www.okenews.net

Senin, 07 September 2026

     

Institut Elkatarie Raih Penghargaan, Dukung Layanan Konseling di PA Selong

Okenews.net- Komitmen Institut Elkatarie dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat mendapat apresiasi dari Pengadilan Agama (PA) Selong. Perguruan tinggi tersebut menerima penghargaan atas dukungannya terhadap pelaksanaan layanan konseling bagi masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Selong.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Rektor Institut Elkatarie, Dr. Asbullah Muslim, dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Agama Selong.

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Institut Elkatarie dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui layanan konseling. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pendampingan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan dan pendekatan yang humanis.

Dr. Asbullah Muslim menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi dorongan bagi Institut Elkatarie untuk semakin aktif membangun kerja sama dengan berbagai lembaga.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, terutama melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Dr. Asbullah Muslim.

Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pelayanan publik seperti Pengadilan Agama memiliki nilai strategis. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperluas ruang pengabdian akademik, tetapi juga dapat menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kerja sama Institut Elkatarie dengan Pengadilan Agama Selong diharapkan terus berkembang, sehingga keberadaan perguruan tinggi tidak hanya dirasakan dalam ruang akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung di tengah masyarakat.

Institut Elkatarie pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui berbagai program pengabdian dan kerja sama kelembagaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perguruan tinggi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

     

Tak Sekadar Ilmu Pertanahan, Rocky Gerung Nilai Taruna/i Politeknik Agraria STPN Belajar Banyak Disiplin Ilmu

Okenews.net- Pengelolaan pertanahan tidak dapat dipahami hanya melalui aspek teknis dan administrasi pertanahan. Menurut Rocky Gerung, persoalan tanah berkaitan erat dengan banyak disiplin ilmu, mulai dari hukum, politik, ekonomi, ekologi, hingga psikologi. Hal tersebut membuat Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN memiliki lingkup belajar yang sangat luas.

“Jadi, Teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang administrasi, ilmu tentang hukum tata negara, ilmu tentang politik, ilmu tentang global security, ilmu tentang ekologi, ilmu tentang kematian, ilmu tentang cacing. Jadi ini kampus yang paling lengkap sebetulnya,” ujar Rocky Gerung saat mengisi Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta pada Jumat (04/09/2026).

Rocky Gerung kemudian membandingkan ruang belajar di Politeknik Agraria STPN dengan institusi pendidikan lainnya. Menurutnya, mahasiswa di institusi tertentu cenderung mendalami disiplin ilmu yang spesifik, sementara taruna dan taruni di Politeknik Agraria STPN dituntut untuk memahami berbagai perspektif karena objek yang dipelajari, yakni tanah, bersinggungan dengan banyak bidang kehidupan.

“Kalau Anda ada di Akmil, Anda cuma belajar tentang cara mempertahankan negara. Kalau Anda ada di UI, Fakultas Ekonomi, Anda hanya diajarkan tentang _supply demand_ dari tanah. Kalau di Fakultas Teknik, ITB, Anda cuma diajarkan untuk melihat struktur tanah secara geologi. Anda ada di IPB, Anda cuma diajarkan cara memupuk tanah. Anda ada di sini, Anda belajar semua hal, kendati kurikulumnya tidak ada, tapi otomatis Anda mesti ambil risiko belajar semua hal,” tutur Rocky Gerung.

Pemahaman dasar terhadap tanah, menurutnya bisa dimulai dari pertanyaan mengenai makna tanah bagi negara, masyarakat, maupun pihak lainnya. “Keinginan kita untuk kuliah di institut ini adalah untuk memahami tanah itu sebetulnya apa maknanya bagi negara, karena Anda akan mengurus tanah negara, tapi lebih penting melihat kapan dan dengan siapa atau oleh siapa perebutan makna itu diselesaikan,” kata Rocky Gerung.

Akademisi dan filsuf Indonesia ini menjelaskan contoh perbedaan pemaknaan tanah antara negara, masyarakat adat, dan korporasi. Bagi negara, penguasaan tanah diwujudkan dalam bentuk hukum, sementara bagi masyarakat adat, tanah memiliki hubungan dengan leluhur dan kehidupan yang berlangsung secara turun-temurun. Adapun bagi korporasi, tanah dapat dipandang sebagai komoditas.

Perubahan pemaknaan terhadap tanah juga dapat terjadi seiring perubahan kepentingan dan fungsi suatu wilayah. Tanah yang awalnya memiliki makna adat dapat berubah menjadi tanah negara dan kemudian menjadi komoditas ketika terdapat kepentingan pembangunan. “Jadi kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang menyebabkan seluruh masalah ini timbul,” ujar Rocky Gerung.

Ia menilai persoalan pertanahan memiliki konsekuensi yang panjang. Oleh karena itu, para calon insan pertanahan perlu memiliki keberanian untuk memahami persoalan tanah secara lebih luas dan tidak berhenti pada aspek teknis. “Kita berupaya untuk menghindari pertanyaan karena menganggap kesalahan itu selalu bisa dimaafkan, tapi kesalahan dalam mengolah tanah tidak mungkin dimaafkan karena dia akan permanen,” pungkas Rocky Gerung.

Kuliah umum bertema "Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertamahan dalam Perspektif Kebangsaan" ini, turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Kuliah umum juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN; seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran; dan lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN. 

     

Isi Kuliah Umum, Rocky Gerung Ingin Taruna/i Pahami Tiga Konsep Pemaknaan Pengelolaan Tanah

Okenews.net- Pemahaman yang utuh terhadap tanah menjadi bekal penting bagi calon insan pertanahan dalam menjalankan pengelolaan pertanahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam Kuliah Umum Politeknik Agraria STPN yang berlangsung pada Jumat (04/09/2026), akademisi dan filsuf Rocky Gerung mengajak para taruna/i untuk memahami hal mendasar, yakni tanah tidak semata sebagai objek yang dapat dimiliki, tetapi sebagai ruang yang memiliki beragam konsep pemaknaan. 

“Bahwa tanah itu dimiliki oleh tiga konsep, bukan dimiliki oleh orang, bukan dimiliki oleh korporasi, bukan dimiliki oleh negara. Tanah dimiliki oleh tiga konsep, konsep turun-temurun, abstrak karena kita enggak tahu sejak kapan dia klaim itu, konsep kedua kegunaan sosial oleh negara, dan konsep ketiga tanah sebagai barang komoditi ada nilai ekonomisnya,” ujar Rocky Gerung di hadapan 500 Taruna/i yang juga menjadi calon Wisudawan/Wisudawati Politeknik Agraria STPN.

Tiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap pihak. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur. Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum. Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai bisnis.

Menurut Rocky Gerung, perbedaan pemaknaan tersebut perlu dipahami oleh para taruna dan taruni yang nantinya akan berkecimpung dalam pengelolaan pertanahan. Ia menilai konflik agraria pada dasarnya bukan sekadar persoalan perebutan bidang tanah, melainkan pertentangan mengenai makna, hak, fungsi, dan tujuan penguasaan tanah. “Ada konflik agraria, itu konflik pemaknaan, bukan konflik merebutkan tanah. Tanahnya ada di situ juga, enggak mungkin kita merebut tentang tanah, kita merebut terhadap makna tanah itu apa,” tuturnya.

Dalam kuliah umum yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN; dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, Rocky Gerung juga menekankan bahwa usia tanah jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan manusia maupun keberadaan negara. Oleh karena itu, manusia perlu melihat kembali hubungan antara manusia dan tanah, termasuk mempertanyakan konsep kepemilikan tanah yang selama ini dipahami.

“Kita tidak pernah memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Usia kita paling panjang itu 97 tahun, usia tanah itu jutaan tahun. Maksudnya kita yang sependek itu memiliki sesuatu yang sepanjang sana, tidak masuk akal. Jadi kita mulai dengan filosofi bahwa tanah itu bukan ruang dan bukan waktu, dia abadi. Kita tidak pernah tahu kapan tanah itu berakhir. Jadi sangat absurd bahwa manusia mengurus tanah, tidak, kita diurus oleh tanah,” ungkap Rocky Gerung.

Pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Ia menilai pemahaman mengenai panjangnya keberadaan tanah menjadi pembelajaran penting bagi para pengambil keputusan di bidang pertanahan. “Ada klausul tadi yang sangat bagus sekali yang perlu kita ambil pelajaran. Terutama kita yang ada dalam pengambil keputusan. Tanah itu lebih tua daripada rakyat maupun daripada negara,” ujarnya.

Menurut Menteri Nusron, pemahaman tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan dalam kebijakan pertanahan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Arah tersebut sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang jadi tantangan dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang pada tahun 2026 memasuki usia 66 tahun.

“_Land Justice and Welfare_. Kebijakan tentang tanah ujung-ujungnya hanya bagaimana untuk menciptakan keadilan dan bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini masih mampu menciptakan keadilan dan masihkah mampu menciptakan kesejahteraan berbasis tanah di negara ini,” kata Menteri Nusron mengakhiri tanggapannya sekaligus memulai ruang diskusi dalam sesi kuliah umum di Politeknik Agraria STPN. 

     

Menteri ATR/Kepala BPN: Transformasi Organisasi dan Layanan Pertanahan Harus Bermuara pada Kepastian

Okenews.net - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengarahkan agar transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada kemudahan serta kepastian bagi masyarakat. Saat ini, transformasi difokuskan pada penguatan struktur organisasi serta peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam layanan Peralihan Hak dan Pengukuran.

“Jadi _ending_-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi _ending_-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron mengumpulkan Kepala Kantah, terutama dari wilayah Pulau Jawa serta daerah-daerah besar di luar Jawa. Ia meminta jajaran memastikan transformasi organisasi maupun pelayanan bisa mulai berjalan pada tahun 2026 ini. 

Pada tahap awal, transformasi pelayanan difokuskan pada dua layanan utama, yaitu Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, dalam Rakor ini dilakukan evaluasi terhadap Kantah yang telah lebih dahulu menerapkan transformasi organisasi maupun layanan.

“Saya hanya sebagai pengantar untuk pertama mengecek 10 Kantah yang sudah melakukan transformasi struktur organisasi, di mana Kepala Seksi (Kasi)-nya menggunakan pendekatan kewilayahan. Apakah efektif atau tidak nanti tolong disampaikan di forum ini,” tutur Menteri Nusron.

Evaluasi juga dilakukan terhadap 17 Kantah yang menjadi perintis pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari. Masing-masing Kantah menyampaikan pengalaman dan masukan terkait pelaksanaan transformasi layanan, termasuk berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan. 

Menurut Menteri Nusron, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh hambatan dalam proses pelayanan dapat diidentifikasi dan diselesaikan. Terutama, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kejelasan mengenai waktu penyelesaian layanan pertanahan tengah diajukan ke Kantah. “Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Nusron meminta jajaran Kanwil dan Kantah yang belum menerapkan transformasi agar segera mempersiapkan diri. Perluasan transformasi organisasi akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup lebih banyak Kantah pada tahun ini. “Karena pada tanggal 24 September tahun ini, tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Makarima (Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan MR), langsung akan ditembak tambah 50 kantor. Kemudian pada akhir Desember juga akan ditembak lagi 50 kantor sehingga untuk transformasi keorganisasian tahun ini menjadi 110 kantor,” ungkapnya.

Transformasi layanan Peralihan Hak juga akan diperluas dengan jumlah Kantah yang ditargetkan minimal sama dengan target transformasi organisasi. “Kemudian kalau ditambah dengan yang Peralihan Hak ini minimal sama. Jadi 110 kantor,” lanjut Menteri Nusron.

Untuk itu, ia meminta para Kakanwil dan Kepala Kantah untuk mempersiapkan dan memastikan transformasi menghasilkan layanan yang lebih mudah, jelas, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. “Jadi Bapak/Ibu yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya,” pungkas Menteri Nusron.

Rakor dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi mengenai transformasi layanan dan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; serta Kepala Biro Ortala dan MR, Einstein Al Makarima. Hadir dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Maulid Nabi, Baznas Lotim Sambangi Dua Masjid di Suralaga dan Salurkan Santunan

Okenews.net-Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dimanfaatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya menguatkan syiar keagamaan, Baznas Lotim juga menyalurkan santunan kepada anak yatim, dhuafa, dan keluarga kurang mampu di tingkat desa.

Kegiatan sosial dan dakwah tersebut berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026, dengan menyasar dua masjid di wilayah Kecamatan Suralaga. Wakil Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, H. Murjoko, hadir langsung menyapa jamaah sekaligus menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Kunjungan pertama berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga. Kedatangan H. Murjoko disambut hangat pengurus takmir, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Dalam sambutannya, H. Murjoko mengajak jamaah menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai penting yang harus terus dihidupkan di tengah masyarakat.

“Maulid Nabi bukan hanya tentang memperingati hari kelahiran beliau. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan peduli kepada tetangga, kepada anak yatim, dan kepada mereka yang membutuhkan,” ujar H. Murjoko.

Pada kesempatan tersebut, Baznas Lotim juga secara simbolis menyerahkan santunan kepada anak yatim, dhuafa, dan keluarga kurang mampu di Desa Bagik Payung Selatan. Bantuan tersebut bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun serta dikelola Baznas Lotim.

Setelah menyelesaikan agenda di Bagik Payung Selatan, rombongan Baznas Lotim kemudian melanjutkan kegiatan ke Masjid At-Taqwa Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga.

Di masjid tersebut, suasana penuh keakraban dan haru kembali terasa. H. Murjoko menyerahkan santunan secara langsung kepada para mustahik yang hadir dalam kegiatan Maulid.

Dalam kesempatan itu, H. Murjoko menegaskan bahwa Baznas Lotim memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat yang menunaikan zakat atau muzaki dengan masyarakat yang berhak menerimanya atau mustahik.

“InsyaAllah, setiap rupiah zakat yang dititipkan masyarakat akan kami salurkan secara tepat sasaran. Kehadiran kami di masjid-masjid ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Baznas kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Lombok Timur atas perhatian yang diberikan kepada jamaah dan masyarakat sekitar.

“Kami sangat berterima kasih. Di bulan yang penuh berkah ini, jamaah kami mendapat perhatian langsung dari Baznas Lotim. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua,” katanya.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW. Para jamaah berharap kegiatan sosial dan dakwah seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga manfaat zakat, infak, dan sedekah semakin luas dirasakan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan masyarakat, pengurus masjid, dan pemerintah desa. Langkah itu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Lombok Timur.

     

PETI Lantung Telan Tiga Nyawa, PDIP Soroti Pengawasan Pemerintah

Okenews.net- Peristiwa meninggalnya tiga orang dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lantung menjadi keprihatinan serius. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan duka cita kepada keluarga korban sekaligus mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat penertiban serta pengawasan terhadap aktivitas PETI.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., mengatakan tragedi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memiliki risiko besar terhadap keselamatan manusia dan lingkungan.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini. Penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena menyangkut keselamatan manusia, lingkungan dan kepastian hukum,” ujar Abdul Rafiq, Senin 7 September 2026

PENERTIBAN HARUS KONSISTEN DAN TIDAK 

TEBANG PILIH

Menurut Abdul Rafiq, penanganan PETI tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau ketika muncul korban jiwa. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang diketahui menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan aktivitas PETI serta memperkuat pengawasan di lapangan.

