www.okenews.net: demo
Tampilkan postingan dengan label demo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label demo. Tampilkan semua postingan

Kamis, 15 Januari 2026

Ketika Sejarah Mengingatkan: Kebebasan, Konstitusi, dan Etika yang Terancam Ulang

Okenews.net- Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang ingatan dan kesadaran kolektif pada peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26, pada Kamis 15 Januari 2026.   Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjelma menjadi forum refleksi mendalam tentang perjalanan demokrasi Indonesia tentang kebebasan yang pernah diperjuangkan dengan risiko, dan kini kembali diuji oleh zaman.

Dalam sambutan dan pernyataannya, Dr. Hariman Siregar, tokoh sentral Malari 1974 sekaligus simbol konsistensi gerakan moral mahasiswa, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda, dengan aktor dan kemasan yang lebih halus, namun dengan ancaman yang serupa.

“Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman, mengingatkan fase transisi demokrasi yang rapuh, ketika kebebasan telah dibuka tetapi institusi belum cukup kuat untuk menjaganya.

Kebebasan Dibuka, Tapi Belum Dijaga Sepenuhnya

Hariman secara tegas mengakui peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting reformasi. Namun kebebasan, menurutnya, bukanlah tujuan akhir.

“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.

Tanpa kesadaran konstitusional dan etika publik, kebebasan justru dapat berubah menjadi kekacauan, manipulasi kekuasaan, bahkan legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak negara dari dalam.

Negara Kuat, Institusi Kuat, Bukan Kekuasaan yang Kuat

Dalam konteks situasi nasional hari ini, Hariman menekankan urgensi membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan atau dominasi politik semata.

Institusi hukum, politik, dan demokrasi harus bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya melalui kepastian hukum, bukan negara yang menakutkan masyarakatnya.

“Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” kata Hariman, yang disambut anggukan para hadirin lintas generasi.

Rasa Malu sebagai Pilar Moral Bangsa

Salah satu penekanan penting dalam pernyataan Hariman adalah soal rasa malu nilai yang kian tergerus dalam praktik kekuasaan modern.

Rasa malu, menurutnya, adalah rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan dan kekuasaan kehilangan orientasi moral. Tanpa rasa malu, korupsi menjadi banal, pelanggaran hukum menjadi rutinitas, dan ketidakadilan dianggap normal.

Perang Total Melawan Korupsi

Dalam nada yang lugas dan tanpa kompromi, Hariman menyerukan perang terhadap korupsi dalam segala bentuknya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh setengah hati.

“Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” tegasnya.

Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap melemahnya keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

INDEMO dan Bukti Eksistensi Masyarakat Sipil

Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini menegaskan satu hal penting: masyarakat sipil tidak mati. Ia mungkin dilemahkan, dipinggirkan, atau diabaikan, tetapi tetap eksis sebagai penyangga demokrasi.

Pertemuan di Universitas Paramadina ini menjadi bukti nyata bahwa ruang-ruang kesadaran masih hidup, bahwa dialog kritis masih berlangsung, dan bahwa semangat menjaga republik belum padam.

“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” ujar Hariman menutup pernyataannya.

Penutup: Malari sebagai Cermin Zaman

Malari 1974 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin peringatan. Ia mengingatkan bahwa ketika negara menjauh dari keadilan, ketika kekuasaan abai pada etika, dan ketika hukum kehilangan keberpihakan pada rakyat, maka kegelisahan sosial akan menemukan jalannya sendiri.

Peringatan ini adalah ajakan untuk kembali pada esensi bernegara: konstitusi yang dihormati, hukum yang ditegakkan, institusi yang kuat, dan moral publik yang dijaga. Karena tanpa itu semua, sejarah bukan hanya akan berulang—tetapi bisa kembali dengan harga yang lebih mahal.

Oleh : Ariady Achmad.

Senin, 20 Oktober 2025

Warga Rarang Ngamuk! SPBU Dituding Tak Berpihak, Pertamina Diminta Tutup Saja

 

SPBU Rarang

Okenews.net — Suasana memanas di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Senin (20/10/2025), setelah warga terlibat kericuhan di area SPBU Rarang. Penyebabnya, warga dilarang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite untuk kebutuhan pertanian.


Kericuhan memuncak karena tidak ada titik temu antara warga dan pihak SPBU yang bernaung di bawah Pertamina. Warga pun mendesak agar SPBU Rarang ditutup, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.


Hadi Hendrawan, salah seorang petani asal Desa Rarang, mengaku kecewa atas kebijakan SPBU tersebut. Menurutnya, kebijakan larangan pembelian tanpa sosialisasi adalah bentuk ketidakadilan.


“Pokoknya kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, kami akan tetap menyegel SPBU ini,” tegas Hadi.


Ia menjelaskan, pihak SPBU tidak pernah memberikan pemberitahuan atau imbauan terkait pembuatan barcode pembelian BBM subsidi untuk kebutuhan pertanian. Namun secara tiba-tiba, warga dilarang membeli, bahkan untuk kebutuhan kecil sekalipun.


“Kami tidak diberi tahu soal barcode. Tiba-tiba dilarang beli, walau hanya satu botol,” keluhnya.


Selain itu, warga juga menuding Pertamina sering melakukan pemecatan sepihak terhadap karyawan lokal tanpa pesangon, terutama bagi mereka yang dianggap terlalu berpihak kepada masyarakat. Kini, sebagian besar pekerja di SPBU Rarang disebut berasal dari luar wilayah tersebut.


Sementara itu, Direktur PT Surya Indah selaku pengelola SPBU Rarang L. Herman Jaelani, menegaskan akan mempermudah akses masyarakat dan petani dalam pembelian BBM subsidi hingga penerbitan barcode rampung. 


Ia juga menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.


“Kami akan mempermudah masyarakat dan petani membeli BBM bersubsidi sampai proses barcode selesai,” ujarnya.


Di tempat yang sama, Kepala Desa Rarang, Lalu Sahrandi, menyatakan komitmennya untuk mengawal kepentingan masyarakat.


“Selama saya masih menjabat dan berpijak di bumi ini, saya akan bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.


Pemerintah desa juga akan membantu proses pembuatan barcode untuk kebutuhan pertanian dan UMKM, kecuali untuk pembelian eceran.


“Kita akan kumpulkan semua pengusulan masyarakat dan koordinasikan dengan dinas terkait agar penerbitan barcode segera selesai. Ini penting agar kejadian seperti ini tidak terulang,” jelas Lalu Hariadi.


Ia pun menilai SPBU lamban dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban barcode tersebut.


“Kalau sosialisasi dilakukan sejak awal, saya yakin kericuhan ini tidak akan terjadi,” pungkasnya.

Selasa, 24 September 2024

Aliansi Masyatakat dan Mahasiswa Gelar Demo di Halaman Gedung Kantor DPRD Lotim

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa lombok timur
Okenews.net-- Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa gabungan dari beberapa kampus ternama di kabupaten lombok timur turun ke jalan untuk meyampikan keluh kesah masyarakat yang belakangan ini terjadi. Aliansi mahasiswa tersebut menilai pemerintah lombok timur semakin abai terhadap masyarakat kecil

Aksi demo yang dihadiri puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masayarakat dan Mahasiswa tersebut melakukan demo di halaman gedung kantor DPRD kabupaten Lombok Timur, Selasa, 24/09/2024

Jamaluddin Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa lombok timur. dengan lantang menyampaikan keluh kesahnya untuk ksejahteraan masyarakat, ia menyampaikan, pemerintah semakin hari semakin tidur pulas, duduk di korsi mpuk dengan ruangan ber Ac. Namun masyarakat kecil semakin menjerit.

"Kami muak akan kebijakan kebijakan yang tidak relepan yang di ambil pemerintah, makanya kami sampai turun melakukan demo tuntut keadilan untuk masyarakat," tegas Jamal

Ia menununtut Pemerintah untuk menghentikan keriminalisasi terhadap petani buruh dan para mahasiswa maupun pejuang hak asasi manusia, mengingat ketika mahasiswa melakukan demonstrasi terkait putusan MK mahasiswa malah di laporkan ke pihak kepolisian Oleh DPR.

Selain itu Dengan tegas ia juga menuntut pemerintah untuk Wujudkan repormasi agraria sejati sebagai jawaban atas implementasi undang undang agraria tahun 1960, Juga menuntut pemerintah untuk Membangun industrinasional bagi kesejahteraan masyarakat.

Turut juga Menuntut PT ITDC  dan Pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab dengan memberikan gantirugi dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak, contohnya di kek mandalika, yang semakin tidak jelas.

Pengadaan Perda tentang pengadaan tataruang yang ada di lombok timur  harus di benahi, demi keadilan bagi masyarakat lombok timur. Prasarana dan tenaga medis juga turut disinggungnya, demi memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, jelas jamal

Juga saat orasi ia menyampaikan keperihatinanya terhadap lingkungan, terutama di TPA ijobalit, tampa memperhatikan kesehatan masyarakat, pemerintah malah ingin TPA tersebut ingin di perluas, tutup Jamal

Mewakili DPRD kabupaten Lombok Timur, Sekertaris dewan di dampingi DPRD Terpilih praksi PDI-Perjuangan menerima keritikan dan keluhan dari para demonstrasi, dikatakanya pihaknya akan menyampaikan dan mengadakan rapat secepatnya untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan dari aliansi masyarakat dan mahasiswa tersebut.

"Kami secara resmi menerima apa yang menjadi tuntutan adik adik dari aliansi masyarakat dan mahasiswa, kami akan segera mengadakan rapat dan menyampaikan keluh keseah adik adik," Ahmad Amrullah

Apresiasi yang tinggi atas kondusifitas dari mahasiswa juga turut disampaikan sekertaris Dewan Perwakilan Daerah, Ahyan, dengan kondusifitas tersebut apa yang menjadi tuntutan bisa disampaikan dengan teratur dan ter arah, tanpa adanya kekerasan dan anarkis.

"Kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada aliansi masyarakat dan mahasiswa atas kondusifitasnya dalam menyanpaikan aspirasi dan keresahan masyarakat." Tutupnya

Senin, 18 Desember 2023

Demonstran Tuntut Kadis Dikbud Lombok Timur Dicopot

 

Okenews.net- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMMN) Lombok Timur melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lombok Timur, Senin (18/12/2023).

Para Demonstran menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur dicopot dari jabatanya. "Kami minta agar Kepala Dinas Dikbud dicopot dari jabatanya," teriak demonstran.

Demonstran menuding Kadis Dikbud telah melakukan rasionalisasi honorarium yang dipangkas secara tiba-tiba dengan dalih penyesuaian anggaran, padahal Pemda telah memastikan honorium honorer sesuai standar.

Pj Bupat Lombok Timur HM Juaini yang menemui demonstran mengaku pada tahun ini Dikbud mengalokasikan Rp12,271 miliar lebih melalui dana APBD untuk membayar honor 1.699 guru tidak tetap dan 1.001 insentif guru sekolah swasta.

Akan tetapi, kata dia, ada perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri dan sekolah yang dana bantuan operasional sekolah (BOS) di bawah Rp50 juta yang harus dibayarkan.

Dengan kata lain, terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga jumlah tersebut tidak lagi mencukupi dan terdapat kekurangan sebesar Rp 1,2 miliar.

Namun demikian, untuk mengatasi hal itu Pj Bupati berjanji akan membayar gaji guru honor sesuai standar, dan akan menambah honor yang telah terlanjur dirasionalkan beberapa waktu lalu.

"Maka dari itu kami di Pemda mengambil sikap untuk membayar gaji sesuai standar yang di terima para guru honorer kita," sambung Pj Bupati.

Ia menambahkan Ini bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para guru tidak tetap yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu tidak boleh dikurangi.

Pj Bupati berharap kepda para guru honorer untuk bersabar, karena gaji selama 3 bulan akan di bayarkan dan yang dua bulan akan diselesaikan pada awal 2024 melalui APBD

“Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024,” tutupnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi