www.okenews.net: e-ktp
Tampilkan postingan dengan label e-ktp. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label e-ktp. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Januari 2026

Stok Blanko e-KTP Kosong, Dukcapil Lombok Timur Ajukan 120 Ribu Lebih ke Pusat

Sekretaris Dinas Dukcapil, Anan Tarfi
Okenews.net – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur mengajukan permohonan lebih dari 120 ribu blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ke pemerintah pusat untuk kebutuhan tahun 2026. Pengajuan ini dilakukan menyusul kondisi stok blanko e-KTP yang saat ini nihil.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur melalui Sekretaris Dinas, Anan Tarfi, mengatakan bahwa ketersediaan blanko e-KTP di daerahnya berada pada kondisi zero stock, sehingga pelayanan pencetakan KTP elektronik berpotensi terganggu jika tidak segera mendapat suplai dari pusat.

“Saat ini kondisi blanko e-KTP benar-benar kosong. Karena itu, kami mengajukan permohonan lebih dari 120 ribu blanko untuk kebutuhan tahun 2026,” ungkap Anan Tarfi, Rabu (21/01/2026).

Ia menjelaskan, secara ideal kebutuhan blanko e-KTP di Lombok Timur setiap tahunnya memang berada di angka di atas 120 ribu lembar. Tingginya kebutuhan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan penduduk, angka perkawinan, hingga pemekaran wilayah yang mengharuskan adanya pembaruan data kependudukan.

“Perubahan wilayah administrasi maupun peristiwa perkawinan otomatis membutuhkan pembaruan data kependudukan, dan itu berdampak langsung pada permintaan e-KTP,” jelasnya.

Untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Bahkan, dalam kondisi darurat, pihaknya juga melakukan peminjaman blanko e-KTP ke kabupaten lain.

“Kami terus berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini semua kendala, terutama yang menghambat pelayanan di tingkat bawah, bisa terselesaikan dengan baik,” harapnya. 


Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi