Pemkab Lotim Perkuat Wilayah Binaan untuk Tekan Stunting

Hermanamrullah    September 01, 2026   

Pemkab Lotim Perkuat Wilayah Binaan untuk Tekan Stunting

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat strategi penanganan stunting dengan membagi wilayah binaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur.

Edwin menegaskan, pembagian wilayah binaan tidak boleh berhenti sebagai pembagian tugas administratif. Setiap OPD harus memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang benar-benar memahami kondisi dan perkembangan program di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberadaan PIC akan memudahkan komunikasi, pemantauan serta tindak lanjut program. Dengan demikian, koordinasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian personel dalam rapat maupun kegiatan di lapangan.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegas Edwin.

Selain memperjelas pembagian wilayah, Pemkab Lotim juga menekankan peningkatan kapasitas kader. Kader diharapkan memiliki keterampilan teknis dalam memberikan penyuluhan, melakukan pencatatan data hingga memantau perkembangan keluarga sasaran secara berkelanjutan.

Dukungan operasional juga dinilai penting, mulai dari ketersediaan logistik, insentif kader hingga koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Program Genting sendiri tidak hanya mengandalkan bantuan makanan. Intervensi spesifik dilakukan melalui dukungan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) maupun bahan pangan kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah dua tahun.

Sementara intervensi sensitif menyasar kebutuhan dasar keluarga, seperti penyediaan air bersih, jamban sehat, bedah rumah tidak layak huni hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung akses masyarakat.

Pendampingan juga dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, komunikasi psikologis serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.

Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja.

Ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan Pemkab Lombok Timur. Namun, ia meminta persoalan sinkronisasi data Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) segera dituntaskan.

Realisasi BOKB yang tercatat dalam aplikasi disebut belum sepenuhnya sinkron dengan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Karena itu, pembaruan data ke tingkat pusat dinilai penting agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Lalu juga menyebut capaian Program Genting Lombok Timur telah mencapai 81 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat dengan memastikan setiap bantuan benar-benar diterima, dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh keluarga sasaran.

Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Muksin menjelaskan, Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah dua tahun (baduta) hingga anak yang mengalami stunting.

Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, terdapat 14.106 keluarga berisiko stunting di Lombok Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi dalam program.

Intervensi yang telah dilakukan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, bantuan nutrisi untuk 1.574 KRS, akses air bersih bagi 394 KRS, jamban sehat untuk 14 KRS serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemkab Lombok Timur menargetkan intervensi tersebut tidak sekadar menyelesaikan persoalan jangka pendek. Perubahan perilaku keluarga menjadi salah satu kunci agar upaya pencegahan stunting memberikan dampak berkelanjutan.

Dengan pembagian wilayah binaan yang lebih jelas, penetapan PIC, penguatan kader dan kolaborasi lintas sektor, Program Genting di Lombok Timur diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan stunting di tingkat keluarga.

Resmikan Puskesmas Rp12 Miliar, Bupati Lotim: Layani Dulu, Administrasi Belakangan

Hermanamrullah    September 01, 2026   

Resmikan Puskesmas Rp12 Miliar, Bupati Lotim: Layani Dulu, Administrasi Belakangan

Okenews.net – Gedung baru Puskesmas Sakra Timur akhirnya resmi digunakan. Fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp12 miliar itu diresmikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Selasa (1/9/2026).

Di balik bangunan baru tersebut, Bupati meminta agar peningkatan fasilitas benar-benar diikuti perubahan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gedung yang megah tidak akan berarti jika masyarakat masih mendapatkan pelayanan yang lambat dan kaku.

Haerul secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan agar mengutamakan kondisi pasien ketika memberikan pelayanan. Dokter, bidan maupun perawat diminta tidak menjadikan urusan administrasi sebagai hal pertama yang harus dihadapi pasien.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegasnya.

Ia menilai sikap ramah dan respons cepat tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, keberadaan gedung baru Puskesmas Sakra Timur diharapkan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Bupati juga mengajak masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Komitmen pemerintah daerah di sektor kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan terhadap jaminan kesehatan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui alokasi anggaran BPJS Kesehatan.

Anggaran tersebut tercatat meningkat dari sekitar Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Kemudian naik menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Peningkatan anggaran hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 itu menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemkab Lombok Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Selain BPJS Kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja maupun jaminan kematian.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aris Fahrurozy mengatakan, operasional Puskesmas Sakra Timur telah memiliki dasar perizinan. Surat Izin Operasional (SIO) telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Dengan telah terbitnya SIO, Dinas Kesehatan menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat segera menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal 2027.

Tahapan selanjutnya, kata Aris, akan diarahkan pada persiapan akreditasi yang ditargetkan mulai dilakukan dalam tiga bulan mendatang.

Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, para direktur rumah sakit daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.