.png)
 |
| Rapat Paripurna II Rapat Ke 3 Masa Sidang I Tahun 2025 |
Okenews.net— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan peran pengawasan aktifnya terhadap kebijakan keuangan daerah. Melalui Rapat Paripurna II Rapat ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar Kamis (25/09/2025), DPRD menyampaikan berbagai pandangan kritis terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, yang kemudian dijawab langsung oleh Pemerintah Daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang utama DPRD itu menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari efisiensi belanja, layanan kesehatan, hingga pengawasan subsidi. Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya hadir mewakili pemerintah daerah untuk menanggapi satu per satu masukan dari fraksi-fraksi.
Fraksi PAN mendorong pengurangan belanja rutin agar lebih banyak dialihkan ke belanja modal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, Wabup Edwin menyebut langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.
Sementara Fraksi NasDem dan Gerindra menyoroti kepesertaan BPJS bagi warga miskin. DPRD menilai perlunya langkah konkret agar masyarakat miskin ekstrem tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan. Menjawab hal ini, Pemda menyampaikan empat strategi utama: reaktivasi lebih dari 127 ribu peserta BPJS yang sempat nonaktif, penyediaan anggaran Rp83,5 miliar untuk 195 ribu peserta PBI daerah, layanan cepat aktivasi BPJS di MPP, serta penambahan kuota sekitar 6.000 peserta per bulan guna mencapai Universal Health Coverage minimal 80%.
DPRD juga menyoroti infrastruktur, seperti yang disampaikan Fraksi NasDem terkait jembatan penghubung Desa Teko–Apitaik yang rusak akibat banjir. Pemda menjelaskan bahwa dana hibah sudah diajukan melalui BNPB. Jika belum disetujui hingga akhir tahun, pembangunan akan dimasukkan ke APBD 2026, sementara jembatan darurat segera dikerjakan dengan Dana Tak Terduga.
Sorotan lain datang dari Fraksi Perindo, PAN, Gerindra, dan Bintang Perjuangan mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menekankan pentingnya inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi. Wabup menjawab bahwa Pemda kini tengah meninjau ulang regulasi dan memperkuat sinergi lintas sektor untuk memperluas basis PAD.
Menanggapi Fraksi Gerindra yang menyoroti penggunaan LPG subsidi, Wabup menegaskan bahwa Pemda telah menginstruksikan Satpol PP untuk memastikan Dapur MBG menggunakan LPG non-subsidi. “LPG 3 kilogram hanya untuk masyarakat kurang mampu.
Kami juga segera membentuk Satgas MBG untuk memastikan kepatuhan,” tegasnya.
Sementara Fraksi Golkar menekankan pentingnya penguatan Inspektorat Daerah agar pengawasan internal semakin optimal. Menjawab hal itu, Pemda berkomitmen meningkatkan profesionalisme auditor, menyusun program kerja berbasis risiko, serta memperkuat tindak lanjut hasil audit demi menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Melalui forum paripurna tersebut, DPRD Lombok Timur kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, efektivitas anggaran, dan pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
