www.okenews.net

Sabtu, 31 Oktober 2026

     

Pilkades Serentak 2027: Momentum Meneguhkan Identitas Sasak dan Karakter Kebangsaan


Oleh: Hanapi | Founder Guru Lauq Indonesia

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadwalkan berlangsung 27 Januari 2027 menjadi momentum penting bagi demokrasi lokal. Kontestasi tersebut menentukan kepemimpinan desa sekaligus memperlihatkan masyarakat mengelola kekuasaan, kepentingan, dan hubungan sosial. Pilkades juga menghadirkan ruang untuk melihat hubungan antara praktik demokrasi, identitas, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan antargenerasi.

Persaingan elektoral di tingkat desa memiliki dinamika yang kompleks. Politik uang, patronase, keterlibatan botoh, penggunaan pengetahuan lokal seperti perekengan, warige, dan diwase, hingga terawangan spiritual memperlihatkan bahwa perebutan kekuasaan berlangsung melalui berbagai mekanisme sosial dan kebudayaan. Dinamika tersebut memperluas cara masyarakat memahami kompetisi politik. Pilihan pemilih dapat dipengaruhi pertimbangan rasional, kepentingan ekonomi, hubungan kekerabatan, pengetahuan tradisional, dan keyakinan spiritual.

Fenomena tersebut perlu dibaca dalam kerangka demokrasi yang berakar pada kebudayaan masyarakat. Demokrasi desa berhadapan dengan tantangan ketika suara warga masuk ke dalam transaksi kepentingan, hubungan persaudaraan berubah menjadi instrumen mobilisasi, dan pengetahuan lokal digunakan untuk memperoleh legitimasi elektoral. Pada saat yang sama, kehidupan masyarakat Sasak memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi landasan etis untuk menjaga persatuan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif.

Karena itu, Pilkades serentak perlu ditempatkan dalam pembicaraan yang lebih luas mengenai penguatan identitas dan karakter kebangsaan. Kearifan lokal Sasak menyediakan sumber nilai untuk memahami bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan, bagaimana perbedaan pilihan dikelola, dan bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Dinamika Demokrasi Desa: Patronase, Botoh, dan Perebutan Pengaruh

Politik uang dalam Pilkades berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa. Kedekatan antarpemilih, hubungan kekerabatan (kuren, sorohan, ruang rencang, kadang jari, dait sumbah-warang) membentuk jaringan yang dapat dimanfaatkan kandidat untuk memperoleh dukungan.

Sumber daya ekonomi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun loyalitas, menggerakkan pemilih, dan memperkuat pengaruh politik. Aspinall dan Rohman (2017: 31–52) melalui penelitian mengenai pemilihan kepala desa di Jawa menunjukkan bahwa pembelian suara berkaitan dengan dominasi elite lokal dan terbentuknya jaringan perantara politik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi elektoral di tingkat desa tidak selalu berlangsung dalam kondisi setara. Kandidat yang memiliki dukungan finansial besar cenderung mempunyai kapasitas lebih luas untuk membangun jaringan, menggerakkan pendukung, dan mempertahankan pengaruh.

Biaya politik yang tinggi juga dapat mendorong kepala desa terpilih untuk memenuhi kepentingan kelompok pendukung atau mengembalikan modal politik melalui penguasaan sumber daya desa. Dalam keadaan demikian, jabatan publik berisiko bergeser dari amanah pelayanan menjadi sarana pemulihan investasi politik.

Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan politik elektoral Indonesia memiliki hubungan erat dengan patronase, klientelisme, dan jaringan informal. Pertukaran dukungan politik dengan sumber daya material berlangsung melalui hubungan personal, kekerabatan, dan perantara yang menghubungkan kandidat dengan pemilih. Kerangka tersebut menjelaskan mengapa kompetisi politik di tingkat desa tidak cukup dipahami sebagai persaingan program dan gagasan. Relasi sosial dan distribusi sumber daya turut membentuk perilaku elektoral.

Dampak persaingan tersebut dapat meluas ke kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik berpotensi membelah hubungan keluarga, tetangga, dan kelompok sosial. Persaingan antarkandidat dapat berkembang menjadi kecurigaan, kerenggangan hubungan, bahkan konflik setelah pemungutan suara selesai.

Demokrasi yang semestinya menyediakan ruang kompetisi sekaligus menjaga kesepakatan kolektif justru berisiko meninggalkan fragmentasi sosial. Persoalan ini penting dalam masyarakat desa yang kehidupan sosialnya bertumpu pada kedekatan, persaudaraan, dan hubungan timbal balik.

Dinamika tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan keberadaan botoh. Dalam praktik politik elektoral, botoh merujuk pada aktor yang terlibat dalam taruhan politik dan pada situasi tertentu menjalankan fungsi sebagai perantara kepentingan elektoral. Penelitian Abiyyu mengenai Pilkada Tulungagung (2018) memperlihatkan botoh dapat menjalankan peran ganda sebagai penjudi dan broker politik. Mereka membangun komunikasi dengan kandidat, memengaruhi pemilih, serta memanfaatkan pengetahuan mengenai karakter dan jaringan sosial masyarakat.

Kehadiran botoh memperlihatkan arena elektoral dapat memuat kepentingan yang melampaui persaingan antarkandidat. Taruhan menciptakan kepentingan finansial terhadap hasil pemilihan, sedangkan jaringan sosial memberikan akses untuk memengaruhi persepsi dan perilaku pemilih. Pada konfigurasi tertentu, kepentingan tersebut beririsan dengan strategi kampanye dan mobilisasi dukungan. Aktor informal pun dapat menempati posisi strategis dalam sirkulasi pengaruh politik di tingkat desa.

Penelitian Aspinall dan Rohman (2017: 31–52) mengenai Pilkades di Jawa juga memperlihatkan peran perantara dalam menghubungkan kandidat dengan pemilih. Temuan tersebut memberikan gambaran jaringan informal memiliki posisi penting dalam proses elektoral. Dalam konteks Lombok Timur, isu keberadaan dan peran botoh perlu dicermati sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi desa.

Pengetahuan Tradisional dan Praktik Spiritual dalam Kalkulasi Elektoral

Dinamika Pilkades juga memperlihatkan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat. Dalam berbagai kontestasi politik di Indonesia, kandidat dapat mencari dukungan melalui jaringan keluarga, kemampuan finansial, dan strategi kampanye.

Sebagian juga mendatangi praktisi spiritual untuk memperoleh restu, meminta petunjuk, menjalankan ritual tertentu, atau mencari gambaran mengenai peluang kemenangan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi elektoral dapat berlangsung melalui ruang sosial yang mempertemukan strategi politik dengan keyakinan spiritual.

Penelitian Tjahjoko mengenai Pilkades Sriharjo, Bantul tahun 2018 mencatat penggunaan jasa dukun dalam strategi politik kandidat. Praktik tersebut mencakup ritual yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan masyarakat melalui keyakinan spiritual. Penelitian Irawan dan Rochmiatun mengenai Pilkades Desa Sawah, Empat Lawang tahun 2017 juga menggambarkan hubungan kandidat dengan dukun atau guru spiritual. Para kandidat mendatangi praktisi spiritual untuk meminta restu, memperoleh petunjuk mengenai tindakan yang perlu dilakukan, dan mengetahui perkiraan peluang kemenangan.

Temuan dari daerah lain tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan spiritual dapat menempati ruang dalam kalkulasi politik kandidat. Terawangan spiritual dapat dipahami sebagai praktik pencarian petunjuk mengenai masa depan kontestasi melalui perantara yang dipercaya memiliki kemampuan khusus. Praktik ini dapat mengambil bentuk pembacaan tanda, penafsiran mimpi, penerimaan petunjuk spiritual, dan pelaksanaan ritual tertentu. Bagi kandidat yang mempercayainya, hasil terawangan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghadapi ketidakpastian kompetisi.

Konteks masyarakat Sasak, dinamika tersebut perlu dibedakan dari sistem pengetahuan lokal yang berkembang melalui tradisi kebudayaan. Pengetahuan tentang perekengan, warige, dan diwase berhubungan dengan cara masyarakat memahami hari, waktu, perhitungan, serta pertimbangan tertentu dalam menentukan kegiatan penting. Tradisi tersebut mencerminkan hubungan antara kebudayaan, sistem kepercayaan, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat.

Kajian Suprapto (2012) mengenai manuskrip Kitab Rahasia Hari dan Bintang menjelaskan penggunaan diwase dalam kehidupan masyarakat Sasak. Perhitungan hari dalam manuskrip tersebut digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan penting, antara lain perkawinan, pembangunan rumah, pelayaran, perdagangan, dan kegiatan pertanian. Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami diwase sebagai bagian dari sistem pengetahuan masyarakat Sasak yang memiliki akar dalam tradisi keilmuan dan kebudayaan.

Ketika pengetahuan lokal hadir dalam lingkungan kontestasi politik, terbuka ruang pertautan antara pertimbangan kultural dan kepentingan elektoral. Perhitungan hari, penafsiran keberuntungan, serta pencarian petunjuk dapat menjadi bagian dari cara kandidat atau pihak yang terlibat dalam taruhan membaca peluang kemenangan. Namun, pengetahuan kultural dan terawangan spiritual mempunyai karakter yang berbeda. Perekengan, warige, dan diwase berkaitan dengan sistem pengetahuan tradisional, sedangkan terawangan spiritual berhubungan dengan pencarian petunjuk melalui kemampuan atau perantara yang dipercaya memiliki dimensi supranatural.

Pembedaan tersebut penting agar pengetahuan lokal Sasak tidak disamakan dengan praktik manipulasi spiritual. Pengetahuan tradisional memiliki konteks sejarah, fungsi sosial, dan makna kebudayaan yang perlu dihormati. Persoalan muncul ketika pengetahuan atau keyakinan tersebut digunakan untuk menekan pilihan warga, mengklaim kepastian kemenangan, atau mengarahkan dukungan politik melalui ketakutan dan manipulasi kepercayaan.

Pertautan berbagai mekanisme tersebut dapat dibaca melalui konsep rezim kalkulasi elektoral hibrida (hybrid electoral calculation regime). Konsep ini merupakan kerangka analitis untuk memahami perjumpaan antara mekanisme politik formal dan berbagai pertimbangan informal dalam kontestasi desa. Istilah hibrida merujuk pada pertautan beberapa cara aktor politik memperhitungkan dukungan, sumber daya, peluang, dan legitimasi untuk mencapai kemenangan.

Konfigurasi tersebut mencakup empat mekanisme. Pertama, kalkulasi elektoral yang bertumpu pada jumlah dukungan, jaringan kekerabatan, popularitas, dan kemampuan mobilisasi pemilih. Kedua, kalkulasi finansial yang berkaitan dengan modal politik, taruhan, kepentingan ekonomi, dan perkiraan keuntungan. Ketiga, kalkulasi kultural-kosmologis yang bersumber dari interpretasi terhadap pengetahuan lokal, termasuk perekengan, warige, dan diwase. Keempat, kalkulasi spiritual-divinatif yang berkaitan dengan pencarian petunjuk supranatural melalui terawangan, konsultasi dengan guru spiritual, pembacaan tanda, dan pelaksanaan ritual tertentu.

Keempat mekanisme tersebut memperlihatkan kompetisi elektoral dapat berlangsung melalui perjumpaan rasionalitas politik, kepentingan ekonomi, pengetahuan kebudayaan, dan keyakinan spiritual. Mekanisme tersebut tidak harus hadir secara bersamaan pada setiap kandidat atau dalam setiap pemilihan. Bentuk dan intensitas pertautannya bergantung pada konteks sosial, ekonomi, kebudayaan, serta keyakinan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Karena itu, konsep rezim kalkulasi elektoral hibrida digunakan untuk membaca variasi cara aktor membangun pengaruh, bukan untuk menggeneralisasi perilaku seluruh kandidat.

Konsep tersebut juga memperlihatkan bahwa demokrasi lokal merupakan ruang perebutan otoritas dan legitimasi. Aktor yang menguasai sumber daya ekonomi dapat membangun pengaruh melalui patronase dan jaringan perantara. Aktor yang memiliki kedekatan sosial dapat memobilisasi dukungan melalui hubungan kekerabatan. Sementara itu, pihak yang memiliki otoritas atas pengetahuan kultural atau spiritual dapat memperoleh posisi sebagai penafsir, pemberi nasihat, dan rujukan dalam pengambilan keputusan politik.

Perebutan otoritas menjadi persoalan ketika pengetahuan lokal dan keyakinan spiritual mengalami instrumentalisasi untuk kepentingan elektoral. Pengetahuan yang semula berfungsi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan dapat diposisikan sebagai alat untuk memperoleh legitimasi kandidat tertentu. Persoalan utamanya bukan keberadaan tradisi atau keyakinan itu sendiri, melainkan pergeseran fungsi ketika keduanya digunakan untuk mengarahkan pilihan politik warga dan membatasi kebebasan pemilih.

Kearifan Lokal Sasak, Identitas Budaya, dan Karakter Kebangsaan

Kearifan lokal Sasak menyediakan landasan etis untuk menjaga kualitas demokrasi desa. Nilai besemeton mengajarkan persaudaraan dan tanggung jawab dalam memelihara hubungan sosial. Nilai lomboq menekankan kejujuran dalam perkataan dan tindakan. Tradisi gundem mengandung semangat musyawarah dalam merumuskan keputusan bersama sebagai bagian dari praktik demokrasi, sedangkan rema mencerminkan solidaritas dan kepedulian kolektif. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber orientasi moral dalam kehidupan politik masyarakat.

Konteks penyelenggaraan Pilkades, besemeton mengingatkan masyarakat agar perbedaan pilihan tidak merusak persaudaraan. Lomboq menempatkan kejujuran dan integritas sebagai ukuran moral bagi kandidat maupun pemilih. Gundem menghidupkan tradisi pertimbangan bersama dalam menentukan arah kehidupan desa melalui pemilihan. Sementara rema memperkuat tanggung jawab kolektif untuk menjaga kepentingan masyarakat. Keempat nilai tersebut memiliki relevansi dalam membangun kehidupan demokrasi yang menghormati perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama.

Nilai-nilai tersebut juga memiliki hubungan dengan pembentukan karakter kebangsaan. Persaudaraan menguatkan kesadaran hidup bersama dalam keberagaman. Kejujuran membentuk tanggung jawab moral dalam kehidupan publik. Musyawarah mendorong penghormatan terhadap pendapat dan keputusan bersama, sedangkan solidaritas menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan kolektif. Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat persatuan, kemanusiaan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Penguatan identitas Sasak melalui demokrasi desa perlu ditempatkan dalam hubungan yang terbuka dengan identitas kebangsaan. Identitas budaya memberikan akar sosial dan historis bagi masyarakat, sedangkan karakter kebangsaan mengarahkan warga untuk membangun kehidupan bersama dalam kerangka Indonesia. Keduanya dapat saling menguatkan ketika nilai budaya diterjemahkan ke dalam sikap yang menghormati martabat manusia, kebebasan, persatuan, dan tanggung jawab sosial.

Kehidupan spiritual juga perlu ditempatkan secara proporsional. Doa, ikhtiar, dan permohonan petunjuk merupakan bagian dari pengalaman keyakinan personal. Demokrasi memberikan ruang bagi warga untuk menjalankan keyakinan tersebut. Namun, otoritas spiritual tidak semestinya digunakan untuk menekan pilihan politik, membangun ketakutan, atau mengklaim kepastian kemenangan. Keputusan elektoral tetap menjadi hak setiap pemilih yang harus dihormati.

Demokrasi membutuhkan keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan menentukan pilihan. Nasihat spiritual dapat hadir dalam kehidupan sosial, tetapi tidak boleh menggantikan otonomi politik warga. Demikian pula, pengetahuan lokal perlu dihormati sebagai warisan kebudayaan, bukan dimanipulasi untuk mengendalikan keputusan masyarakat. Sikap kritis terhadap praktik manipulatif justru menjadi bagian dari upaya menjaga martabat tradisi dan kebebasan warga.

Jabatan kepala desa merupakan amanah publik yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab sosial. Kandidat perlu menempatkan gagasan pembangunan dan pelayanan masyarakat di atas transaksi dukungan maupun klaim legitimasi yang bersumber dari kekuatan finansial dan spiritual. Warga juga perlu menempatkan suara politik sebagai ekspresi kedaulatan yang menentukan masa depan desa.

Pilkades serentak di Lombok Timur pada 2027 menjadi ruang penting untuk melihat hubungan antara demokrasi, identitas budaya, dan karakter kebangsaan. Persoalannya tidak berhenti pada siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi menyangkut cara kekuasaan diperebutkan, nilai yang dijadikan pijakan, dan kualitas hubungan sosial setelah kontestasi berakhir. Demokrasi desa memperoleh makna substantif ketika proses politik menghormati kebebasan pemilih, menjaga persaudaraan, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas ambisi kekuasaan.

Meneguhkan identitas Sasak berarti merawat pengetahuan, tradisi, dan nilai yang membentuk jati diri masyarakat. Memperkuat karakter kebangsaan berarti menerjemahkan nilai tersebut ke dalam perilaku politik yang jujur, demokratis, solidaritas, dan bertanggung jawab. Melalui besemeton, lomboq, gundem, rema, dan nilai lainya dalam masyarakat Sasak memiliki pijakan etis untuk merawat demokrasi desa sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Pilkades pada akhirnya menjadi ruang untuk menguji sejauh mana demokrasi mampu menjaga martabat suara rakyat, melestarikan identitas budaya, dan melahirkan kepemimpinan yang berpihak kepada kepentingan bersama.

Jumat, 30 Oktober 2026

     

BAZNAS Lotim Bersama TNI-Polri Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Sukadamai

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui penyaluran bantuan sembako berupa telur kepada warga Dusun Embung Dalam, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Jumat (30/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS Lotim bersinergi dengan Dandim 1615/Lombok Timur, Polres Lombok Timur, serta jajaran Brimob. Kolaborasi lintas institusi ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga.

Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosial tidak semata-mata diukur dari jumlah atau besarnya bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, nilai utama yang ingin dibangun adalah kepedulian, kebersamaan, dan terjalinnya silaturahmi.

Ia mengajak masyarakat untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT serta menjadikan setiap kesempatan berkumpul sebagai sarana memperkuat persaudaraan dan hubungan baik antarsesama.

“Jangan melihat dari seberapa banyak atau seberapa besar bantuan yang kami bawa, tetapi lihatlah nilai silaturahmi dan kebersamaan yang terbangun. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus menjaga hubungan baik, memperkuat persaudaraan, dan saling mendoakan dalam kebaikan,” pesannya.

Kamli berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara BAZNAS, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam memperluas jangkauan kepedulian sosial dan kegiatan kemanusiaan di Lombok Timur.

Sementara itu, Dandim 1615/Lombok Timur dalam kesempatan tersebut memperkenalkan diri secara langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan TNI bukan hanya berkaitan dengan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian kepada rakyat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ia berharap hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat terus terjaga sehingga semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.

Hal senada disampaikan Kapolres Lombok Timur. Selain memperkenalkan diri, Kapolres mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ia mengingatkan warga agar tetap menjaga persatuan, menghormati perbedaan pilihan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, kerukunan dan persaudaraan harus tetap dijaga agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

Kehadiran jajaran Brimob dalam kegiatan tersebut semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarlembaga dalam memberikan perhatian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Lombok Timur kembali menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS Lotim berharap kolaborasi bersama TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus berlanjut. Dengan sinergi yang kuat, kepedulian sosial diharapkan semakin meluas sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang lebih peduli, rukun, dan sejahtera.

     

Wabup Lotim Apresiasi Festival Roah Universitas Hamzanwadi, Dorong Seni Jadi Media Dakwah

Pembukaan seni dan budaya melalui festival Roah

Okenews.net– Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengapresiasi konsistensi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan (PSP) Universitas Hamzanwadi dalam mengembangkan seni dan budaya melalui festival Roah yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir.

Apresiasi tersebut disampaikan Edwin saat membuka Festival Roah Vol. 5 bertajuk Standoq di Ruang Terbuka Serbaguna Dinas Perdagangan Lombok Timur, Jumat (30/10).

Menurut Edwin, Roah tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas seni, tetapi juga menghadirkan kegiatan sosial serta memberikan dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Roah merupakan kegiatan positif yang tidak hanya berfokus pada pertunjukan seni, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ini patut diapresiasi dan terus dikembangkan,” ujarnya.

Edwin berharap festival tersebut dapat menjadi wadah pengembangan seni sekaligus media dakwah yang selaras dengan nilai-nilai religius masyarakat Sasak.

Ia juga mengingatkan mahasiswa agar lebih peka terhadap perkembangan ekspresi seni dan budaya, sehingga kreativitas yang ditampilkan tetap menghormati nilai serta kearifan lokal masyarakat.

Lebih lanjut, Edwin menyebut Pemda Lombok Timur tengah mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan berbagai event secara berkelanjutan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki peluang besar dalam membuka lapangan kerja, menekan angka pengangguran, serta menjadi salah satu solusi menghadapi bonus demografi.

“Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi banyak pihak, termasuk perguruan tinggi. Kami berharap kampus dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Hamzanwadi, Abdullah Muzakar, turut mengapresiasi mahasiswa dan dosen PSP yang terus berupaya meningkatkan kualitas serta standar mutu program studi.

Ia menilai penyelenggaraan Roah menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mengembangkan seni pertunjukan sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan PSP meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan (Lamdik) menjadi bukti atas upaya peningkatan mutu yang dilakukan secara konsisten.

Abdullah juga berharap kegiatan kampus ke depan semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan seni dan kerja-kerja kebudayaan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Festival Roah Vol. 5 merupakan rangkaian peringatan ulang tahun Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Hamzanwadi yang berlangsung hingga 31 Oktober.

Mengusung jargon Sopoq Tande, Luek Makne, festival ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pertunjukan musik, tari, film, bazar kuliner, hingga penampilan musisi lokal Lombok.

     

Lotim Gandeng Bank NTB Syariah dan BPR NTB Perkuat Pembiayaan UMKM

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemda Lotim, PT Bank NTB Syariah, dan PT BPR NTB Perseroda

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan yang lebih luas. Upaya tersebut diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemda Lotim, PT Bank NTB Syariah, dan PT BPR NTB Perseroda.

Kesepakatan tentang pemasaran dan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi UMKM tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Jumat (30/10), dihadiri Bupati H. Haerul Warisin dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik.

Bupati Haerul Warisin menegaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah berjalan sejak 2020. Menurutnya, program yang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap dilanjutkan, tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan.

“Tidak ada program yang kita tinggalkan. Program apa pun, siapa pun bupatinya, selama bermanfaat bagi rakyat, harus dilanjutkan,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap bank milik daerah dengan membuka rekening serta memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia.

Menurutnya, kebiasaan menabung masyarakat, meskipun dalam jumlah kecil, dapat memberikan kontribusi besar terhadap penguatan permodalan bank daerah.

“Sekecil apa pun tabungan, jika berasal dari banyak orang, akan membantu permodalan yang besar bagi Bank NTB Syariah,” ujarnya.

Warinis juga meminta agar penyaluran pembiayaan terus ditingkatkan, terutama untuk sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Lombok Timur.

Ia mendorong perbankan agar lebih aktif melihat kebutuhan pelaku usaha, termasuk kelompok perikanan darat yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Bupati menilai subsidi bunga pembiayaan selama ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap dukungan subsidi tersebut dapat ditingkatkan pada 2027, termasuk bagi pelaku usaha sektor perikanan.

Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyampaikan komitmen untuk menjalankan amanah pemerintah daerah melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Pihaknya berharap dalam dua bulan ke depan dapat merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus menyelesaikan penyerapan subsidi bunga KUR di Lombok Timur.

“Kami berterima kasih atas amanah dari Kabupaten Lombok Timur. Harapan kami, program seperti ini dapat terus berlanjut,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Lombok Timur.

Ia menyebut Lombok Timur sebagai pemegang saham terbesar ketiga Bank NTB Syariah. Pihaknya berharap dukungan dan kontribusi daerah tersebut semakin meningkat, termasuk melalui rencana penambahan modal untuk memperkuat pengembangan bisnis.

Agus mengungkapkan, setelah delapan tahun tidak menyalurkan KUR, Bank NTB Syariah kembali mendapat kepercayaan untuk menyalurkan program tersebut pada Juli dengan kuota sekitar Rp40 miliar, yang diperuntukkan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meski demikian, penyerapan KUR untuk PMI masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank NTB Syariah mengembangkan kerja sama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk mendukung pemberangkatan peserta ke Jepang.

Melalui kantor cabang Selong dan Masbagik, Bank NTB Syariah berkomitmen mendukung program pemerintah daerah serta mengoptimalkan penyaluran pembiayaan selama sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini.

Sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan tersebut diharapkan mampu memperluas akses modal, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Timur secara berkelanjutan.

     

Lantik 115 Kepala Sekolah, Bupati Lotim Tekankan Integritas dan Pendidikan Akhlak

Okenews.net– Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, melantik dan mengambil sumpah jabatan 115 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban tugas sebagai kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP. Pelantikan berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (30/10).

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur.

Menurutnya, jabatan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik.

Bupati menegaskan, pendidikan akhlak, adab, dan etika harus menjadi perhatian utama sejak usia dini, baik di tingkat TK, SD, maupun SMP. Anak-anak perlu dibimbing agar tumbuh menjadi generasi yang menghormati orang tua dan guru, serta memiliki ketaatan kepada Allah SWT.

“Pembinaan karakter harus ditekankan sejak dini. Anak-anak kita harus dibekali akhlak mulia, adab, dan etika, sehingga menjadi generasi yang mampu menghormati orang tua serta taat kepada Allah SWT,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan pendidikan agar tetap aman dan menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik. Menurutnya, guru dan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik.

Haerul Warisin menyebut Lombok Timur sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai religius. Hal tersebut tercermin dari keberadaan masjid, marbot, dan pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah.

Karena itu, nilai-nilai keagamaan harus terus diperkuat dalam dunia pendidikan, termasuk melalui pembiasaan akhlakul karimah, penghormatan kepada orang tua, serta ketaatan kepada guru.

Selain menekankan pendidikan karakter, Bupati juga menegaskan bahwa pelantikan kepala sekolah tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas.

Ia memastikan pengangkatan para kepala sekolah dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi, tanpa adanya pungutan biaya.

“Pelantikan ini murni berdasarkan kinerja dan kompetensi. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Prinsip transparansi ini harus terus dijaga dan berlaku bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

“Selamat bekerja, selamat bertugas, dan selamat mendidik,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kepemimpinan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, serta membentuk generasi Lombok Timur yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

Kamis, 29 Oktober 2026

     

Pilkades 2027: Ramai Calon, Sempit Fiskal, dan Masa Depan Desa


Oleh: Dr. Muhamad Ali, M.Si 
(Akademisi/Wakil Rektor III Univeritas Hamzanwadi)

Ketika kontestasi politik semakin ramai, tantangan sesungguhnya bukan lagi sekadar memenangkan Pilkades, melainkan membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan.

Tadi malam, Rabu (28/10/2026), sambil ngopi di salah satu kafe di Kota Mataram, saya berkesempatan berbincang dengan Kanit Politik Intelkam Polres Lombok Timur. Obrolan santai tersebut justru membawa kami pada persoalan yang menarik tentang dinamika demokrasi di tingkat desa. Bayangkan, sebanyak 157 desa di Lombok Timur sedang bersiap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 27 Januari 2027. Namun, di tengah meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilihan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sejauh ini relatif kondusif.

Situasi tersebut memberikan harapan bahwa kesadaran berdemokrasi masyarakat semakin tumbuh. Kompetisi politik mulai menjadi bagian yang semakin biasa dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Tentu, kondusifnya situasi saat ini belum berarti potensi konflik telah hilang. Namun, setidaknya ada modal sosial yang penting untuk menjaga agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi perpecahan masyarakat.

Hal lain yang menarik adalah tingginya animo masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, banyak desa memiliki lebih dari tiga bakal calon, bahkan sejumlah desa mencatat lebih dari lima pendaftar. Karena ketentuan jumlah calon maksimal lima orang, desa-desa tersebut harus melalui mekanisme seleksi tambahan.

Fenomena ini memperlihatkan besarnya daya tarik jabatan kepala desa. Banyak warga dengan berbagai latar belakang dan pengalaman ingin mengambil bagian dalam kepemimpinan lokal. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang menarik: mengapa jabatan kepala desa semakin diminati justru ketika ruang fiskal pemerintahan desa sedang mengalami penyempitan?

Ketika Jabatan Semakin Bergengsi, Anggaran Justru Menyusut

Daya tarik jabatan kepala desa mengalami perubahan yang cukup mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Terlebih sejak Dana Desa mulai disalurkan pada 2015, posisi kepala desa semakin strategis. Pemerintah desa tidak lagi sekadar menjalankan urusan administratif, tetapi juga memiliki kewenangan merencanakan pembangunan, menetapkan prioritas anggaran, serta mengelola sumber daya pembangunan melalui APBDes.

Perubahan tersebut turut mengangkat gengsi sosial dan politik jabatan kepala desa. Kepala desa tidak hanya dipandang sebagai pemimpin komunitas, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Tidak mengherankan jika jabatan ini kemudian semakin menarik bagi berbagai kalangan masyarakat, meskipun hubungan langsung antara peningkatan kewenangan dan jumlah peminat tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun, dalam dua tahun terakhir, arah kebijakan fiskal mulai berubah.

Pada 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian penyaluran Dana Desa, meskipun pagu awal secara nasional masih ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Memasuki 2026, pagu Dana Desa turun menjadi Rp60,57 triliun. Menariknya, dari alokasi tersebut, sebesar Rp34,57 triliun diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.

Artinya, persoalan yang dihadapi desa bukan semata berkurangnya besaran anggaran, melainkan juga menyempitnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas belanja pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Di sinilah paradoks itu muncul. Ketika kewenangan fiskal yang dapat digunakan secara leluasa semakin terbatas, minat masyarakat untuk menjadi kepala desa justru tetap tinggi.

Tentu saja, tingginya animo pencalonan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai orientasi terhadap kekuasaan dan sumber daya anggaran. Bisa jadi, hal tersebut juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Namun, satu hal menjadi semakin jelas: kepala desa ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan anggaran. Ia harus mampu menggerakkan sumber daya ekonomi, membangun kemitraan, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan kata lain, keterbatasan fiskal menuntut perubahan orientasi kepemimpinan, dari sekadar pengelola anggaran menjadi penggerak pembangunan ekonomi desa.

Kopdes, MBG, dan Pertanyaan tentang Kemandirian Desa

Tantangan berikutnya datang dari kehadiran berbagai kebijakan nasional yang menjadikan desa sebagai ruang implementasi, terutama Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua program tersebut membawa agenda besar. Kopdes diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, sementara MBG memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus membuka peluang terbentuknya rantai pasok pangan lokal.

Namun, implementasi kedua program tersebut juga memunculkan perdebatan publik yang cukup serius. Dalam gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta pada 12 Juni 2026 serta Yogyakarta pada 13 dan 15 Juni 2026, penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih bahkan menjadi bagian dari tuntutan massa.

Dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di Jakarta, misalnya, salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghentian MBG dan pembangunan Kopdes. Tuntutan serupa juga disuarakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Sementara itu, Aliansi Rakyat Memanggil dalam aksi di Gejayan menyoroti persoalan pengawasan MBG dan kekhawatiran terhadap arah pengembangan koperasi desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dua program besar tersebut tidak hanya menghadapi tantangan teknis implementasi, tetapi juga pertanyaan mengenai prioritas fiskal, tata kelola, transparansi, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tentu, kritik tersebut tidak otomatis mewakili seluruh pandangan publik, tetapi menjadi masukan yang penting untuk diperhatikan.

Bagi pemerintahan desa, persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah desa memiliki koperasi atau terhubung dengan dapur MBG. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kehadiran program-program tersebut benar-benar mampu memperkuat struktur ekonomi lokal.

Bagaimana posisi BUMDes ketika Kopdes hadir? Apakah keduanya akan saling melengkapi atau justru menimbulkan tumpang tindih kelembagaan? Sejauh mana petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dapat menjadi pemasok kebutuhan MBG?

Jika tidak disertai perencanaan ekonomi yang matang, berbagai program berisiko berjalan sebagai proyek administratif yang terpisah dari kebutuhan dan potensi masyarakat.

Sebaliknya, apabila dikelola dengan tata kelola yang jelas, keterhubungan pasar, dan pembagian peran kelembagaan yang tepat, desa memiliki kesempatan untuk membangun rantai nilai ekonomi yang lebih kuat.

Karena itu, salah satu tantangan penting kepala desa mendatang adalah kemampuan mengintegrasikan program nasional dengan strategi pembangunan ekonomi lokal tanpa kehilangan ruang partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Generasi Muda dan Perubahan Wajah Demokrasi Desa

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni perubahan komposisi generasi pemilih. Data KPU menunjukkan bahwa generasi milenial dan Generasi Z mencakup lebih dari separuh pemilih nasional pada Pemilu 2024. Walaupun komposisi setiap desa tentu harus dibuktikan melalui data pemilih setempat, perubahan demografis ini menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia sedang memasuki babak antargenerasi yang berbeda.

Hal menarik muncul dari penelitian Burhanuddin Muhtadi bersama Eve Warburton dan Liam Gammon berjudul Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians yang diterbitkan dalam Journal of East Asian Studies pada 2025.

Penelitian tersebut menemukan bahwa Generasi Z di Indonesia cenderung memiliki tingkat kepuasan terhadap demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun kualitas demokrasi Indonesia dalam periode yang diteliti mengalami kemunduran. Temuan ini menantang asumsi bahwa generasi yang lebih muda dengan sendirinya akan lebih kritis terhadap keadaan politik.

Tentu, temuan pada tingkat nasional tidak dapat langsung digeneralisasi menjadi perilaku pemilih dalam Pilkades. Namun, ada pelajaran penting: perubahan demografi pemilih tidak otomatis menghasilkan perubahan kualitas demokrasi. Banyaknya pemilih muda belum tentu berbanding lurus dengan menguatnya politik gagasan.

Di desa, generasi muda menghadapi persoalan yang sangat konkret: keterbatasan lapangan kerja, migrasi tenaga kerja, akses keterampilan, peluang usaha, serta kebutuhan mengembangkan ekonomi digital. Pertanyaannya, apakah kontestasi Pilkades telah menyediakan ruang yang cukup untuk mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut? Atau justru masih didominasi oleh kalkulasi hubungan kekerabatan, ketokohan, dan kekuatan jaringan sosial? Demokrasi desa akan mendapatkan manfaat lebih besar apabila perubahan generasi pemilih juga diikuti meningkatnya kualitas dialog tentang kebijakan pembangunan.

Belajar dari Tiongkok: Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Sudah saatnya kita melihat desa dengan perspektif yang lebih luas. Desa bukan sekadar unit pemerintahan terkecil, apalagi hanya menjadi lokasi distribusi bantuan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Desa memiliki potensi menjadi ruang inovasi, pusat produksi, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pengalaman Tiongkok memberikan pelajaran menarik. Melalui pendekatan rural revitalization, penguatan industri lokal, pembangunan infrastruktur, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital, sejumlah wilayah perdesaan berhasil mengembangkan aktivitas ekonomi yang terhubung dengan pasar lebih luas.

Salah satu contoh adalah berkembangnya Taobao Villages, yakni desa-desa yang membangun ekosistem perdagangan digital berbasis produk dan pelaku usaha lokal. Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana kewirausahaan masyarakat, konektivitas pasar, penguatan keterampilan, dan dukungan kelembagaan dapat menciptakan peluang ekonomi baru di perdesaan.

