www.okenews.net

Senin, 22 September 2025

     

Bocah 9 Tahun Diserang Anjing Liar di Terara, Warga Resah Serangan Terulang Enam Kali

Korban gigitan Anjing Liar

Okenews.net – Warga Dusun Keliwatanja, Desa Terara, Kecamatan Terara digemparkan oleh serangan anjing liar yang melukai seorang bocah berusia 9 tahun, Senin (22/09/2025) sore. Insiden ini merupakan kejadian yang ke enam kali di dalam beberapa bulan terakhir.

R A, warga dusun keliwatanja, diserang saat hendak pulang dari mengaji sekitar pukul 14.00 WITA. Namun Saat melintas di pematang sawah dekat rumahnya, ia tiba-tiba diserang dua ekor anjing liar dan mengalami luka gigitan pada bagian kaki hingga paha.

Melihat kejadian itu, Selamah alias Papuk Amok (63) segera menolong korban dan memanggil warga sekitar untuk membantu mengusir anjing liar tersebut. Sekitar pukul 14.20 WITA, keluarga bersama warga melarikan korban ke Puskesmas Terara untuk mendapat pertolongan medis. Namun, karena luka yang cukup serius, korban kemudian dirujuk ke RSUD Selong pada pukul 17.40 WITA untuk perawatan lebih lanjut.

Kapolsek Terara menyampaikan pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian, mengecek kondisi korban, serta memberikan himbauan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Polisi juga melakukan koordinasi dengan UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Terara serta Pemerintah Desa Terara untuk melakukan langkah penanggulangan.

Menurut informasi yang diterima, serangan anjing liar di Dusun Keliwatanja bukan yang pertama. namun kejadian tersebut telah terjari hingga enam kali dan diduga dilakukan oleh anjing yang sama. Kondisi ini membuat warga semakin cemas akan keselamatan anak-anak dan masyarakat sekitar.

Sementara Pihak UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebut, eliminasi hewan liar sudah lama tidak dilakukan karena adanya protes dari pecinta hewan dan keterbatasan anggaran. Namun, menyusul insiden ini, koordinasi dengan pemerintah desa dan dinas terkait akan segera dilakukan untuk mencari solusi agar anjing liar yang meresahkan dapat ditangani tanpa menimbulkan korban lebih lanjut.

Masyarakat diimbau tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar rumah, sembari menunggu tindakan resmi dari pemerintah dan pihak terkait untuk menuntaskan persoalan anjing liar yang sudah sangat meresahkan ini.

     

Rizky, Siswa MAN 1 Lotim Raih Juara Olimpiade Fisika di FKIP Unram

Rizky Jihadul Fajri
Okenews.net - Rizky Jihadul Fajri, siswa kelas XII MAN 1 Lombok Timur, kembali mengharumkan nama madrasah dengan meraih juara 2 dalam Olimpiade Fisika Se-NTB yang digelar FKIP Universitas Mataram, Ahad (21/9).


Prestasi ini menjadi bukti konsistensi MAN 1 Lotim dalam mencetak generasi berprestasi di bidang akademik yang diikuti ratusan siswa dari berbagai sekolah menengah atas dan madrasah aliyah di seluruh Nusa Tenggara Barat.

Dalam ajang yang menguji ketajaman logika, pemahaman konsep, dan kemampuan analisis fisika tersebut, salah satu siswa MAN 1 Lombok Timur berhasil menorehkan prestasi membanggakan.

"Rizky Jihadul Fajri, siswa kelas XII IPA, sukses meraih Juara 2 dan membawa pulang piala penghargaan, sertifikat, serta uang pembinaan," ungkap Pembina Study Club Fisika MAN 1 Lotim M. Rodi

“Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja keras Rizki selama mengikuti pembinaan di Study Club Fisika MAN 1 Lotim. Kami bangga karena siswa kami mampu bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai daerah di NTB,” jelasnya.

Apresiasi juga datang dari Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, yang menegaskan bahwa capaian ini semakin meneguhkan eksistensi MAN 1 Lotim sebagai madrasah berprestasi.

“Siswa-siswa kami terus menunjukkan kualitasnya di berbagai event, baik akademik maupun non-akademik. Insya Allah, pihak madrasah akan selalu memberikan dukungan dan reward bagi mereka yang mengharumkan nama madrasah,” ujar Wathoni.

Prestasi yang diraih Rizki menambah deretan panjang capaian gemilang MAN 1 Lotimi. Madrasah ini berkomitmen untuk terus mendorong siswa agar aktif berkompetisi dan mengasah kemampuan, sehingga lahir generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di kancah yang lebih luas.

Sabtu, 20 September 2025

     

Kasus Pembunuhan Pantai Nipah Terungkap, RA Resmi Jadi Tersangka Tunggal

Kapolres Lombok Utara, AKBP Bagus Purwanta

Okenews.net– Misteri kematian tragis mahasiswi Universitas Mataram, VR, di Pantai Nipah akhirnya menemui titik terang. Setelah melalui proses penyelidikan panjang, Polres Lombok Utara Polda NTB secara resmi menetapkan RA sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Sarja Arya Racana Mapolres, Sabtu (20/09/2025), mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti kuat dan tidak terbantahkan.

“Ini bukan kasus biasa. Penyelidikan kami mengerahkan semua sumber daya, mulai dari pemeriksaan ahli pidana, kriminologi, hingga forensik,” tegas AKBP Agus. “Kami bahkan melakukan tes poligraf dan psikologi terhadap tersangka untuk memastikan akurasi hasil penyidikan.”terangya

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Di antaranya pakaian korban, celana pendek dan pakaian dalam milik RA, sebilah bambu, lima batu berlumuran darah, hingga kaos hitam yang dikenakan tersangka.


Hasil analisis DNA Puslabfor Mabes Polri menguatkan keterlibatan RA, di mana sampel darah dan swab yang diambil dari barang-barang tersebut menunjukkan kecocokan yang mengarah langsung kepada tersangka dan korban.

RA kini resmi ditahan dan dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan/atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman yang menanti adalah pidana penjara hingga 15 tahun.


Polres Lombok Utara juga memastikan terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar berkas perkara segera rampung dan dilimpahkan ke pengadilan.

Kapolres Agus turut menyampaikan terima kasih kepada warga Dusun Nipah yang telah membantu proses penyelidikan dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

“Kami pastikan Pantai Nipah tetap aman untuk dikunjungi wisatawan,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat NTB dan menandai berakhirnya spekulasi yang sempat berkembang sejak kematian tragis VR terungkap beberapa waktu lalu.

Jumat, 19 September 2025

     

Fauzan Khalid Desak Pemda Percepat Digitalisasi Pelayanan Publik Meski Anggaran Terbatas

 

Fausan khalid

Okenes.net – Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan pelayanan masyarakat dengan mendorong percepatan sistem digitalisasi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Percepatan sistem digitalisasi saya kira sangat penting karena dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Prosesnya akan lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui platform online. Misalnya, pengurusan KTP dan KK secara daring atau pelaporan pajak melalui e-Filing,” ujar Fauzan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (17/09/2025).

Menurutnya, digitalisasi layanan publik mendukung efektivitas dan efisiensi birokrasi, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

“Sistem digital mampu memangkas birokrasi, mengurangi biaya, dan mendorong akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat,” tegasnya.

Politisi Fraksi NasDem itu meminta seluruh Pemda menjadikan digitalisasi sebagai prioritas, meski harus menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. 

“Saya minta kepada semua pemerintah daerah untuk memprioritaskan penerapan sistem digital agar layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

Dalam kk kesempatan tersebut, Fauzan juga menyoroti persoalan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang sejak 2025 menjadi keluhan banyak Pemda. Ia mengingatkan agar turunnya TKD tidak mengganggu pelayanan publik.

“Mulai 2025 memang terjadi penurunan TKD, dan untuk tahun 2026 mendatang keputusannya belum final. Tapi apa pun kondisinya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Mau anggarannya sedikit atau banyak, pelayanan tetap harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu menekankan bahwa tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penurunan TKD tidak boleh menurunkan semangat dan kinerja ASN.

“Sekali lagi, tugas ASN adalah melayani rakyat. Jadi, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh kondisi apa pun,” tutup Fauzan.

Kamis, 18 September 2025

     

Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid Minta BPN Tingkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah Masyarakat

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mendesak pemerintah untuk  terus meningkatkan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat, pasca disetujui kenaikan anggaran bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Utamakan pelayanan kepada masyarakat. Rakyat harus mendapatkan manfaat yang signifikan. Masalahnya, sampai sekarang, kita masih mendengar masyarakat mengeluhkan pelayanan sertfikasi tanah, Jangan lagi kita dengar rakyat mengeluhkan pelayanan yang kurang baik,” kata Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, pada tahun 2025 ini saja untuk sertfikasi tanah masyarakat masih di bawah 50 persen. Fauzan melihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. Karena itu, petugas BPN diminta sebaiknya melakukan pelayanan dengan cara jemput bola.

“Saya memahami kenapa realisasi sertifikasi tanah masyarakat belum optimal, karena tidak ada inisiatif untuk jemput bola dari teman-teman BPN. Masyarakat juga masih saya lihat mengeluhkan pelayanan untuk sertifikasi tanah wakaf. Padahal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas aset wakaf,” jelas Fauzan, yag pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini.

Fauzan meminta, untuk tanah wakaf agar diberikan kemudahan dalam pelayanan sertufikasi tanah. Tujuannya agar tanah wakaf tudak mudah disengketakan, dialihfungsikan atau diklaim pihak lain. Selain itu, dengan adanya sertifikasi, akan memberi manfaat sosial jangka Panjang kepada masyarakat.

“Dengan adanya sertifikat tanah wakaf, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengelola wakaf atau nazhir jika aset tersebut dikelola secara baik dan aman. Tanah wakaf yang tersertifikasi juga lebih mudah dimanfaatkan untuk membangan gedung sekolah, masjid, atau rumah sakit, untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Menurut Fauzan, kenaikan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja, khususnya berkaitan dengan program yang bersentuhan dengan masyarakat. “Dari sisi pagu anggaran, alhamdulillah tidak ada yang tetap, apalagi turun, rata-rata semuanya naik. Kenaikan ini memiliki konsekuensi yang harus betul-betul kita wujudkan," kata Fauzan.

Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp 4,44 triliun. Pada tahun 2026 ini, anggaran Kementerian ATR/ BPN naik menjadi Rp 9,49 triliun. “Kenaikan anggaran harus diimbangi kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari semua kementerian, semua lembaga, ternasuk Kementerian ATR/ BPN. Tingkat kepuasan masyarakat harus betul-betul bisa signifikan dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita," jelas  Fauzan.  

Rabu, 17 September 2025

     

ATR BPN Lotim Resmi Terapkan Layanan Peralihan Hak Tanah Elektronik, Pelayanan Lebih Cepat dan Transparan

 

ATR/BPN

Okenews.net- Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur resmi memulai implementasi Layanan Peralihan Hak atas Tanah secara Elektronik sebagai tindak lanjut dari peluncuran layanan serupa di lima kantor pertanahan lingkup Kanwil BPN Provinsi NTB pada Senin (15/09/2025).

Program ini diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dan menjadi tonggak penting transformasi digital dalam pelayanan pertanahan.

Peralihan hak elektronik bukan sekadar perubahan sistem, melainkan langkah strategis menuju pelayanan publik yang modern, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala Kanwil BPN NTB menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses transformasi dari data konvensional ke digital. Untuk memastikan kelancaran, setiap kantor diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) melalui Surat Keputusan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Sebagai bagian dari hari pertama pelaksanaan, Kantah Lombok Timur menggelar pendampingan teknis bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta staf, petugas loket, serta pegawai Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh pihak memahami alur layanan elektronik, prosedur teknis, serta langkah antisipasi potensi kendala di lapangan.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lombok Timur, Darmawan Wibowo, S.ST., menegaskan bahwa layanan ini merupakan bagian dari transformasi digital Kementerian ATR/BPN.

“Sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan merupakan permohonan peralihan hak. Dengan sistem elektronik, prosesnya terbukti dapat memangkas waktu penyelesaian hingga 50 persen, sehingga lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelasnya.

Darmawan menambahkan, penerapan layanan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. “Ini sejalan dengan komitmen Kantor Pertanahan Lombok Timur untuk terus berinovasi menghadirkan pelayanan prima sesuai slogan kami, Batur Lotim Senang Memudahkan,” ujarnya.

Melalui Layanan Peralihan Hak Elektronik, masyarakat kini dapat mengurus proses peralihan hak atas tanah secara digital, tanpa harus melalui mekanisme manual yang memakan waktu lebih lama. Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi langkah nyata Kantah Lombok Timur dalam mendukung kebijakan transformasi digital Kementerian ATR/BPN, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

     

Semarak Upacara Kesadaran Berbangsa di Lapas Selong, TNI Tekankan Nasionalisme dan Disiplin

Lapas kelas IIB Selong
Okenews.net – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong kembali menggelar Upacara Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang menjadi agenda rutin setiap tanggal 17 setiap bulannya. Upacara yang berlangsung pada Rabu (17/09/2025) ini diikuti oleh jajaran pejabat struktural, petugas Lapas, serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Menambah kekhidmatan acara, Babinsa Selong dari Kodim 1615 Lombok Timur hadir sebagai Pembina Upacara. Kehadiran unsur TNI ini sekaligus menjadi momentum penguatan sinergitas antara Lapas Selong dan aparat keamanan eksternal dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung proses pembinaan WBP.

Dalam amanatnya, Pembina Upacara menegaskan pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh peserta, khususnya bagi warga binaan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi WBP untuk membangun karakter positif dan memotivasi mereka agar siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian bagi WBP. Upacara tidak hanya menumbuhkan rasa cinta tanah air, tetapi juga memperkuat disiplin, solidaritas, serta kebersamaan antara petugas dan warga binaan.

Kegiatan berjalan tertib, khidmat, dan penuh semangat kebangsaan, mencerminkan komitmen Lapas Selong dalam mencetak WBP yang berkarakter, disiplin, dan siap berkontribusi positif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Selasa, 16 September 2025

     

DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Sebesar Rp9,49 Triliun

Nusron Wahid

Okenews.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mendapat pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun. Penetapan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.

“Untuk tahun anggaran 2026, pagu Kementerian ATR/BPN ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun, terdiri dari belanja operasional dan non-operasional,” kata Nusron.

Dari total pagu tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara Rp3,023 triliun diarahkan untuk kegiatan non-operasional, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada 2026. Target ini naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun dan sisanya Rp44,651 miliar dari layanan umum.

Nusron menegaskan, seluruh anggaran akan dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. “Sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nusron juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh. “Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 mendapat pendampingan dan dukungan dari para pimpinan serta anggota Komisi II DPR RI,” ujarnya.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

     

Wamen ATR/BPN Apresiasi Dukungan DPR, Anggaran 2026 Fokus Perbaikan Layanan dan Percepatan PTSL

Wamen ATR/Waka BP, Ossy Dermawan

Okenews.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.

Wamen Ossy menegaskan, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran 2026 akan difokuskan pada perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah namun tetap akurat, mengingat produk yang kami hasilkan memiliki kekuatan hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.

Aspek kedua adalah peningkatan kualitas SDM melalui rotasi dan penugasan pegawai ke berbagai daerah. 

“Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka memperoleh pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI juga menyoroti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas nasional. Menanggapi hal itu, Wamen Ossy memaparkan perkembangan PTSL sejak diluncurkan pada 2016–2017.

Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun turun menjadi 1,3 juta pada 2025. Berkat dukungan dan perhatian DPR, target tahun 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.

“Sejak PTSL diluncurkan, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun, dari target nasional 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkapnya.

Ossy menekankan pentingnya percepatan PTSL untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa mendatang.

“Kami berharap pengawasan dan dukungan Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut agar pelaksanaan PTSL semakin maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Senin, 15 September 2025

     

Penataan Ruang Lombok Timur Tersendat, SDM Minim dan Anggaran Jadi Kendala

Samsul Azwar, Kepala Bidang Tataruang (PUPR)

Okenews.net- Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menata ruang wilayahnya masih menemui berbagai hambatan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga lambatnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Timur, Samsul Anwar, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada minimnya tenaga ahli di bidang tata ruang. Saat ini, hanya ada satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut.

“Untuk melaksanakan tugas sebesar itu kami tidak mampu, karena di Lombok Timur kekurangan SDM tenaga ahli tata ruang dari PNS,” jelas Samsul, Senin (15/09/2025).

Keterbatasan ini membuat Pemkab harus menggandeng pihak ketiga atau konsultan profesional dalam penyusunan dan pembaruan tata ruang yang idealnya diperbarui setiap lima tahun. 

“Makanya kami bekerja sama dengan pihak ketiga agar perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli yang tepat,” tambahnya.

Selain masalah SDM, lambatnya proses penetapan RTRW juga dipicu keterbatasan anggaran. Samsul menegaskan bahwa anggapan Pemkab tidak serius dalam penyelesaian RTRW tidak sepenuhnya benar.

“Kesannya pemerintah tidak serius itu tidak pas, karena yang jadi hambatan utamanya adalah masalah anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa proses penataan ruang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk wilayah yang masuk kawasan hutan atau Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), keputusan tetap berada di pemerintah pusat. 

“Kalau masuk wilayah kehutanan atau TNGR, daerah tidak punya kewenangan penuh,” ujarnya.

Lambatnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) RTRW juga disebabkan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administratif. Di antaranya, penerbitan peraturan bupati tentang sanksi administratif serta harmonisasi rancangan Perda dengan Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi NTB.

Tenaga ahli profesional yang mendampingi proses ini, Dr. Ir. Maria Christina Endarwati, ST. MIUEM, menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemkab dan pemerintah pusat. 

“Semua tahapan membutuhkan proses dan sangat bergantung pada kecepatan Pemkab Lombok Timur serta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” jelasnya.

Untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan RTRW, khususnya di kawasan strategis seperti Sembalun dan Jerowaru, Pemkab Lombok Timur telah mengajukan permohonan bantuan teknis kepada pemerintah pusat.

“Karena kita tidak punya dana, kita minta bantuan teknis dari kementerian,” kata Samsul.

Bantuan teknis dari pusat diharapkan menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran daerah sekaligus mempercepat terwujudnya penataan ruang yang lebih optimal di Lombok Timur.

     

11 Ribu Lebih PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur Resmi Diakomodir, BKD Tegaskan Cek Data Terbaru

Kepala Badan Kepegawean Daerah, Yulian Ugi Lujianto

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan sebanyak 11.029 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi diakomodir dalam pengangkatan tahun ini. Jumlah besar tersebut mencakup peserta yang telah mengikuti tes PPPK tahap pertama dan kedua yang digelar secara nasional.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Timur, Yulian Ugik Saat, menyebut keputusan ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik. Ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status akhirnya bisa bernapas lega setelah nama mereka tercantum dalam daftar pengumuman resmi.


“Jika ada perbedaan data antara saat pendaftaran dan pengumuman, acuan yang dipakai adalah pendidikan terakhir. Ini penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen kepegawaian,” tegas Ugik melalui sambungan telepon, Senin (15/09/2025).


BKD juga menekankan, peserta yang mendapati perbedaan nama tidak perlu khawatir selama Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai. “Kalau nama berbeda, cukup disesuaikan dengan ijazah agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari,” tambahnya.


Meski demikian, BKD mengingatkan bagi peserta yang belum terakomodir dalam pengangkatan kali ini untuk tetap bersabar. Proses lanjutan masih menunggu arahan pemerintah pusat dan akan ditindaklanjuti setelah ada petunjuk teknis resmi.

Langkah pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga memberi kepastian karier bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.


“Semoga ke depan semua bisa terakomodir. Saat ini kami bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunggu kebijakan selanjutnya dan akan berupaya melakukan yang terbaik bagi seluruh tenaga honorer,” pungkasnya.

Jumat, 12 September 2025

     

Ratusan Jamaah Padati Peringatan Maulid Nabi di Lombok Timur, Wabup Edwin Ajak Warga Jaga Kondusivitas

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net– Ratusan jamaah memadati Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar Jumat (05/09/2025). Acara tingkat kabupaten ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin menyoroti perbedaan peringatan maulid dengan perayaan Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram. Menurutnya, perayaan maulid digelar hampir di setiap masjid dan mushala desa, meskipun Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengimbau pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian.

“Alhamdulillah, kondisi masyarakat kita tetap aman dan damai meski sempat menghadapi gelombang demonstrasi. Masyarakat Lombok Timur tidak mudah terpancing emosi oleh isu-isu di media sosial. Ini patut kita syukuri dan jaga bersama,” ujar Edwin. Ia menegaskan pentingnya kebersamaan agar situasi kondusif tetap terpelihara.

Sementara itu, penceramah TGH. M. Rizki Hamzar dalam uraian hikmah maulid menekankan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik bagi umat Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial saat ini. Di akhir ceramah, ia memanjatkan doa agar Lombok Timur senantiasa diberikan keamanan, kenyamanan, dan masyarakatnya tetap bersatu dalam ikatan silaturahmi.

     

Lombok Timur Raih Juara Pertama Paritrana Award NTB 2025, Bukti Komitmen Lindungi Pekerja

Bupati Lombok Timur

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama Paritrana Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025. Penghargaan bergengsi yang menilai komitmen perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto kepada Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin pada Rabu (10/09/2025) di Mataram.

Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan desa yang aktif melindungi pekerja melalui program jaminan sosial. Tahun ini, posisi kedua diraih Kabupaten Lombok Tengah dan ketiga Kabupaten Lombok Utara.

Selain kategori pemerintah daerah, penghargaan juga diberikan kepada pemenang di berbagai kategori lain. Bank NTB Syariah meraih juara pertama kategori Badan Usaha Menengah dan Besar, disusul BPR NTB dan Sumber Alfaria Trijaya. Desa Sigerongan dinobatkan sebagai Pemerintah Desa Terbaik, sedangkan Sasak Maiq Lombok menyabet predikat Badan Usaha Mikro Kecil Terbaik.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak atas kepedulian mereka terhadap perlindungan pekerja.
“Kontribusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan desa sangat penting dalam melindungi para pekerja, khususnya yang rentan. Saya berharap semangat kompetisi ini terus memotivasi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 93.953 pekerja rentan di NTB, disertai penyerahan simbolis kartu BPJS dan bantuan iuran untuk 8.000 pekerja rentan oleh Bank NTB Syariah.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja yang menghadapi risiko tinggi. “Program ini membangun kesadaran bahwa kita semua membutuhkan perlindungan,” jelasnya.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Lombok Timur dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, sekaligus mendorong daerah lain untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Kamis, 11 September 2025

     

Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 Diluncurkan, Target Ribuan Peserta Meriahkan Lari Malam yang Eksotis

Okenews.net-Ajang lari tingkat nasional bertajuk Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 resmi dilaunching. Ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Press Conference oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KOPRI di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis (11/09/2025) pagi.

Selain dihadiri Kepala BKN yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, hadir pula dalam kick off, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., Sekretaris Daerah Lombok Tengah sekaligus Ketua Panitia H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., serta perwakilan ITDC, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, para pejabat eselon I dan II BKN, dan DPP Backstagers Indonesia, serta insan media.

Menandai kick off, di hadapan seluruh hadirin, Prof. Zudan menegaskan, event Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar ajang olahraga semata. Melainkan momentum mempererat solidaritas antaranggota KORPRI sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 bukan hanya tentang berlari. Ini tentang membangun semangat kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menunjukkan wajah ASN yang energik dan produktif,” ujar Prof. Zudan.

Ia menandai kick off dengan memimpin seluruh hadirin untuk selebrasi terhadap pendaftar pertama ajang lari bergengsi tingkat nasional ini. Selain itu, diputar pula secara perdana video trailer resmi Mandalika KORPRI Fun Night Run, yang disambut tepuk membahana dari seluruh hadirin.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri yang didaulat memberikan sambutan sebagai tuan rumah event, menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Gumi Tatas Tuhu Trasna sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

“Kami ingin menjadikan event ini bukan hanya arena olahraga, tapi juga etalase keindahan Mandalika dan keramahan masyarakat Lombok Tengah. Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi kami kepada ribuan peserta dari berbagai daerah,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari akses transportasi, jalur lari yang nyaman dan aman, layanan publik, hingga fasilitas akomodasi dan destinasi wisata. Pemerintah daerah juga telah menjalin koordinasi lintas pihak untuk memastikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Untuk event besar ini, Lombok Tengah dipastikan memang bersolek menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Jalur lari yang menembus keindahan alam Mandalika, hotel-hotel yang bersiap menyambut tamu, layanan publik yang dipoles rapi, semuanya disiapkan agar peserta benar-benar merasa disambut.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menambahkan, Mandalika KORPRI Fun Night Run menargetkan 6.000 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta tidak hanya berasal dari ASN, melainkan juga masyarakat umum.

“Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar lomba lari malam hari. Ini ruang kolaborasi lintas sektor. Menyatukan olahraga, hiburan, silaturahmi, dan promosi pariwisata dalam satu panggung besar,” ujarnya.

Event ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, pada 6 Desember 2025, dengan konsep lari malam yang meriah dan mengusung keindahan alam serta kekayaan budaya lokal Mandalika. Kick off ini juga sekaligus menandai resmi dibukanya pendaftaran peserta. Selanjutnya pendaftaran akan ditutup setelah kuota 6.000 partisipan telah terpenuhi. Karena itu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian.

“Kami ingin Mandalika KORPRI Fun Night Run menjadi event rutin yang memberikan manfaat luas. Menumbuhkan semangat sehat ASN, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ucap Firman.

Rabu, 10 September 2025

     

Mandalika Korpri Fun Night Run, Bertaraf Nasional Siap Diluncurkan


 Okenews.net- Mandalika kembali bersiap menjadi pusat perhatian nasional. Event lari bergengsi Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Kick off event lari yang menjadi rangkaian peringatan hari KORPRI Nasional 2025 ini akan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, di Jakarta, Kamis (11/09/2025).

“Kick off akan dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara pukul 09.30,” kata Ketua Panitia Mandalika KORPRI Funnight Run, Lalu Firman Wijaya, dihubungi dari Mataram, Rabu (10/9).

Ketua KORPRI Kabupaten Lombok Tengah yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini sudah berada di Jakarta. Dia mengatakan, selain Prof Zudan, kick off juga akan dihadiri secara langsung Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri dan seluruh pihak yang mensuport langsung kegiatan olahraga spektakuler di destinasi wisata kelas dunia tersebut.

Firman mengungkapkan, kick off akan ditandai dengan selebrasi terhadap peserta yang melakukan registrasi pertama kali, sesaat setelah pendaftaran secara resmi dibuka. Selain itu, akan ada pula peluncuran video trailer Mandalika KORPRI Fun Night Run.

Rencananya, event ini sendiri akan digelar pada 6 Desember 2025 di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam kick off yang akan dihadiri awak media nasional, selain sambutan dari Prof. Zudan, Bupati Lombok Tengah juga akan menyampaikan speech sebagai tuan rumah.

“Mandalika Funnight Run menargetkan 6.000 peserta. Proses resgistrasi akan terus terbuka selama kuota masih tersedia, dan akan otomatis ditutup oleh sistem di platform ketika kuota 6.000 peserta telah terpenuhi,” kata Firman.

Peserta tidak terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan anggota KORPRI semata. Melainkan juga terbuka untuk masyarakat umum. Untuk memastikan partisipasi meluas, Firman menjelaskan, Ketua DPN KORPRI telah mengirim surat kepada pengurus KORPRI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mengirimkan wakil yang akan ambil bagian dalam event lari 6 kilometer ini.

Firman menegaskan, Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya siap untuk menyambut tamu dari seluruh Indonesia. Ditegaskan, event yang terlahir dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi NTB, ITDC, KORPRI, dan Badan Kepegawaian Negara ini, akan menjadi keuntungan bagi Kabupaten Lombok Tengah. Selain menjadi momentum untuk mempromosikan pariwisata Gumi Tatas Tuhu Trasna, event ini juga dapat mendongkrak pendapatan bagi sektor UMKM hingga hotel-hotel di Lombok Tengah yang akan disewa oleh partisipan.

“Event ini akan memperkuat kolaborasi dan semangat nasionalisme sekaligus sebagai wadah untuk menunjukkan keindahan eksotis pariwisata Mandalika,” ucap Firman.

Diungkapkan Firman, para peserta nantinya akan menempuh jarak lari sejauh 6 kilometer serta merasakan pengalaman berlari pada malam hari yang unik dengan menikmati keindahan alam di Pertamina Mandalika International Circuit. Sebuah pengalaman yang dipastikan tak akan ada duanya.

Wamendagri Ambil Bagian

Event Mandalika KORPRI Fun Night Run sendiri dipastikan akan diikuti nama-nama beken yang merupakan penggemar olahraga lari. Rabu (10/9), Lalu Firman Wijaya didampingi tim dan panitia penyelenggara, secara khusus diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan event lari di Mandalika dan memastikan akan ambil bagian untuk ikut serta.

Bima yang juga merupakan Ketua Asosiasi Lari Trail itu menekankan, Mandalika Fun Night Run bukan sekadar event olahraga belaka. Namun, juga ajang untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Firman Wijaya menjelaskan, event ini dipastikan akan menjadi magnet olahraga. Mengingat olahraga lari kini sedang digandrungi berbagai kalangan. Bukan hanya karena sehat dan murah, tapi juga karena menjadi gaya hidup masyarakat modern.

“Setiap pelari yang datang pasti membawa multiplier effect bagi daerah. Meningkatkan kunjungan wisata, membuka peluang usaha, sekaligus memperkuat citra destinasi wisata NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah,” tutup Firman.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi