Kasdim Lotim Buka Liga Santri Piala Kasad

Redaksi    Juni 20, 2022   

Kasdim Lotim Buka Liga Santri Piala Kasad

Acara pembukaan Liga Santri Piala KASAD 2022

Okenews.net – Kodim 1615/Lotim menggelar Liga Santri Piala Kasad tahun 2022 bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Lombok Timur di lapangan nasional Kelurahan Selong Kecamatan Selong Lombok Timur, Senin (20/06/2022).

Liga Santri yang dibuka Kepala Staf Kodim 1615/Lotim Mayor Inf Lalu Muhammad Syukur diikuti lima club yang berasal dari pondok pesantren di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Pada kesempatan tersebut, Kasdim 1615/Lotim menyampaikan turnamen sepak bola liga santri ini diikuti oleh para santri sebagai tindak lanjut dari program TNI AD yang bekerjasama dengan KONI dan PSSI yang dilakukan diseluruh satuan TNI AD.

Menurutnya, turnamen ini sebagai salah satu wadah untuk mencari bibit dari kalangan para santri yang berbakat dan memiliki potensi dalam olahraga sepak bola untuk dibina dan dikembangkan menjadi pemain sepak bola yang dibanggakan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, sambung Lalu Syukur, turnamen ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjalin silaturrahmi antara TNI dengan para santri khususnya dan antar pondok pesantren sehingga terjalin komunikasi yang baik di masa yang akan datang.

“Jadi nanti akan dikirim 2 club ke Korem untuk bertanding melawan kabupaten kota lain di Mataram. Junjung tinggi sportivitas selama bertanding, tetap semangat, jaga kekompakan dan selamat bertanding,” tutupnya.

Sedangkan Wakil Ketua Askab PSSI Lotim memberikan apresiasi atas upaya TNI AD yang menyelenggarakan liga satri memperebutkan piala Kasad yang diikuti para santri di seluruh Indonesia.

Diungkapkannya, PSSI Lotim siap mendukung dan mensukseskan turnamen liga santri meskipun persiapannya sangat singkat. Untuk itu, ia berharap agar para santri memanfaatkan kesempatan yang baik ini sehingga bisa mewakili NTB atau Korem 162/WB dalam pertandingan selanjutnya hingga di tingkat pusat.

Turnamen Liga Santri Piala Kasad tahun 2022 akan dilaksanakan selama 3 hari untuk menentukan dua club yang akan mewakili Kodim 1615/Lotim pada pertandingan tingkat Korem 162/WB di Mataram.

Adapun pondok pesantren yang ikut meramaikan turnamen tersebut antara lain Ponpes Darul Mujahidin Desa Pringgasela, Ponpes Nurussalam Desa Tete Batu, Ponpes Alijtihad Desa Danger, Ponpes Albanawa dan Ponpes Tohoir Yasin Desa Lendang Nangka.

Turnamen Bulutangkis Kapolres Cup 2 Resmi Dibuka

Redaksi    Juni 18, 2022   

Turnamen Bulutangkis Kapolres Cup 2 Resmi Dibuka

Acara pembukaan turnamen bulutangkis Kapolres Cup 2 

Okenews.net - Menyambut Hari Bhayangkara ke-76 polres Lombok Timur menggelar turnamen Badminton Kapolres Cup 2. Pertandingan berlangsung di gedung Bale Wartawan Lotim dibuka Kapolres, Sabtu (18/06/2022).

Ketua Panitia, AKP I Gusti  Ngurah Bagus Suputra mengatakan, turnamen ini tidak hanya untuk menyambut hari bhayangkara, namun sebagai ajang silaturahmi antara Forkopinda dan insan pers.

"Semoga dengan adanya Turnamen ini kita berharap dapat memperkuat sinergitas Polri dengan insan Pers," ucapnya.

Sekda Lotim HM Juaini Taofik menyampaikan, apresiasinya kepada Kapolres Lombok Timur yang telah mengadakan kegiatan seperti ini.

Kegiatan ini, kata dia, merupakan bukti solidaritas yang tetap terjaga dengan baik antara Wartawan dan Porkopinda.

"Semoga kedepannya tidak hanya Kapolres cup saja yang digelar, namun kita juga berharap ada turnamen yang lain baik dari TNI dan sebagainya," ucapnya.

Kapolres Lombok timur AKBP Herman Suriyono mengatakan, pihaknya akan terus berikhtiar agar turnamen ini terus diadakan.

Kegiatan ini sangat luar biasa dan patut untuk terus dilakukan pada setiap tahunnya. "Semoga kami dari Polres Lombok Timur tetap istiqomah menggelar acara ini," ucapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua panitia yang terus bekerja tak kenal lelah, hingga turnamen ini bisa berjalan dengan baik.

Kapolres Lotim membuka turnamen ini dengan laga eksibisi antara dirinya berpasangan dengan Sekda Lotim melawan pasangan Wakapolres dan Dandim Lotim.

Dalam laga ini Pasangan Kapolres dan Sekda berhasil mengalahkan pasangan Wakapolres dan Dandim Dengan Skor 21-16.

Menarik...! Polda NTB Bakal Berikan Asuransi bagi Warga yang Lahir 1 Juli

Redaksi    Juni 18, 2022   

Menarik...! Polda NTB Bakal Berikan Asuransi bagi Warga yang Lahir 1 Juli

Direktur Lantas Polda NTB Kombes Pol Djoni Widodo

Okenews.net - Selain hadiah SIM dan helm, ada satu lagi yang gratis dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Ditlantas Polda NTB), yakni asuransi kecelakaan.

Asuransi kecelakaan ini diberikan kepada 76 warga NTB yang mendapat SIM Gratis sesuai syarat yang belaku, yakni bagi warga NTB yang mempunyai tanggal Lahir 1 Juli.

"Menyambut Hari Bhayangkara ke-76, selain SIM dan helm gratis kami juga sudah bekerjasama dengan PT Jasa Raharja NTB untuk memberikan asuransi gratis," jelas Direktur Lantas Polda NTB Kombes Pol Djoni Widodo, Jumat (17/6/2022).

Asuransi kecelakaan gratis dari PT Jasa Raharja Putra ini pertanggungannya selama lima tahun, hal itu sudah disepakati oleh pihak Jasa Raharja dan Ditlantas Polda NTB.

"Saya dengan Kepala Cabang PT Jasa Raharja NTB Emil Feriansyah Latif telah sepakat untuk memberikan asuransi gratis kepada warga penerima SIM Gratis yang lahir 1 Juli dengan pertanggungan selama 5 tahun," tegas Djoni.

Sebelumnya, ia telah menyampaikan kepada media terkait pemberian SIM gratis kepada masyarakat NTB yang Lahir 1 Juli dengan syarat-syarat menunjukkan KTP Elektronik, lulus tes, ujian praktek, dan seluruh syarat lainnya telah terpenuhi.

 Kali ini ditambah dengan pemberian Asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raharja Putra selama 5 tahun. Tapi hanya untuk 76 orang pendaftar pertama di seluruh Satpas SIM se jajaran Polda NTB. 

Dikatakan, Hari Bhayangkara Ke-76 merupakan peringatan hari lahir polisi. Tanggal 1 Juli merupakan hari yang bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia.

Mau Ikut Isbat Nikah? Warga Bisa Daftar di Desa

Redaksi    Juni 17, 2022   

Mau Ikut Isbat Nikah? Warga Bisa Daftar di Desa

Bupati Sukiman saat menghadiri Isbat Nikah di Sembalun

Okenews.net - Guna mencapai target tahun ini, Bupati Lombok Timur meminta masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara kenegaraan mendaftarkan diri di desa masing-masing. 

Tahun 2021 lalu, pemerintah memfasilitasi isbat nikah lebih dari seribu pasangan di seluruh wilayah Lombok Timur.

Tahun 2022 ini, Pemkab Lombok Timur menargetkan jumlah sidang isbat melampaui tahun sebelumnya.

Hari ini (Jumat 17/06/2022) Sukiman Azmy hadir menyaksikan proses isbat nikah 171 pasangan di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya.

Ia mengakui masih banyak masyarakat Lombok Timur yang pernikahannya belum tercatat. Karena itu ia berharap dukungan dari Pengadilan Agama Selong agar persoalan tersebut dapat dituntaskan. 

Sampai awal pertengahan bulan Juni, jumlah yang sudah mengikuti isbat nikah mencapai tak kurang dari 600 pasangan.

Sebelum pelaksanaan isbat nikah di Desa Labuhan Lombok, isbat dilakukan di Sembalun Bumbung Sembalun, Aikdewa Pringgasela, dan Maringkik Keruak. 

Kanwil Kemenag NTB KH Zaidi Abdad yang membuka kegiatan di Kantor Desa Labuhan Lombok tersebut mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen pernikahan.

Hal itu sebagai perlindungan hukum bagi setiap warga. Ia juga mensosialisasikan program five in one atau pemberian lima jenis dokumen dalam setiap satu peristiwa pernikahan. 

Selain kartu dan buku nikah, setiap pasangan juga akan mendapatkan KTP baru, kartu keluarga (KK), dan buku pedoman keluarga sakinah. 

Dijelaskannya sedianya masih ada satu lagi kartu yang akan diberikan yaitu kartu kerja, akan tetapi ini hanya berlaku bagi masyarakat yang terdaftar dalam program keluarga harapan.

Ia berharap adanya sinergi dalam pelaksanaan program tersebut hingga di tingkat kabupaten dan desa sehingga dapat membantu masyarakat melengkapi dokumen kependudukannya.

Ketua Pengadilan Agama Selong Hj. Mahmudah Hayati sepakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang akan membantu masyarakat.

Mengingat dokumen tersebut akan dibutuhan dalam berbagai pelayanan, bahkan mendukung aspek pendidikan hingga ekonomi warga. 

Hearing, Komisi IV DPRD Lombok Timur Siap Kawal Soal Tambang

Redaksi    Juni 16, 2022   

Hearing, Komisi IV DPRD Lombok Timur Siap Kawal Soal Tambang

Suasana hearing soal tambang di DPRD Lombok Timur

Okenews.net - Komisi IV DPRD Lombok Timur hearing dengan Aliansi Peduli Lingkungan Kalijaga Timur (APLKT) bahas soal tambang krikil tak berizin di Kalijaga Timur Aikmel.

Hal ini guna mencari solusi demi kebaikan bersama agar terciptanya rasa aman di tengah masyarakat yang disebabkan oleh tambang di sekitar masyarakat.

Hearing tersebut dihadiri oleh beberapa Kepala OPD terkait yang berlangsung di lantai 2 gedung DPRD setempat, Kamis (16/06/2022).

Ketua APLKT M Putra Sani menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan adanya tambang krikil yang dinilai meresahakan masyarakat Kalijaga Timur.

Di antaranya menuntut para pengelola tambang untuk menutup usaha tersebut karena dinilai tidak memiliki izin dan mengganggu lingkungan sekitar.

"Jika memang tambang yang ada di wilayah Kalijaga ini tidak memiliki izin operasi kenapa harus dipertahankan," ungkap Sani.

Sani juga meminta kepada pihak yang terkait untuk menindak pelaku penambangan agar terciptanya rasa aman di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak langsung.

Ia berharap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk segera turun ke lapangan dan mencari tahu terkait izin operasi dari beberapa tambang di Kalijaga.

Sementara itu, Abdul Khalid mewakili Komisi IV DPRD menyampaikan, izin tambang itu bukan kewenangan dinas yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Abdul Khalid juga berjanji akan terus mengawal apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat Kalijaga Timur tersebut.

"Terkait perizinan kita di Lombok Timur itu tidak memiliki hak untuk menerbitkan izin. Izin tambang tersebut langsung dari provinsi," ungkapnya.

Khalid berharap kepada pihak Pol PP agar mengatur jadwal dengan dinas perizinan untuk sekali waktu turun ke wilayah yang ada pertambanganya untuk diperiksa izin operasinya.

"Jika ditemukan tambang yang tidak memiliki izin tidak apa-apa ditutup sementara, selama izin tersebut belum selesai diurus," tekan Khalid.

Kahlid juga menghimbau kepada para penambang yang belum memiliki izin maupun yang belum perpanjang izin operasinya agar segera melakukan pengurusan. 

Ia juga mengimbau, para petugas mengajak perwakilan masyarakat dan APLKT untuk sama-sama mengecek dan mencari kebenaranya ke provinsi.

"Apakah memang tambang yang dimaksud tidak memiliki izin operasi? Jika betul maka kita bersama Pol PP menutup sementara tambang sampai izin itu ada," tutupnya.

Dirjen SDPPI Kominfo RI Dorong Pemanfaatan Tranformasi Digital di Kalangan Santri

Redaksi    Juni 16, 2022   

Dirjen SDPPI Kominfo RI Dorong Pemanfaatan Tranformasi Digital di Kalangan Santri

Acara kuliah umum oleh Dirjen SDPPI Kemenkominfo RI Ismail

Okenews.net - Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI), Ismail memberikan kuliah umum di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur NTB, Kamis (16/06/2022).

Diikuti oleh ratusan santri Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani, kuliah umum tersebut mengangkat tema: Bijak Memanfaatkan Perangkat Telekomunikasi di Lingkungan Pondok Pesantren untuk Mendukung Transformasi Digital.

Dirjen SDPPI Kominfo RI, Ismail dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari.

"Aktivitas-aktivitas konvensional kita hari ini telah banyak berpindah ke ruang digital. Mulai dari bidang pendidikan, transportasi, keuangan atau perbankkan hingga kesehatan, telah bertransformasi akibat dari perkembangan atau kemajuan teknologi," kata Ismail.

Tranformasi digital hari ini, lanjut Ismail, sudah tidak bisa dibendung. Menurutnya, yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dan memperkuat pemahaman tentang literasi digital dan pemanfaatannya.

Beberapa syarat Tranformasi digital, ungkap Ismail, diantara adalah: Pertama, infrastruktur telekomunikasi yang baik; Kedua, adanya device atau perangkat Elektronik, dan; Ketiga, adanya aplikasi. 

"Maka, selain menyiapkan infrastruktur digital, pemerintah hari ini terus mendorong bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) kita memiliki kemampuan dan wawasan digital, termasuk edukasi literasi digital bagi generasi muda agar mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi," katanya.

Dikatakan Ismail, selain memiliki nilai-nilai positif, transformasi digital atau kemajuan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif yang perlu dihindari, khususnya bagi generasi millenial.

Dalam kesempatan itu pula, Ismail tidak lupa mengingatkan kepada para santri Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani tentang pentingnya pemahaman literasi digital. Generasi milenial yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital sangat rentan terkena hal-hal negatif.

"Ditengah perkembangan teknologi informasi yang pesat ini, penting untuk kita semua membentengi diri dari konten-konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, hoaks, fitnah dan hal-hal negatif lainnya," katanya.

Ismail menyampaikan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan generasi millenial untuk membentengi diri dari dampak negatif transformasi digital atau kemajuan teknologi hari ini.

"Pertama, adalah memperkuat pondi Iman dan Taqwa. Kedua, adalah komitmen keluarga. Dan ketiga, adalah Berpikir rasional atau produktif," terang Ismail.

"Jika iman dan takwa sebagai pondasi dasar kita baik, keluarga kita baik dan di bangun dengan pemahaman literasi digital yang bagus, insyaallah kita bisa berpikir rasional untuk mengambil manfaat dari transformasi digital atau kemajuan teknologi hari ini," tutupnya.

Sekda Lotim Ajak Generasi Millenial Bertani

Redaksi    Juni 16, 2022   

Sekda Lotim Ajak Generasi Millenial Bertani

Sekda Lotim HM Juaini Taofik

Okenews.net - Program Echo Green telah membuka peluang bagi perempuan dan generasi muda petani di tiga kecamatan di Lombok Timur yakni Sembalun, Sambelia, dan Suela. 

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan, Echo Green telah berhasil menumbuhkan perubahan positif baik bagi individu maupun kelompok yang ada di kecamatan tersebut.

Echo Green juga telah memfasilitasi dan mendampingi 16 desa untuk menyusun peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan tata ruang desa inklusif dan tata guna lahan yang menjamin ekonomi, hak-hak perempuan dan petani muda.

Harapannya dengan peraturan desa yang sudah disusun itu, masing-masing desa dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. 

Sekda Lotim  HM Juaini Taofik yang menerima tim Echo Green, Kamis (16/7) di ruangan kerjanya memberikan apresiasi terkait pelaksanaan program Echo Green di Lombok Timur. 

Program yang disokong Uni Eropa dan berlangsung sejak tahun 2020 lalu itu bertujuan mempromosikan inisiatif ekonomi hijau.

Terutama petani perempuan dan generasi muda di sektor pertanian berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. 

Sekda mengajak masyarakat millenial untuk bertani, sebab bertani, kata Sekda mendidik jiwa menjadi produktif.

Dijelaskan Sekda bahwa tanpa pertanian maka ketahanan pangan akan terganggu. Ia berharap substansi Echo Green membuat masyarakat ikut berpartisipasi.

Sekda juga menyebut tata ruang desa memiliki kaitan dengan pertanian. Ia berharap Lombok Timur dapat menjadi bagian dari pameran yang akan dilaksanakan Echo Green nantinya, juga sebagai bagian dari promosi pariwisata.

 “Apalagi di Lombok Timur banyak tempat-tempat pariwisata, di Sembalun ada potensi lahan milik TNGR,” ujarnya, ia berharap pameran itu bisa berkolaborasi dengan TNGR.

Dewan Minta Distanak Loteng Sigap Tangani PMK

Redaksi    Juni 16, 2022   

Dewan Minta Distanak Loteng Sigap Tangani PMK

M. Sidik Maulana

Okenews.net - Per 9 Juni 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Provinsi NTB sebagai daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Atas dasar itu, anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) M. Sidik Maulana dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) tanggap menyikapi banyaknya kasus PMK.

"Kalaupun anggaran dari dinas sudah habis maka paling tidak bisa memakai dana Belanja Tidak Terduga (BTT)," katanya, Kamis (16/6/2022).

Politisi PKS itu meminta dinas segera menjemput bola untuk membeli kebutuhan obat-obatan agar hewan ternak masyarakat tidak semakin parah.

"Kasihan para peternak, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri dengan jumlah cukup besar untuk mengobati sapinya yang terjangkit PMK," ujarnya.

Bayangkan, kata KTS sapaan akrabnya, satu sapi saja peternak harus mengeluarkan biaya sampai Rp 600.000-an untuk biaya obat suntik.

Bahkan, satu sapi yang terjangkit PMK bisa disuntik 3 sampai 6 kali. Secara otomatis peternak mengalami kerugian yang cukup tinggi.

"Miris sekali rasanya ketika para peternak harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Sementara, di lain sisi mereka banyak mengalami kerugian dengan terjadinya penurunan bobot badan sapi secara drastis pasca sakit," singgungnya.

Yang tidak kalah penting, kata Dewan Dapil Batukliang - Batukliang Utara itu, dinas harus menambah jumlah personil tenaga kesehatan hewan untuk membantu penanganan sapi yang terjangkit agar ditangani secara maksimal.

DPRD Loteng Prihatin Nasib Honorer

Redaksi    Juni 15, 2022   

DPRD Loteng Prihatin Nasib Honorer

Lege Warman

Okenews.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia (RI) Tjahjo Kumolo menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penghapusan tenaga honorer ini akan berlaku efektif mulai 28 November 2023, dan digantikan perekrutan dengan mekanisme "outsourcing".

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) Lege Warman tidak sependapat dengan kebijakan Menpan RB tersebut.

Pihaknya akan setuju jika kebijakan itu dibarengi dengan solusi, misalnya mengangkat semua tenaga honorer sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau solusi lainnya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan nasib para honorer yang nantinya harus di rumahkan.

Diharapakan, pemerintah pusat memberikan solusi agar angka pengangguran tidak meningkat akibat kebijakan penghapusan honorer tersebut.

"Dampak dari kebijakan itu adalah angka pengangguran akan semakin tinggi," katanya, Rabu (15/6/2022).

Disampaikan bahwa jika gaji PPPK dibebankan kepada Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentu sangat tidak memungkinkan.

"Tentunya kami harapkan sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk menggaji PPPK," ujarnya.

Kabar Baik...! 66 Negara Siap Menerima PMI

Redaksi    Juni 14, 2022   

Kabar Baik...! 66 Negara Siap Menerima PMI

Konferensi Pres Disnakertrans Lombok Timur

Okenews.net - Sekarang ini sebanyak 66 Negara di belahan dunia membuka lowongan kerja untuk para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala Disnakertrans Lombok Timur H Supardi mengajak semua pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri.

Kepada wartawan, Selasa (14/06/2022), Supardi menegaskan sekaligus mengajak semua kepala desa agar mengedukasi masyarakat untuk mengikuti jalur yang telah disediakan oleh pemerintah.

Hal ini penting, agar kedepannya tidak ada lagi pengaduan para PMI karena telah ditipu oleh oknum tekong yang seringkali menjanjikan masyarakat yang jadi korbannya.

Ia juga berharap, para calon PMI yang ingin ke Luar Negeri agar terlebih dulu mencari infomasi terupdate dari Disnakertrans Lombok Timur agar terhindar dari hal-halnyang tidak diinginkan.

Ia yakin, jika kerjasama yang baik antar semua pihak berjalan, maka kedepan tidak ada lagi masyarakat termakan janji-janji manis oknum tekong yang tidak bertanggung jawab.

Berikut ini, 66  Negara yang sudah dibuka dan siap menerima PMI tersebut mulai dari Negara Albania, Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Azerbaijan, Belgia, Bosnia, Brunei Darussalam, Bulgaria, Denmark, Djibuti.

Berikutnya, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Hungaria, Hong Kong, Inggris, Irak, Italia, Jepang, Jerman dan juga Selandia Baru, Kanada, Kenya, Solomon, Arab Saudi.

Selanjutnya, Korea Selatan, Kuwait, Lebanon, Liberia, Managaskar, Maladewa, Malaysia, Maroko, Mesir, Namibia, Nigeria, Norwegia, Panama, Papua New Guinea, Uni Emirat Arab, Polandia, Perancis, Qatar, Kongo, RRT, Malta, Rumania, dan Rusia. 

"Selanjutnya, Rwanda, Serbia, Slowakia, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, Yordania, Zambia, dan Zimbabwe," paparnya.

Supriadi juga memaparkan beberapa Negara yang tidak menerima pekerja rumah tangga seperti Brunai Darussalam, Iran, Kuait, Libanon, Mesir, Persatuan Uni emirat Arab, Qatar, dan Yordania.