Tentu, pengalaman Tiongkok tidak dapat disalin begitu saja. Struktur pemerintahan, kondisi sosial, pasar, dan kapasitas kelembagaan Indonesia berbeda. Namun, pelajaran utamanya tetap relevan: kemajuan desa membutuhkan ekosistem, bukan sekadar alokasi anggaran.

Dalam konteks Lombok Timur, potensi tersebut sangat terbuka. Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, hingga industri kreatif dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung. Di sinilah gagasan menjadikan desa sebagai living laboratory atau laboratorium hidup pembangunan menjadi relevan.

Desa dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan, menguji inovasi, mengembangkan model bisnis, serta mengukur dampak program secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi, misalnya, tidak seharusnya hanya hadir melalui kegiatan KKN yang berakhir setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian. Desa justru dapat menjadi mitra riset dan pengembangan jangka panjang dengan peta masalah, program pendampingan, serta indikator perubahan yang jelas.

Demikian pula BUMDes, Kopdes, kelompok tani, dan UMKM dapat didorong menjadi bagian dari satu ekosistem produktif, bukan institusi yang berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan semacam ini membutuhkan kepemimpinan desa yang memiliki visi, kemampuan kolaborasi, dan keberanian melakukan inovasi kelembagaan.

Dari Kontestasi Kekuasaan menuju Kompetisi Gagasan

Pilkades serentak di 157 desa Lombok Timur seharusnya tidak hanya menjadi peristiwa elektoral yang selesai ketika suara dihitung dan kepala desa terpilih ditetapkan. Momentum ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan arah pembangunan desa selama delapan tahun masa jabatan kepala desa.

Setiap desa tentu memiliki karakter dan masalah yang berbeda. Karena itu, rencana pembangunan tidak cukup hanya mengulang janji umum tentang kesejahteraan, infrastruktur, atau pemberdayaan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca persoalan secara berbasis data, mengenali potensi ekonomi, menetapkan prioritas, serta menghubungkan berbagai sumber daya untuk menghasilkan perubahan yang terukur.

Kondusifnya situasi keamanan merupakan modal penting bagi demokrasi. Tingginya animo pencalonan memperlihatkan tersedianya minat untuk berkompetisi dalam kepemimpinan desa. Namun, kualitas demokrasi tidak berhenti pada dua indikator tersebut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana proses politik tersebut membuka ruang bagi kompetisi gagasan, pengujian kapasitas kepemimpinan, dan pengawasan publik yang berkelanjutan.

Apalagi, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pemerintah desa pada masa mendatang tidak cukup dinilai dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, Pilkades bukan sekadar menghasilkan 157 kepala desa terpilih, melainkan juga membuka kesempatan bagi lahirnya arah baru pembangunan desa di Lombok Timur. Sebab masa depan desa tidak ditentukan oleh seberapa ramai orang berebut menjadi kepala desa, tetapi oleh sejauh mana kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi mampu mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan masyarakat. Dan mungkin, dari desa-desa itulah masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mulai dibangun.

     

Bupati Lotim Dorong Posyandu Perluas Layanan, Tak Hanya Kesehatan

H. Haerul Warisin hadiri penilaian Lomba Posyandu Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026
Okenews.net – Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tengah masyarakat terus berkembang. Tidak lagi sebatas memberikan pelayanan kesehatan dasar, Posyandu kini menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri penilaian Lomba Posyandu Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Posyandu Pelangi Rinjani, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kamis (29/10).

Menurut Bupati, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Posyandu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Sebab, keberadaan kader di tingkat lingkungan menjadi penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, selain pelayanan kesehatan, Posyandu juga berperan dalam penyaluran bantuan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mendukung kegiatan pengobatan gratis.

Bupati pun memberikan apresiasi kepada para kader yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan kepedulian terhadap masyarakat.

Secara khusus, ia mengapresiasi aktivitas Posyandu Pelangi Rinjani yang telah memberikan pelayanan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari balita, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia.

Namun, Haerul Warisin mengingatkan agar lomba Posyandu tidak hanya dipandang sebagai ajang mengejar penghargaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi kesempatan untuk belajar, bertukar pengalaman, serta menyerap masukan dari tim penilai guna memperbaiki kualitas pelayanan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti perlunya penataan wilayah di Kelurahan Rakam. Ia meminta Lurah Rakam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengkaji kemungkinan pemekaran lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Menurutnya, pembagian wilayah kerja yang lebih proporsional akan memudahkan koordinasi sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan warga.

"Jika beban wilayah masing-masing kepala lingkungan lebih terukur, koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat tentu bisa berjalan lebih cepat dan efektif," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai yang juga Kabid Kelembagaan Sosial Budaya DPMPD Provinsi NTB, Lalu Zaenul Arifin, mengatakan penilaian lomba tersebut tidak hanya melihat aktivitas Posyandu, tetapi juga memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, setiap pelayanan yang diberikan harus disertai tata kelola dan tindak lanjut yang jelas. Penilaian juga mencakup penerapan Sistem Informasi Posyandu (SIP), berbagai inovasi pelayanan, termasuk kreativitas melalui Mars Posyandu, serta verifikasi langsung di lapangan.

Sebelumnya, Lurah Rakam Zulkarnaen memaparkan bahwa Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kini mengalami perkembangan signifikan.

Jika sebelumnya kegiatan Posyandu lebih banyak berfokus pada pelayanan kesehatan, kini cakupannya semakin luas dengan melibatkan berbagai sektor pelayanan dasar.

Melalui pembagian tugas dan wilayah tanggung jawab antaranggota, aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diteruskan kepada dinas atau instansi teknis sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Pengembangan tersebut diharapkan semakin memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

     

Wabup Edwin Dorong Penyuluh Pertanian Kuasai Teknologi Modern

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, terutama tenaga penyuluh yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di tengah proses transisi dan transformasi kelembagaan. Menurutnya, penyuluh harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memperkuat kompetensi dalam mendampingi petani di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Edwin saat membuka Bimbingan Teknis Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) dan Mitigasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Kamis (29/10).

Ia menilai, penyuluh pertanian tidak cukup hanya menjalankan fungsi edukasi, tetapi juga harus mampu menjadi inovator dan fasilitator bagi petani. Karena itu, peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

"Di tengah masa transisi dan transformasi, kapasitas penyuluh harus terus ditingkatkan. Penyuluh tidak hanya bertugas memberikan edukasi, tetapi juga dituntut menjadi inovator dan fasilitator yang mampu menghadirkan solusi bagi petani," tegas Edwin.

Selain peningkatan kompetensi, Wabup juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu upaya yang tengah didorong Pemkab Lombok Timur adalah penyusunan bank data infrastruktur irigasi. Data tersebut diharapkan mampu memetakan kondisi serta kewenangan pengelolaan irigasi, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

Menurut Edwin, keterhubungan data dan integrasi pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang produktivitas pertanian.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB, Darwis, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pertanian modern.

Ia berharap kegiatan bimtek tersebut dapat memperkuat peran penyuluh dalam mendampingi petani sekaligus memastikan penerapan teknologi pertanian berjalan optimal.

Darwis mengungkapkan, target penerapan PM-AAS di Nusa Tenggara Barat mencapai 28.523 hektare. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, para penyuluh didorong meningkatkan produktivitas lahan dari rata-rata 5 ton menjadi 6 hingga 7 ton per hektare.

PM-AAS sendiri merupakan sistem budidaya padi intensif berbasis teknologi tinggi yang dikembangkan Kementerian Pertanian RI. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi pertanian presisi.

Di NTB, pelaksanaan program tersebut didukung oleh 1.092 penyuluh pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, seperti Alat Tanam Benih Langsung (Atabela) atau Drum Seeder untuk mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi kerja petani.

Melalui penguatan kapasitas penyuluh dan penerapan teknologi modern, program PM-AAS diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

     

Lotim Usulkan 20 Ribu Bedah Rumah, Baru 2.000 Unit Disetujui

Koordinasi Pemerintah Lotim dengan Kepala Balai pelaksanaan penyediaan Perumahan dan Kawasan Perumahan NTB

Okenews.net– Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meningkatkan kualitas hunian masyarakat masih menghadapi tantangan besar. Dari 20.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah, baru sekitar 2.000 unit yang memperoleh persetujuan sementara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menerima kunjungan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, bersama jajaran di ruang kerja Bupati, Kamis (29/10).

Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Timur itu membahas upaya percepatan program bantuan perumahan sekaligus penataan kawasan permukiman di daerah.

Haerul Warisin mengatakan, usulan 20.000 unit RTLH merupakan gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Namun, alokasi yang disetujui sejauh ini baru sekitar 10 persen dari total usulan.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar penanganan rumah tidak layak huni di Lombok Timur dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Kebutuhan rumah layak huni di Lombok Timur masih cukup besar. Karena itu, kami berharap usulan yang telah disampaikan bisa terus diperjuangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan," harapnya.

Tidak hanya program bedah rumah, Pemkab Lombok Timur juga mengusulkan penataan kawasan permukiman terpadu di lima lokasi strategis.

Kelima lokasi tersebut meliputi Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak; klaster pesisir perkotaan timur Labuhan Haji; Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya; Kecamatan Masbagik; serta kawasan desa pesisir utara dan selatan yang mencakup Sambelia dan Jerowaru.

Masing-masing kawasan dirancang memiliki luas minimal 10 hektare. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan usulan lahan dengan luasan hampir 40 hektare untuk masing-masing lokasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.

Penataan permukiman ini diarahkan tidak sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Sejumlah fasilitas dasar seperti drainase, sanitasi, serta sarana pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam perencanaan.

Bupati pun meminta Dinas Perkim memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh usulan yang telah diajukan mendapatkan tindak lanjut.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan pembenahan lingkungan permukiman. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga tinggal di kawasan yang sehat dan tertata.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Baznas, Pemkab Lotim berharap percepatan program bedah rumah serta penataan kawasan permukiman dapat terealisasi lebih luas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rabu, 28 Oktober 2026

     

Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Lotim Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

Bupati H. Hairul Warisin Saat memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98
Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan menggelar upacara di Halaman Kantor Bupati, Rabu (28/10). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir yang dibacakan Bupati, generasi muda diajak untuk terus menjaga semangat persatuan dan memperkuat karakter di tengah keberagaman bangsa.

Menpora menegaskan, kemajuan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan sumber daya. Lebih dari itu, kemajuan bangsa harus bertumpu pada kualitas manusia dan karakter yang dimiliki.

“ Kemajuan sejati dimulai dari manusia. Dari karakter. Dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama,” demikian amanat yang dibacakan Bupati.

Dalam membangun generasi masa depan, terdapat tiga nilai utama yang perlu ditanamkan, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati.

Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air dan pengabdian nyata kepada bangsa. Sementara kegigihan menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa mudah menyerah.

Adapun empati mengajarkan generasi muda agar tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Menpora juga mengajak pemuda Indonesia untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, berani memimpin, sekaligus memiliki kerendahan hati untuk melayani.

Ilmu pengetahuan dan karya yang dihasilkan, lanjutnya, harus menjadi wujud nyata kecintaan terhadap Indonesia.

Upacara tersebut diikuti Sekretaris Daerah Lombok Timur, aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Lotim, organisasi wanita, serta para pelajar.

Usai upacara, Bupati Haerul Warisin didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Timur menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pelajar dan pemuda berprestasi.

Penghargaan juga diberikan secara simbolis kepada perwakilan 16 sekolah beserta siswa-siswi yang berpartisipasi sebagai Pasukan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, apresiasi diberikan kepada Pemuda Pelopor dan pemuda berprestasi di bidang kewirausahaan, seni budaya, pengelolaan sumber daya alam (SDA), serta sosial kemasyarakatan.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi dan kreativitas generasi muda dalam mendukung pembangunan Lombok Timur.

     

Wabup Edwin Dorong Difabel Lotim Produktif Lewat Pelatihan Melukis Kaos

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya buka pelatihan melukis kaos bagi difabel di Pendopo Wakil Bupati
Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong pemberdayaan pemuda, termasuk penyandang disabilitas, melalui pengembangan keterampilan kreatif yang berpotensi menjadi peluang usaha.

Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat membuka pelatihan melukis kaos bagi difabel di Pendopo Wakil Bupati, Rabu (28/10).

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka ruang bagi peserta untuk mengembangkan potensi diri melalui karya kreatif.

Edwin menekankan agar peserta tidak hanya berfokus pada materi dasar yang diberikan selama pelatihan, tetapi juga melihat nilai ekonomi dari keterampilan tersebut. Menurutnya, kemampuan melukis kaos dapat terus diasah sesuai kreativitas dan kebutuhan pasar.

Ia menilai produk kerajinan tangan memiliki nilai jual tersendiri karena dibuat secara khusus dan mengandalkan kreativitas pembuatnya.

“Produk hasilnya, karena ini merupakan handmade, buatan tangan, tentu harganya akan lebih mahal dibanding buatan pabrik. Sehingga ini menjadi peluang bagi generasi muda kita untuk berkarya, berproduksi,” jelasnya.

Wabup berharap keterampilan yang diperoleh peserta, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri dan memperoleh penghasilan.

Ia juga meminta Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur selaku penyelenggara agar turut membantu memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan peserta, sehingga karya mereka dapat menjangkau konsumen lebih luas.

Sementara itu, Ketua GOW Lombok Timur Hj. Sri Mahyu Wardani Edwin berharap pelatihan tersebut menjadi ruang bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Menurutnya, kreativitas dan keterampilan yang dikembangkan secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat nyata, termasuk membuka peluang usaha yang produktif.

Sri Mahyu menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen GOW dalam mendorong pemberdayaan melalui aktivitas kreatif dan produktif.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif, sehingga setiap anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan Lombok Timur.

     

Studi Tiru Pendidikan, Pemkab Pati Belajar Program Unggulan Lombok Timur

Bupati H. Haerul Warisin menerima Rombongan Pemkab Pati di Ruang Rapat Bupati

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi tujuan studi tiru Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sejumlah program unggulan di bidang pendidikan yang dijalankan Pemkab Lotim menjadi bahan pembelajaran bagi rombongan yang berkunjung pada Rabu (28/10).

Rombongan Pemkab Pati diterima langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin di Ruang Rapat Bupati. Turut mendampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin memaparkan berbagai potensi dan program pembangunan Lombok Timur, mulai dari pengelolaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga pembangunan infrastruktur.

Khusus bidang pendidikan, Haerul Warisin menjelaskan Lombok Timur memiliki 236.236 peserta didik di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah menjalankan berbagai program, di antaranya penguatan digitalisasi pembelajaran, optimalisasi komunitas belajar, pelatihan tenaga pendidik, serta pertukaran praktik baik antarsekolah.

Pemkab Lotim juga mendorong pemerataan mutu dan prestasi pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diarahkan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk hingga tingkat desa.

Di sisi pembangunan sarana pendidikan, Lombok Timur memperoleh program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari APBN tahun 2026. Program tersebut menyasar 235 lembaga PAUD, SD, dan SMP dengan anggaran sekitar Rp127 miliar.

Selain itu, revitalisasi juga didukung APBD, bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp16 miliar, serta pokok pikiran (pokir) DPRD senilai Rp18 miliar melalui 132 paket kegiatan.

Haerul Warisin menyebut keberhasilan program revitalisasi tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dan dukungan berbagai pihak, termasuk kementerian, DPRD, Komisi X DPR RI, DPD, serta mitra CSR seperti Happy Hearts Australia.

Peningkatan prestasi siswa juga menjadi perhatian melalui pembinaan minat dan bakat, penyusunan kalender kompetisi 2026, serta penyediaan ruang kompetisi secara mandiri maupun kolaboratif. Pemerintah daerah turut memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi melalui dukungan anggaran Dikbud dan BAZNAS.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lotim juga menyoroti pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pondok pesantren, tetapi seluruh lembaga pendidikan.

Ia menekankan perlunya kolaborasi dan penerapan panduan yang jelas, termasuk penyediaan mekanisme pelaporan agar setiap lembaga memiliki pedoman dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan.

Sementara terkait beasiswa, Pemkab Lombok Timur saat ini memprioritaskan upaya pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengapresiasi berbagai program pendidikan yang telah dijalankan Pemkab Lombok Timur. Ia mengakui sejumlah program tersebut belum diterapkan di Kabupaten Pati.

Risma menilai kunjungan tersebut memberikan banyak wawasan dan pengalaman baru yang dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan di daerahnya, termasuk pembelajaran mengenai penyertaan modal untuk pembangunan infrastruktur.

Melalui studi tiru ini, diharapkan terbangun pertukaran pengalaman dan gagasan antardaerah dalam memperkuat pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

     

Wabup Edwin Ajak Remaja Lotim Jaga Kesehatan Mental dan Lawan Bullying

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya buka Sosialisasi Mental Health Anti-Bullying dan Penguatan Karakter Remaja 

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengajak para remaja untuk membangun karakter positif, menjaga kesehatan mental, serta berani menolak segala bentuk perundungan atau bullying.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Mental Health Anti-Bullying dan Penguatan Karakter Remaja di Ruang Rapat Utama (Rupatama) 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur itu digelar dalam rangka memperingati Hari Santri ke-12 dan Sumpah Pemuda ke-98. Sosialisasi tersebut turut melibatkan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Lombok Timur.

Mengusung tema “Sehat Mentalnya, Tolak Bullyingnya, Kuat Karakternya, Beradab Orangnya”, kegiatan ini dinilai menjadi langkah penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara mental, berkarakter, dan berakhlak.

Dalam sambutannya, Edwin mengapresiasi Muslimat NU Lombok Timur yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan pemahaman dan perubahan nyata bagi para peserta.

“Langkah ini sangat positif dan strategis bagi kita di Lombok Timur. Saya berharap ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi materi yang disampaikan menjadi pelajaran bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Menurut Edwin, tantangan remaja saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan media sosial, perubahan pola pergaulan, hingga tekanan di lingkungan pendidikan.

Kondisi tersebut membuat kesehatan mental remaja perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama orang tua, guru, dan pemerintah.

Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, sehingga anak-anak merasa dihargai, didengarkan, serta tidak takut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

“Jangan sampai anak kita ada yang memilih diam ketika ada masalah. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kepercayaan dirinya karena mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya,” pesannya.

Edwin juga mengingatkan para remaja agar tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan. Dukungan dari orang tua, guru, maupun sahabat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi mental dan membangun rasa percaya diri.

“Meminta bantuan saat kesulitan bukanlah suatu bentuk kekalahan. Mari kita budayakan pergaulan yang sehat. Jadilah generasi pembela kebenaran, jadilah teman yang saling menguatkan, bukan melemahkan,” tegasnya.

Selain itu, ia mengajak pelajar Lombok Timur memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dengan tetap menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai agama.

Ia berharap generasi muda mampu mengimbangi perkembangan teknologi dengan wawasan luas, perilaku santun, serta karakter religius yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Lombok Timur.

Edwin menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh materi yang diperoleh dalam sosialisasi tersebut dapat menjadi bekal bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Pelajar Anti-Bullying dan penyampaian sejumlah materi terkait kesehatan mental serta penguatan karakter remaja.

     

Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Penting untuk Awasi Pemilu

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya berperan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, tetapi juga melakukan pencegahan pelanggaran pemulu melalui sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat.

Hal itu disampaikan Fauzan pada acara sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Selasa (27/10/2026).

Menurut Fauzan, Bawaslu juga berperan mengimbau dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, politik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik, sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai proses politik dan penyelenggaraan pemilu. 

Dalam konteks tersebut, kata Fauzan, pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Tujuannya, mencegah terjadinya pelanggaran, dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) menyatakan, keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu sangatlah penting. 

“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, menolak politik uang, hingga menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjut Fauzan, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB (2008-2013), pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya strategis memperkuat demokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas. Hal ini tentunya dapat terealisasi dengan baik atas dukungan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Fauzan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh para penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. “Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” jelas Fauzan. 

     

Haerul Warisin Ingatkan Kader NasDem Lotim Utamakan Kerja Keras dan Integritas

H. Haerul Warisin hadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem se-Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan seluruh kader Partai NasDem agar mengedepankan kerja keras, ketekunan, dan integritas dalam menjalankan tugas organisasi maupun perjuangan politik.

Pesan tersebut disampaikan Haerul Warisin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem se-Kabupaten Lombok Timur, Rabu (28/10), di Selong.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diraih secara instan. Dibutuhkan komitmen, kesungguhan, serta konsistensi seluruh pengurus untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama.

Ia berharap para pengurus DPC yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun kerja organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung mekanisme pengusulan dan pengesahan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Ia menegaskan, setiap program harus melalui tahapan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, tidak ada proses pengesahan pokir yang bisa dilakukan secara instan. Setiap usulan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan dan visi pembangunan Kabupaten Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Lombok Timur, Nurhasanah, berharap Rakerda dan pelantikan pengurus DPC tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menentukan langkah perjuangan partai ke depan.

Ia menegaskan, DPD NasDem Lotim berkomitmen meningkatkan konsolidasi internal dan memperkuat kinerja politik hingga ke seluruh wilayah. Sinergi dan koordinasi antara pengurus DPD dan DPC juga akan terus ditingkatkan.

Nurhasanah optimistis, dengan komitmen dan semangat perjuangan yang terjaga di seluruh tingkatan kepengurusan, Partai NasDem di Lombok Timur akan semakin solid, berkembang, dan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat.

Melalui momentum tersebut, ia berharap seluruh jajaran pengurus mampu memperkuat kebersamaan serta menghadirkan kerja-kerja politik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi