.png)
 |
| DPRD Lombok Timur |
Okenews.net— Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti keras sikap Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tidak menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) terkait dugaan lelang sepihak, Senin (13/10/2025). Rapat yang digelar di Kantor Bupati Lombok Timur itu semestinya menjadi forum untuk mencari solusi antara BRI, balai lelang, dan para nasabah yang merasa dirugikan.
Pimpinan rapat dari Komisi III DPRD Lotim, Farouq Bawazier, menyampaikan kekecewaannya atas absennya pihak BRI tanpa konfirmasi langsung. Menurutnya, hal ini menunjukkan sikap yang tidak menghormati lembaga dewan dan aspirasi masyarakat.
“Kami baru diberi tahu pagi tadi bahwa pihak BRI tidak bisa hadir karena ada acara lain. Tapi ini forum penting yang menyangkut kepercayaan publik. Ketidakhadiran mereka jelas mengecewakan,” tegas Farouq.
Ia menegaskan, DPRD akan mencatat ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk ketidakkooperatifan lembaga perbankan terhadap upaya penyelesaian masalah secara terbuka. DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan nasabah tidak menjadi korban praktik yang merugikan.
“Tujuan hearing ini mencari titik terang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi bagaimana bisa ada solusi jika pihak yang dituding justru menghindar?” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah nasabah yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap BRI. Salah satunya, Surtini, mengaku telah lama berupaya mencari keadilan terkait lelang aset yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya.
“Kami merasa dipermainkan. BRI seolah tidak peduli pada nasib kami. Kalau begini terus, kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya dengan nada geram.
Kuasa hukum nasabah, Suhirman, juga menilai ketidakhadiran BRI sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab.
“BRI harusnya hadir untuk menjelaskan dan membuka diri. Ini bukan persoalan kecil. Ini soal kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional,” tegasnya.
DPRD Lotim berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil kembali seluruh pihak yang terlibat, termasuk BRI dan balai lelang, pada hearing lanjutan tanggal 21 Oktober mendatang.
“Kami ingin masalah ini selesai secara terbuka dan adil. DPRD akan terus mengawal sampai tuntas,” pungkas Farouq.
