.png)
Okenews.net- Upaya mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lombok Utara terus dilakukan. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) turun langsung ke Dusun Lias, Desa Genggelang, untuk mendata Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rabu (14/8/2026).
Pendataan ini dilakukan dengan mencocokkan data administrasi dengan kondisi tanah di lapangan. Tim melakukan identifikasi, inventarisasi hingga verifikasi untuk memastikan objek yang masuk dalam program TORA benar-benar sesuai dengan kondisi faktual.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan, pendataan lapangan menjadi tahapan penting agar pelaksanaan Reforma Agraria tidak sekadar berbasis data administrasi, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, Reforma Agraria dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, proses tersebut juga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus meminimalkan potensi konflik atau sengketa pertanahan di kemudian hari.
Pelaksanaan pendataan dilakukan melalui sinergi antara Tim GTRA, pemerintah desa dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai objek tanah yang didata dapat diverifikasi secara terbuka dan akurat.
Reforma Agraria sendiri diarahkan untuk mendorong pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Karena itu, hasil pendataan TORA diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan pertanahan yang lebih berkeadilan.
“Yang terpenting bukan hanya tersusunnya data, tetapi bagaimana data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menghadirkan kepastian dan manfaat bagi masyarakat,” tambah Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara.
Dengan pendataan yang dilakukan secara langsung dan melibatkan berbagai pihak, GTRA Lombok Utara menargetkan pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan transparan, tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif.
