Wabup Edwin Tekankan Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Hadapi Dinamika Fiskal Daerah

Hermanamrullah    November 05, 2025   

Wabup Edwin Tekankan Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Hadapi Dinamika Fiskal Daerah

Wabub Lotim

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya sinergi dan penerapan program keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan PT Selaparang Finansial di Aula lantai II kantor perusahaan tersebut, Rabu (5/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan mencatat kesan positif terhadap suasana kerja di lingkungan PT Selaparang Finansial. Didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wabup berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang terbuka untuk memperoleh masukan yang jernih dan berbasis data akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat bagi daerah.

Wabup juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang dinilainya akan cukup berat. Ia menyebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan mengalami pemotongan hingga Rp329 miliar. Meski sebagian dana tersebut dikembalikan dalam bentuk program Instruksi Presiden (Inpres) seperti revitalisasi sekolah dan proyek lainnya, situasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 15 persen dari total APBD.

Kepada manajemen PT Selaparang Finansial, Wabup berpesan agar mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penyaluran pembiayaan dan investasi di tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan target yang telah ditetapkan.

“Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan target kami di tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, menyambut baik arahan Wabup tersebut. Ia menilai pandangan itu menjadi pedoman penting dalam menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berperan aktif dalam kegiatan sosial serta program lingkungan.

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang pembiayaan berkelanjutan dan dukungan terhadap target pembangunan Lombok Timur.

Wabup Lotim Dorong Intensifikasi Pajak untuk Perkuat Keuangan Daerah

Hermanamrullah    September 09, 2025   

Wabup Lotim Dorong Intensifikasi Pajak untuk Perkuat Keuangan Daerah

 

Wakil bupati Lombik Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya pengelolaan pajak yang efisien sebagai sumber keuangan vital bagi pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (04/09/2025). Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini menyasar Kecamatan Wanasaba dan Lenek.

“Kita ingin mengelola pajak agar alurnya mudah bagi masyarakat untuk membayar dan dana tersebut bisa langsung masuk ke kas pemerintah daerah,” ujar Wabup Edwin. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah hanya bergantung pada pajak, karena optimalisasi pajak justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Edwin juga memaparkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB yang mulai berlaku tahun 2025. Berdasarkan skema baru, penerimaan PKB yang sebelumnya dikelola provinsi akan dibagi, dengan 34% masuk ke kas provinsi dan 60% langsung ke kas kabupaten. “Kondisi ini tentu sangat membantu keuangan daerah, khususnya agar kas daerah menjadi lebih likuid,” jelasnya.

Meski demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia mengajak camat, lurah, dan kepala desa untuk aktif memberikan masukan dan dorongan agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Edwin menyoroti masalah data yang belum sepenuhnya valid dan sering menjadi sorotan publik. Pemkab membentuk tim evaluasi khusus untuk memperbaiki data serta mempermudah pelayanan, termasuk proses pemecahan dan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara itu, kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan tetap menjadi kewenangan kepala daerah agar dapat disesuaikan demi kemudahan masyarakat.

Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan kecamatan agar masyarakat, terutama di wilayah terpencil, bisa mengakses layanan pajak dengan mudah dan transparan. Pemkab akan memperbaiki sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor hingga tingkat desa untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Kepala Bapenda Lombok Timur, Muksin, menambahkan bahwa pengelolaan pajak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Mulai 2025, para juru bantu PAD akan mendapatkan anggaran pembiayaan khusus untuk memperkuat kinerja di lapangan.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wanasaba ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala UPTD Samsat Selong, staf khusus bupati, camat Wanasaba dan Lenek, serta seluruh kepala desa dari dua kecamatan tersebut.

Kapolda NTB Ajak Pemuda Bersinergi Bangun Daerah

Redaksi    Juni 18, 2021   

Kapolda NTB Ajak Pemuda Bersinergi Bangun Daerah

Okenews - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur, Taufik Hidayat memberi apresiasi atas Kinerja Kapolda NTB yang saat ini dijabat oleh Irjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S. IK. MH. 

Ia mengatakan, jika Kapolda saat ini adalah Kapolda pertama yang bertandang ke Lombok Timur dan bersedia dialog serta silaturrahmi dengan pemuda Lombok Timur. "Baru kali ini kita didatangi oleh Kapolda NTB selama kepengurusan KNPI Lombok Timur," katanya. 

Ia juga menyampaikan, kehadiran pemuda di acara silaturahim tersebut bagian dari penyatuan persepsi untuk membangun daerah, sebab sedikit tidak para pemuda mampu merubah warna kebijakan yang ada di Lombok Timur. 

Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas keguyuban dan rukunnya pemuda Lombok Timur, hal itu tentu tidak lepas dari niatan dan hajatan untuk bersama-sama menjadikan Lombok Timur ini menjadi baik dan bagus. 

"Terima kasih kepada adik-adik pemuda yang hadir pada sore ini, kelihatan sekali hari ini bisa tertawa bersama, guyub, rukun sebagai pemuda, dan itu sangat baik, the best pokoknya, sebab Lombok Timur ini banyak the best-nya," katanya. 

Ia berharap, semua pihak harus mengambil peran untuk memerangi narkoba, sebab narkoba sangat merusak generasi bangsa. 

"Apa yang terjadi mengenai peredaran narkoba yang begitu pesat. Itu tugas kita bersama, bersama aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kita harus bersatu padu, memerangi narkoba," ungkapnya dalam sesi tanya jawab.

Jenderal bintang dua asal Palembang itu menerangkan, upaya Polda dan jajaran dalam mengelola kamtibmas adalah dengan pre emptive dan preventif. Melalui banyak silaturrahmi dan komunikasi. Adapun pemidanaan adalah upaya terakhir. 

Selain Kapolda dan aktifis pemuda Timbok Timur, acara itu dihadiri juga Sekda Lombok Timur, Kadis Sosial Provinsi NTB, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov NTB, Kapolres Lombok Timur dan Dir Binmas Polda NTB.

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Redaksi    Mei 25, 2021   

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Okenews - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. 

Hal itu ditegaskan Wagub saat membuka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. 

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP dapat tetap kuat. "Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah," ungkapnya Rohmi.

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB. 

Ditegaskan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020. 

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD  terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

"Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.

"Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," imbuh Ummi Rohmi.

Menurut Ummi Rohmi, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. 

Ia mencontohkan, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi