PETI Lantung Telan Tiga Nyawa, PDIP Soroti Pengawasan Pemerintah

Hermanamrullah    September 07, 2026   

PETI Lantung Telan Tiga Nyawa, PDIP Soroti Pengawasan Pemerintah

Okenews.net- Peristiwa meninggalnya tiga orang dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lantung menjadi keprihatinan serius. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan duka cita kepada keluarga korban sekaligus mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat penertiban serta pengawasan terhadap aktivitas PETI.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., mengatakan tragedi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memiliki risiko besar terhadap keselamatan manusia dan lingkungan.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini. Penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena menyangkut keselamatan manusia, lingkungan dan kepastian hukum,” ujar Abdul Rafiq, Senin 7 September 2026

PENERTIBAN HARUS KONSISTEN DAN TIDAK 

TEBANG PILIH

Menurut Abdul Rafiq, penanganan PETI tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau ketika muncul korban jiwa. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang diketahui menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan aktivitas PETI serta memperkuat pengawasan di lapangan.

“Jangan menunggu ada korban baru dilakukan penertiban. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan langkah pencegahan harus diperkuat. Kalau aktivitasnya tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

Abdul Rafiq juga meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lokasi tambang. Aparat, menurutnya, perlu mengungkap pihak-pihak yang menjadi pemodal, pengendali maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas PETI.

“Penegakan hukum harus melihat seluruh rantai aktivitasnya. Jangan sampai hanya pekerja di lapangan yang ditindak, sementara pihak yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut tidak tersentuh,” tegasnya.

KESELAMATAN WARGA HARUS MENJADI PRIORITAS

Menurutnya, keberadaan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan lokasi bekas aktivitas PETI yang berbahaya diamankan agar tidak kembali digunakan dan tidak membahayakan warga.

“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan harus diawasi dan diamankan. Jangan sampai setelah penertiban selesai, masyarakat kembali masuk dan kemudian terjadi korban berikutnya,” ujarnya.

PERHATIKAN DAMPAK LINGKUNGAN

Selain keselamatan, DPC PDI Perjuangan Sumbawa juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Abdul Rafiq meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap wilayah yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI serta mengambil langkah pemulihan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan karena dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, sumber air dan ekosistem di sekitar lokasi pertambangan.

“Dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian. Setelah aktivitas ilegal dihentikan, pemerintah perlu melihat kondisi lokasi dan memastikan kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin meluas,” katanya.

CEGAH TRAGEDI BERULANG

Abdul Rafiq berharap tragedi yang terjadi di Lantung menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas PETI di Kabupaten Sumbawa.

Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus berkembang dan kembali menimbulkan korban jiwa.

“Tragedi ini jangan hanya berhenti sebagai berita tentang adanya korban. Harus ada evaluasi dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah dan aparat harus hadir melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum secara konsisten,” pungkasnya.

PDIP Sumbawa Soroti Dugaan Monopoli Tanah untuk IPR di Lantung

Hermanamrullah    Agustus 15, 2026   

PDIP Sumbawa Soroti Dugaan Monopoli Tanah untuk IPR di Lantung

Okenews.net- DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan perhatian serius terhadap informasi mengenai dugaan praktik monopoli dan penguasaan tanah masyarakat yang berkaitan dengan proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Lantung, Kabupaten Sumbawa.

Informasi mengenai adanya tanah masyarakat yang disebut disewa dengan nilai sekitar Rp200 juta per hektare, kemudian setelah proses perizinan pertambangan disebut ditawarkan kepada investor dengan nilai mencapai sekitar Rp5 miliar per hektare, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sekadar sebagai perbedaan harga dalam transaksi bisnis.

Jika informasi tersebut benar, terdapat selisih sekitar Rp4,8 miliar per hektare. Karena itu, yang harus dibuka secara terang bukan hanya soal nilai sewanya, tetapi seluruh rangkaian proses sejak penguasaan tanah masyarakat, konsolidasi lahan, proses penerbitan IPR, sampai dengan munculnya investor dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menilai aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran menyeluruh dan berbasis dokumen, termasuk memeriksa perjanjian sewa tanah dengan masyarakat, bukti pembayaran, luas dan lokasi lahan, pihak yang menginisiasi penyewaan, proses pengajuan dan penerbitan IPR, identitas pemegang izin, hubungan antara pemegang izin dengan investor, serta aliran keuntungan dari pemanfaatan lahan tersebut.

Apalagi muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum pejabat. Jika benar terdapat pejabat atau pihak yang memiliki akses terhadap kewenangan pemerintahan sekaligus mempunyai kepentingan ekonomi dalam penguasaan tanah dan pertambangan, maka aspek konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara serius.

Pertambangan rakyat pada prinsipnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai skema IPR yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat justru berubah menjadi pintu masuk penguasaan tanah masyarakat oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan berlipat.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga meminta agar masyarakat pemilik tanah tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima pembayaran awal, sementara nilai ekonomi tanah mereka meningkat sangat besar setelah mendapatkan akses perizinan pertambangan.

“Kalau benar ada tanah warga yang disewa sekitar Rp200 juta per hektare, kemudian setelah izin pertambangan terbit ditawarkan kepada investor sampai sekitar Rp5 miliar per hektare, ini harus dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menikmati selisih nilainya, bagaimana proses perizinannya, dan apakah ada pihak yang menggunakan kewenangan atau akses tertentu untuk memperoleh keuntungan,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Menurut Abdul Rafiq, apabila luas lahan yang dikonsolidasikan mencapai puluhan hektare, maka potensi selisih nilainya dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, persoalan ini layak mendapatkan pemeriksaan serius dan transparan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pengawasan terkait untuk tidak hanya melihat persoalan pertambangan dari aspek perizinannya, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya transaksi, hubungan kepentingan, dan aliran keuntungan yang terjadi di balik proses tersebut.

“Kami meminta KPK tidak hanya melihat persoalan tambang di daerah lain, tetapi juga memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang di Lantung. Kalau ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan keuntungan pribadi dari proses perizinan pertambangan rakyat, maka harus diusut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Abdul Rafiq.

Ia menegaskan, proses pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja.

“Prinsip kami sederhana: siapapun yang terlibat, usut tuntas. Kalau tidak bersalah, tentu harus dibuktikan tidak bersalah. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran hukum, jangan ada intervensi dan jangan ada perlakuan khusus. Hukum harus berlaku sama untuk semua,” tegasnya.

Menurut Abdul Rafiq, masyarakat tidak membutuhkan spekulasi, tetapi membutuhkan kepastian hukum dan keterbukaan. Karena itu, seluruh dokumen dan proses yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan IPR di Lantung perlu diperiksa secara objektif.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga menegaskan tidak ingin menuduh pihak tertentu sebelum adanya bukti dan hasil pemeriksaan resmi. Namun, dugaan yang berkembang cukup serius sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan penelusuran.

“Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami meminta aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta dan dokumen. Jika seluruh proses ternyata sesuai aturan, tentu harus dijelaskan kepada publik. Tetapi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan atau tindak pidana, maka siapapun yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum,” kata Abdul Rafiq.

Ia menambahkan, pertambangan rakyat harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat dan tidak boleh menjadi instrumen untuk memperkaya segelintir pihak.

“Jangan sampai atas nama pertambangan rakyat, tanah rakyat justru menjadi objek keuntungan besar bagi pihak tertentu. Karena itu, siapapun yang terlibat, dari level manapun, kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum, usut tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” pungkas Abdul Rafiq, SH., M.Si., Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa.

30 Tahun Kudatuli, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Gelar Zikir dan Doa Bersama

Hermanamrullah    Juli 27, 2026   

30 Tahun Kudatuli, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Gelar Zikir dan Doa Bersama

Okenews.net- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menggelar peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli dengan mengadakan zikir, doa bersama, dan refleksi perjuangan kader, di Kantor DPC PDIP Perjuangan Lombok Timur, Senin (27/7/2026). 

Kegiatan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban tragedi 27 Juli 1996 sekaligus memperkuat semangat perjuangan dan nilai-nilai demokrasi di kalangan kader partai.

Peringatan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPC, tokoh senior partai, anggota legislatif dari PDI Perjuangan, serta puluhan kader yang mengikuti rangkaian acara dalam suasana penuh kekeluargaan dan kesederhanaan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, mengatakan bahwa peringatan Kudatuli bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi dan meneguhkan komitmen perjuangan membela kepentingan rakyat.

"Tragedi Kudatuli adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia lahir dari pengorbanan, darah, air mata, dan keyakinan ideologi yang kokoh. Hari ini kita berkumpul bukan untuk meratapi masa lalu dengan dendam, melainkan memperkuat soliditas organisasi. PDI Perjuangan adalah partai yang berakar pada rakyat kecil. Melalui refleksi ini saya mengajak seluruh kader untuk terus merapatkan barisan, bergerak satu komando, dan selalu hadir menjadi solusi bagi masyarakat wong cilik," ujar Sukro.

Ia menegaskan, semangat perjuangan yang diwariskan para pendahulu harus terus dijaga sebagai landasan dalam menjalankan tugas-tugas politik dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur yang juga anggota DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, menilai peringatan Kudatuli memiliki nilai strategis sebagai sarana pendidikan politik bagi generasi muda partai.

Menurutnya, sejarah perjuangan tersebut harus dipahami secara utuh agar mampu melahirkan kader yang tangguh, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi.

"Kudatuli adalah tonggak sejarah yang membentuk karakter mental baja PDI Perjuangan hingga menjadi partai besar seperti saat ini. Tugas kita, khususnya kader muda dan simpatisan, adalah memastikan nilai-nilai perjuangan para pendahulu terinternalisasi dengan baik. Kita harus optimistis menghadapi kontestasi politik ke depan karena modal utama kita adalah militansi kader yang tidak bisa dibeli. Jadikan peringatan ini sebagai energi positif untuk terus bekerja nyata membangun daerah," ungkap Amrullah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surah Yasin, zikir, dan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Suasana khusyuk menyelimuti lokasi acara saat doa dipanjatkan untuk para korban Peristiwa Kudatuli sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Melalui peringatan tiga dekade Kudatuli ini, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur berharap semangat perjuangan, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat terus terpelihara serta menjadi inspirasi bagi seluruh kader dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

PDI Perjuangan NTB Peringati Tiga Dekade Kudatuli, Rawat Ingatan Demokrasi

Hermanamrullah    Juli 27, 2026   

PDI Perjuangan NTB Peringati Tiga Dekade Kudatuli, Rawat Ingatan Demokrasi

Okenews.net–DPD PDI Perjuangan NTB memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli. Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996 itu menjadi pengingat bagi generasi hari ini bahwa demokrasi Indonesia tidak lahir begitu saja. Demokrasi pernah dibayar dengan intimidasi, kekerasan, bahkan nyawa.

Peringatan tersebut digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB pada Ahad (26/7) malam. Tidak hanya pengurus, kader, dan fungsionaris partai, peringatan ini dibajjiri juga oleh aktivis mahasiswa, kalangan akademisi, hingga budayawan. 

DPD PDIP NTB memang menghajatkan kegiatan ini tidak semata untuk mengenang peristiwa sejarah belaka. Tapi menjadi ruang refleksi bersama untuk merawat ingatan kolektif sekaligus memperkuat komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Sejak memasuki arena lokasi kegiatan, peserta seolah diajak kembali ke tiga dekade silam. Foto-foto dokumentasi Kudatuli memenuhi sudut-sudut ruangan, menampilkan potret bentrokan, wajah-wajah para pejuang demokrasi, hingga jejak kekerasan yang pernah mewarnai perjalanan bangsa. Nuansa itu sengaja dihadirkan agar Kudatuli tidak hanya dikenang sebagai catatan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang.

Di tengah suasana yang sarat refleksi itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat membuka peringatan dengan mengajak seluruh peserta melihat Kudatuli secara utuh. Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 tidak dapat dipahami hanya sebagai penyerbuan kantor partai, melainkan puncak dari rangkaian panjang pergulatan politik yang dialami PDI pada masa Orde Baru.

"Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya mengikuti seluruh proses serta rentetannya," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini kemudian membawa seluruh peserta menelusuri perjalanan sejarah, jauh sebelum pagi berdarah 27 Juli 1996. Ia mengurai bagaimana Kongres IV PDI di Medan pada 1993 berakhir tanpa kepengurusan yang diakui, berlanjut pada Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto, hingga rekayasa Kongres Luar Biasa Medan yang menurutnya menjadi jalan menuju pecahnya konflik politik nasional.

Bagi Rachmat, Kudatuli tidak lahir dari kerusuhan spontan. Peristiwa itu merupakan puncak dari rangkaian panjang tekanan politik terhadap kekuatan yang dianggap mengancam kekuasaan Orde Baru. 

Rachmat menuturkan, bagaimana tindakan represi terhadap PDI tidak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah, kader-kader partai juga menghadapi berbagai bentuk intimidasi politik.

Politisi lintas zaman ini mengenang bagaimana PDI di Lombok Timur kala itu berhasil memperoleh enam kursi DPRD. Berdasarkan perolehan kursi tersebut, PDI semestinya memperoleh jatah kursi pimpinan dewan. Namun hak itu, kata Rachmat, justru diberikan kepada partai lain.

Alih-alih menyerah, para kader memilih bertahan. Fraksi PDI di DPRD Lombok Timur, katanya, selama bertahun-tahun menyampaikan minderheid nota dalam berbagai pembahasan sebagai bentuk penolakan terhadap praktik politik yang dianggap mencederai demokrasi.

“Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut,” ucap Rachmat dengan suara bergetar.

Bagi politisi senior yang menjadi bagian dari dinamika politik ini, Kudatuli bukan tentang siapa menang dan siapa kalah dalam perebutan kepemimpinan partai. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah.

“Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa,” ucapnya.

Suasana Emosional

Sambutan Rachmat menjadi pengantar yang kuat sebelum peserta menyaksikan pemutaran video dokumenter Kudatuli. Gambar-gambar penyerbuan, bentrokan, dan kekerasan yang memenuhi layar membuat arena peringatan beberapa kali terdiam.

Namun, suasana emosional justru hadir kembali ketika budayawan Kongso Sukoco tetiba muncul dari belakang hadirin membawakan monolog satir.

Melalui pertunjukan yang puitis sekaligus tajam, Kongso tidak hanya mengajak peserta mengenang luka masa lalu, tetapi juga mempertanyakan keberanian negara menyelesaikan warisan sejarah tersebut.

“Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya,” katanya. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan peserta.

Kongso mengingatkan bahwa tiga dekade telah berlalu, tetapi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, korban luka-luka, maupun mereka yang mengalami berbagai bentuk kekerasan masih menunggu kepastian hukum.

Kongso pun menyentil lambannya proses tersebut.

“Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar.”

Satir itu menjadi kritik sekaligus pengingat bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengenang sejarah, tetapi juga keberanian negara menuntaskan keadilan.

Perspektif lain datang dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram Lalu Saepudin Gayep. Dalam sesi sarasehan dan diskusi yang dipandu oleh Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB,  Gayep mengemukakan, Kudatuli tidak boleh dipersempit sebagai konflik elite politik ataupun sekadar persoalan internal partai.

“Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Hj. Megawati Soekarnoputri saat itu menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan Orde Baru. Karena itu, Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan, melainkan bagian dari sejarah demokrasi Indonesia.

Kesaksian paling personal disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB I Made Slamet. Ia menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang masih tersisa akibat tindakan represif aparat pada masa Orde Baru.

Rumah kosnya pernah dibakar. Ia pernah ditangkap, dibawa aparat, dan mengalami berbagai tekanan karena memilih tetap berada di barisan pro-demokrasi.

“Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi,” katanya.

Made Slamet meyakini, semakin keras tekanan yang diberikan kala itu, semakin besar pula keberanian masyarakat untuk melawan.

“Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data Satya Ubaya Sakti mengajak generasi muda melihat Kudatuli sebagai pelajaran sejarah yang tidak boleh tenggelam dimakan waktu.

Ia mengaku bukan pelaku sejarah karena lahir setelah peristiwa tersebut. Namun justru karena itulah, menurutnya, peringatan seperti ini penting agar generasi baru memahami bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini tidak lahir begitu saja.

“Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan,” ujarnya.

Peringatan 30 tahun Kudatuli di DPD PDI Perjuangan NTB ini berlangsung hingga menjelang pusat malam. Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi menegaskan, bagi PDI Perjuangan NTB, kegiatan tersebut tidak sekadar untuk mengenang peristiwa sejarah, tetapi menjadi ruang refleksi bahwa demokrasi Indonesia lahir melalui perjuangan panjang yang tidak boleh dilupakan.

Melalui peringatan ini kata Hakam, seluruh kader partai dan para aktivis yang hadir, diajak menjaga ingatan kolektif tentang pentingnya kebebasan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara.

“Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai,” ucapnya.

Rumah Aspirasi Diresmikan, Rachmat Hidayat Siap Kawal Persoalan Warga

Hermanamrullah    Juni 20, 2026   

Rumah Aspirasi Diresmikan, Rachmat Hidayat Siap Kawal Persoalan Warga

Okenews.net–Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, meresmikan Rumah Aspirasi di Kompleks Rumah Sehat Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (20/6/2026).

Kehadiran Rumah Aspirasi tersebut menjadi penegasan komitmen PDI Perjuangan untuk mendekatkan pelayanan politik kepada masyarakat sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan, keluhan, maupun gagasan pembangunan.

Peresmian rumah aspirasi itu berlangsung dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Lombok Timur. Sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam kegiatan tersebut.

Dari DPP antara lain hadir Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, dan Sri Rahayu. Sementara dari DPD PDIP Provinsi NTB Made Selamet, drg. Meily Zuraida, H Ruslan Turmuzi, Mahsan, Lalu Chandra Yudistira, I Gusti Lanang Media, Nyayu Ernawati, dan Wahyu Septtriandi. Sementara dari DPC PDIP Lombok hadir Ketua DPC Ahmad Sukro, Sekretaris DPC Ahmad Amrullah, Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP Marianah, dan sejumlah pengurus lainnya.  

Dalam sambutannya, Rachmat Hidayat menegaskan, Rumah Aspirasi dihajatkan tidak sekadar menjadi kantor politik atau tempat aktivitas partai. Lebih dari itu, Rumah Aspirasi ini dia hajatkan sebagai ruang pengaduan dan konsultasi masyarakat yang terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang politik, agama, profesi, maupun golongan.

“Rumah ini milik rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan persoalannya,” tegas Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengungkapkan, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan pertanian, nelayan, hingga berbagai urusan administrasi yang kerap membuat warga kesulitan memperoleh akses pelayanan.

Karena itu, keberadaan Rumah Aspirasi diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang.

“Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi persoalannya. Negara harus hadir, dan kami ingin menjadi penghubungnya,” ujar Rachmat.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, keberadaan Rumah Aspirasi harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata, bukan sekadar simbol atau bangunan fisik.

“Politik harus terasa manfaatnya. Ukurannya sederhana, apakah rakyat terbantu atau tidak,” katanya.

Rachmat menambahkan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, dikaji, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil rakyat di Senayan. Jika persoalan tersebut menjadi ranah pemerintah daerah, maka akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jika berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya siap memperjuangkannya melalui jalur-jalur yang tersedia.

“Jangan ragu datang. Sampaikan masalahnya. Kami akan kawal sampai ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Politisi lintas zaman ini menilai, masyarakat sering kali memiliki persoalan yang sederhana namun tidak mengetahui harus menyampaikan kepada siapa. Akibatnya, banyak keluhan yang berlarut-larut dan tidak tertangani.

Karena itu, Rumah Aspirasi diharapkan menjadi tempat pertama yang dapat didatangi masyarakat ketika membutuhkan pendampingan ataupun advokasi.

“Yang paling penting, rakyat punya tempat mengadu dan punya harapan bahwa suaranya didengar,” kata Rachmat.

Menurutnya, semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno, kata dia, selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan perjuangan politik.

“Bung Karno mengajarkan bahwa politik harus berpihak kepada wong cilik. Rumah Aspirasi ini adalah salah satu bentuk keberpihakan itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menyampaikan apresiasinya atas hadirnya Rumah Aspirasi di Lombok Timur. Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menyerap sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa Rumah Aspirasi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini bukan rumah untuk kader partai semata. Ini rumah untuk rakyat,” katanya.

Rahayu menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan melalui Rumah Aspirasi. Mulai dari persoalan pembangunan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Menurutnya, tidak sedikit persoalan masyarakat yang sesungguhnya dapat diselesaikan apabila ada koordinasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Karena itu, Rumah Aspirasi juga akan berfungsi sebagai ruang komunikasi dan koordinasi.

“Yang terpenting adalah memastikan rakyat tidak berjalan sendiri ketika menghadapi masalah,” kata Rahayu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, mengatakan peresmian Rumah Aspirasi menjadi penutup rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang telah dilaksanakan selama Juni 2026.

Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari pemotongan tumpeng, zikir bersama, diskusi tentang pemikiran Bung Karno, hingga kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Bulan Bung Karno kami isi dengan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penanaman Pohon Mangrove

Usai peresmian Rumah Aspirasi, jajaran PDI Perjuangan juga melanjutkan kegiatan penanaman mangrove di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim.

Ditegaskan, penanaman mangrove ini menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Menurutnya, kawasan pesisir Lombok Timur menghadapi tantangan yang semakin besar akibat abrasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap ekosistem laut.

“Menanam mangrove berarti menanam perlindungan untuk masa depan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Keberadaannya mendukung produktivitas perikanan karena menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, kepiting, dan berbagai organisme yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

“Kalau mangrove terjaga, laut tetap produktif. Kalau laut produktif, ekonomi rakyat pesisir juga ikut kuat,” katanya.

Ia menambahkan, semangat menjaga lingkungan sejatinya sejalan dengan ajaran Bung Karno yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, rangkaian Bulan Bung Karno tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan sosial dan politik kerakyatan, tetapi juga aksi nyata untuk merawat lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Menurut Sukro, seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno tahun ini dirancang agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Perjuangan tidak cukup dengan pidato. Perjuangan harus hadir dalam tindakan,” katanya.

Peresmian Rumah Aspirasi di Lombok Timur menjadi langkah baru bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan persoalan-persoalan warga tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan menjadi agenda yang diperjuangkan hingga mendapatkan penyelesaian.

Di tengah berbagai tantangan sosial dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang, kehadiran Rumah Aspirasi diharapkan menjadi ruang yang menghubungkan suara rakyat dengan para pengambil kebijakan.

“Kami seluruh kader PDI Perjuangan selalu diingatkan, bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang panjang. Mereka hanya ingin didengar dan diperjuangkan,” tutup Sukro.

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Loteng Beri Contoh Nyata Politik Harus Hadir untuk Kemanusiaan

Hermanamrullah    Juni 20, 2026   

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Loteng Beri Contoh Nyata Politik Harus Hadir untuk Kemanusiaan

Okenews.net–Memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah menggelar donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu menjadi rangkaian Utama dari sejumlah agenda Bulan Bung Karno yang sebelumnya telah dilaksanakan, mulai dari apel peringatan 1 Juni hingga kemah bakti dan penanaman pohon di kawasan bantaran Sungai Lembah Datu, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengamalan ajaran Bung Karno yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan.

"Bung Karno mengajarkan politik yang hadir untuk kemanusiaan," kata Suhaimi.

Anggota DPRD NTB ini menjelaskan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dipilih karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Menurutnya, kehadiran partai politik harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat.

Pada kegiatan donor darah kali ini, panitia menargetkan sedikitnya 150 kantong darah terkumpul. Hingga pelaksanaan berlangsung, Suhaimi optimistis target tersebut dapat tercapai.

"Target 150 kantong darah, insyaallah terpenuhi," ujarnya.

Lebih jauh, Suhaimi menegaskan, telah menjadi komitmen PDI Perjuangan Lombok Tengah, bahwa kegiatan sosial serupa tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan atau hanya dilakukan saat momentum Bulan Bung Karno. Ia menyebutkan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dapat menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah masing-masing.

"Jangan berhenti hari ini. PAC dan ranting harus melanjutkan di desa-desa," tegasnya.

Menurut Suhaimi, arahan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, yang terus mengingatkan seluruh kader agar selalu berada di tengah rakyat dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat kepedulian sosial, kader partai juga dituntut memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Kader selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, agar mereka harus dekat dengan rakyat, peduli sesama, dan menjaga alam," ucap Suhaimi.

Ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan memahami sepenuhnya, semangat Bulan Bung Karno tidak cukup diwujudkan melalui peringatan dan seremoni semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya, PDI Perjuangan Lombok Tengah berharap nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Dr. Irpan Ajukan Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Hermanamrullah    Juni 09, 2026   

Dr. Irpan Ajukan Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Okenews.net– Praktik kepemimpinan partai politik yang dapat berlangsung tanpa batas waktu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah advokat dan warga negara yang tergabung dalam *Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates*  mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dengan Nomor Perkara 191/PUU-MK/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik harus dibatasi paling lama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Undang-Undang Partai Politik menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART masing-masing partai tanpa memberikan batasan mengenai masa jabatan ketua umum. Kondisi tersebut dinilai telah membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan politik yang berlangsung terlalu lama dan sulit dikontrol.

"Indonesia telah membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode, tetapi anehnya ketua umum partai politik yang menentukan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif justru tidak dibatasi sama sekali. Ini paradoks demokrasi yang harus diperbaiki," tegas Dr. Irpan Suriadiata, Selasa 9 Juni 2026

Menurut para pemohon, partai politik bukan organisasi privat biasa. Partai politik merupakan institusi demokrasi yang menentukan arah kekuasaan negara, menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD, serta menjadi pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional. Karena itu, tata kelola partai politik harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi, termasuk prinsip pembatasan kekuasaan.

Permohonan tersebut menyoroti semakin kuatnya gejala oligarki politik di Indonesia yang ditandai oleh dominasi figur tertentu dalam tubuh partai politik selama belasan bahkan puluhan tahun. Akibatnya, kaderisasi politik menjadi tersumbat, regenerasi kepemimpinan melemah, dan kesempatan kader muda untuk tampil memimpin menjadi semakin sempit.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan. Demokrasi harus hidup di dalam tubuh partai politik. Jika partai tidak demokratis, maka demokrasi nasional hanya menjadi prosedur formal tanpa substansi," ujar Irpan.

Para pemohon menilai bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan politik patronase, sentralisasi kekuasaan, dan ketergantungan organisasi kepada satu figur tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih kompetitif dan inovatif.

Melalui perkara ini, para pemohon tidak meminta negara mengintervensi ideologi maupun kebijakan internal partai politik. Yang diminta hanyalah adanya standar minimum demokrasi konstitusional berupa pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik paling lama dua periode.

Menurut Dr. Irpan, pembatasan tersebut justru akan memperkuat demokrasi internal partai, membuka ruang kaderisasi yang lebih sehat, memperluas kesempatan politik bagi generasi muda, serta mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite.

"Tujuan kami bukan menyerang partai politik. Justru kami ingin menyelamatkan partai politik sebagai pilar demokrasi. Demokrasi membutuhkan regenerasi, dan regenerasi membutuhkan pembatasan kekuasaan," tegasnya.

Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki standar konstitusional yang membatasi masa jabatan 

"Ketua Umum Partai Politik maksimal dua periode. Putusan tersebut diyakini akan menjadi tonggak penting reformasi demokrasi dan penguatan demokrasi internal partai politik di Indonesia," pungkasnya

AMPG Lotim Berbenah, Bangun Generasi Emas Berintegritas dan Berdaya Saing

Hermanamrullah    Juni 06, 2026   

AMPG Lotim Berbenah, Bangun Generasi Emas Berintegritas dan Berdaya Saing

Foto: Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

Okenews.net– Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Lombok Timur menggelar agenda penyusunan dan penguatan struktur organisasi di Macenggo, Kecamatan Masbagik, sebagai bagian dari langkah konsolidasi organisasi dan penguatan kaderisasi untuk menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Ketua AMPG Lombok Timur, Zihad Akbar, menegaskan bahwa AMPG harus mampu memproyeksikan diri sebagai salah satu sumber lahirnya kepemimpinan nasional melalui pengkaderan sumber daya manusia yang berbasis karya, pengabdian dan kekaryaan.

Penyusunan struktur ini bukan sekadar melengkapi organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kekuatan kaderisasi yang berkelanjutan. Kita ingin AMPG menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas dan kepedulian terhadap masyarakat. Kepemimpinan besar selalu dimulai dari proses pengabdian dan karya nyata, tegas Zihad Akbar.

Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu organisasi kepemudaan nasional, AMPG memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan generasi muda.

Sementara itu, Sekretaris AMPG Lombok Timur, Rio Hudri, menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan fondasi penting untuk memastikan seluruh program kaderisasi dan pengabdian organisasi dapat berjalan secara efektif hingga tingkat akar rumput.

Kami ingin membangun organisasi yang solid, modern, dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Struktur yang kuat akan melahirkan gerakan yang kuat. Karena itu, proses penyusunan kepengurusan ini diarahkan untuk menghimpun potensi-potensi terbaik pemuda Lombok Timur agar dapat berkembang, berkarya dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa, ujar Rio Hudri.

Menurut Rio, AMPG harus menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda yang memiliki semangat inovasi, kepemimpinan, dan jiwa pengabdian. Melalui kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan, AMPG diharapkan mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang tidak hanya sukses dalam organisasi, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam berbagai bidang kehidupan.

Agenda yang berlangsung di Macanggo, Masbagik tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyamakan visi organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat "Berbenah untuk Mencetak Generasi Emas Pemimpin Masa Depan", AMPG Lombok Timur berkomitmen menjadikan kaderisasi sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berpijak pada nilai Pancasila, berorientasi pada karya, dan hadir sebagai solusi bagi kemajuan masyarakat.

Melalui penguatan organisasi, pengembangan kapasitas kader, dan perluasan ruang pengabdian, AMPG Lombok Timur optimistis dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Dilantik Kaesang, PSI NTB Matangkan Struktur dan Bidik Kursi Senayan pada 2029

Hermanamrullah    Mei 02, 2026   

Dilantik Kaesang, PSI NTB Matangkan Struktur dan Bidik Kursi Senayan pada 2029

 

foto: Kaesang Pangarep

Okenews.net- Aula ballroom dipenuhi kader berbaju putih-hitam dengan logo gajah di dada kiri. Sejak pagi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat memadati lokasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI NTB di Mataram, Sabtu (2/5/2026).

 Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan wajah-wajah baru yang belakangan menyatakan bergabung dengan PSI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.

Di tengah suasana yang hangat namun penuh semangat, Ketua Umum Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI NTB. Pelantikan itu menjadi penanda dimulainya fase baru konsolidasi PSI di NTB, dengan fokus utama memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di tingkat pusat, melainkan oleh seberapa kokoh struktur organisasi dibangun sampai ke level desa dan dusun, serta seberapa aktif kader hadir di tengah masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah penguatan struktur sampai ke bawah. Kalau organisasi kuat hingga akar rumput, maka gerak partai akan hidup. Kalau ada hambatan dalam pembentukan struktur, sampaikan berjenjang supaya bisa kita bantu selesaikan bersama,” kata Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembentukan struktur partai di NTB, termasuk menyiapkan program kerja yang dapat disinergikan dari tingkat DPW hingga DPRt agar kehadiran PSI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementar itu Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam sambutannya menyebut Rakorwil tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum menyatukan arah gerak politik PSI di NTB menuju target yang lebih besar pada Pemilu 2029.

Menurut dia, PSI NTB memasang target meraih dua kursi DPR RI,masing-masing satu kursi dari Pulau Lombok dan satu kursi dari Pulau Sumbawa. 

Di tingkat daerah, PSI juga membidik peningkatan signifikan kursi di DPRD Provinsi NTB dengan target menempatkan kader terbaik hingga posisi pimpinan dewan.

“Kami membangun partai ini dengan fondasi struktur yang kuat. Hari ini, struktur di tingkat kecamatan hampir tuntas seratus persen, sementara pembentukan struktur tingkat desa sedang dirampungkan. 

Dengan kekuatan organisasi yang semakin matang, kami optimistis PSI NTB mampu menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan pada 2029,” ujar Lalu Budi Suryata.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSI NTB aktif memperluas basis dukungan dengan merangkul sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan basis massa yang kuat di daerah. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari mantan legislator, tokoh adat, tokoh agama, hingga figur politik yang lama berkecimpung di ruang publik NTB.

Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh resmi mengenakan jaket PSI sebagai simbol bergabungnya mereka ke partai berlambang gajah tersebut. Di antaranya H. Rais Ishak, A.A. Ketut Agung Oka Kartha Wirya, H. Lalu Mahdarain, Drs. H. Gaziamansyuri, TGH. Ahmad Mustanir, Multazam, serta I Gede Wenten.

Masuknya sejumlah tokoh itu memberi sinyal bahwa PSI di NTB tengah membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif. Dengan struktur organisasi yang terus diperkuat hingga desa, dukungan tokoh lintas latar belakang, serta target elektoral yang dipasang cukup tinggi, PSI NTB mulai menyiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2029.

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menegaskan alasannya bergabung dengan Partai NasDem karena komitmen “politik tanpa mahar” yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar slogan.

Menurut Fauzan, prinsip tersebut sudah dijalankan secara konsisten oleh NasDem sejak pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014 hingga Pemilu dan Pilkada 2024.

“Saya sebelumnya tidak pernah berpartai. Saat dicalonkan sebagai Bupati Lombok Barat pada Pilkada 2019, saya juga belum menjadi kader NasDem. Namun, tidak ada sepeser pun mahar yang diminta ataupun saya berikan,” ujar Fauzan saat menjadi pembicara dalam Bimtek Anggota DPRD Fraksi NasDem serta Pendidikan Politik Struktur Partai NasDem se-Jawa Tengah dan Jawa Barat di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI menjelaskan, ketertarikannya menjadi kader NasDem semakin kuat setelah merasakan langsung komitmen tersebut saat proses pencalonannya.

“Saya dipanggil ke DPP Partai NasDem dan langsung diberikan SK pencalonan oleh Ketua Umum tanpa mahar. Dari situ saya mulai simpati dan akhirnya memutuskan bergabung,” ungkapnya.

Ia kemudian resmi menjadi kader NasDem saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok pada Pemilu 2024, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024).

Saat ini, Fauzan juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan turut mengingatkan Anggota DPRD Fraksi NasDem agar memperkuat komunikasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan.

“Program fraksi harus sejalan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menatap Pemilu 2029, Fauzan menilai generasi Z akan menjadi pemilih dominan. Karena itu, kader NasDem diminta mulai aktif melakukan pendekatan kepada kalangan muda.

“Gen Z perlu dirangkul dengan pendekatan yang sesuai minat dan hobi mereka. Buatkan ruang atau komunitas agar mereka bisa terlibat. Hal kecil yang dilakukan sekarang akan berdampak besar di Pemilu 2029,” pungkasnya.

Kebakaran di Kalimango, PDI Perjuangan NTB Turun Tangan Salurkan Bantuan

Hermanamrullah    Maret 23, 2026   

Kebakaran di Kalimango, PDI Perjuangan NTB Turun Tangan Salurkan Bantuan

PDI Perjuangan

Okenews.net- Musibah kebakaran yang melanda Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang mengakibatkan 30 rumah warga terdampak, menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada para korban kebakaran. Bantuan tersebut merupakan atensi dan dukungan langsung dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rahmad Hidayat dengan total nilai bantuan sebesar Rp25.000.000.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun nilai bantuan tersebut tidak besar, namun diharapkan dapat meringankan beban para warga yang terdampak musibah.

“Nilainya mungkin tidak besar, namun ini adalah wujud nyata kepedulian kami. PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, atas arahan DPD PDI Perjuangan NTB, hadir untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” ujar Abdul Rafiq kepada media, Senin 23 Maret 2026 di Desa Kalimango kecamatan Alas , Sumbawa Besar. 

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan salam hormat dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB kepada seluruh korban kebakaran. Meskipun beliau tidak dapat hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat terdampak, namun secara batin beliau sangat merasakan duka dan luka yang dialami oleh para korban.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang telah memberikan dukungan penuh sehingga bantuan ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan NTB juga telah melakukan komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPP. Diharapkan ke depan akan ada tambahan bantuan yang dapat diberikan kepada warga terdampak kebakaran di Desa Kalimango.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh pihak untuk turut mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada para korban agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini.

“Kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban, kami berharap tetap sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Semoga ada hikmah di balik musibah yang terjadi,” kata Rafiq

Lebih lanjut Abdul Rafiq menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat tersebut. Ia berharap para korban diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.

Menurutnya, jika dihitung secara keseluruhan, dalam bulan ini sudah terjadi tiga kali musibah kebakaran di Kabupaten Sumbawa dengan total sekitar 34 rumah warga yang terdampak. Dua kejadian terjadi di Kecamatan Alas dan satu kejadian lainnya di Kecamatan Moyo Hilir.

Abdul Rafiq menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentu telah memikirkan langkah-langkah strategis untuk membantu para korban, termasuk rencana membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran.

“Saya meyakini pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentu sudah merencanakan langkah-langkah untuk membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran, sehingga mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi para korban bisa dilakukan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi NTB agar dukungan pembiayaan lebih optimal.

Lebih lanjut, Abdul Rafiq menambahkan bahwa untuk memaksimalkan kualitas rumah yang dibangun, skema pembiayaan juga dapat melibatkan Baznas Kabupaten Sumbawa melalui pola sharing anggaran. Pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap akuntabel dan tepat sasaran.

Menurutnya, jika dihitung secara realistis, pembangunan rumah layak huni dengan kisaran anggaran minimal sekitar Rp50 juta per rumah sudah cukup ideal untuk membantu para korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

“Kalau memungkinkan, skema ini bisa diperkuat dengan sharing anggaran antara APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, serta dukungan Baznas, sehingga kualitas rumah yang dibangun benar-benar maksimal dan layak dihuni,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Rafiq juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap sarana penanggulangan kebakaran di wilayah Kecamatan Alas. Ia menilai perlu adanya penambahan unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang memadai di wilayah tersebut, mengingat dalam waktu dekat telah terjadi dua kali kebakaran di kecamatan tersebut.

“Ke depan kami juga berharap adanya penambahan unit Damkar yang layak di Kecamatan Alas agar respon terhadap kejadian kebakaran bisa lebih cepat dan potensi kerugian dapat diminimalisir,” pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong membantu para korban kebakaran, baik melalui dukungan moral maupun bantuan lainnya, agar mereka dapat segera bangkit dari musibah yang dialami.

Solidaritas Tanpa Batas, PDI Perjuangan Lotim Bantu Kader Korban Kebakaran

Hermanamrullah    Maret 01, 2026   

Solidaritas Tanpa Batas, PDI Perjuangan Lotim Bantu Kader Korban Kebakaran

PDI Perjuangan Lombok Timur

Okenews.net- Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong kepada salah seorang kader akar rumput, Suryadi, yang tertimpa musibah kebakaran rumah di wilayah Wanasaba Lauk, Bagek Anjar RT 3. 

Peristiwa nahas itu terjadi saat Suryadi baru saja pulang menghadiri kegiatan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Setibanya di rumah, Suryadi mendapati kediamannya telah ludes dan hangus dilalap api. Musibah tersebut menggugah empati seluruh kader dan pengurus partai, yang kemudian bergerak bersama untuk meringankan beban yang dialami Suryadi dan keluarganya.

Sebagai wujud solidaritas, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur menggalang bantuan dari berbagai unsur partai. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok, Rachmat Hidayat turut ambil bagian dalam aksi kepedulian ini. 

Dukungan juga datang dari anggota Fraksi PDI Perjuangan di Kota Mataram, Sumbawa Barat, serta khususnya Fraksi DPRD Lombok Timur.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, kepada Suryadi di kediamannya pada Minggu (1/3/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, dalam keterangannya menegaskan bahwa kepedulian kepada sesama kader dan masyarakat adalah nafas perjuangan partai.

“Musibah yang menimpa saudara kita Suryadi adalah duka kita bersama. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat, tumbuh dari semangat kebersamaan, dan berdiri kokoh karena gotong royong. Kita tidak boleh membiarkan kader kita berjalan sendiri dalam kesedihan. Kita hadir, kita saling menguatkan, dan kita pastikan bahwa dari abu yang tersisa, harapan akan tumbuh kembali,” tegas Ahmad Sukro.

"Inilah jati diri kita sebagai partai ideologis bahwa keberpihakan itu tidak berhenti pada kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata," sambungnya.

Ketika satu kader tertimpa musibah, kata Sukro, seluruh keluarga besar partai harus bergerak. Pihaknya ingin memastikan bahwa kehadiran PDI Perjuangan benar-benar dirasakan sebagai rumah bersama, tempat setiap kader mendapatkan perlindungan moral dan dukungan kemanusiaan.

“Kami percaya, kebersamaan seperti ini adalah energi yang menjaga soliditas partai. Dari desa, dusun, hingga tingkat nasional, kita dirajut oleh rasa senasib sepenanggungan. Ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan pesan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjuangan maupun dalam cobaan hidup,” tambah Ahmad Sukro.

Ia juga menambahkan bahwa solidaritas seperti ini adalah cerminan ideologis partai yang selalu berpihak kepada wong cilik dan menghadirkan politik yang berperikemanusiaan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, yang menyerahkan langsung bantuan kepada Suryadi, menyampaikan rasa haru sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi.

“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dari tingkat DPD, DPC, fraksi di berbagai daerah, hingga para simpatisan yang telah menunjukkan kepedulian nyata kepada saudara kita Suryadi. 

Bantuan ini mungkin tidak mampu menggantikan seluruh yang hilang, tetapi kami berharap dapat menjadi penguat, menjadi tanda bahwa ia tidak sendiri. 

Inilah wajah gotong royong PDI Perjuangan: bergerak bersama, membantu dengan hati, dan merawat kemanusiaan,” ujar Ahmad Amrullah.

“Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat dan harapan. Kami ingin memastikan bahwa saudara Suryadi dapat bangkit kembali, menata ulang kehidupannya, dan tetap berdiri tegak sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” imbuhnya.

“Terima kasih kepada seluruh kader, anggota fraksi, serta para sahabat partai yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan, dan menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar kita adalah persatuan dan gotong royong,” tutup Ahmad Amrullah.

Aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong tetap menjadi fondasi utama gerakan PDI Perjuangan, tidak hanya dalam perjuangan politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.