IWAPI Lombok Timur Diminta Garap Potensi Alam dan Buka Lapangan Kerja

Hermanamrullah    September 07, 2026   

IWAPI Lombok Timur Diminta Garap Potensi Alam dan Buka Lapangan Kerja

Okenews.net – Sebanyak 38 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lombok Timur periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan.

Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (7/9/2026), dan menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi keberadaan IWAPI yang dinilainya beranggotakan para pengusaha mandiri dan tangguh.

Menurutnya, para pengusaha yang tergabung dalam IWAPI selama ini mampu menjalankan usaha secara mandiri tanpa menjadikan pemerintah sebagai tumpuan utama dalam menjalankan bisnis.

"IWAPI ini isinya orang-orang baik, pengusaha mandiri yang tidak pernah merepotkan pemerintah atau meminta-minta proyek," ujar Bupati.

Ia berharap amanah kepengurusan selama lima tahun ke depan tidak berhenti pada pengembangan usaha masing-masing anggota. Ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian, yakni membangun usaha, membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat.

Bupati juga mendorong IWAPI Lombok Timur melihat potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia di daerah sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi usaha produktif.

"Lombok Timur ini sangat kaya. Apa yang tidak ada di daerah lain, di sini semua ada. Karena SDA kita melimpah, IWAPI harus berpikir bagaimana menyandingkan peluang usaha dengan potensi alam yang ada," katanya.

Menurut Haerul Warisin, kemajuan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor swasta menjadi bagian penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia mengajak IWAPI membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan digitalisasi dalam pengembangan bisnis.

Bupati berharap program kerja IWAPI periode 2026–2031 mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Keberhasilan sejati IWAPI adalah ketika kehadirannya mampu menghidupi keluarga, membantu tetangga, serta memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Lombok Timur Ny. Hj. Sri Mahyu Wardhani menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun mendatang.

Ia menilai amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur.

"Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur. Saya yakin dan percaya, berkat kerja sama serta kekompakan kita semua, IWAPI Lombok Timur mampu memberikan kiprah terbaiknya," ujarnya.

Sri Mahyu Wardhani menjelaskan, IWAPI tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan yang telah menjalankan usaha, tetapi juga terbuka bagi perempuan yang baru ingin memulai langkah di dunia kewirausahaan.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara aktivitas usaha dan peran perempuan dalam keluarga.

Di sisi lain, IWAPI Lombok Timur berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah, dalam mendorong perkembangan UMKM.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, IWAPI siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pelantikan 38 pengurus tersebut pun diharapkan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan menjadi titik awal bagi IWAPI Lombok Timur untuk menghadirkan program yang berdampak nyata terhadap kemajuan ekonomi daerah dan pemberdayaan perempuan selama periode 2026–2031.

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Hermanamrullah    September 03, 2026   

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Okenews.net – Potensi budidaya lobster di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan keramba jaring apung (KJA), fasilitas penyimpanan pakan, hingga minimnya ketersediaan benih dan pakan.

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).

Menurut Haerul, sebagian pembudidaya lobster di Lombok Timur masih mengandalkan KJA dengan konstruksi sederhana. Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang dimiliki wilayah selatan Lombok Timur.

Selain fasilitas KJA, pembudidaya juga menghadapi keterbatasan freezer untuk menyimpan kebutuhan pakan lobster. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah berulang dari tahun ke tahun.

“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan untuk lobster. Hampir tidak ada yang mereka punya,” ujar Haerul.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan benih. Menurutnya, keterbatasan benih turut menghambat pengembangan usaha budidaya lobster masyarakat.

Haerul berharap kunjungan Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat pesisir. Ia menyebut nelayan dan pembudidaya lobster masih menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, sebagaimana buruh tani.

“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” katanya.

Kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Titiek mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) dalam menyusun rekomendasi terkait tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurutnya, persoalan lobster tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola BBL. Maraknya penyelundupan BBL dinilai menimbulkan kerugian bagi negara maupun nelayan, terlebih harga BBL di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih perlu diperkuat. Indonesia, kata Titiek, jangan sampai hanya dikenal sebagai pemasok BBL, tetapi harus mampu berkembang menjadi salah satu produsen lobster budidaya terbesar di dunia.

Ia mengakui target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, tingkat kelangsungan hidup lobster yang belum optimal, sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga lamanya masa budidaya.

Karena itu, percepatan budidaya lobster membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Titiek juga menyebut aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu materi yang akan didalami dalam pembahasan Panja. Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Ia berharap pengembangan sektor lobster dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Dalam dialog bersama rombongan Komisi IV DPR RI, sejumlah nelayan dan pembudidaya turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Di antaranya keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.

Aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan lobster di Lombok Timur tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Dukungan sarana, teknologi, modal, benih, pakan, hingga kepastian pasar dinilai menjadi kunci agar masyarakat pesisir benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas tersebut.

Bupati Hairul Warisin Tegaskan Dukungan Pemda untuk Kegiatan Keagamaan

Hermanamrullah    September 02, 2026   

Bupati Hairul Warisin Tegaskan Dukungan Pemda untuk Kegiatan Keagamaan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang digelar masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran pemerintah, tetapi juga dalam bentuk bantuan untuk menunjang pembangunan dan aktivitas keagamaan.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Yakin, Desa Rempung, serta kegiatan serupa di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Rabu (2/9/2026).

Di Masjid Nurul Yakin, Bupati turut meresmikan tempat wudu sementara. Sementara di Desa Belanting, kegiatan dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk pembangunan dan pengembangan masjid serta santunan bagi anak yatim.

Menurut Warisin, dukungan terhadap kegiatan keagamaan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan visi Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan atau SMART.

Ia menilai peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat kebersamaan dan rasa syukur masyarakat.

Bupati juga memberikan apresiasi terhadap masyarakat di kedua lokasi yang masih mempertahankan tradisi Sasak dalam penyajian makanan menggunakan dulang dan tembolak beak.

Ia berharap tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sasak.

“Tradisi seperti ini harus terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat Sasak,” pesan Bupati.

Selain berbicara mengenai keagamaan dan budaya, Warisin turut menyampaikan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi perhatian Pemkab Lombok Timur.

Salah satunya adalah peningkatan kualitas jalan. Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta aktif melaporkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan melalui pemerintah desa maupun kecamatan. Laporan tersebut nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan penanganan berdasarkan skala prioritas.

Tak hanya jalan, Pemkab Lombok Timur juga merencanakan pemasangan lampu penerangan jalan di sekitar 8.000 titik.

Program tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata di Lombok Timur.

Warisin juga mengaitkan berbagai program tersebut dengan tiga agenda utama dalam RPJMD Lombok Timur 2025-2030. Ketiganya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta penegakan regulasi, dan peningkatan konektivitas ekonomi lokal.

Terkait Hari Jadi Lombok Timur yang kembali diperingati pada 2026, Bupati menyebut perayaan tahun ini digelar secara sederhana. Namun, menurutnya, momentum tersebut tetap penting untuk mengingat perjalanan panjang pembangunan daerah sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas capaian yang telah diraih.

Ke depan, ia berjanji peringatan Hari Jadi Lombok Timur akan dibuat lebih semarak dengan memperbanyak pelayanan langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, dukungan terhadap kegiatan keagamaan diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Lotim Perkuat Wilayah Binaan untuk Tekan Stunting

Hermanamrullah    September 01, 2026   

Pemkab Lotim Perkuat Wilayah Binaan untuk Tekan Stunting

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat strategi penanganan stunting dengan membagi wilayah binaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur.

Edwin menegaskan, pembagian wilayah binaan tidak boleh berhenti sebagai pembagian tugas administratif. Setiap OPD harus memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang benar-benar memahami kondisi dan perkembangan program di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberadaan PIC akan memudahkan komunikasi, pemantauan serta tindak lanjut program. Dengan demikian, koordinasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian personel dalam rapat maupun kegiatan di lapangan.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegas Edwin.

Selain memperjelas pembagian wilayah, Pemkab Lotim juga menekankan peningkatan kapasitas kader. Kader diharapkan memiliki keterampilan teknis dalam memberikan penyuluhan, melakukan pencatatan data hingga memantau perkembangan keluarga sasaran secara berkelanjutan.

Dukungan operasional juga dinilai penting, mulai dari ketersediaan logistik, insentif kader hingga koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Program Genting sendiri tidak hanya mengandalkan bantuan makanan. Intervensi spesifik dilakukan melalui dukungan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) maupun bahan pangan kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah dua tahun.

Sementara intervensi sensitif menyasar kebutuhan dasar keluarga, seperti penyediaan air bersih, jamban sehat, bedah rumah tidak layak huni hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung akses masyarakat.

Pendampingan juga dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, komunikasi psikologis serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.

Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja.

Ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan Pemkab Lombok Timur. Namun, ia meminta persoalan sinkronisasi data Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) segera dituntaskan.

Realisasi BOKB yang tercatat dalam aplikasi disebut belum sepenuhnya sinkron dengan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Karena itu, pembaruan data ke tingkat pusat dinilai penting agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Lalu juga menyebut capaian Program Genting Lombok Timur telah mencapai 81 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat dengan memastikan setiap bantuan benar-benar diterima, dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh keluarga sasaran.

Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Muksin menjelaskan, Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah dua tahun (baduta) hingga anak yang mengalami stunting.

Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, terdapat 14.106 keluarga berisiko stunting di Lombok Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi dalam program.

Intervensi yang telah dilakukan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, bantuan nutrisi untuk 1.574 KRS, akses air bersih bagi 394 KRS, jamban sehat untuk 14 KRS serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemkab Lombok Timur menargetkan intervensi tersebut tidak sekadar menyelesaikan persoalan jangka pendek. Perubahan perilaku keluarga menjadi salah satu kunci agar upaya pencegahan stunting memberikan dampak berkelanjutan.

Dengan pembagian wilayah binaan yang lebih jelas, penetapan PIC, penguatan kader dan kolaborasi lintas sektor, Program Genting di Lombok Timur diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan stunting di tingkat keluarga.