![]() |
Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid |
Okenews.net– Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menerbitkan surat registrasi bagi desa-desa yang telah mengajukan pemekaran wilayah. Desakan ini disampaikan Fauzan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Sekjen dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Gedung DPR RI, Rabu (20/05/2025).
Menurut Fauzan, alasan Kemendagri yang menunda penerbitan surat registrasi karena adanya agenda Pemilu 2024 tidak lagi relevan. Ia menekankan bahwa banyak desa persiapan sudah memiliki kepala desa, namun tidak dapat melakukan pembangunan karena belum memiliki anggaran akibat ketiadaan surat registrasi resmi.
“Kemendagri seharusnya segera mengeluarkan surat registrasi. Kasihan desa-desa yang sudah memiliki kepala desa persiapan tapi tidak bisa membangun karena tidak punya anggaran,” tegas Fauzan.
Fauzan mencontohkan Kabupaten Lombok Barat yang telah mengajukan belasan desa untuk mendapatkan nomor registrasi dan kode desa dari Kemendagri. Namun, hingga kini, desa-desa tersebut masih berstatus sebagai desa persiapan karena moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan sejak tahun 2022.
“Secara teknis tidak ada masalah dalam pengajuan pemekaran. Tapi karena moratorium, surat registrasi tidak keluar. Saya kira sekarang saatnya Kemendagri mencabut moratorium itu,” lanjut mantan Bupati Lombok Barat dua periode tersebut.
Desakan ini juga pernah disampaikan Fauzan dalam RDP sebelumnya dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada Kamis (24/04), di mana ia secara tegas meminta agar pemerintah membuka kembali peluang pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Fauzan menilai pemekaran desa sangat penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di wilayah pedesaan. Ia menegaskan banyak desa di Indonesia yang layak untuk dimekarkan, namun terhambat oleh kebijakan moratorium yang masih berlaku.
“Pelayanan publik banyak terjadi di desa. Pemekaran sangat penting agar masyarakat bisa terlayani lebih baik,” pungkas Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem.