Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Apresiasi Kemendagri Bantu Pemda Kelola Sampah

Hermanamrullah    Juni 21, 2026    DPR , Lingkungan   

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah. Langkah ini dinilai sangat membantu penyelasaian persoalan sampah yang banyak dialami beberapa daerah.

“Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan pemda agar secara massif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran,” kata Fauzan dalam rapat kerja dengan Mendagri/ Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala OIKN, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

 

Sejauh ini, Kemendagri telah membantu belasan pemda di Indonesia untuk pengelolaan sampah. Adapun nilai bantuan berupa mesin-mesin pengelolaan sampah tersebut mencapai miliaran rupiah.

 

“Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan,  Anggota DPR RI yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.

 

Dalam raker, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini juga minta kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menetapkan fokus utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Kebijakan berpusat pada penguatan produktivitas, peningkatan daya beli masyarakat, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat ekonomi baru, serta digitalisasi.

Menurut Fauzan, pemberdayaan ekonomi lokal bisa dilakukan dengan mendorong produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro di kawasan perbatasan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Optimalisasi PLBN dilakukan dengan memaksimalkan aktivitas lintas batas dan perdagangan, serta mengembangkan fasilitas kawasan di sekitar PLBN untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan hunian yang layak. Termasuk rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” jelas Ketua KPU NTB (2008-2013) ini.

Terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI minta agar OIKN secara proaktif menerapkan strategi pemanfaatan tahap demi tahap untuk fasilitas yang telah selesai dibangun. OIKN agar mengoperasikan fasilitas perkantoran secara bertahap seiring percepatan pembangunan, dan fokus pada target fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.