. Saat ini, hanya ada satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut.

“Untuk melaksanakan tugas sebesar itu kami tidak mampu, karena di Lombok Timur kekurangan SDM tenaga ahli tata ruang dari PNS,” jelas Samsul, Senin (15/09/2025).

Keterbatasan ini membuat Pemkab harus menggandeng pihak ketiga atau konsultan profesional dalam penyusunan dan pembaruan tata ruang yang idealnya diperbarui setiap lima tahun. 

“Makanya kami bekerja sama dengan pihak ketiga agar perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli yang tepat,” tambahnya.

Selain masalah SDM, lambatnya proses penetapan RTRW juga dipicu keterbatasan anggaran. Samsul menegaskan bahwa anggapan Pemkab tidak serius dalam penyelesaian RTRW tidak sepenuhnya benar.

“Kesannya pemerintah tidak serius itu tidak pas, karena yang jadi hambatan utamanya adalah masalah anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa proses penataan ruang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk wilayah yang masuk kawasan hutan atau Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), keputusan tetap berada di pemerintah pusat. 

“Kalau masuk wilayah kehutanan atau TNGR, daerah tidak punya kewenangan penuh,” ujarnya.

Lambatnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) RTRW juga disebabkan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administratif. Di antaranya, penerbitan peraturan bupati tentang sanksi administratif serta harmonisasi rancangan Perda dengan Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi NTB.

Tenaga ahli profesional yang mendampingi proses ini, Dr. Ir. Maria Christina Endarwati, ST. MIUEM, menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemkab dan pemerintah pusat. 

“Semua tahapan membutuhkan proses dan sangat bergantung pada kecepatan Pemkab Lombok Timur serta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” jelasnya.

Untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan RTRW, khususnya di kawasan strategis seperti Sembalun dan Jerowaru, Pemkab Lombok Timur telah mengajukan permohonan bantuan teknis kepada pemerintah pusat.

“Karena kita tidak punya dana, kita minta bantuan teknis dari kementerian,” kata Samsul.

Bantuan teknis dari pusat diharapkan menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran daerah sekaligus mempercepat terwujudnya penataan ruang yang lebih optimal di Lombok Timur.

PUPR Targetkan Infrastruktur dari DAK Tuntas Bulan Agustus

Redaksi    Juni 22, 2022   

PUPR Targetkan Infrastruktur dari DAK Tuntas Bulan Agustus

Kepala Dinas PUPR Lotim Ir. H. Marhaban

Okenews.net - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur H Marhaban kepada wartawan, Rabu (22/06/2022) mengatakan, pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) 2022 ditargetkan tuntas bulan Agustus.

Menurutnya, gerak cepat ini dilakukan guna mengantisipasi agar pekerjaan lain nanti tidak terganggu. Karena itu semua bidang ditekankan untuk terus memantau semua progres pembangunan.

Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 50 persen dan terus dipercepat agar target terpenuhi. Meski demikian, pihaknya memastikan kualitas pembangunannya dijamin sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Ia menjelaskan, semua bidang yang mengerjakan program fisik terus digenjot. Mulai dari bidang irigasi, air bersih hingga bidang yang menangani infrastruktur jalan. Semuanya itu guna menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyebutkan, untuk pembangunan infrastruktur jalan, saat ini sudah mencapai 70 persen jalan yang sudah dihotmix. "Jalan mantap di Lombok Timur sudah mencapai 70 persen lebih jika dilihat dari panjang jalan kabupaten yang 1018 kilometer," ujar.Marhaban.

Saat ini saja, lanjut dia, untuk pengerjaan jalan hotmix dari dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Dinas PUPR telah mendapatkan dana sebesar Rp130 miliar. Rinciannya, untuk perbaikan jalan sebesar Rp 105 juta, sedangkan untuk perbaikan irigasi Rp 25 miliar.

Sementara untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur, pihaknya juga optimis akan terjawab di tahun 2023 yang akan dibiayai Bank Dunia (World Bank) senilai Rp 134 miliar.

Saat ini pihaknya terus berupaya untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah. "Tanpa koordinasi yang baik maka sulit kita akan capai," terangnya.