THR PPPK Dikbud Lotim Mayoritas Cair, Sisanya Terkendala Rekening

Hermanamrullah    Maret 20, 2026   

THR PPPK Dikbud Lotim Mayoritas Cair, Sisanya Terkendala Rekening

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim

Okenews.net- Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 20 tentang pembayaran THR bagi ASN dan PPPK serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang pembayaran THR bagi ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur memastikan proses pencairan THR telah berjalan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengatakan pihaknya telah memproses pencairan THR untuk ASN, PPPK penuh waktu, hingga PPPK paruh waktu (PW).

“Khusus PPPK PW yang dibayarkan dari APBD, proses pencairan sudah berjalan dan dana mulai cair sejak 16 Maret 2026. Adapun sejumlah penerima yang belum menerima THR disebabkan kendala data, bukan karena lambatnya proses,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam proses pencairan THR tersebut ditemukan sejumlah kendala, di antaranya rekening tidak valid atau sudah tidak aktif sehingga ditolak oleh sistem SIPD. Selain itu, terdapat kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK), seperti angka yang salah atau kelebihan digit, yang menyebabkan data tidak valid.

“Selain itu, ada juga nama pada rekening yang tidak sesuai dengan KTP, terutama pada guru PPPK PW di jenjang SMP dan PAUD,” paparnya.

Ia menambahkan, karena proses berlangsung menjelang libur, penyelesaian kendala akan dilanjutkan setelah aktivitas kembali normal. “Ini menjadi koreksi bagi PPPK PW yang datanya bermasalah. Ke depan perlu dilakukan pengecekan validitas dokumen agar tidak terkendala sistem,” ujar Wathoni.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk PPPK PW yang THR-nya bersumber dari dana BOS, sebagian juga telah dibayarkan. Keterlambatan pada beberapa sekolah dinilai wajar karena perintah pembayaran THR turun setelah proses ARKAS selesai.

Wathoni menegaskan, isu yang menyebut THR PPPK PW belum dibayarkan sama sekali tidak benar. Awalnya memang terdapat kendala regulasi dalam petunjuk teknis BOS, namun hal tersebut telah teratasi setelah terbitnya surat diskresi dan surat edaran dari Kemendikdasmen RI.

“Insya Allah, yang belum cair karena retur rekening dan kendala sejenisnya akan kami selesaikan bersama tim dan yang bersangkutan setelah libur,” katanya.

Selain THR, Wathoni menambahkan bahwa fokus berikutnya adalah kepastian gaji dan status 917 tenaga honorer non-database di lingkup Dikbud. Bupati telah berkomitmen agar mereka tidak dirumahkan. Oleh karena itu, Dikbud akan mengoordinasikan langkah pengamanan kebijakan tersebut setelah libur puasa berakhir.

Dikbud Lotim Usulkan 4.876 Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

Dikbud Lotim Usulkan 4.876 Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes

Foto Istimewa: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim

Okenews.net- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status sebanyak 4.876 tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan ditembuskan kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengatakan pihaknya telah mengirim surat resmi agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes atau tahapan seleksi lainnya.

“Saya sudah bersurat agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes atau tahapan seleksi lainnya,” ujar Nurul Wathoni, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, usulan tersebut diajukan untuk memberikan kejelasan status bagi 4.876 tenaga PPPK paruh waktu yang saat ini bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan utama yang melatarbelakangi usulan tersebut.

Pertama, keberadaan tenaga PPPK paruh waktu sangat dibutuhkan di berbagai satuan pendidikan, baik sebagai guru, tenaga tata usaha, operator sekolah, maupun yang bertugas di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

“Hal ini terjadi karena masih adanya kekurangan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan,” jelasnya.

Alasan kedua, para tenaga PPPK paruh waktu tersebut telah memiliki masa pengabdian yang panjang di dunia pendidikan di Lombok Timur. Bahkan, banyak di antaranya telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Selain itu, sekitar 90 persen tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Dikbud Lombok Timur telah memiliki sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang dinilai layak untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Nurul Wathoni berharap perubahan status tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang pengembangan karier bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Lombok Timur.

“Saya melihat tenaga PPPK paruh waktu ini membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan kepastian karier, sehingga perlu perubahan status menjadi PPPK penuh waktu,” pungkasnya.

UPTD Dikbud Sakra Barat Klarifikasi Soal Pungutan Guru Paruh Waktu

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

UPTD Dikbud Sakra Barat Klarifikasi Soal Pungutan Guru Paruh Waktu

Sumber Foto: Humas UPTD Dikbud Sakra Barat

Okenews.net- Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Sakra Barat, Muhamad Taufik Ismail, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan pungutan kepada sejumlah guru paruh waktu (PW) saat proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Taufik menjelaskan, uang yang dikeluarkan oleh para guru tersebut bukanlah pungutan resmi dari pihak UPTD maupun dinas, melainkan hasil kesepakatan para guru paruh waktu sendiri.

“Bahkan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu teman-teman dari guru paruh waktu sendiri,” ujarnya kepada media ini, Kamis (5/3/2026).

Ia menerangkan, dalam proses penandatanganan SPK terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi dengan materai. Total dokumen yang harus ditandatangani mencapai 14 lembar, sehingga para guru berinisiatif membeli materai secara mandiri.

“Karena jumlah dokumen cukup banyak, guru-guru di Sakra Barat sepakat mengeluarkan uang sebesar Rp30 ribu per orang. Jumlah ini juga berbeda di setiap kecamatan, tergantung kesepakatan masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan administrasi, seperti pembelian materai, kertas, tinta printer, serta alat tulis lainnya. Hal itu dilakukan karena tidak ada anggaran operasional yang tersedia di UPTD untuk keperluan tersebut.

“Saya tegaskan, tidak ada perintah dari dinas terkait hal ini. Ini murni kesepakatan teman-teman guru di bawah yang melihat kondisi keuangan yang tidak ada,” tegas Taufik.

Terkait kesejahteraan guru paruh waktu, Taufik menyebutkan bahwa saat ini kondisi mereka dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa guru PW kini menerima honor sebesar Rp550 ribu per bulan, ditambah dengan tunjangan sertifikasi bagi yang memenuhi syarat.

“Kalau berbicara kesejahteraan, sekarang jauh lebih baik. Ada gaji yang bersumber dari Dana BOS dan ada juga dari APBD,” pungkasnya.

Revitalisasi Puluhan Sekolah di Lotim Diresmikan, Bupati Tegaskan Pendidikan Tak Bisa Jalan Sendiri

Hermanamrullah    Januari 29, 2026   

Revitalisasi Puluhan Sekolah di Lotim Diresmikan, Bupati Tegaskan Pendidikan Tak Bisa Jalan Sendiri

Peresmian Revitalisasi Sekolah Oleh Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan melalui peresmian program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025. Peresmian tersebut berlangsung di SDN 1 Lenek Duren, Kecamatan Lenek, Kamis (29/01/2026),

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menekankan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah, baik dari APBD maupun APBN, menuntut adanya kolaborasi lintas sektor. Ia menilai keterlibatan pihak ketiga, seperti lembaga sosial dan swasta, menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan sarana pendidikan.

Menurutnya, pembangunan dunia pendidikan tidak mungkin hanya bergantung pada anggaran negara. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta harus terus diperkuat agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata.

Bupati juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Ia menilai pembangunan infrastruktur fisik tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dari aspek moral, akhlak, dan ilmu pengetahuan.

Sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan, Pemkab Lombok Timur juga tengah menyiapkan pengembangan Sekolah Rakyat (SR). Setelah Lenek Duren, program tersebut direncanakan akan dilanjutkan di Kecamatan Jerowaru. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan konsep Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.

Tak hanya sektor pendidikan, Bupati turut menyinggung peningkatan kualitas layanan publik lainnya. Ia mengingatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, serta tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi. Bupati menegaskan agar tidak ada lagi keluhan pelayanan kesehatan yang lambat, termasuk yang berkaitan dengan administrasi BPJS.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengungkapkan bahwa lahan pembangunan sekolah di Lenek Duren merupakan hasil hibah dari kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa setempat. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik harus sejalan dengan peningkatan prestasi siswa.

Ia juga memberikan penekanan kepada kepala sekolah agar mampu menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan. Menurutnya, sarana yang telah memadai harus dibarengi dengan kepemimpinan sekolah yang kuat dan inovatif. Jika fasilitas lengkap namun prestasi tidak meningkat, evaluasi akan menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Dikbud turut mengapresiasi pola pengerjaan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang dilakukan secara swakelola. Skema ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar karena melibatkan tenaga lokal dalam proses pembangunan.

Ketua Panitia, Nur Hidayati, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan para donatur, khususnya melalui program Classroom Hope. Ia menyebut revitalisasi sekolah bukan hanya soal bangunan, tetapi juga investasi bagi kenyamanan dan kesehatan mental guru serta peserta didik.

Program revitalisasi pendidikan tahun ini menyasar sebanyak 36 Sekolah Dasar (SD) dan 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan Kecamatan Lenek menjadi salah satu wilayah prioritas.

Acara peresmian ditutup dengan prosesi pengguntingan pita oleh Bupati Lombok Timur bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tanda resmi digunakannya gedung sekolah yang telah direvitalisasi.

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Hermanamrullah    Januari 08, 2026   

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Penyerahan SK PPPK 

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi melantik dua kepala dinas definitif pada Kamis (08/01/2026). Pelantikan tersebut masing-masing menetapkan L. Aries Fahrozi sebagai Kepala Dinas Kesehatan serta Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2021, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur Hairul Warisin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi aturan moral dan komitmen tidak tertulis dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.

“Dengan kepala dinas yang baru, saya berharap Lombok Timur bisa menjadi lebih baik ke depan. Kuncinya adalah koordinasi, kerja sama, dan kemauan untuk bekerja maksimal demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hairul Warisin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK, terutama yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Ia mendorong para guru PPPK untuk terus mengasah kemampuan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan secara menyeluruh.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar terus bahu-membahu dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran kepala dinas yang dinilainya memiliki kualitas dan dedikasi yang luar biasa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada sejumlah daerah yang dilanda musibah, seraya bersyukur karena Lombok Timur terhindar dari bencana besar. Ia menilai kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

“Semua harus terus bergerak. Jangan karena mendekati masa pensiun lalu berhenti bekerja maksimal. Justru menjelang pensiun, kita harus meninggalkan jejak kebaikan bagi rekan kerja dan daerah,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan strategis. PPPK berpotensi menjadi kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah tengah mengkaji dan mengusulkan agar PPPK juga dapat menjabat sebagai kepala puskesmas.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPPK yang telah mendedikasikan diri untuk masyarakat Lombok Timur, serta mengingatkan jajaran pelayanan kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dan senyuman dalam melayani masyarakat.

“Pelayanan kesehatan harus ramah, humanis, dan penuh empati. Itu bagian dari kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

KNPI Lombok Timur Apresiasi Penunjukan M. Nurul Wathoni sebagai Kadis Dikbud, Dinilai Tepat Pimpin Pendidikan

Hermanamrullah    Januari 08, 2026   

KNPI Lombok Timur Apresiasi Penunjukan M. Nurul Wathoni sebagai Kadis Dikbud, Dinilai Tepat Pimpin Pendidikan

Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur 

Okenews.net-Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur memberikan apresiasi atas keputusan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang menunjuk M. Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPD KNPI Lombok Timur Bidang Pelayanan Publik, Fikry Putra Revolusi, Ia menilai penunjukan M. Nurul Wathoni sudah sangat tepat melihat rekam jejak dan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan.

“Track record beliau sudah sangat jelas di bidang pendidikan dan publik mengetahui itu,” ujar Fikry, Kamis,08/01/2026

Menurutnya, M. Nurul Wathoni merupakan sosok yang layak dan kompeten untuk memimpin dunia pendidikan di Lombok Timur. Prestasi yang ditorehkan selama menjabat sebagai Kepala MAN 1 Lombok Timur menjadi bukti kemampuannya dalam mengelola lembaga pendidikan secara profesional.

“Beliau cukup mahir mengelola lembaga pendidikan, bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya,” tambahnya.

Fikry berharap, dengan dilantiknya M. Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Dikbud, pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkualitas.

“Mudah-mudahan kehadiran beliau mampu membuat dunia pendidikan Lombok Timur semakin smart dan cemerlang, sejalan dengan jargon pemerintah daerah saat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Forum Bajang Sakra Barat tersebut juga menegaskan bahwa jaringan dan kemampuan koordinasi M. Nurul Wathoni hingga ke tingkat pusat menjadi nilai tambah tersendiri.

“Soal rekam jejak dan jaringan ke pusat, kita tidak meragukannya. Ini penting untuk membawa program-program strategis ke daerah demi kemajuan pendidikan Lombok Timur,” jelasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Fikry mengutip sebuah pesan motivatif sebagai bentuk dukungan moral.

“Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama,” katanya.

Dengan tegas, KNPI Lombok Timur menyatakan dukungan penuh kepada M. Nurul Wathoni dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

“Bravo Pendidikan Lombok Timur,” tutup Fikry yang juga Sekretaris Harian Bapera Lombok Timur serta mantan Ketua Karang Taruna Rensing Bat.

Anggaran Minim, Dikbud Lombok Timur Lakukan Penyesuaian

Hermanamrullah    Desember 08, 2023   

Anggaran Minim, Dikbud Lombok Timur Lakukan Penyesuaian

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur Izzuddin

Okenews.net - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur adakan penyesuaian honor yang diterima oleh tenaga honorer guru. Hal ini dilakukan mengingat anggaran minim.

"Kami tidak melakukan pemotongan, hanya saja kami melakukan penyesuaian dengan anggaran yang ada," ungkap Kepala Dinas Dikbud Lotim Izzuddin, Jumat (08/12/2023)

Dijelaskan Izzuddin, pada tahun yang lalu memang kondisi anggaran yang ada di DPA untuk GTT yang dibebankan di APBD, tahun lalu juga sempat melakukan penyesuaian.

Hal itu dilakukan karena melihat kondisi anggaran untuk para Guru Tidak Tetap (GTT) yang masuk ke anggran APBD tidak memungkinkan, sehingga dilakukan penyesuain untuk meratakan.

Ia juga menyebut beberpa katagori guru yang masuk dalam penyesuaian di.antarnya, guru dengan Perjanjian Kerja (PK), guru dengan Kontrak Kerja (KK), dan guru dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Lebih lanjut ia memaparkan jumlah dan katagori yang masuk dalam penyesuain di antaranya, guru dengan Perjanjian Kerja (PK) sebanyak 325 orang yang sebelumnya menerima Rp650 disesuaikan menjadi Rp500 ribu.

Guru dengan Perjanjian Kontrak kerja (KK) sebanyak  311 orang yang sebelumnya menerima honor Rp550 ribu disesuaikan menjadi Rp400 ribu, dan guru dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan jumlah 1081 orang yang sebelumnya menerima honor Rp400 ribu disesuaikan menjadi Rp200 ribu.

Dengan adanya penyesuaian tersebut kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur berharap agar para tenaga guru yang terkena penyesuaian untuk dimaklumi, mengingat minimnya anggaran.

"Kita berharap untuk tenaga pendidik kita agar terus semangat, dan jangan putus semangat dengan dilakuknya penyesuain ini. Semoga untuk kedepanya para tenaga pengjar kita bisa lebih sejahtra, demi cita-cita dan kesuksesan anak bangsa," tutupnya.

Dikbud Tindaklanjuti Arahan Bupati Soal Penguatan IPM

Redaksi    April 21, 2022   

Dikbud Tindaklanjuti Arahan Bupati Soal Penguatan IPM

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dikbud Lotim Bq Lian Krisna Yutarti

Okenews.net - Perintah Bupati Lombok Timur kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat pelantikan pejabat beberapa waktu lalu yang harus memperkuat indeks pembangunan manusia (IPM) direspon baik.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dikbud Lotim Bq Lian Krisna Yutarti mengakui mengaku akan melaksanakan perintah itu dengan baik. Karena ia mengakui sektor pendidikan merupakan salah salah satu indikator penting untuk peningkatan IPM.

Ia menegaskan, ada beberapa elemen yang menjadi atensi bupati pada sektor pendidikan, yakni terkait banyaknya sekolah yang belum valid dapodik yang kini sedang dibenahi bersama sehingga peningkatan IPM lewat Pendidikan dapat di optimalisasi.

"Kita mengupayakan kemampuan yang ada dan akan terus berusaha untuk mengoptimalkan  fasilitas yang akan menunjang suksesnya pembelajaran," jelasnya, Kamis (21/04/2022).

Lebih jauh Bq Lian mengatakan, pada tahun ini Dikbud terus berupaya untuk peningkatan IPM dengan memanfaatkan dana Bos yang memang untuk peningkatan dan penunjang keberlansungan pendidikan.

"Kita akan mengalokasikan dana Bos tersebut sebaik mungkin dan sebagaimana mestinya untuk menopang jalannya pembelajaran yang ada," paparnya.

Ia juga menekankan pada tahun yang akan datang, Dikbud akan terus berupaya untuk membenahi kekurangan yang ada, sehingga pemanfaatan dana Bos maupun anggaran yang ada berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada peningkatan IPM.