.png)
Warga Rarang Ngamuk! SPBU Dituding Tak Berpihak, Pertamina Diminta Tutup Saja
 |
| SPBU Rarang |
Okenews.net — Suasana memanas di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Senin (20/10/2025), setelah warga terlibat kericuhan di area SPBU Rarang. Penyebabnya, warga dilarang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite untuk kebutuhan pertanian.
Kericuhan memuncak karena tidak ada titik temu antara warga dan pihak SPBU yang bernaung di bawah Pertamina. Warga pun mendesak agar SPBU Rarang ditutup, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Hadi Hendrawan, salah seorang petani asal Desa Rarang, mengaku kecewa atas kebijakan SPBU tersebut. Menurutnya, kebijakan larangan pembelian tanpa sosialisasi adalah bentuk ketidakadilan.
“Pokoknya kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, kami akan tetap menyegel SPBU ini,” tegas Hadi.
Ia menjelaskan, pihak SPBU tidak pernah memberikan pemberitahuan atau imbauan terkait pembuatan barcode pembelian BBM subsidi untuk kebutuhan pertanian. Namun secara tiba-tiba, warga dilarang membeli, bahkan untuk kebutuhan kecil sekalipun.
“Kami tidak diberi tahu soal barcode. Tiba-tiba dilarang beli, walau hanya satu botol,” keluhnya.
Selain itu, warga juga menuding Pertamina sering melakukan pemecatan sepihak terhadap karyawan lokal tanpa pesangon, terutama bagi mereka yang dianggap terlalu berpihak kepada masyarakat. Kini, sebagian besar pekerja di SPBU Rarang disebut berasal dari luar wilayah tersebut.
Sementara itu, Direktur PT Surya Indah selaku pengelola SPBU Rarang L. Herman Jaelani, menegaskan akan mempermudah akses masyarakat dan petani dalam pembelian BBM subsidi hingga penerbitan barcode rampung.
Ia juga menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.
“Kami akan mempermudah masyarakat dan petani membeli BBM bersubsidi sampai proses barcode selesai,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Rarang, Lalu Sahrandi, menyatakan komitmennya untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Selama saya masih menjabat dan berpijak di bumi ini, saya akan bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah desa juga akan membantu proses pembuatan barcode untuk kebutuhan pertanian dan UMKM, kecuali untuk pembelian eceran.
“Kita akan kumpulkan semua pengusulan masyarakat dan koordinasikan dengan dinas terkait agar penerbitan barcode segera selesai. Ini penting agar kejadian seperti ini tidak terulang,” jelas Lalu Hariadi.
Ia pun menilai SPBU lamban dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban barcode tersebut.
“Kalau sosialisasi dilakukan sejak awal, saya yakin kericuhan ini tidak akan terjadi,” pungkasnya.
