Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Siap Tampil Pada Ajang Persit Bisa 2

admin    April 30, 2026   

Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Siap Tampil Pada Ajang Persit Bisa 2

Okenews.net – UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara siap tampil pada ajang Persit Bisa ke-2 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Ketua Umum Persatuan Istri Prajurit TNI AD Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Ny. Uli Simanjuntak. Kegiatan tersebut akan digelar di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, pada 7–9 Mei 2026.

Persit Bisa ke-2 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan karya anggota Persit dari berbagai satuan jajaran TNI AD. Salah satu peserta yang turut ambil bagian ialah UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Bandung binaan Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad.

Ketua Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad Ny. Henny Iroth Sonny Edhie mengatakan, dirinya bersama jajaran pengurus tengah melakukan berbagai persiapan agar UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara dapat tampil maksimal pada ajang bergengsi tersebut. Berbagai koleksi wastra Nusantara pilihan telah disiapkan dengan memadukan nilai tradisi dan sentuhan elegansi modern sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia.

“Jadi sebelum hari H atau tanggal 7 Mei mendatang, kami sudah siap tampil dengan membawa berbagai koleksi unggulan wastra Nusantara,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan para pengunjung untuk datang ke booth Tujuh Saudara pada 7–9 Mei 2026 di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, guna melihat langsung pesona wastra Nusantara dalam setiap detail karya yang ditampilkan.

Sementara itu, pemilik UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Ny. Mala Totok Surahmat yang juga merupakan pengurus Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kesempatan berpartisipasi dalam Persit Bisa ke-2 tahun 2026.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir dan memperkenalkan keindahan wastra Nusantara kepada khalayak yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara selama ini aktif mengikuti berbagai pameran UMKM dan ajang berskala nasional, di antaranya Persit Bisa, pameran kementerian, KKI Bank Indonesia, INACRAFT, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan instansi perbankan lainnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat mengunjungi booth Tujuh Saudara di Balai Kartini Mabes TNI AD agar dapat melihat langsung koleksi terbaru tenun pilihan yang memadukan keindahan tradisi dengan sentuhan modern, dirancang dengan penuh ketelitian serta perhatian pada setiap detail sehingga menghadirkan karakter anggun, berkelas, dan sarat makna budaya.

“Mari hadir dan rasakan langsung keindahan wastra Nusantara melalui setiap karya yang kami persembahkan. Jangan lewatkan momen ini, kami nantikan kehadirannya di Balai Kartini pada 7–9 Mei 2026,” pungkasnya.

Baznas RI Dorong Transformasi Pangan, Lotim Andalkan Lahan Kering untuk Kesejahteraan Petani

Hermanamrullah    April 23, 2026   

Baznas RI Dorong Transformasi Pangan, Lotim Andalkan Lahan Kering untuk Kesejahteraan Petani

Foto: Bupati Lombok Timur Saat Menghadiri Panen Raya Jagung di Peringgabaya

Okenews.net- Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, H. Sodik Mudjahid, menekankan pentingnya pengelolaan potensi pangan secara serius dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya jagung varietas ADV Jago di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Kamis (23/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sodik mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai mampu mengoptimalkan potensi lahan kering melalui program percontohan pertanian. Ia menilai daerah ini memiliki sumber daya pangan yang besar, namun perlu didukung pengelolaan yang tepat, terutama pada tahap pascapanen agar nilai ekonomi hasil pertanian semakin meningkat.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama di sektor pangan global, dengan mencontoh negara seperti Thailand yang telah sukses menembus pasar internasional, termasuk memenuhi kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia.

Sodik juga mengingatkan bahwa ada tiga sektor strategis yang harus dijaga dengan baik, yakni pangan, air, dan energi. Ia menilai Baznas dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penguatan ekonomi nasional, meski potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan bahwa daerahnya memiliki 45 ribu hektare lahan sawah beririgasi dan sekitar 113 ribu hektare lahan kering yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Pringgabaya, Sambalia, Sakra Timur, Keruak, dan Jerowaru.

Untuk mengatasi keterbatasan air, kata Bupati, petani menerapkan strategi berbeda sesuai kondisi wilayah. Di bagian selatan, petani secara mandiri membangun embung dengan mengalokasikan sebagian lahannya sebagai penampung air hujan. Sementara di wilayah utara, pola tanam disesuaikan dengan curah hujan, dan penggunaan sumur bor menjadi alternatif untuk musim tanam berikutnya.

Ia optimistis, pengelolaan air yang tepat serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Baznas, akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan lahan kering.

Bupati juga menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, komoditas tembakau turut memberikan sumbangan signifikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mencapai sekitar Rp50 miliar.

Lebih jauh, ia menilai komoditas padi tetap menjadi indikator utama kesejahteraan petani. Dengan pengelolaan yang baik, petani di Lombok Timur mampu memperoleh hasil yang cukup tinggi, didukung kondisi iklim yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memberikan pendampingan kepada petani, termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pelatihan teknis. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir risiko gagal panen dan menjaga produktivitas pertanian.

“Dengan dukungan dan pembekalan yang tepat, kami optimistis hasil pertanian akan terus meningkat dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Sekda Lotim Temui Massa Ganas, Akui Harga LPG 3 Kg Tak Stabil

Hermanamrullah    April 20, 2026   

Sekda Lotim Temui Massa Ganas, Akui Harga LPG 3 Kg Tak Stabil

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur Saat Temui Masa Aksi

Okenews.net- Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, turun langsung menemui massa dari Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) yang menggelar aksi pada Senin (20/4). Dalam pertemuan tersebut, Ganas menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan elpiji 3 kilogram serta harga yang dinilai tidak stabil di pasaran.

Menanggapi hal itu, Sekda menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp18.000. Namun, ia mengakui kondisi di lapangan berbeda karena masyarakat lebih banyak membeli di pengecer, sehingga harga melonjak di atas HET.

“Di tingkat pangkalan, harga sudah ditetapkan Rp18.000. Tapi karena pembelian banyak dilakukan di pengecer, harga menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga tidak menampik bahwa dalam kondisi kelangkaan, harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp22.000 hingga Rp30.000 per tabung. Selain itu, Pemda mengakui adanya keterlambatan dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, persoalan ini juga dipengaruhi oleh keterlambatan pasokan dari Pertamina serta penggunaan elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran. Sejumlah sektor usaha seperti hotel, restoran, hingga peternak ayam disebut turut menggunakan gas bersubsidi, padahal tidak diperuntukkan bagi mereka.

Di Lombok Timur sendiri, tercatat sekitar 253 usaha peternakan ayam yang seharusnya tidak menggunakan elpiji subsidi. Para pelaku usaha tersebut, lanjut Sekda, telah sepakat untuk beralih secara bertahap ke elpiji non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

“Karena masih dalam masa transisi, Pemda sedang mengajukan penambahan kuota ke Pertamina agar kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, tetap terpenuhi,” jelasnya.

Sekda menegaskan, aspirasi yang disampaikan Ganas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan tambahan kuota tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan organisasi masyarakat dalam Satuan Tugas (Satgas) pengawasan elpiji bersubsidi.

Pemda pun mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi gas subsidi dengan melaporkan jika menemukan penyalahgunaan.

“Kami minta masyarakat melapor jika ada penggunaan elpiji di luar ketentuan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh satgas dan pihak berwenang,” pungkasnya.

Pemda Lotim Cari Solusi Gas dan Kualitas DOC, Bupati: Jangan Panik Hadapi Isu

Hermanamrullah    April 20, 2026   

Pemda Lotim Cari Solusi Gas dan Kualitas DOC, Bupati: Jangan Panik Hadapi Isu

Foto: Bupati Dalam Rapat Koordinasi bersama Pelaku Usaha Peternak Ayam Broiler

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi bersama para pelaku usaha peternakan ayam broiler, Senin (20/4), di ruang rapat Bupati. Pertemuan ini dipimpin langsung Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dihadiri perusahaan mitra dan peternak.

Rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi, sekaligus memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi peternak.

Bupati Haerul Warisin menegaskan, forum tersebut harus menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Ia mengingatkan agar para pihak tidak terpancing isu yang dapat memicu kepanikan.

“Yang terpenting kita cari jalan keluar bersama. Jangan sampai isu yang beredar justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi kesiapan peternak untuk beralih ke elpiji non subsidi. Ia meminta perusahaan mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi turut berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak.

Sebagai langkah lanjutan, Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan untuk melakukan pendataan jumlah kandang serta menghitung kebutuhan gas non subsidi secara menyeluruh di Lombok Timur.

Selain persoalan energi, kualitas DOC juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta perusahaan memastikan distribusi bibit ayam yang unggul, serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, termasuk dalam hal manajemen pemeliharaan dan penggunaan energi yang tepat.

Ia juga membuka opsi penggunaan alternatif penghangat kandang, seperti kompor berbahan oli bekas. Namun, efektivitasnya akan diuji terlebih dahulu guna memastikan tidak berdampak pada pertumbuhan ayam.

Di sisi lain, perwakilan perusahaan mitra menyatakan kualitas DOC yang disalurkan telah sesuai standar. Jika ditemukan hasil yang kurang optimal, hal itu disebut lebih dipengaruhi oleh kondisi kandang dan manajemen pemanasan yang belum maksimal.

Perusahaan juga menyatakan tidak keberatan dengan peralihan ke elpiji non subsidi, selama ketersediaannya terjamin. Mereka menilai selisih biaya produksi relatif kecil, namun meminta adanya fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.

Sementara itu, perwakilan asosiasi peternak, Ridatul Yasa, mengungkapkan masih ditemukan DOC dengan bobot di bawah standar. Ia juga berharap pembinaan dari dinas dan perusahaan dapat dilakukan lebih intensif.

Peternak turut menyoroti kelangkaan elpiji non subsidi di lapangan, khususnya tabung 12 kilogram yang disebut sulit diperoleh karena tingginya permintaan.

Menutup rapat, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan sekaligus melindungi peternak rakyat.

“Pemda ingin semua pihak berjalan seimbang. Perusahaan nyaman berusaha, peternak juga mendapatkan pembinaan yang baik,” tandasnya.

Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan implementasi hasil kesepakatan berjalan optimal.

Pemda Lotim Sosialisasi LPG 3 Kg, Peternak Ayam Diminta Beralih Bertahap

Hermanamrullah    April 17, 2026   

Pemda Lotim Sosialisasi LPG 3 Kg, Peternak Ayam Diminta Beralih Bertahap

Foto: Bupati dalam Pengambilan solusi kelangkaan gas kepada kelompok peternak

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengambil langkah strategis menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang sempat dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui sosialisasi penggunaan elpiji subsidi kepada kelompok peternak ayam yang digelar di Pendopo Bupati, Jumat (17/04).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas distribusi elpiji subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Mengacu pada edaran Pertamina, usaha peternakan ayam termasuk kategori yang tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji bersubsidi.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa fenomena kelangkaan elpiji tidak terjadi pada tahun sebelumnya. Ia menilai kondisi tersebut dipicu meningkatnya penggunaan elpiji subsidi oleh pihak yang tidak berhak, ditambah kekhawatiran masyarakat yang mendorong pembelian berlebih.

“Sekarang pengguna elpiji subsidi semakin meluas, bahkan tidak sesuai peruntukannya. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Meski demikian, Pemda mengakui tidak memiliki kewenangan dalam penentuan kuota maupun distribusi elpiji, karena hal tersebut menjadi domain Pertamina. Namun, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Dalam sosialisasi itu juga ditegaskan bahwa elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Sementara pelaku usaha, termasuk peternak ayam, hotel, restoran, hingga usaha jasa lainnya, diminta untuk beralih ke elpiji non-subsidi.

Pemda Lombok Timur melalui Satgas elpiji akan terus melakukan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai aturan. Bupati juga mengimbau para peternak mulai menyiapkan penggunaan elpiji non-subsidi secara bertahap sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

Sebagai bentuk dukungan, Pemda berencana membantu proses penukaran tabung gas bagi peternak, seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Suralaga. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas distribusi elpiji subsidi.

“Peternak adalah mitra pemerintah. Kebutuhan daging ayam dan telur sangat bergantung pada mereka, sehingga solusi harus tetap kita carikan bersama,” tegasnya.

Pemda berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam penggunaan elpiji sesuai peruntukan, demi menjaga keseimbangan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan usaha di daerah.

Bupati Lotim Minta Maaf Soal Elpiji Langka, Siapkan Langkah Cepat Atasi Distribusi

Hermanamrullah    April 13, 2026   

Bupati Lotim Minta Maaf Soal Elpiji Langka, Siapkan Langkah Cepat Atasi Distribusi

Foto: Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah mengakui adanya keterlambatan dalam penanganan persoalan tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan saat agenda hearing bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa kondisi ini merupakan kejadian pertama yang tidak terprediksi, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sejak akhir 2025 hingga awal 2026.

“Pemerintah daerah memohon maaf atas keterlambatan penanganan. Ini menjadi evaluasi penting bagi kami agar ke depan lebih sigap,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Lombok Timur berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi elpiji 3 kg melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan melibatkan masyarakat serta pihak terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan penambahan kuota elpiji subsidi kepada Pertamina guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan.

Menanggapi aspirasi GEMPUR, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi peran pengecer. Langkah ini dinilai dapat mempermudah akses masyarakat, khususnya di wilayah dengan kendala geografis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juani Taofik, memastikan bahwa ketersediaan stok elpiji di depo dalam kondisi aman dan sesuai kuota. Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada distribusi yang perlu pengawasan lebih ketat.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang. Stok tersedia, hanya distribusinya yang perlu kita kawal bersama,” jelasnya.

Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi distribusi, agar penyaluran elpiji subsidi dapat tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah Lombok Timur.

Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Pakar Ekonomi Unram Soroti Perbaikan Sistem Birokrasi

Hermanamrullah    April 10, 2026   

Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Pakar Ekonomi Unram Soroti Perbaikan Sistem Birokrasi

Pakar Ekonomi Unram

Okenews.net- Pakar Ekonomi Universitas Mataram sekaligus Dosen Pascasarjana Unram, Associate Professor Dr. Iwan Harsono, menegaskan pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (9/4), harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian pejabat. “Ini adalah keputusan yang membawa pesan kuat, bahwa tata kelola pemerintahan NTB sedang diarahkan memasuki fase baru—fase di mana birokrasi tidak lagi sekadar bekerja, tetapi bekerja dengan sistem, ukuran kinerja yang jelas, dan orientasi hasil yang terukur,” ujarnya.

Pelantikan Sekda definitif ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mengoreksi arah birokrasi, terutama dalam memperkuat keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang selama ini kerap menjadi titik lemah di banyak daerah.

Iwan Harsono menyebut, persoalan utama birokrasi bukan terletak pada kurangnya program, melainkan lemahnya sistem kerja yang membuat anggaran tidak selalu menghasilkan dampak optimal. “Program ada, anggaran tersedia, tetapi dampaknya tidak selalu terasa optimal,” katanya.

Menurutnya, langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi berbasis sistem, bukan sekadar respons jangka pendek.

 Ia menilai keputusan tersebut lahir dari proses panjang dan pertimbangan matang dalam membaca kebutuhan tata kelola pemerintahan.

Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekda memiliki peran kunci sebagai pengendali sistem birokrasi. Sekda dituntut mampu memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja dalam satu kerangka kebijakan yang utuh, terkoordinasi, dan selaras dengan target pembangunan.

Selain itu, dorongan terhadap penerapan manajemen talenta menjadi sinyal perubahan menuju birokrasi berbasis merit. Pendekatan ini diharapkan mampu menggeser pola kerja lama yang berbasis kebiasaan menjadi berbasis kinerja dan profesionalisme.

Dari sisi ekonomi, Iwan juga menyoroti tantangan fiskal daerah yang semakin ketat. Ia menilai, peningkatan anggaran bukan lagi solusi utama, melainkan bagaimana memastikan kualitas belanja publik benar-benar menghasilkan nilai tambah. “Masalahnya bukan pada kecilnya anggaran, tetapi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.

Iwan menambahkan, dalam banyak kasus, anggaran terserap namun tidak diikuti dampak signifikan terhadap pembangunan. Karena itu, penguatan pengawasan, pengendalian internal, serta indikator kinerja yang jelas menjadi hal mutlak dalam reformasi birokrasi.

Pelantikan Abul Chair juga diharapkan mengakhiri kekosongan jabatan Sekda definitif yang selama ini berdampak pada lemahnya koordinasi dan lambatnya pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang jelas, ritme birokrasi diyakini dapat kembali berjalan lebih sinkron dan terarah.

Terkait dinamika yang berkembang, termasuk perdebatan soal latar belakang pejabat, Iwan menilai hal tersebut tidak seharusnya menjadi fokus utama. Ia menekankan bahwa birokrasi modern harus mengedepankan kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja dalam sistem, dengan tetap menjaga sinergi bersama kekuatan birokrasi lokal.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menghadapi target pembangunan yang cukup ambisius dalam RPJMD 2025–2029 di tengah keterbatasan fiskal. Dalam kondisi tersebut, penguatan tata kelola menjadi satu-satunya pilihan rasional untuk memastikan target tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

Iwan menegaskan, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. “Keputusan yang tepat hanyalah separuh dari pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan keputusan itu dijalankan secara konsisten,” pungkasnya.

Bupati Lotim Perkuat Sinergi ke KSP, Dorong Kunjungan Presiden dan Proyek Strategis

Hermanamrullah    Maret 26, 2026   

Bupati Lotim Perkuat Sinergi ke KSP, Dorong Kunjungan Presiden dan Proyek Strategis

Kunjungan Bupati Lotim Kr Deputi II Bidang Perekonomian

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Popy Rufaidah, pada Kamis (26/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong efektivitas program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Dalam audiensi itu, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan berbagai program nasional dapat berjalan optimal di daerah. Sinergi ini dinilai penting guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Lombok Timur. Bupati berharap kunjungan tersebut dapat segera terealisasi, sekaligus menjadi momentum peresmian sejumlah proyek strategis.

Adapun proyek yang diusulkan untuk diresmikan antara lain Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ekas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. KNMP di Ekas bahkan diproyeksikan menjadi model percontohan bagi koperasi serupa di wilayah lain.

Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi menekan angka pengangguran. Lombok Timur sendiri tercatat memiliki jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbanyak di Nusa Tenggara Barat.

Melalui audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Harga Cabai Melonjak, Pemda Lombok Timur Datangkan Pasokan dari Enrekang

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

Harga Cabai Melonjak, Pemda Lombok Timur Datangkan Pasokan dari Enrekang

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik

Okenews.net-Meroketnya harga cabai di pasaran dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah melakukan langkah intervensi. Kenaikan harga tersebut dipicu curah hujan yang tinggi yang memengaruhi produksi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga, cabai rawit merah didatangkan dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Pasokan cabai tersebut tiba di Lombok pada Jumat (6/3/2026).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, usai serah terima cabai di Terminal Kargo Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), menjelaskan bahwa pengadaan cabai ini merupakan kerja sama bisnis atau business to business (B to B) antara champion cabai di Enrekang dan Lombok Timur.

“Kerja sama ini antara champion cabai yang ada di Enrekang dan yang ada di Lombok Timur. Pemerintah membantu mendekatkan pasokan agar harga bisa lebih murah dari harga yang sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, cabai yang didatangkan tersebut akan langsung didistribusikan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok bagi rumah tangga sekaligus menstabilkan harga di pasaran.

Pemerintah daerah juga akan menggelar operasi pasar untuk memastikan harga tetap terkendali.

“Besok kita akan melakukan operasi pasar, khususnya cabai, di Pasar Pancor, Taman Rinjani, dan beberapa titik lainnya,” jelasnya.

Dalam operasi pasar tersebut, cabai rawit merah akan dijual dengan harga Rp75 ribu per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang saat ini berada di kisaran Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengatakan lonjakan harga cabai tidak hanya terjadi di Lombok, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi.

Menurutnya, Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi distribusi cabai dari luar daerah. Biaya transportasi pengiriman tersebut ditanggung oleh Bapanas agar harga jual cabai tetap terjangkau.

“Kami dari Satgas Saber memfasilitasi distribusi cabai rawit merah dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Biaya transportasi difasilitasi oleh Bapanas sehingga harga yang diterima masyarakat bisa sama dengan harga di daerah asal,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa intervensi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga agar masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah berharap petani dan masyarakat dapat kembali meningkatkan produksi cabai lokal. Hal ini mengingat Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai di Indonesia.

Bupati Lotim Tekankan Penguatan Transaksi Non Tunai demi Pertahankan Prestasi TP2DD

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Bupati Lotim Tekankan Penguatan Transaksi Non Tunai demi Pertahankan Prestasi TP2DD

Bupati Lotim. H. Haerul Warisin

Okenews.net-Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya memperkuat sistem digitalisasi keuangan daerah guna mempertahankan prestasi yang telah diraih pada ajang Championship TP2DD tahun 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Championship TP2DD 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) I Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya. Karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus terus ditingkatkan agar capaian tersebut tetap terjaga.

“Meraih juara itu lebih mudah daripada mempertahankan. Karena itu, apa yang sudah dicapai pada 2025 harus kita jaga dan tingkatkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik tersebut, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

Ia menilai penguatan sistem pembayaran digital menjadi langkah penting untuk mendorong transparansi keuangan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran anggaran.

“Transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi harus terus diperkuat. Selain itu, kanal pembayaran digital masyarakat juga perlu dioptimalkan serta diintegrasikan dengan sistem keuangan daerah berbasis elektronik,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan agar pengalaman lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang sempat terjadi akibat kenaikan harga cabai dapat menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem pengendalian ekonomi daerah.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya perluasan layanan digital hingga ke desa. Mengingat sebagian besar masyarakat berada di wilayah pedesaan, ia meminta agar OPD memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan para kepala desa.

Selain itu, penggunaan QRIS dan kanal pembayaran non tunai juga diharapkan semakin konsisten, disertai monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2026 ini, Bupati juga mendorong penguatan regulasi serta komitmen seluruh pimpinan OPD dalam mendukung transformasi digital, termasuk memperluas layanan pembayaran daerah hingga mencapai 100 persen berbasis digital.

“Hal-hal yang masih bisa diatur, buat regulasinya. Pembayaran tunai berpotensi menimbulkan kebocoran, sehingga digitalisasi menjadi langkah penting,” ungkapnya.

Ia berharap keberhasilan yang diraih Lombok Timur tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi contoh nyata transformasi digital yang mampu meningkatkan transparansi keuangan, pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi birokrasi, serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan penggunaan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, setidaknya pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai proyek percontohan.

Sekda juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan, di antaranya pada acara car free day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Gubernur NTB Buka Pasar Rakyat di Pringgabaya, Upaya Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Gubernur NTB Buka Pasar Rakyat di Pringgabaya, Upaya Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Bazar Umkm

Okenews.net- Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah bersama berbagai pihak menggelar Pasar Rakyat dan Bazar UMKM sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Camat Pringgabaya, Rabu (11/2/2026).

Pasar rakyat yang digagas Makmur Mendunia Center (MMC) ini terlaksana melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Provinsi NTB, serta Bulog. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Lalu Muhammad Iqbal yang didampingi Bupati Lombok Timur Haerul Warisin.

Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM di Lombok Timur. Pada tahun 2025, Pemda Lombok Timur mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk pembinaan tidak kurang dari 23 ribu pelaku UMKM.

Selain pembinaan usaha, pemerintah daerah juga terus melakukan langkah pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan petani serta sejumlah pihak terkait.

Bupati Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas penyelenggaraan pasar rakyat di wilayah Pringgabaya. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kenaikan harga menjelang Ramadan.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi penyelenggaraan pasar rakyat dan bazar UMKM tersebut. Ia menyebut kegiatan ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah di tengah meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok akibat naiknya permintaan masyarakat.

Iqbal juga memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB masih dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Tidak usah khawatir, stok bahan-bahan pokok yang ada di NTB terpenuhi dan tersedia,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan hampir 300 paket program untuk pengembangan ketahanan pangan di sekitar 300 desa di NTB, termasuk desa-desa di Kecamatan Pringgabaya. Program tersebut direncanakan berlangsung hingga tahun 2029.

Usai membuka kegiatan, Gubernur bersama Bupati Lombok Timur meninjau langsung berbagai produk yang dijual di pasar rakyat tersebut serta berinteraksi dengan masyarakat dan pelaku UMKM.

Dari Bumi ke Meja Makan: Lombok Timur Dorong Pangan Lokal untuk Tekan Stunting

Hermanamrullah    Januari 27, 2026   

Dari Bumi ke Meja Makan: Lombok Timur Dorong Pangan Lokal untuk Tekan Stunting

Peringatan Hari Gizi Nasional Ke-66

Okenews.net-Komitmen memperbaiki kualitas gizi masyarakat kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui gelaran talkshow bertema “Pangan Lokal, Gizi Optimal, Sehat dari Bumi”. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (27/01/2026), ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 Tahun 2026.

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang membuka acara tersebut menekankan bahwa isu gizi bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas daerah dan lembaga yang terlibat, sekaligus menegaskan keterbukaan Pemda Lombok Timur terhadap kerja sama dengan berbagai NGO dalam menangani persoalan sosial, termasuk gizi dan stunting.

Menurut Wabup, perhatian pemerintah saat ini sejalan dengan agenda nasional, yakni pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan penurunan stunting. Dalam konteks tersebut, peran Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dinilai strategis untuk memastikan penyajian gizi seimbang yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ia memaparkan, hingga saat ini Lombok Timur telah memiliki 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 171 di antaranya telah beroperasi. Keberadaan SPPG tersebut diharapkan menjadi penguat implementasi MBG sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Berdasarkan data terakhir, prevalensi stunting Lombok Timur pada Desember 2025 tercatat sebesar 22,39 persen, sementara pada Januari 2026 muncul kasus baru sebesar 0,8 persen atau 545 kasus.

Sementara itu, Manager Wahana Visi Indonesia, Sidik Lando, dalam laporannya menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menciptakan generasi anak yang sehat dan berkualitas. Ia menilai sinergi antara Lombok Timur, Lombok Utara, dan Persagi sebagai contoh nyata kolaborasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sidik juga menggarisbawahi besarnya potensi sumber daya alam Lombok yang dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan pangan lokal. Tema kegiatan ini, menurutnya, bukan sekadar kampanye gizi, tetapi juga ajakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional. “Sehat dimulai dari diri kita, sehat dari bumi kita,” ujarnya.

Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya dokter sekaligus ahli gizi Tan Shot Yen, Ketua Persagi Provinsi NTB, perwakilan Dinas Kesehatan Lombok Timur dan Lombok Utara, hingga tim ahli dari Wahana Visi Indonesia. Diskusi yang berlangsung diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan pangan lokal.