“Jangan menunggu ada korban baru dilakukan penertiban. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan langkah pencegahan harus diperkuat. Kalau aktivitasnya tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

Abdul Rafiq juga meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lokasi tambang. Aparat, menurutnya, perlu mengungkap pihak-pihak yang menjadi pemodal, pengendali maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas PETI.

“Penegakan hukum harus melihat seluruh rantai aktivitasnya. Jangan sampai hanya pekerja di lapangan yang ditindak, sementara pihak yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut tidak tersentuh,” tegasnya.

KESELAMATAN WARGA HARUS MENJADI PRIORITAS

Menurutnya, keberadaan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan lokasi bekas aktivitas PETI yang berbahaya diamankan agar tidak kembali digunakan dan tidak membahayakan warga.

“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan harus diawasi dan diamankan. Jangan sampai setelah penertiban selesai, masyarakat kembali masuk dan kemudian terjadi korban berikutnya,” ujarnya.

PERHATIKAN DAMPAK LINGKUNGAN

Selain keselamatan, DPC PDI Perjuangan Sumbawa juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Abdul Rafiq meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap wilayah yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI serta mengambil langkah pemulihan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan karena dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, sumber air dan ekosistem di sekitar lokasi pertambangan.

“Dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian. Setelah aktivitas ilegal dihentikan, pemerintah perlu melihat kondisi lokasi dan memastikan kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin meluas,” katanya.

CEGAH TRAGEDI BERULANG

Abdul Rafiq berharap tragedi yang terjadi di Lantung menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas PETI di Kabupaten Sumbawa.

Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus berkembang dan kembali menimbulkan korban jiwa.

“Tragedi ini jangan hanya berhenti sebagai berita tentang adanya korban. Harus ada evaluasi dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah dan aparat harus hadir melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum secara konsisten,” pungkasnya.

Minggu, 06 September 2026

     

Sri Sultan Hamengkubuwono X: Indonesia Butuh Insan Pertanahan yang Mampu Baca Peta Sekaligus Memahami Manusia

Okenews.net- Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menilai Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, namun juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah. Pesan tersebut disampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN agar ilmu pertanahan yang mereka miliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (05/09/2026).

Menurutnya, tanah bagi Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, dan fondasi pemerintahan. Di atas tanah, manusia membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menautkan masa lalu dengan masa depan. Tanah pun kerap dikenal sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberi penghidupan, dan menjaga keberlanjutan peradaban.

Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan bahwa pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam filosofi Jawa, ada prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yakni ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan manusia dalam mengelola tanah harus membawa kehidupan menuju keadaan yang lebih adil dan manusiawi.

Pandangan bahwa tanah merupakan amanah kolektif juga hidup di penjuru Nusantara. Di Minangkabau dikenal prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi. Di Bali, sistem subak mempertahankan keterkaitan tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. 

Sementara itu, di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat memperlihatkan bahwa tanah kerap dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.

“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan yang berada di balik sebuah bidang tanah. Penguatan keamanan tenurial berkaitan erat dengan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Kepastian hak atas tanah membutuhkan perangkat kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kemanfaatan nyata bagi masyarakat. “Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan bahwa kelak mereka akan berhadapan dengan berbagai berkas pertanahan yang tampak rutin. Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan kepada mereka. Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan perlu diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.

Sri Sultan Hamengkubuwono X berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketentraman sosial. “Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya. 

     

Nusron Pesan untuk 568 Wisudawan/Wisudawati Politeknik STPN: Jaga Integritas di Mana pun Bekerja

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mewisuda 568 Taruna/i Politeknik Agraria STPN Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan Tahun Akademik 2025/2026 pada Sabtu (05/09/2026). Dalam sambutannya, Menteri Nusron mengingatkan untuk selalu menjaga integritas dan menggunakan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dalam pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada masyarakat.

“Di mana pun Saudara bekerja, integritas harus dijaga. Saudara akan berhadapan dengan tanah yang menyangkut kehidupan masyarakat, tempat tinggal, mata pencaharian, investasi, pembangunan, bahkan masa depan keluarga. Karena itu, pekerjaan di bidang pertanahan dan agraria membutuhkan tanggung jawab moral yang sangat besar.” ujar Menteri Nusron dalam acara wisuda yang berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman.

Selain menyelamati wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Agraria STPN, Menteri Nusron juga mengapresiasi orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan penuh selama ini. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh _civitas academica_ Politeknik Agraria STPN yang telah mendampingi dan mempersiapkan generasi baru di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.

Menurut Menteri Nusron, wisuda perdana sejak STPN bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN ini adalah momen penting bagi lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Transformasi diharapkan semakin memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan bisa melahirkan generasi penerus yang mampu menjawab berbagai tantangan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. 

“Kita membutuhkan SDM yang memahami persoalan pertanahan secara utuh, menguasai teknologi, mampu bekerja secara profesional, dan yang paling penting, memiliki integritas,” ungkap Menteri Nusron yang hadir didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Prosesi wisuda ditandai dengan penyerahan ijazah oleh Menteri Nusron dan Wamen Ossy kepada para wisudawan dan wisudawati. Prosesi dilanjutkan dengan pelepasan atribut serta penyerahan Kartu Anggota Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (KAPTI) Agraria kepada para lulusan.

Dalam kesempatan ini, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, juga menyampaikan apresiasinya bagi para wisudawan dan wisudawati yang telah mencapai tahap akhir perjalanan akademiknya. Menurutnya, wisuda perdana ini adalah momentum istimewa, tidak hanya bagi para lulusan, tetapi juga bagi seluruh _civitas academica_ Politeknik Agraria STPN.

“Kelulusan hari ini merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, dan perjuangan yang telah dilalui selama menempuh pendidikan. Kami berharap para lulusan dapat membawa ilmu dan kompetensi yang diperoleh untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” tutur Sri Yanti Achmad.

Dalam wisuda kali ini, tiga taruna/i meraih predikat lulusan terbaik. Mereka ialah Susana Nadia Putri Betan, taruni tugas belajar utusan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTT dengan IPK 3,94; Novita Ayu Kustianingsih, taruni tugas belajar utusan Kanwil BPN Provinsi Riau dengan IPK 3,91; dan Ni Luh Putu Ananda Pertiwi, taruni tugas belajar utusan Kanwil BPN Provinsi Lampung dengan IPK 3,90.

Turut hadir mengikuti rangkaian prosesi wisuda, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. 

     

Masuki Babak Baru, Politeknik Agraria STPN Resmi Diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN

Okenews.net- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) resmi memasuki babak baru dengan bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Peresmian sekaligus perubahan bentuk kelembagaan menjadi Politeknik Agraria STPN ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah; serta Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian dan penyerahan bendera dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN.

“Politeknik Agraria STPN merupakan satu-satunya perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang bergerak secara khusus mengembangkan pendidikan bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” ujar Menteri Nusron dalam peresmian dilaksanakan bersamaan dengan prosesi wisuda 568 Taruna/i Politeknik Agraria STPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi Politeknik Agraria STPN, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (05/09/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, selama puluhan tahun STPN telah melahirkan ribuan tenaga profesional yang kemudian mengabdi di Kementerian ATR/BPN maupun berbagai bidang lainnya. Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk terus memperkuat kelembagaan dan kualitas pendidikan di Politeknik Agraria STPN.

“Proses transformasi yang selama beberapa tahun terakhir kita perjuangkan, saat ini sudah mencapai tahap akhir. Perubahan bentuk kelembagaan, penataan organisasi, pengembangan kurikulum vokasi, pembukaan program studi baru, sampai dengan penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tutur Menteri Nusron.

Saat ini, proses pembahasan dan penetapan statuta Politeknik Agraria STPN masih berlangsung di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Proses tersebut akan terus dikawal hingga selesai oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejalan dengan transformasi STPN, tiga program studi baru yang mulai diselenggarakan pada tahun akademik 2025/2026 telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menunjukkan komitmen Politeknik Agraria STPN untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. “Transformasi ini harus kita lihat sebagai proses untuk membuat pendidikan di Politeknik Agraria STPN semakin relevan dengan kebutuhan lapangan,” ucapnya.

Ia berharap, kurikulum dan sistem pembelajaran di Politeknik Agraria STPN terus berkembang secara adaptif mengikuti kebutuhan zaman. Kampus tersebut diharapkan menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan, inovasi teknologi, dan solusi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan agraria, pertanahan, dan tata ruang. “Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan untuk memperkuat Politeknik Agraria STPN,” ujar Menteri Nusron.

Sementara itu, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad menjelaskan bahwa perubahan bentuk kelembagaan dari STPN menjadi Politeknik Agraria STPN merupakan hasil dari proses dan perjuangan panjang seluruh _civitas academica_. Transformasi ditandai dengan pembukaan tiga program studi baru, yaitu Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Studi Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan, serta Program Studi Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah.

Pembukaan ketiga program studi tersebut merupakan wujud komitmen Politeknik Agraria STPN dalam memperkuat pengembangan keilmuan dan kompetensi di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022. “Peresmian Politeknik Agraria STPN yang dirangkaikan dengan wisuda perdana ini menjadi momentum penting yang menandai babak baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi serta menguatkan peran Politeknik Agraria STPN dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” pungkas Sri Yanti Achmad.

Dalam kegiatan peresmian sekaligus wisuda perdana Politeknik Agraria STPN ini, turut diberikan penghargaan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM, Heri Mulianto, sebagai pencipta Hymne Politeknik Agraria STPN. Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. 

Jumat, 04 September 2026

     

Dari Kampus untuk Bangsa: Dr. Lalu Usman Ali Ikuti Pelatihan Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

J

Dr. Lalu Usman Ali, M.Pd bersama Trainer Lemhanas
Jakarta - Komitmen memperkuat nilai-nilai kebangsaan kembali ditunjukkan oleh Dr. Lalu Usman Ali, M.Pd., akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, setelah terpilih sebagai salah satu peserta Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-40 Lemhannas RI Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta pada 26 Agustus hingga 3 September 2026 tersebut menjadi momentum strategis bagi para pendidik untuk memperkuat wawasan, pemahaman, sekaligus kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Keikutsertaan Dr. Lalu Usman Ali menjadi semakin istimewa karena program tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terpilih melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 800 calon peserta. Seleksi tersebut menunjukkan tingginya animo sekaligus standar yang diterapkan dalam memilih peserta yang dinilai memiliki kapasitas dan komitmen terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Belajar Nilai Kebangsaan dari Para Narasumber Strategis

PPNK Angkatan ke-40 dirancang bukan sekadar sebagai kegiatan pembelajaran di ruang kelas, tetapi sebagai proses pembentukan perspektif kebangsaan yang komprehensif. Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis yang berkaitan dengan perjalanan bangsa, empat konsensus dasar bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kepemimpinan nasional, hingga pendidikan karakter kebangsaan.

Pada hari pertama, peserta memperoleh materi mengenai Sejarah Perjalanan Bangsa dan Pengantar Nilai-Nilai Kebangsaan, serta Perkembangan Lingkungan Strategis. Selanjutnya, peserta mendalami Implementasi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Kepemimpinan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembelajaran kemudian diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, NKRI, serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Materi tersebut menjadi fondasi penting bagi peserta dalam memahami sekaligus mengaktualisasikan konsensus dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Pemahaman Menuju Praktik

Menariknya, proses pelatihan tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi kelompok dan diskusi antarkelompok dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Model pembelajaran tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar gagasan, mengidentifikasi persoalan kebangsaan, serta merumuskan gagasan implementatif yang relevan dengan bidang dan lingkungan kerja masing-masing.

Sebagai peserta yang berlatar belakang akademisi, Dr. Lalu Usman Ali memperoleh pengalaman yang relevan dengan perannya sebagai pendidik. Program juga membekali peserta dengan materi Strategi dan Metodologi Pendidikan Karakter Bangsa, Tantangan Disrupsi Teknologi dalam Membangun Karakter Kebangsaan, serta Pembelajaran Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Digital.

Tidak hanya berdiskusi, peserta juga menjalani praktik mengajar sebagai bagian dari proses Training of Trainers (ToT). Kegiatan praktik tersebut dilaksanakan secara langsung dengan pendampingan para instruktur dan narasumber Lemhannas RI.

Menguatkan Peran Akademisi sebagai Agen Kebangsaan

Rangkaian PPNK kemudian ditutup dengan kegiatan Mancakrida berupa outbound dan team building di lingkungan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari team building, final project, kontemplasi, hingga kegiatan Pusaka Bangsa sebelum mengikuti upacara penutupan.

Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun kerja sama, kepemimpinan, kedisiplinan, integritas, dan komitmen bersama sebagai bagian dari warga negara.

Pelatihan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan menjadi bagian dari program Lemhannas RI dalam memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai kebangsaan di berbagai sektor, khususnya lingkungan pendidikan.

Sementara itu, rangkaian kegiatan ditutup pada 3 September 2026 melalui upacara penutupan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Berdasarkan jadwal resmi, upacara penutupan dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB dan dihadiri unsur pimpinan Lemhannas RI.

Bagi Dr. Lalu Usman Ali, keikutsertaan dalam PPNK Angkatan ke-40 bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam menghidupkan nilai-nilai kebangsaan melalui dunia pendidikan.

Sebagai dosen UIN Mataram, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bernegara di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

Terlebih, tantangan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi, perubahan lingkungan strategis, dan dinamika sosial membutuhkan peran aktif kalangan akademisi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, nasionalisme, dan komitmen terhadap persatuan bangsa.

Dengan berakhirnya PPNK Angkatan ke-40, 100 peserta terpilih diharapkan tidak berhenti sebagai penerima materi dan pengalaman pelatihan. Mereka diharapkan mampu menjadi agen penguatan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.

Bagi Dr. Lalu Usman Ali, pengalaman sembilan hari tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam menjaga konsensus kebangsaan dan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.***

Kamis, 03 September 2026

     

Bayar SPS Sabtu, Selasa Sudah Diukur, Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal

Okenews.net - Meta Agustina (38), warga Cipinang, Jakarta Timur, merasakan kemudahan dari layanan Pengukuran Terjadwal saat mengurus proses pertanahannya secara mandiri. Setelah melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS), ia langsung mendapat informasi dari Kantor Pertanahan (Kantah) mengenai waktu pengukuran yang kemudian dilaksanakan sesuai jadwal.

“Saya bayar SPS Sabtu sore. Nggak lama kemudian ada WhatsApp bilang nanti tanggal 1 September ada pengukuran jam 9 atau jam 10, bisa? Saya bilang oke, jam 10 saya bisa. Dan benar datang hari ini,” ujar Meta Agustina saat ditemui di tengah proses pengukuran bidang tanahnya di Jakarta Timur, Selasa (01/09/2026).

Meta Agustina merupakan pemohon di Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur yang memanfaatkan transformasi layanan yang baru diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat melihat berita peluncuran tersebut, ia pun tergerak untuk segera mengurus tanah yang merupakan warisan kakeknya.

Menurut Meta Agustina, adanya kepastian jadwal pengukuran membuat proses yang dijalani menjadi lebih jelas. Ia tidak perlu bolak-balik ke Kantah untuk mengetahui kapan pengukuran akan dilakukan karena informasi jadwal disampaikan setelah tahapan pembayaran diselesaikan.

Baginya, kepastian tersebut cukup membantu, terutama karena ia bisa mengkondisikan waktu untuk tetap di rumah saat pengukuran dilakukan. "Bayarnya kemarin juga mudah, bisa pakai _e-wallet_ jadi walaupun baru ingat sore, tapi tinggal langsung bayar," ungkap Meta Agustina.

Syifa Utami, petugas yang melakukan pengukuran di rumah Meta Agustina menyampaikan bahwa dengan sistem pengukuran terjadwal ini semua proses yang akan dialami pemohon akan jadi lebih terukur. "Jadi setelah pemohon terima jadwal, terbit surat tugas untuk kita petugas ukur, lalu kita langsung ukur. Nanti maksimal, hasil ukur Ibu Meta hari Kamis udah jadi PBT (Peta Bidang Tanah)-nya," jelasnya.

Pengalaman Meta Agustina menjadi salah satu gambaran manfaat layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian ATR/BPN. Pengukuran Terjadwal saat ini telah diterapkan di 455 Kantah se-Indonesia. Layanan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar proses yang dilalui masyarakat semakin mudah, cepat, dan pasti.

Rabu, 02 September 2026

     

Ketua LKKS Lotim Kunjungi LKS Nurul Huda, Bawa Bantuan dan Perkuat Kepedulian Sosial

Okenews.net- Suasana penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ro’yal Ain Warisin, ke Sekretariat LKS Nurul Huda Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi momentum mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga dalam meningkatkan kepedulian dan pelayanan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hj. Ro’yal Ain Warisin menyerahkan bantuan berupa wireless kepada LKS Nurul Huda Gegurun. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan masyarakat, khususnya di wilayah Gegurun.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Kepala Desa Tumbuh Mulia, Kepala Wilayah Gegurun Lauk, Ketua PKK Desa Tumbuh Mulia, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader, serta masyarakat setempat.

Ketua LKS Nurul Huda Gegurun, Muh. Munir Fauzi, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga sosial di tingkat desa.

Menurutnya, kehadiran Ketua LKKS Lombok Timur menjadi motivasi bagi pengurus dan masyarakat untuk terus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Bantuan wireless ini tentu sangat berarti bagi masyarakat. Insyaallah akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kami berharap silaturahmi dan sinergi seperti ini dapat terus terjalin,” ujar Muh. Munir Fauzi.

Sementara itu, Hj. Ro’yal Ain Warisin menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga sosial, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

“Silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi dan kebersamaan. Bantuan yang diberikan mungkin sederhana, tetapi manfaatnya diharapkan bisa dirasakan dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Yang paling penting, semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus kita jaga,” ungkap Hj. Ro’yal Ain Warisin.

Ia berharap keberadaan LKS di tengah masyarakat dapat terus menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan sosial sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian antarsesama.

Menurutnya, kekuatan pembangunan sosial tidak hanya terletak pada program pemerintah, tetapi juga pada kepedulian masyarakat untuk saling membantu dan hadir bagi mereka yang membutuhkan.

Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan ramah tamah. Dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, masyarakat dan pengurus LKS menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan sosial yang dihadapi di lingkungan setempat.

LKS Nurul Huda Gegurun pun berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan semakin kuat guna mewujudkan masyarakat yang lebih peduli, mandiri, dan sejahtera.

     

Lindungi Hak Masyarakat Adat, BPN Lombok Utara Tingkatkan Pemahaman Pendaftaran Tanah Ulayat

Okenews.net— Perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Hal ini turut menjadi fokus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melalui keikutsertaannya dalam Zoom Meeting Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Rabu (2/9/2026).


Kegiatan tersebut diikuti sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.


Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertib administrasi merupakan bagian penting dalam menghadirkan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah. Terlebih, hak ulayat memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan serta kehidupan masyarakat hukum adat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., mengatakan bahwa proses pendaftaran tanah hak ulayat harus dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat.


“Hak ulayat memiliki nilai yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kehidupan dan keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu, setiap prosesnya harus dilakukan secara tertib, cermat, dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.


Ia menambahkan, penguatan koordinasi dan pemahaman seluruh pihak menjadi kunci agar pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat dapat berjalan optimal serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


Melalui forum tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga terus mendorong terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat.


“Ketika administrasi pertanahan tertib, kepastian hukum semakin kuat. Dan ketika kepastian hukum terjamin, masyarakat akan memiliki rasa aman atas tanah yang menjadi haknya,” pungkas Muhammad Shaleh.


     

Kantah Lombok Utara: Kejaksaan Harus Terus Jadi Garda Terdepan Keadilan

Okenews.net — Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, integritas dan penegakan hukum yang berkeadilan.


Mengusung tema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, peringatan tahun ini mendapat perhatian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Kantah KLU). Jajaran Kantah KLU menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh insan Adhyaksa di Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., berharap Kejaksaan terus mampu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan profesionalisme, integritas dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.


“Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga semangat transformasi semakin memperkuat Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, berintegritas, humanis dan terpercaya,” ungkapnya, Rabu 02/9


Muhammad Shaleh menilai, kehadiran institusi penegak hukum yang kuat dan dipercaya masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa aman sekaligus memberikan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan.


Terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sinergitas antarinstansi diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.


“Ketika integritas menjadi landasan dan sinergi menjadi kekuatan, maka hukum akan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ini yang harus terus kita jaga bersama,” katanya.


Kantah Lombok Utara berharap Kejaksaan Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat serta terus memberikan kontribusi dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan.


Peringatan HUT ke-81 Kejaksaan RI pun diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. 

     

Ngaji Budaya: Guru Muhir Membaca Jejak Nabi melalui Tembang dan Manuskrip Sasak

Founder Depok Literasi Institut Guru Muhir
Okenews.net — Syair dan tembang macapat mengalun dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Yayasan Swadaya Membangun (YSM), Senin, 31 Agustus 2026.

Melalui tembang yang disarikan dari naskah kuno Kartanah, budayawan Sasak Guru Muhir mengajak menelusuri jejak Nabi Muhammad dalam khazanah intelektual masyarakat Sasak yang telah lama hadir.

Kajian bertajuk “Ngaji Budaya” itu menghadirkan cara berbeda dalam memperingati Maulid Nabi. Guru Muhir memadukan referensi keagamaan, filsafat ilmu, syair, tembang macapat, dan manuskrip Sasak dalam penyampaian materinya.

Bagi masyarakat Sasak, Maulid menjadi tradisi keagamaan, ungkapan kecintaan kepada Rasulullah, dan wujud rasa syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Melalui “Ngaji Budaya”, peringatan tersebut berkembang menjadi ruang untuk membaca kembali warisan intelektual Sasak.

Salah satu sumber yang dibahas Guru Muhir ialah naskah Kartanah. Manuskrip itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai Nabi Muhammad sebelum kelahirannya hingga narasi kosmologis sebelum penciptaan alam semesta.

“Dalam naskah Kartanah itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai apa, siapa, dan bagaimana Nabi Muhammad sebelum kelahiran beliau, bahkan sebelum terciptanya alam semesta,” jelas Guru Muhir.

Kandungan Kartanah kemudian diperkenalkan kepada peserta melalui tembang. Pilihan tersebut membuat materi yang cukup berat terasa lebih dekat karena disampaikan menggunakan bahasa, irama, dan tradisi tutur yang akrab dalam kebudayaan Sasak.

Tembang juga menjadi jembatan antara teks lama dan pendengar masa kini. Pengetahuan yang tersimpan dalam manuskrip memperoleh ruang untuk kembali dibaca, dituturkan, dan dipelajari oleh generasi sekarang.

Guru Muhir selanjutnya mengajak peserta memahami Nabi Muhammad melalui tiga landasan filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Istilah-istilah tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pertanyaan pokok, siapa Nabi Muhammad, bagaimana pengetahuan mengenai beliau diperoleh, dan apa arti ajarannya bagi kehidupan manusia.

Perspektif ontologi digunakan untuk membahas hakikat Nabi Muhammad SAW. Perspektif epistemologi menelusuri sumber serta proses pewarisan pengetahuan mengenai Rasulullah, semntara perspektif aksiologi mengarahkan kajian pada nilai, manfaat, dan relevansi keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan.

Untuk memperkuat pemaparannya, Guru Muhir memperlihatkan manuskrip lama bertuliskan aksara Jejawan dan Pègon. Peserta dapat melihat sumber tertulis yang merekam perjumpaan antara ajaran Islam, bahasa, sastra, dan kebudayaan Sasak.

“Jejawan dan Pègon menyimpan peran penting dalam perjalanan literasi masyarakat Sasak. Melalui aksara tersebut, berbagai pengetahuan dicatat dan diwariskan,” ujar Founder Repok Literasi Institut itu.

Rujukan terhadap manuskrip juga membawa memasuki kajian lintas bidang. Agama memberi dasar pemaknaan, filsafat membantu menyusun pertanyaan, bahasa dan sastra menjadi medium penyampaian, sedangkan manuskrip menyediakan jejak pengetahuan dari masa lalu.

Mantan Bupati  Lombok Timur Ali Bin Dachlan turut hadir. Ia menilai pemaparan Guru Muhir memberikan sudut pandang berbeda dalam memahami Maulid Nabi. Baginya, kajian budaya yang membahasan khazanah manuskrip Sasak perlu dilakukan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi terbuka. Peserta mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hubungan antara Nabi Muhammad, tradisi keilmuan Islam, dan kebudayaan Sasak.

Selain Guru Muhir, kegiatan tersebut menghadirkan penceramah asal Lombok Timur, TGH Latif. Mahasiswa, akademisi, jajaran YSM, Ali Dahlan Center, karyawan BSK, serta sejumlah aktivis dan tokoh lembaga swadaya masyarakat di Lombok Timur turut hadir.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi