www.okenews.net: UMKM
Tampilkan postingan dengan label UMKM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UMKM. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 Juni 2025

Senin Depan, Verifikasi Faktual UMKM Dimulai: 20 Tim Siap Terjun Lapangan

Hirsan
Okenews.net – Senin pekan depan, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur akan memulai proses verifikasi faktual terhadap puluhan ribu pelaku UMKM yang telah mengajukan bantuan usaha. Meski banyak di antaranya sudah mendapatkan surat keterangan dari desa, pihak koperasi menegaskan akan tetap memastikan langsung kebenarannya di lapangan.


Verifikasi ini akan dilakukan secara serentak oleh 20 petugas yang dibagi ke dalam 10 tim, dan akan menyasar berbagai titik di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dimulai dari Kecamatan Sikur.


“Verifikasi akan mencakup data lengkap pelaku UMKM, seperti nama, NIK, lama dan jenis usaha, izin usaha, jumlah tenaga kerja, modal awal, nomor HP, dan rekening bank. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dengan sangat menyesal, permohonan akan dinyatakan gugur,” jelas Hirsan Kamis, 19/06/2025.


Dinas memperkirakan, verifikasi di satu kecamatan akan memakan waktu dua hingga tiga hari, tergantung pada banyaknya permohonan yang masuk. Dari 33 Ribu Pemohon, 4.500 Sudah Gugur Jumlah permohonan bantuan UMKM yang masuk ke Dinas Koperasi tercatat hampir mencapai 29 ribu berkas, masuk ke tahap selanjutnya. Namun, setelah dilakukan verifikasi dokumen awal, sekitar 4.500 permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif.


Bantuan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk berkembang lebih pesat. Namun, tidak berhenti sampai pencairan bantuan saja, Dinas Koperasi akan tetap memberikan pendampingan berkelanjutan.


“Kami akan klasifikasikan UMKM berdasarkan tingkatannya: pemula, berkembang, dan mandiri. Masing-masing akan mendapatkan skema pelatihan yang berbeda. Tentu saja, model pelatihan untuk pelaku usaha pemula tidak sama dengan yang sudah berkembang atau mandiri,” jelasnya lagi.


Dinas Koperasi juga menyadari bahwa semakin banyaknya pelaku UMKM baru akan membawa tantangan tersendiri, Terutama dlam hal pemberdayaan dan pendampingan, karna keterbatasan SDM yang dimiliki dinas koprasi, sperti pasilitasi pengurusan NIB, PIRT, Lebel halal dan lainnya.


Untuk itu, wilayah Pelut (Pusat Layanan UMKM Terpadu) akan difungsikan sebagai pusat pelatihan dan pembinaan pelaku UMKM secara intensif.


Jika semua proses verifikasi berjalan lancar, harapannya pada Agustus mendatang bantuan sudah bisa dicairkan, dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jenis usaha dan besaran modal awal masing-masing pelaku UMKM.

Rabu, 11 Juni 2025

Sinergi Menuju UMKM Naik Kelas: Pelatihan Komprehensif dan Akses Mudah Jadi Prioritas

Okenews.net-Upaya peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan langsung pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Ibu Wakil Presiden Silvi Gibran ke lapangan, menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah pelaku UMKM.


Program terencana dan berkesinambungan pun digencarkan. Sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi dapat mendorong kemajuan UMKM secara menyeluruh.

Pertamina, melalui berbagai inisiatifnya, turut mengambil peran dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.


Asisten II Setda Lombok Timur, Ahmad Masfu, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses serta dukungan penuh bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Lombok Timur. Pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas dan pendampingan, termasuk pelatihan yang menyeluruh.


"Jika ada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelaku UMKM binaan Pertamina, silakan datang ke Rumah BUMN," ujarnya pada Rabu (11/06/2025).


Ia menekankan pentingnya pelatihan komprehensif dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing para pelaku UMKM. Tujuannya, agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.


"Punya skill dan manajemen yang baik adalah fokus utama kami. UMKM harus naik kelas," tambahnya.


Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga keterampilan teknis. Semua ini dirancang agar pelaku UMKM mampu mengelola produk dan merek secara profesional.


Masfu juga menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sektor UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi dan pemikiran kolaboratif antar-lembaga adalah elemen penting untuk mencapai hasil optimal.


Dengan dukungan penuh dari pemerintah baik melalui kebijakan, fasilitas, maupun pelatihan diharapkan ekosistem UMKM dapat berkembang lebih subur. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, memungkinkan lebih banyak UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.


"Kami di pemerintahan berharap, dengan dukungan penuh ini, para pelaku UMKM di Lombok Timur bisa terus tumbuh dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik," tutupnya.


Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Presiden Corporate Secretary PT Pertamina, Rudi Arif Yanto, menegaskan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.


"Kami di Pertamina meyakini bahwa kemajuan UMKM adalah cerminan kemajuan bangsa. Melalui program kemitraan dan pelatihan terintegrasi, kami menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar tumbuh dan berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional," ungkapnya.


Ia menambahkan, dukungan Pertamina tidak hanya terbatas pada aspek permodalan, tetapi juga mencakup pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat sinergi antar-lembaga demi kemajuan UMKM Indonesia.


"Di Pertamina, kami tidak hanya memberikan bantuan modal, tapi juga fokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari manajemen hingga akses pasar. Semua ini kami lakukan untuk mendukung kemajuan UMKM secara menyeluruh," tutup Rudi.

Selasa, 27 Juni 2023

Pelaku UMKM Hasil Olahan Peternakan Diminta Urus Sertifikasi Halal

Zuhur
Okenews.net-  Guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan halal, para pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang memproduksi olahan hasil peternakan untuk mengurus sertifikasi halal. 

Kepala Bidang Dinas Peternakan Lombok Timur, Zuhur mengatakan, batas waktu yang telah diberikan pemerintah pusat untuk para UMKM memperoleh sertifikasi halal gratis sampai Oktober 2024.

"Pembuatan sertifikat halal itu, kita dari dinas maupun pusat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tidak memungut biaya, semuanya gratis," ungkapnya, Selasa (27/6/2023)

Zuhur menyebut biaya pembuatan sertifikat halal itu selama tenggang waktu yang diberikan, maka selama itu proses pembuatan sertifikatnya diberikan secara gratis.

"Jika masa waktu yang diberikan pemerintah secara gratis habis, maka akan dikenakan biaya kisaran Rp3 juta," imbuhnya

Ia menegaskan, pengusulan sertifikasi halal itu tidak sulit karena semua pengusulannya berbasis online. Beberapa di antaranya, KTP, NPWP, NIB. dan peryaratan lain seperti sampel produksi.

Pihaknya mengaku telah melakukan beberapa kali sosialisasi terkait sertifikat halal tersebut. Dengan menyasar para UMKM yang usahanya berasal hasil olahan peternakan seperti pengusaha kerupuk kulit dan sejenisnya.

Zuhur berharap dangan sertifikat halal itu tentu kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut akan lebih tinggi lagi, baik dari segi higienis maupun dari syar'inya," tutupnya.

Senin, 27 Juni 2022

Perkuat UMKM, PUPUK Gelar Lokakarya Nasional ACTION

Foto: Lokakarya Nasional ACTION melalui zoom meeting 
Okenews.net - Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) menggelar Lokakarya Nasional ACTION. Acara ini digelar secara hybrid Senin (27/06/2022) di Jakarta Timur.

Penyelenggarakan kegiatan Lokakarya Nasional Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Program Penguatan UMKM Terdampak pendemi tersebut dihadiri sejumlah unsur.

Di antaranya mitra PUPUK, mitra konsorsium, pemerintah daerah, perusahaan, penerima manfaat, media massa dan lainnya yang terlibat dalam program tersebut.

Tujuan pelaksanaan Lokakarya Nasional ini adalah menyediakan ruang untuk membagikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari program ACTION.

Selain itu, untuk mengenal praktik yang baik dalam penguatan kapasitas UMKM dan menyusun rekomendasi keberlanjutan inisiatif pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi.

Pada kesempatan yang sama Josswa selaku perwakilan dari HIVOS menyampaikan pentinya pendampingan dalam penguatan manajemen bisnis keuangan.

Termasuk pendampingan legalitas, badan hukum, koneksi dengan kemitraan melalu program yang sudah ada, dan pendampingan fasilitas untuk ruang belajar bersama.

Ia menyebutkan, tujuan program ACTION tersebut untuk meningkatkan ketahanan dan solidaritas masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam menanggapi dampak pandemi. 

Melalui program ini, diharapkan mampu mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat keluarga dan komunitas.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PUPUK bekerja sama dengan akademisi dan praktisi untuk menyusun modul pelatihan bisnis dan kewirausahaan.

Modul tesebut diharapkan menjadi pedoman guna mencetak tenaga pendamping terampil untuk mendampingi dan memfasilitasi UMKM terdampak pandemi yang ada di 5 (lima) wilayah kerja program ACTION. 

Lebih lanjut ia menegaskan, PUPUK sebagai salah satu anggota konsorsium ACTION telah melakukan berbagai kegiatan yang berkontribusi bagi pencapaian tujuan proyek ACTION. 

Sementara itu, Perwakilan PUPUK Ceko mengatakan perlunya penyiapan sarana seperti CBO, modul dan lainnya serta melakukan kolaborasi yang tersistem agar menghasilkan keuntungan. 

Ia menyebutkan, lebih dari 150 UMKM memiliki bisnis model dan rencana bisnis, serta ada 100 UMKM yang mendapatkan bantuan berupa materi penunjang usaha seperti bahan baku dan barang modal usaha. 

Selain itu, PUPUK mendampingi UMKM dalam mendapatkan legalitas usahanya. Sampai saat ini, ada sekitar 50 UMKM yang telah memenuhi persyaratan untuk mengakses produk-produk keuangan yang disediakan oleh perbankan.

Kelima puluh UMKM ini akan difasilitasi agar memiliki kemampuan mempresentasikan proposal bisnisnya (pitching) untuk mendapatkan pengembangan bisnisnya.

Perlu diketahui, proyek ACTION ini dilaksanakan oleh Hivos bersama mitranya yaitu CISDI, KAPAL Perempuan, SAPDA, PAMFLET, dan PUPUK. 

Pada bulan Juli 2020, Hivos menerima dukungan dana sebesar EUR 2.499.000,58 dari Uni Eropa (UE) untuk melaksanakan Proyek ACTION (Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19).

Program ini telah berjakan 24 bulan di 40 desa dalam 15 kecamatan di 5 kabupaten/kota, yakni Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dan Kota Makassar Sulawesi Selatan. 


Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi