.png)
 |
| Pemda Lombok Timur |
Okenews.net– Keberadaan lahan yang dibiarkan mangkrak oleh sejumlah perusahaan pemegang izin sejak puluhan tahun lalu menjadi perhatian serius Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Isu tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungannya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (10/11/2025).
Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dan sesuai peraturan terhadap lahan yang dibiarkan mangkrak oleh pemilik izin pengelolaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tegas tersebut harus didukung pemahaman regulasi yang tepat agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kita perlu memahami regulasinya agar bisa memberikan kebijakan yang tepat terkait permasalahan agraria di daerah,” jelasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah mengamankan lahan yang tidak dimanfaatkan oleh penerima izin serta melindungi kawasan pertanian pangan dari ancaman alih fungsi lahan.
Kunjungan tersebut juga menjadi ajang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai persoalan agraria di Lombok Timur.
Selain persoalan lahan mangkrak, Bupati Haerul Warisin yang didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik turut membahas perkembangan wilayah Kecamatan Sembalun dan Jerowaru yang dinilai memerlukan rencana detail tata ruang (RDTR). Hal serupa juga disorot untuk kawasan pulau-pulau kecil di wilayah utara Lombok Timur yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan.
