Wabup Lotim Dorong Intensifikasi Pajak untuk Perkuat Keuangan Daerah

Hermanamrullah    September 09, 2025   

Wabup Lotim Dorong Intensifikasi Pajak untuk Perkuat Keuangan Daerah

 

Wakil bupati Lombik Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya pengelolaan pajak yang efisien sebagai sumber keuangan vital bagi pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (04/09/2025). Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini menyasar Kecamatan Wanasaba dan Lenek.

“Kita ingin mengelola pajak agar alurnya mudah bagi masyarakat untuk membayar dan dana tersebut bisa langsung masuk ke kas pemerintah daerah,” ujar Wabup Edwin. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah hanya bergantung pada pajak, karena optimalisasi pajak justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Edwin juga memaparkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB yang mulai berlaku tahun 2025. Berdasarkan skema baru, penerimaan PKB yang sebelumnya dikelola provinsi akan dibagi, dengan 34% masuk ke kas provinsi dan 60% langsung ke kas kabupaten. “Kondisi ini tentu sangat membantu keuangan daerah, khususnya agar kas daerah menjadi lebih likuid,” jelasnya.

Meski demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia mengajak camat, lurah, dan kepala desa untuk aktif memberikan masukan dan dorongan agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Edwin menyoroti masalah data yang belum sepenuhnya valid dan sering menjadi sorotan publik. Pemkab membentuk tim evaluasi khusus untuk memperbaiki data serta mempermudah pelayanan, termasuk proses pemecahan dan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara itu, kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan tetap menjadi kewenangan kepala daerah agar dapat disesuaikan demi kemudahan masyarakat.

Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan kecamatan agar masyarakat, terutama di wilayah terpencil, bisa mengakses layanan pajak dengan mudah dan transparan. Pemkab akan memperbaiki sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor hingga tingkat desa untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Kepala Bapenda Lombok Timur, Muksin, menambahkan bahwa pengelolaan pajak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Mulai 2025, para juru bantu PAD akan mendapatkan anggaran pembiayaan khusus untuk memperkuat kinerja di lapangan.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wanasaba ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala UPTD Samsat Selong, staf khusus bupati, camat Wanasaba dan Lenek, serta seluruh kepala desa dari dua kecamatan tersebut.

Lotim Terapkan SP2D Online, Bupati Tekankan Transparansi Keuangan

Hermanamrullah    Agustus 26, 2025   

Lotim Terapkan SP2D Online, Bupati Tekankan Transparansi Keuangan

 

Bupati Lombok Timur, 

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggandeng Bank NTB Syariah dalam upaya mempercepat dan menertibkan pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Tes Operasional (TO) penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama I) Kantor Bupati Lombok Timur pada Selasa (26/08/2025) tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. 

Acara menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri serta Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul menegaskan bahwa penerapan sistem digital dalam tata kelola keuangan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

“Dengan sistem online, proses administrasi akan lebih mudah, akurat, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan maupun kerugian. Ini bagian dari komitmen kita menuju pemerintahan berbasis digital yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguasaan SP2D online akan mempercepat pencairan dana, mendukung kelancaran program pembangunan, serta memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, tenaga ahli Pusdatin Kemendagri, Irma Widiyanti, berharap seluruh peserta dapat mengikuti bimtek secara serius. Menurutnya, penerapan berbasis online akan mempermudah kerja tim keuangan di masing-masing OPD.

Lombok Timur Masuk Nominasi TPAKD Award 2025, Lotim Berkembang dan Program UMKM Jadi Andalan

Hermanamrullah    Juni 16, 2025   

Lombok Timur Masuk Nominasi TPAKD Award 2025, Lotim Berkembang dan Program UMKM Jadi Andalan

Bupati Lombok Timur, H.M Hairul Warisin

Okenews.net – Setelah sukses meraih penghargaan kategori inovasi pengembangan akses keuangan di sektor peternakan pada 2021 melalui program Lotim Berkembang, Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi. Tahun ini, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur masuk nominasi TPAKD Award 2025. Asesmen virtual berlangsung pada Senin (16/06/2025) dan dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekda H. Mohammad Juaini Taofik, perwakilan OJK NTB, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja.

Dalam pemaparannya, Bupati Haerul menegaskan komitmen Pemkab Lombok Timur dalam mengembangkan berbagai program TPAKD. Beberapa di antaranya yakni Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) yang dimulai sejak 2020, Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang berjalan sejak 2024.

“Lotim Berkembang terus diperluas sasarannya hingga ke sektor UMKM, mengingat potensi UMKM di Lombok Timur mencapai lebih dari 73 ribu,” ungkap Bupati Haerul. Tahun 2025, Pemkab menyiapkan dana sedikitnya Rp20 miliar untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pemilihan mitra penyalur seperti PT Pegadaian dinilai turut memengaruhi keberhasilan program di masyarakat.

Selain UMKM, Bupati juga menyoroti sektor peternakan yang sempat terhenti akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Ia memastikan sasaran peternak akan kembali diaktifkan, terlebih dengan adanya kerja sama antara Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara yang membutuhkan pasokan daging serta bibit sapi dari Lombok Timur.

Sekda Lombok Timur, H. Mohammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa program EPIKS dan Kejar menunjukkan hasil positif sejak diluncurkan akhir 2024. Hingga kini, 46 Pondok Pesantren telah menerapkan EPIKS melalui kerja sama dengan bank Himbara dan Bank Daerah. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian pesantren sekaligus memberikan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Untuk program Kejar, jumlah tabungan siswa di Lombok Timur tercatat tertinggi di Provinsi NTB, dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutannya.

Dalam asesmen tersebut, tim penilai utama dari berbagai elemen juga memberikan sejumlah pertanyaan untuk mempertajam informasi terkait implementasi program dan kegiatan TPAKD Lombok Timur.

Dengan capaian dan inovasi berkelanjutan ini, Lombok Timur optimistis mampu kembali meraih prestasi nasional melalui TPAKD Award 2025, sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Redaksi    Mei 25, 2021   

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Okenews - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. 

Hal itu ditegaskan Wagub saat membuka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. 

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP dapat tetap kuat. "Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah," ungkapnya Rohmi.

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB. 

Ditegaskan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020. 

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD  terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

"Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.

"Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," imbuh Ummi Rohmi.

Menurut Ummi Rohmi, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. 

Ia mencontohkan, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi