www.okenews.net

Minggu, 06 September 2026

     

Masuki Babak Baru, Politeknik Agraria STPN Resmi Diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN

Okenews.net- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) resmi memasuki babak baru dengan bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Peresmian sekaligus perubahan bentuk kelembagaan menjadi Politeknik Agraria STPN ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah; serta Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian dan penyerahan bendera dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN.

“Politeknik Agraria STPN merupakan satu-satunya perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang bergerak secara khusus mengembangkan pendidikan bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” ujar Menteri Nusron dalam peresmian dilaksanakan bersamaan dengan prosesi wisuda 568 Taruna/i Politeknik Agraria STPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi Politeknik Agraria STPN, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (05/09/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, selama puluhan tahun STPN telah melahirkan ribuan tenaga profesional yang kemudian mengabdi di Kementerian ATR/BPN maupun berbagai bidang lainnya. Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk terus memperkuat kelembagaan dan kualitas pendidikan di Politeknik Agraria STPN.

“Proses transformasi yang selama beberapa tahun terakhir kita perjuangkan, saat ini sudah mencapai tahap akhir. Perubahan bentuk kelembagaan, penataan organisasi, pengembangan kurikulum vokasi, pembukaan program studi baru, sampai dengan penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tutur Menteri Nusron.

Saat ini, proses pembahasan dan penetapan statuta Politeknik Agraria STPN masih berlangsung di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Proses tersebut akan terus dikawal hingga selesai oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejalan dengan transformasi STPN, tiga program studi baru yang mulai diselenggarakan pada tahun akademik 2025/2026 telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menunjukkan komitmen Politeknik Agraria STPN untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. “Transformasi ini harus kita lihat sebagai proses untuk membuat pendidikan di Politeknik Agraria STPN semakin relevan dengan kebutuhan lapangan,” ucapnya.

Ia berharap, kurikulum dan sistem pembelajaran di Politeknik Agraria STPN terus berkembang secara adaptif mengikuti kebutuhan zaman. Kampus tersebut diharapkan menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan, inovasi teknologi, dan solusi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan agraria, pertanahan, dan tata ruang. “Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan untuk memperkuat Politeknik Agraria STPN,” ujar Menteri Nusron.

Sementara itu, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad menjelaskan bahwa perubahan bentuk kelembagaan dari STPN menjadi Politeknik Agraria STPN merupakan hasil dari proses dan perjuangan panjang seluruh _civitas academica_. Transformasi ditandai dengan pembukaan tiga program studi baru, yaitu Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Studi Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan, serta Program Studi Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah.

Pembukaan ketiga program studi tersebut merupakan wujud komitmen Politeknik Agraria STPN dalam memperkuat pengembangan keilmuan dan kompetensi di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022. “Peresmian Politeknik Agraria STPN yang dirangkaikan dengan wisuda perdana ini menjadi momentum penting yang menandai babak baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi serta menguatkan peran Politeknik Agraria STPN dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” pungkas Sri Yanti Achmad.

Dalam kegiatan peresmian sekaligus wisuda perdana Politeknik Agraria STPN ini, turut diberikan penghargaan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM, Heri Mulianto, sebagai pencipta Hymne Politeknik Agraria STPN. Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. 

Jumat, 04 September 2026

     

Dari Kampus untuk Bangsa: Dr. Lalu Usman Ali Ikuti Pelatihan Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

J

Dr. Lalu Usman Ali, M.Pd bersama Trainer Lemhanas
Jakarta - Komitmen memperkuat nilai-nilai kebangsaan kembali ditunjukkan oleh Dr. Lalu Usman Ali, M.Pd., akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, setelah terpilih sebagai salah satu peserta Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-40 Lemhannas RI Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta pada 26 Agustus hingga 3 September 2026 tersebut menjadi momentum strategis bagi para pendidik untuk memperkuat wawasan, pemahaman, sekaligus kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Keikutsertaan Dr. Lalu Usman Ali menjadi semakin istimewa karena program tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terpilih melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 800 calon peserta. Seleksi tersebut menunjukkan tingginya animo sekaligus standar yang diterapkan dalam memilih peserta yang dinilai memiliki kapasitas dan komitmen terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Belajar Nilai Kebangsaan dari Para Narasumber Strategis

PPNK Angkatan ke-40 dirancang bukan sekadar sebagai kegiatan pembelajaran di ruang kelas, tetapi sebagai proses pembentukan perspektif kebangsaan yang komprehensif. Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis yang berkaitan dengan perjalanan bangsa, empat konsensus dasar bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kepemimpinan nasional, hingga pendidikan karakter kebangsaan.

Pada hari pertama, peserta memperoleh materi mengenai Sejarah Perjalanan Bangsa dan Pengantar Nilai-Nilai Kebangsaan, serta Perkembangan Lingkungan Strategis. Selanjutnya, peserta mendalami Implementasi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Kepemimpinan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembelajaran kemudian diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, NKRI, serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Materi tersebut menjadi fondasi penting bagi peserta dalam memahami sekaligus mengaktualisasikan konsensus dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Pemahaman Menuju Praktik

Menariknya, proses pelatihan tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi kelompok dan diskusi antarkelompok dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Model pembelajaran tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar gagasan, mengidentifikasi persoalan kebangsaan, serta merumuskan gagasan implementatif yang relevan dengan bidang dan lingkungan kerja masing-masing.

Sebagai peserta yang berlatar belakang akademisi, Dr. Lalu Usman Ali memperoleh pengalaman yang relevan dengan perannya sebagai pendidik. Program juga membekali peserta dengan materi Strategi dan Metodologi Pendidikan Karakter Bangsa, Tantangan Disrupsi Teknologi dalam Membangun Karakter Kebangsaan, serta Pembelajaran Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Digital.

Tidak hanya berdiskusi, peserta juga menjalani praktik mengajar sebagai bagian dari proses Training of Trainers (ToT). Kegiatan praktik tersebut dilaksanakan secara langsung dengan pendampingan para instruktur dan narasumber Lemhannas RI.

Menguatkan Peran Akademisi sebagai Agen Kebangsaan

Rangkaian PPNK kemudian ditutup dengan kegiatan Mancakrida berupa outbound dan team building di lingkungan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari team building, final project, kontemplasi, hingga kegiatan Pusaka Bangsa sebelum mengikuti upacara penutupan.

Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun kerja sama, kepemimpinan, kedisiplinan, integritas, dan komitmen bersama sebagai bagian dari warga negara.

Pelatihan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan menjadi bagian dari program Lemhannas RI dalam memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai kebangsaan di berbagai sektor, khususnya lingkungan pendidikan.

Sementara itu, rangkaian kegiatan ditutup pada 3 September 2026 melalui upacara penutupan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Berdasarkan jadwal resmi, upacara penutupan dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB dan dihadiri unsur pimpinan Lemhannas RI.

Bagi Dr. Lalu Usman Ali, keikutsertaan dalam PPNK Angkatan ke-40 bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam menghidupkan nilai-nilai kebangsaan melalui dunia pendidikan.

Sebagai dosen UIN Mataram, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bernegara di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

Terlebih, tantangan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi, perubahan lingkungan strategis, dan dinamika sosial membutuhkan peran aktif kalangan akademisi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, nasionalisme, dan komitmen terhadap persatuan bangsa.

Dengan berakhirnya PPNK Angkatan ke-40, 100 peserta terpilih diharapkan tidak berhenti sebagai penerima materi dan pengalaman pelatihan. Mereka diharapkan mampu menjadi agen penguatan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.

Bagi Dr. Lalu Usman Ali, pengalaman sembilan hari tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam menjaga konsensus kebangsaan dan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.***

Kamis, 03 September 2026

     

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Okenews.net – Potensi budidaya lobster di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan keramba jaring apung (KJA), fasilitas penyimpanan pakan, hingga minimnya ketersediaan benih dan pakan.

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).

Menurut Haerul, sebagian pembudidaya lobster di Lombok Timur masih mengandalkan KJA dengan konstruksi sederhana. Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang dimiliki wilayah selatan Lombok Timur.

Selain fasilitas KJA, pembudidaya juga menghadapi keterbatasan freezer untuk menyimpan kebutuhan pakan lobster. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah berulang dari tahun ke tahun.

“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan untuk lobster. Hampir tidak ada yang mereka punya,” ujar Haerul.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan benih. Menurutnya, keterbatasan benih turut menghambat pengembangan usaha budidaya lobster masyarakat.

Haerul berharap kunjungan Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat pesisir. Ia menyebut nelayan dan pembudidaya lobster masih menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, sebagaimana buruh tani.

“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” katanya.

Kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Titiek mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) dalam menyusun rekomendasi terkait tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurutnya, persoalan lobster tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola BBL. Maraknya penyelundupan BBL dinilai menimbulkan kerugian bagi negara maupun nelayan, terlebih harga BBL di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih perlu diperkuat. Indonesia, kata Titiek, jangan sampai hanya dikenal sebagai pemasok BBL, tetapi harus mampu berkembang menjadi salah satu produsen lobster budidaya terbesar di dunia.

Ia mengakui target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, tingkat kelangsungan hidup lobster yang belum optimal, sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga lamanya masa budidaya.

Karena itu, percepatan budidaya lobster membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Titiek juga menyebut aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu materi yang akan didalami dalam pembahasan Panja. Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Ia berharap pengembangan sektor lobster dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Dalam dialog bersama rombongan Komisi IV DPR RI, sejumlah nelayan dan pembudidaya turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Di antaranya keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.

Aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan lobster di Lombok Timur tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Dukungan sarana, teknologi, modal, benih, pakan, hingga kepastian pasar dinilai menjadi kunci agar masyarakat pesisir benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas tersebut.

     

Bayar SPS Sabtu, Selasa Sudah Diukur, Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal

Okenews.net - Meta Agustina (38), warga Cipinang, Jakarta Timur, merasakan kemudahan dari layanan Pengukuran Terjadwal saat mengurus proses pertanahannya secara mandiri. Setelah melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS), ia langsung mendapat informasi dari Kantor Pertanahan (Kantah) mengenai waktu pengukuran yang kemudian dilaksanakan sesuai jadwal.

“Saya bayar SPS Sabtu sore. Nggak lama kemudian ada WhatsApp bilang nanti tanggal 1 September ada pengukuran jam 9 atau jam 10, bisa? Saya bilang oke, jam 10 saya bisa. Dan benar datang hari ini,” ujar Meta Agustina saat ditemui di tengah proses pengukuran bidang tanahnya di Jakarta Timur, Selasa (01/09/2026).

Meta Agustina merupakan pemohon di Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur yang memanfaatkan transformasi layanan yang baru diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat melihat berita peluncuran tersebut, ia pun tergerak untuk segera mengurus tanah yang merupakan warisan kakeknya.

Menurut Meta Agustina, adanya kepastian jadwal pengukuran membuat proses yang dijalani menjadi lebih jelas. Ia tidak perlu bolak-balik ke Kantah untuk mengetahui kapan pengukuran akan dilakukan karena informasi jadwal disampaikan setelah tahapan pembayaran diselesaikan.

Baginya, kepastian tersebut cukup membantu, terutama karena ia bisa mengkondisikan waktu untuk tetap di rumah saat pengukuran dilakukan. "Bayarnya kemarin juga mudah, bisa pakai _e-wallet_ jadi walaupun baru ingat sore, tapi tinggal langsung bayar," ungkap Meta Agustina.

Syifa Utami, petugas yang melakukan pengukuran di rumah Meta Agustina menyampaikan bahwa dengan sistem pengukuran terjadwal ini semua proses yang akan dialami pemohon akan jadi lebih terukur. "Jadi setelah pemohon terima jadwal, terbit surat tugas untuk kita petugas ukur, lalu kita langsung ukur. Nanti maksimal, hasil ukur Ibu Meta hari Kamis udah jadi PBT (Peta Bidang Tanah)-nya," jelasnya.

Pengalaman Meta Agustina menjadi salah satu gambaran manfaat layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian ATR/BPN. Pengukuran Terjadwal saat ini telah diterapkan di 455 Kantah se-Indonesia. Layanan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar proses yang dilalui masyarakat semakin mudah, cepat, dan pasti.

Rabu, 02 September 2026

     

Bupati Hairul Warisin Tegaskan Dukungan Pemda untuk Kegiatan Keagamaan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang digelar masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran pemerintah, tetapi juga dalam bentuk bantuan untuk menunjang pembangunan dan aktivitas keagamaan.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Yakin, Desa Rempung, serta kegiatan serupa di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Rabu (2/9/2026).

Di Masjid Nurul Yakin, Bupati turut meresmikan tempat wudu sementara. Sementara di Desa Belanting, kegiatan dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk pembangunan dan pengembangan masjid serta santunan bagi anak yatim.

Menurut Warisin, dukungan terhadap kegiatan keagamaan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan visi Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan atau SMART.

Ia menilai peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat kebersamaan dan rasa syukur masyarakat.

Bupati juga memberikan apresiasi terhadap masyarakat di kedua lokasi yang masih mempertahankan tradisi Sasak dalam penyajian makanan menggunakan dulang dan tembolak beak.

Ia berharap tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sasak.

“Tradisi seperti ini harus terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat Sasak,” pesan Bupati.

Selain berbicara mengenai keagamaan dan budaya, Warisin turut menyampaikan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi perhatian Pemkab Lombok Timur.

Salah satunya adalah peningkatan kualitas jalan. Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta aktif melaporkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan melalui pemerintah desa maupun kecamatan. Laporan tersebut nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan penanganan berdasarkan skala prioritas.

Tak hanya jalan, Pemkab Lombok Timur juga merencanakan pemasangan lampu penerangan jalan di sekitar 8.000 titik.

Program tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata di Lombok Timur.

Warisin juga mengaitkan berbagai program tersebut dengan tiga agenda utama dalam RPJMD Lombok Timur 2025-2030. Ketiganya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta penegakan regulasi, dan peningkatan konektivitas ekonomi lokal.

Terkait Hari Jadi Lombok Timur yang kembali diperingati pada 2026, Bupati menyebut perayaan tahun ini digelar secara sederhana. Namun, menurutnya, momentum tersebut tetap penting untuk mengingat perjalanan panjang pembangunan daerah sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas capaian yang telah diraih.

Ke depan, ia berjanji peringatan Hari Jadi Lombok Timur akan dibuat lebih semarak dengan memperbanyak pelayanan langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, dukungan terhadap kegiatan keagamaan diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

     

Wabup Lotim Minta Data Desil Dibenahi, Bantuan Harus Tepat Sasaran

Okenews.net-Persoalan data desil menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di tengah upaya memperbaiki penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) agar lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Nurul Ijtihad, Dusun Benteng Utara, Desa Landang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Rabu (2/9).

Menurut Edwin, data desil yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat merupakan bagian dari sistem pendataan kesejahteraan sosial. Data tersebut bersumber dari pendataan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang pengelolaannya melibatkan operator di tingkat desa.

Karena itu, ia meminta masyarakat memahami mekanisme pendataan sekaligus mendorong pemerintah desa untuk memastikan data yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

“Data harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” kata Edwin.

Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur saat ini terus menggenjot program Perlinsos sebagai bagian dari upaya memperbarui dan memutakhirkan data masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, berbagai program bantuan pemerintah diharapkan tidak salah sasaran.

Selain bantuan sosial, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui kepesertaan BPJS Kesehatan yang pembiayaannya mendapat dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBD.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, mulai jenjang SD hingga SLTA.

Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah mendapat peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan yang layak.

Di hadapan masyarakat Landang Nangka Utara, Edwin juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak hanya bergantung pada transfer anggaran, tetapi mulai memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran menuntut pemerintah desa lebih kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Desa Landang Nangka Utara dinilai memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Potensi yang ada harus dimanfaatkan secara optimal agar desa semakin mandiri dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Sejumlah program pemerintah juga telah masuk ke wilayah Landang Nangka Utara, termasuk program Desa Berdaya. Program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan potensi ekonomi dan kemandirian desa.

Sementara itu, peringatan Maulid Nabi dalam kesempatan tersebut diisi tausiyah TGH. Ismail Thohir. Ia mengulas berbagai keistimewaan Nabi Muhammad SAW, termasuk bulan kelahiran, tanah kelahiran, hingga tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah SAW.

Ia mengingatkan bahwa Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Peringatan tersebut semestinya menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW.

Karena itu, masyarakat diajak memperbanyak membaca shalawat sebagai salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus meneladani akhlak dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

     

Ketua LKKS Lotim Kunjungi LKS Nurul Huda, Bawa Bantuan dan Perkuat Kepedulian Sosial

Okenews.net- Suasana penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ro’yal Ain Warisin, ke Sekretariat LKS Nurul Huda Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi momentum mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga dalam meningkatkan kepedulian dan pelayanan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hj. Ro’yal Ain Warisin menyerahkan bantuan berupa wireless kepada LKS Nurul Huda Gegurun. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan masyarakat, khususnya di wilayah Gegurun.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Kepala Desa Tumbuh Mulia, Kepala Wilayah Gegurun Lauk, Ketua PKK Desa Tumbuh Mulia, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader, serta masyarakat setempat.

Ketua LKS Nurul Huda Gegurun, Muh. Munir Fauzi, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga sosial di tingkat desa.

Menurutnya, kehadiran Ketua LKKS Lombok Timur menjadi motivasi bagi pengurus dan masyarakat untuk terus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Bantuan wireless ini tentu sangat berarti bagi masyarakat. Insyaallah akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kami berharap silaturahmi dan sinergi seperti ini dapat terus terjalin,” ujar Muh. Munir Fauzi.

Sementara itu, Hj. Ro’yal Ain Warisin menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga sosial, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

“Silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi dan kebersamaan. Bantuan yang diberikan mungkin sederhana, tetapi manfaatnya diharapkan bisa dirasakan dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Yang paling penting, semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus kita jaga,” ungkap Hj. Ro’yal Ain Warisin.

Ia berharap keberadaan LKS di tengah masyarakat dapat terus menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan sosial sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian antarsesama.

Menurutnya, kekuatan pembangunan sosial tidak hanya terletak pada program pemerintah, tetapi juga pada kepedulian masyarakat untuk saling membantu dan hadir bagi mereka yang membutuhkan.

Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan ramah tamah. Dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, masyarakat dan pengurus LKS menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan sosial yang dihadapi di lingkungan setempat.

LKS Nurul Huda Gegurun pun berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan semakin kuat guna mewujudkan masyarakat yang lebih peduli, mandiri, dan sejahtera.

     

Lindungi Hak Masyarakat Adat, BPN Lombok Utara Tingkatkan Pemahaman Pendaftaran Tanah Ulayat

Okenews.net— Perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Hal ini turut menjadi fokus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melalui keikutsertaannya dalam Zoom Meeting Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Rabu (2/9/2026).


Kegiatan tersebut diikuti sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.


Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertib administrasi merupakan bagian penting dalam menghadirkan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah. Terlebih, hak ulayat memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan serta kehidupan masyarakat hukum adat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., mengatakan bahwa proses pendaftaran tanah hak ulayat harus dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat.


“Hak ulayat memiliki nilai yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kehidupan dan keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu, setiap prosesnya harus dilakukan secara tertib, cermat, dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.


Ia menambahkan, penguatan koordinasi dan pemahaman seluruh pihak menjadi kunci agar pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat dapat berjalan optimal serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


Melalui forum tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga terus mendorong terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat.


“Ketika administrasi pertanahan tertib, kepastian hukum semakin kuat. Dan ketika kepastian hukum terjamin, masyarakat akan memiliki rasa aman atas tanah yang menjadi haknya,” pungkas Muhammad Shaleh.


     

Kantah Lombok Utara: Kejaksaan Harus Terus Jadi Garda Terdepan Keadilan

Okenews.net — Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, integritas dan penegakan hukum yang berkeadilan.


Mengusung tema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, peringatan tahun ini mendapat perhatian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Kantah KLU). Jajaran Kantah KLU menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh insan Adhyaksa di Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., berharap Kejaksaan terus mampu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan profesionalisme, integritas dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.


“Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga semangat transformasi semakin memperkuat Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, berintegritas, humanis dan terpercaya,” ungkapnya, Rabu 02/9


Muhammad Shaleh menilai, kehadiran institusi penegak hukum yang kuat dan dipercaya masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa aman sekaligus memberikan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan.


Terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sinergitas antarinstansi diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.


“Ketika integritas menjadi landasan dan sinergi menjadi kekuatan, maka hukum akan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ini yang harus terus kita jaga bersama,” katanya.


Kantah Lombok Utara berharap Kejaksaan Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat serta terus memberikan kontribusi dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan.


Peringatan HUT ke-81 Kejaksaan RI pun diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. 

     

Ngaji Budaya: Guru Muhir Membaca Jejak Nabi melalui Tembang dan Manuskrip Sasak

Founder Depok Literasi Institut Guru Muhir
Okenews.net — Syair dan tembang macapat mengalun dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Yayasan Swadaya Membangun (YSM), Senin, 31 Agustus 2026.

Melalui tembang yang disarikan dari naskah kuno Kartanah, budayawan Sasak Guru Muhir mengajak menelusuri jejak Nabi Muhammad dalam khazanah intelektual masyarakat Sasak yang telah lama hadir.

Kajian bertajuk “Ngaji Budaya” itu menghadirkan cara berbeda dalam memperingati Maulid Nabi. Guru Muhir memadukan referensi keagamaan, filsafat ilmu, syair, tembang macapat, dan manuskrip Sasak dalam penyampaian materinya.

Bagi masyarakat Sasak, Maulid menjadi tradisi keagamaan, ungkapan kecintaan kepada Rasulullah, dan wujud rasa syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Melalui “Ngaji Budaya”, peringatan tersebut berkembang menjadi ruang untuk membaca kembali warisan intelektual Sasak.

Salah satu sumber yang dibahas Guru Muhir ialah naskah Kartanah. Manuskrip itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai Nabi Muhammad sebelum kelahirannya hingga narasi kosmologis sebelum penciptaan alam semesta.

“Dalam naskah Kartanah itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai apa, siapa, dan bagaimana Nabi Muhammad sebelum kelahiran beliau, bahkan sebelum terciptanya alam semesta,” jelas Guru Muhir.

Kandungan Kartanah kemudian diperkenalkan kepada peserta melalui tembang. Pilihan tersebut membuat materi yang cukup berat terasa lebih dekat karena disampaikan menggunakan bahasa, irama, dan tradisi tutur yang akrab dalam kebudayaan Sasak.

Tembang juga menjadi jembatan antara teks lama dan pendengar masa kini. Pengetahuan yang tersimpan dalam manuskrip memperoleh ruang untuk kembali dibaca, dituturkan, dan dipelajari oleh generasi sekarang.

Guru Muhir selanjutnya mengajak peserta memahami Nabi Muhammad melalui tiga landasan filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Istilah-istilah tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pertanyaan pokok, siapa Nabi Muhammad, bagaimana pengetahuan mengenai beliau diperoleh, dan apa arti ajarannya bagi kehidupan manusia.

Perspektif ontologi digunakan untuk membahas hakikat Nabi Muhammad SAW. Perspektif epistemologi menelusuri sumber serta proses pewarisan pengetahuan mengenai Rasulullah, semntara perspektif aksiologi mengarahkan kajian pada nilai, manfaat, dan relevansi keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan.

Untuk memperkuat pemaparannya, Guru Muhir memperlihatkan manuskrip lama bertuliskan aksara Jejawan dan Pègon. Peserta dapat melihat sumber tertulis yang merekam perjumpaan antara ajaran Islam, bahasa, sastra, dan kebudayaan Sasak.

“Jejawan dan Pègon menyimpan peran penting dalam perjalanan literasi masyarakat Sasak. Melalui aksara tersebut, berbagai pengetahuan dicatat dan diwariskan,” ujar Founder Repok Literasi Institut itu.

Rujukan terhadap manuskrip juga membawa memasuki kajian lintas bidang. Agama memberi dasar pemaknaan, filsafat membantu menyusun pertanyaan, bahasa dan sastra menjadi medium penyampaian, sedangkan manuskrip menyediakan jejak pengetahuan dari masa lalu.

Mantan Bupati  Lombok Timur Ali Bin Dachlan turut hadir. Ia menilai pemaparan Guru Muhir memberikan sudut pandang berbeda dalam memahami Maulid Nabi. Baginya, kajian budaya yang membahasan khazanah manuskrip Sasak perlu dilakukan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi terbuka. Peserta mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hubungan antara Nabi Muhammad, tradisi keilmuan Islam, dan kebudayaan Sasak.

Selain Guru Muhir, kegiatan tersebut menghadirkan penceramah asal Lombok Timur, TGH Latif. Mahasiswa, akademisi, jajaran YSM, Ali Dahlan Center, karyawan BSK, serta sejumlah aktivis dan tokoh lembaga swadaya masyarakat di Lombok Timur turut hadir.

Selasa, 01 September 2026

     

Pemkab Lotim Perkuat Wilayah Binaan untuk Tekan Stunting

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat strategi penanganan stunting dengan membagi wilayah binaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur.

Edwin menegaskan, pembagian wilayah binaan tidak boleh berhenti sebagai pembagian tugas administratif. Setiap OPD harus memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang benar-benar memahami kondisi dan perkembangan program di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberadaan PIC akan memudahkan komunikasi, pemantauan serta tindak lanjut program. Dengan demikian, koordinasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian personel dalam rapat maupun kegiatan di lapangan.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegas Edwin.

Selain memperjelas pembagian wilayah, Pemkab Lotim juga menekankan peningkatan kapasitas kader. Kader diharapkan memiliki keterampilan teknis dalam memberikan penyuluhan, melakukan pencatatan data hingga memantau perkembangan keluarga sasaran secara berkelanjutan.

Dukungan operasional juga dinilai penting, mulai dari ketersediaan logistik, insentif kader hingga koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Program Genting sendiri tidak hanya mengandalkan bantuan makanan. Intervensi spesifik dilakukan melalui dukungan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) maupun bahan pangan kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah dua tahun.

Sementara intervensi sensitif menyasar kebutuhan dasar keluarga, seperti penyediaan air bersih, jamban sehat, bedah rumah tidak layak huni hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung akses masyarakat.

Pendampingan juga dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, komunikasi psikologis serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.

Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja.

Ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan Pemkab Lombok Timur. Namun, ia meminta persoalan sinkronisasi data Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) segera dituntaskan.

Realisasi BOKB yang tercatat dalam aplikasi disebut belum sepenuhnya sinkron dengan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Karena itu, pembaruan data ke tingkat pusat dinilai penting agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Lalu juga menyebut capaian Program Genting Lombok Timur telah mencapai 81 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat dengan memastikan setiap bantuan benar-benar diterima, dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh keluarga sasaran.

Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Muksin menjelaskan, Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah dua tahun (baduta) hingga anak yang mengalami stunting.

Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, terdapat 14.106 keluarga berisiko stunting di Lombok Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi dalam program.

Intervensi yang telah dilakukan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, bantuan nutrisi untuk 1.574 KRS, akses air bersih bagi 394 KRS, jamban sehat untuk 14 KRS serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemkab Lombok Timur menargetkan intervensi tersebut tidak sekadar menyelesaikan persoalan jangka pendek. Perubahan perilaku keluarga menjadi salah satu kunci agar upaya pencegahan stunting memberikan dampak berkelanjutan.

Dengan pembagian wilayah binaan yang lebih jelas, penetapan PIC, penguatan kader dan kolaborasi lintas sektor, Program Genting di Lombok Timur diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan stunting di tingkat keluarga.

     

Resmikan Puskesmas Rp12 Miliar, Bupati Lotim: Layani Dulu, Administrasi Belakangan

Okenews.net – Gedung baru Puskesmas Sakra Timur akhirnya resmi digunakan. Fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp12 miliar itu diresmikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Selasa (1/9/2026).

Di balik bangunan baru tersebut, Bupati meminta agar peningkatan fasilitas benar-benar diikuti perubahan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gedung yang megah tidak akan berarti jika masyarakat masih mendapatkan pelayanan yang lambat dan kaku.

Haerul secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan agar mengutamakan kondisi pasien ketika memberikan pelayanan. Dokter, bidan maupun perawat diminta tidak menjadikan urusan administrasi sebagai hal pertama yang harus dihadapi pasien.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegasnya.

Ia menilai sikap ramah dan respons cepat tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, keberadaan gedung baru Puskesmas Sakra Timur diharapkan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Bupati juga mengajak masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Komitmen pemerintah daerah di sektor kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan terhadap jaminan kesehatan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui alokasi anggaran BPJS Kesehatan.

Anggaran tersebut tercatat meningkat dari sekitar Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Kemudian naik menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Peningkatan anggaran hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 itu menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemkab Lombok Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Selain BPJS Kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja maupun jaminan kematian.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aris Fahrurozy mengatakan, operasional Puskesmas Sakra Timur telah memiliki dasar perizinan. Surat Izin Operasional (SIO) telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Dengan telah terbitnya SIO, Dinas Kesehatan menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat segera menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal 2027.

Tahapan selanjutnya, kata Aris, akan diarahkan pada persiapan akreditasi yang ditargetkan mulai dilakukan dalam tiga bulan mendatang.

Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, para direktur rumah sakit daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

     

2027 Medatang, Kementrian ATR/BPN Fokuskan Anggaran untuk Ketahanan Pangan hingga Sertipikasi Tanah MBR

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempersiapkan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian RKA-K/L TA 2027 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2026).

“Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, program dan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2027 diarahkan bukan hanya untuk mendukung pembangunan nasional, namun juga menjawab kebutuhan masyarakat. Jika dirincikan, rencana tersebut difokuskan untuk program ketahanan pangan, sertipikasi tanah bagi MBR, mewujudkan kemandirian energi dan air, penyediaan lahan bagi fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan hilirisasi industri, pengembangan perumahan, serta penataan ruang berbasis ketahanan bencana. Untuk menjalankannya, Kementerian ATR/BPN menggunakan instrumen pertanahan dan tata ruang melalui legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, serta redistribusi tanah.

Lebih lanjut, untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan menguatkan ekonomi masyarakat, Kementerian ATR/BPN akan memberi dukungan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan pengembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menyelesaikan konflik-konflik pertanahan agar bisa menciptakan kepastian hukum dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset serta kegiatan ekonominya.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan.

Rapat bersama Komisi II DPR RI kali ini turut diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kesempatan ini, Dalu Agung Darmawan hadir dengan didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

     

Ketahui Kewajiban Bayar BPHTB dan PPh dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Okenews.net - Dalam proses jual beli tanah atau bangunan, terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli sebelum proses Peralihan Hak dilakukan. Pembeli perlu membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) perlu dibayarkan oleh penjual. Kedua pajak tersebut tidak dibayarkan kepada Kantor Pertanahan, melainkan ke instansi yang berwenang.

“Dalam jual beli, sebelum pengecekan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) masyarakat harus tahu jika penjual harus membayar PPh dengan nominal sekian rupiah, sedangkan pembeli harus tahu membayar BPHTB,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi dalam keterangannya pada Jumat (28/08/2026), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2), perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk yang diperoleh melalui jual beli, merupakan objek BPHTB. 

Selanjutnya, Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengatur bahwa wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Besaran serta tata cara pembayaran BPHTB juga telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut.

Sementara itu, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan kewajiban pihak yang memperoleh penghasilan dari pengalihan tersebut, yakni penjual. PPh ini dibayarkan ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ketentuan mengenai PPh tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 

Dengan memahami mengenai kedua jenis pajak, masyarakat bukan hanya bisa mempersiapkan biaya pembelian tanah, namun juga biaya transaksi yang pasti dikeluarkan untuk Peralihan Hak. Diharapkan, setelah berkas dan biaya telah dipersiapkan oleh para pihak secara lengkap, proses Peralihan Hak bisa rampung sesuai target atau bahkan bisa lebih cepat. 

     

Pengukuran Terjadwal dengan Waktu yang Pasti Buat Warga Lebih Mudah Menyiapkan Diri

Okenews.net- Kepastian jadwal pengukuran membantu masyarakat mengatur waktu dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan saat petugas ukur datang ke lokasi bidang. Manfaat tersebut dirasakan Sari (50), warga Petojo, Jakarta Pusat, yang saat ini tanahnya sedang dilakukan proses pengukuran dalam rangka sertipikasi tanahnya. 

“Pas pendaftaran minggu lalu habis dapat Surat Perintah Setor (SPS) dan dapat tanda terimanya, langsung diinfo jadwal (pengukuran) hari ini ternyata sesuai. Bagus ya jadi cepat. Kalau sudah terjadwal kan enak, kita jadi sudah tau persiapannya. Dari segi waktu kita bisa menyiapkan,” ujar Sari sembari mendampingi proses pengukuran oleh petugas ukur di lokasi tanahnya pada Senin (31/08/2026) pagi.

Pengalaman tersebut berbeda dengan proses pengukuran yang pernah dijalani Sari sebelumnya. Sebelum ada layanan Pengukuran Terjadwal di Kantah, ia merasa harus menunggu lebih lama untuk dapat jadwal pengukuran. Dengan perubahan positif yang ia rasakan, Sari terkejut karena jadwal pengukuran sudah diterima sejak awal dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

“Sekarang ini cepat banget. Saya sempat bingung kok bisa cepat. Ternyata memang ada program baru ATR/BPN untuk mempercepat,” ungkap Sari.

Bagi Sari, perkembangan ini membuat proses pelayanan menjadi lebih jelas. Masyarakat bisa lebih yakin dan coba mengajukan permohonan layanan secara mandiri ke Kantah. “Sekarang kan sudah lebih transparan. Jadi kita juga sudah tidak perlu takut untuk daftar. Selama surat-surat yang kita miliki lengkap, pasti akan sesuai jadwal dan prosedurnya,” ujarnya.

Kepastian jadwal tidak hanya membantu masyarakat, namun juga membuat pelaksanaan pengukuran oleh petugas jadi lebih terarah. Hal itu dinyatakan oleh petugas ukur Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dudung (55), yang bertugas mengukur tanah milik Sari. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, potensi kendala pengukuran bisa diminimalisir sebelum ia datang ke lokasi bidang dan membuat pekerjaannya bisa berjalan efektif. 

“Dengan Pengukuran Terjadwal, sudah semakin terakselerasi dari perjalanan berkas. Kalau saya maksimum sehari mengerjakan dua berkas. Karena sudah terjadwal ini, cukup mengefektifitaskan waktu dalam penyelesaian berkasnya,” jelas Dudung.

Dudung berharap, kepastian yang diberikan lewat Pengukuran Terjadwal dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantah. “Masyarakat diharapkan supaya lebih percaya, kita petugas ukur berusaha terus bekerja lebih baik lagi,” tuturnya.

Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan yang telah diterapkan di 455 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, masyarakat memperoleh jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya diproses hingga menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) dalam waktu maksimal lima hari. Dengan begitu, keseluruhan proses sejak permohonan masuk, terbitnya PBT, dan terbitnya sertipikat tanah ditargetkan selesai paling lama 12 hari. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi