www.okenews.net: Masyarakat
Tampilkan postingan dengan label Masyarakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Masyarakat. Tampilkan semua postingan

Selasa, 16 Desember 2025

     

Program Mahyani Baznas Lotim Berlanjut, 50 Rumah Layak Huni Dibangun untuk Warga Kurang Mampu

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan rumah layak huni Mahyani. Program ini menjadi wujud nyata pemanfaatan zakat produktif yang dikelola secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi, menjelaskan bahwa pada tahap awal, Baznas telah merealisasikan pembangunan 25 unit rumah layak huni yang bersumber dari dana bagi hasil antara Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Baznas Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Terara, Sikur, dan Masbagik, yang masing-masing telah menuntaskan lima unit rumah.

Sementara itu, proses pembangunan di Kecamatan Jerowaru masih terus berjalan, sedangkan Kecamatan Sakra Timur ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

“Setiap unit rumah dibangun dengan anggaran sebesar Rp25 juta. Seluruh proses pembangunan dikelola langsung oleh Baznas hingga rumah siap dan layak dihuni oleh penerima manfaat,” ungkap Nurul Hadi, Selasa (16/12/2025).

Ia menambahkan, sasaran utama program Mahyani adalah masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun kelayakan struktur bangunan, sehingga memerlukan perbaikan secara menyeluruh.

Menurut Nurul Hadi, hingga saat ini pelaksanaan program berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Baznas kabupaten dan Baznas provinsi, serta dukungan berbagai pihak terkait di tingkat daerah.

Selain tahap awal, Baznas Lombok Timur juga kembali menggulirkan tahap lanjutan program Mahyani dengan target pembangunan 25 unit rumah tambahan. Program lanjutan ini juga bersumber dari skema dana bagi hasil zakat dan mulai dikerjakan di sejumlah kecamatan, seperti Terara, Pandan Wangi, Sambelia, Pringgasela, serta beberapa wilayah lainnya di Lombok Timur.

Melalui program Mahyani, Baznas Lombok Timur berharap dapat menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menegaskan peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup warga.

Kamis, 04 Desember 2025

     

20 Lebih Warga Desa Sukamulia Timur Mengundurkan Diri dari PKH, Pemdes: Ini Bukti Kemandirian dan Kesadaran Sosial

Warga Desa Sukamulya Timur

Okenews.net— Sebanyak 20 warga Desa Sukamulia Timur resmi mengundurkan diri dari keikutsertaan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah menjadi penerima manfaat selama lebih dari lima tahun. Langkah ini mendapat apresiasi besar dari Pemerintah Desa serta pendamping PKH sebagai wujud kemandirian dan kesadaran sosial masyarakat, Kamis, 04/12/2025


Sekretaris Desa Sukamulia Timur, Syarifudin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut murni datang dari warga tanpa intervensi pihak manapun, baik pemerintah desa maupun pendamping PKH.


“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Mereka mundur karena merasa sudah cukup dan lebih mandiri. Di sisi lain, masih banyak warga dalam daftar tunggu yang lebih membutuhkan,” ujarnya.


Menurut data desa, sebagian besar dari 20 warga tersebut kini telah memiliki usaha mikro dan ekonomi yang lebih stabil dibanding tahun tahun sebelumnya.


Pemerintah desa bersama Pendamping (PKH) mengaku selama ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak selalu bergantung pada bantuan, terutama ketika secara ekonomi sudah mampu berdiri sendiri.


“Kami ingin masyarakat memiliki mental tangan di atas, bukan hanya bergantung pada bantuan,” tambah Syarifudin.


Sementara itu, pendamping PKH, Risti Agustiadi Saputra, menegaskan bahwa kebijakan mundur dari program adalah hak penuh penerima manfaat.


“Kami pastikan tidak ada paksaan. Justru kami memberi edukasi agar ke depan penerima bantuan bisa tumbuh secara ekonomi. Idealnya PKH berjalan selama lima tahun karena dianggap cukup untuk mendorong kemandirian,” jelasnya.


Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini membantu memastikan bantuan sosial tepat sasaran.


“Dengan adanya warga yang sadar mundur secara sukarela, bantuan bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Rabu, 03 Desember 2025

     

8 Orang Warga Ijobalit Mundur dari PKH, Beri Kesempatan bagi yang Lebih Membutuhkan

Warga Kelurahan Ijobalit

Okenews.net- Sikap solidaritas dan kesadaran sosial ditunjukkan sejumlah warga di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji. Mereka secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah cukup stabil, dan ingin memberikan kesempatan bagi warga lain yang dinilai lebih membutuhkan bantuan tersebut.


Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Lurah Ijobalit, Hasibullah. Ia menyebut keputusan itu mencerminkan kematangan berpikir warga serta keberhasilan edukasi yang selama ini diberikan kelurahan bersama pendamping PKH, dan staf di kelurahan.


“Kami sangat bangga dan mengapresiasi sikap warga yang memilih mengundurkan diri dari program bantuan karena merasa sudah mampu. Ini bukti bahwa bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan,” ujar Hasibullah, Rabu,(03/12/2025)


Ia juga menjelaskan bahwa pihak kelurahan selama ini aktif memberikan edukasi kepada penerima manfaat, agar tidak hanya menggunakan bantuan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mengarah ke pemberdayaan ekonomi.


“Sejak awal, kami selalu memberikan edukasi dan motivasi agar bantuan PKH, maupun bantuan lain, tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi diinvestasikan. Banyak warga sudah membeli ayam, kambing, dan usaha kecil lainnya. Dan hasilnya mulai terlihat,” tambahnya.


Hasibullah berharap langkah positif tersebut bisa menjadi contoh bagi warga lain yang telah mandiri secara ekonomi, sehingga bantuan sosial tetap tepat sasaran.


Ziat Wijaya, Kasi Kesra Kelurahan menambahkan, bantuan sosial PKΗ memang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim yang tidak mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan pokok sehari hari. 


"Semoga ini menjadi inspirasi, bila memang sudah merasa tidak perlu sebagai penerima PKH mengundurkan diri," ujarnya. Kebijakan graduasi ini diharapkan membuka akses bagi masyarakat yang belum pernah menerima. bantuan, sekaligus memastikan penyaluran PKH lebih tepat sasaran.


Sementara itu ditempat yang sama, salah satu warga yang mundur dari PKH, Asmiati, mengaku keputusan tersebut diambil berdasarkan kesadaran pribadi, tanpa paksaan.


“Alhamdulillah sekarang kami sudah lebih baik. Masih banyak warga lain yang lebih membutuhkan. Jadi kami memilih mengundurkan diri,” ujarnya singkat.


Dengan adanya tindakan nyata seperti ini, Kelurahan Ijobalit disebut menjadi salah satu daerah yang menunjukkan praktik konkrit dalam mendukung asas keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Jumat, 21 November 2025

     

Baznas Lotim Bergerak Cepat Salurkan Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aik Beta

Baznas Lombok Timur
Okenews.net- Banjir yang melanda Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, pada Rabu sore (19/11/2025), meninggalkan kerusakan sekaligus kepedihan bagi warga setempat. Merespons cepat musibah tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) langsung turun ke lokasi untuk menyalurkan bantuan darurat.

Dipimpin Wakil Ketua Baznas Lotim, Hasbullah, tim yang terdiri dari beberapa kepala bagian tiba di kawasan terdampak pada Kamis (20/11/2025). Kehadiran mereka membawa harapan bagi warga yang masih berupaya memulihkan kondisi pascabanjir. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako darurat untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat.

Hasbullah menjelaskan bahwa gerak cepat ini merupakan komitmen Baznas dalam memastikan bantuan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tersalurkan segera kepada mustahik yang tertimpa musibah.

“Semalam kami mendapatkan laporan adanya musibah banjir. Kami tidak menunggu lama, dan hari ini kami langsung datang ke lokasi membawa bantuan keperluan masyarakat,” ungkapnya di sela kegiatan penyerahan bantuan.

Ia menegaskan bahwa Baznas Lotim selalu berupaya hadir pada situasi genting, memastikan amanah masyarakat melalui ZIS benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, terutama di momen darurat seperti bencana banjir ini.

Selain menyerahkan bantuan, Hasbullah juga menyampaikan pesan penguatan mental bagi warga terdampak. Ia mengingatkan bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga kewaspadaan harus selalu dijaga.

“Semua tidak menginginkan adanya musibah, tetapi siapa yang tahu kapan musibah itu datang,” ujarnya penuh keprihatinan.

Dengan cuaca yang masih tidak menentu dan curah hujan tinggi, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan diri dan lingkungan.

Hasbullah menambahkan bahwa bantuan yang disalurkan bersifat tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Baznas Lotim akan melanjutkan asesmen dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait kebutuhan lanjutan di Dusun Aik Beta.

Baznas berharap kehadiran mereka dapat membantu meringankan beban warga dan mempercepat proses pemulihan pascabencana. 

Selasa, 18 November 2025

     

Kepala Dukcapil Lotim Kembali Fokus Benahi Data Kependudukan dan Perkuat Pelayanan Kecamatan

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur

Okenews.net – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur, Parihin S.Sos, resmi kembali menduduki jabatannya setelah satu dekade. Ia langsung menegaskan dua fokus utamanya: memperkuat validitas data kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui UPT di tingkat kecamatan.


Dalam pernyataannya, Parihin menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ia lakukan adalah mengevaluasi seluruh sistem pelayanan, terutama efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan yang menjadi garda terdepan layanan administrasi kependudukan.


“Kami ingin memastikan warga tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor kabupaten hanya untuk mengurus dokumen sederhana. Jika bisa selesai di kecamatan, maka harus selesai di kecamatan,” tegasnya usai pelantikan bersama empat pejabat lainnya pada Selasa (18/11/2025).


Parihin menyoroti persoalan klasik yang sering terjadi: data penduduk yang tidak diperbarui, khususnya terkait warga yang telah meninggal dunia namun belum dihapus dari server kependudukan.


“Banyak data yang tidak dibersihkan, terutama data kematian yang belum dilaporkan. Ini membuat jumlah penduduk terlihat membengkak. Kami sudah instruksikan UPT agar memastikan validasi data berjalan dengan benar, termasuk memastikan koneksi server aman dan stabil,” jelasnya.


Ia juga menilai banyaknya aplikasi layanan justru sering membingungkan masyarakat. Dukcapil Lotim, katanya, akan meninjau ulang dan menyederhanakan sistem aplikasi agar lebih mudah digunakan warga.


“Kalau aplikasinya terlalu banyak, masyarakat bingung. Kalau bisa digabung, kita satukan saja agar layanan lebih mudah diakses dan tidak membingungkan,” tegasnya.


Isu pungutan liar (pungli) yang kerap dikeluhkan masyarakat juga menjadi perhatian serius. Parihin memastikan semua layanan Dukcapil, baik di kantor kabupaten maupun UPT kecamatan, 100 persen gratis.


“Saya tegaskan, tidak boleh ada pungutan. Semua layanan gratis. Saya tidak akan mentolerir staf yang melakukan praktik ilegal seperti pungli,” tegasnya dengan nada menekankan.


Untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akta nikah atau dokumen status perkawinan yang jelas, Parihin berencana menghidupkan kembali program Sidang Isbat dengan menggandeng Pengadilan Agama dan Kementerian Agama.


“Sidang Isbat pernah kita jalankan dulu. Program ini penting untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki akta nikah atau telah bercerai memiliki dokumen sah. Kejelasan status kependudukan adalah kunci pelayanan,” pungkasnya.

Selasa, 04 November 2025

     

Cetak Wirausaha Muda, Lombok Timur Dukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan 

Okenew.net – Sebanyak 100 pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Timur mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin Ekstrem yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur.


Kegiatan bertema “Wirausaha Muda Mandiri Indonesia Tangguh: Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Sumber Daya Lokal” ini berlangsung pada Selasa (04/11/2025) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.


Pelatihan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha para pemuda sesuai dengan minat, bakat, dan potensi lokal yang dimiliki Lombok Timur.


Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang hadir membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas program unggulan Kemenpora yang dilaksanakan di Lombok Timur, salah satu dari delapan kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai lokasi pelatihan.


“Kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Lombok Timur untuk melahirkan 20.000 wirausaha baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektoral, lintas kementerian, dan lintas lembaga menjadi kunci agar upaya ini berhasil,” ujar Wabup Edwin.


Ia menambahkan, pelatihan kewirausahaan ini bisa menjadi pilot project dan tidak menutup kemungkinan akan direplikasi melalui program daerah, seperti di Loka Latihan Kerja Selong.


Kepada para peserta, Wabup memberikan motivasi agar tidak minder disebut miskin ekstrem. Ia berharap para pemuda mengikuti pelatihan dengan serius, menyerap ilmu dari para narasumber, dan meneladani kisah sukses wirausaha muda yang hadir membagikan pengalaman.


Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI Yohan menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan pemuda.


“Melalui pelatihan ini, para pemuda berusia 16–30 tahun yang masuk kategori miskin ekstrem dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melahirkan ide kreatif, inovasi, serta membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal,” jelasnya.


Pelatihan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Manager Mikro Bank BRI Cabang Selong yang membahas akses permodalan, wirausaha muda lokal sukses, serta Founder Rumah SDM Indonesia yang memaparkan strategi pengembangan diri dan bisnis berkelanjutan.


Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan dan pembuka lapangan kerja baru di daerahnya.


Saat ini tercatat lebih dari 15.000 kepala keluarga di Lombok Timur masih tergolong miskin ekstrem. Secara nasional, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,5 persen pada tahun 2026 mendatang.



Senin, 03 November 2025

     

Sekda Lotim Tegaskan Langkah Cepat Tingkatkan PAD, Denda PBB 2014–2023 Dihapus

Skertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur semakin serius memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan perlunya langkah cepat dan efektif dalam mempercepat realisasi penerimaan PBB yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 60 persen.


Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin rapat koordinasi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (Opjar) yang digelar pada Senin (03/11/2025) di ruang rapat Bupati Lombok Timur. Dalam arahannya, Sekda menyoroti pentingnya upaya penertiban tunggakan pajak untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Ia memaparkan bahwa dari total APBD Lombok Timur sebesar Rp 3,4 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar Rp 523 miliar atau 12,6 persen. “Artinya, struktur keuangan daerah kita masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Karena itu, peningkatan PAD harus menjadi fokus bersama,” tegasnya.


Sebagai langkah strategis sekaligus kebijakan afirmatif untuk meringankan beban masyarakat, Pemkab Lombok Timur melalui keputusan Bupati menetapkan pembebasan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB dari tahun 2014 hingga 2023. 


“Untuk tahun 2025, wajib pajak hanya perlu membayar pokoknya saja tanpa dikenakan denda,” jelas Sekda.


Selain penagihan piutang pajak, Sekda juga menginstruksikan Tim Opjar dan para camat untuk lebih kreatif dalam edukasi dan sosialisasi pajak daerah. Ia mendorong pemanfaatan media promosi seperti baliho, spanduk, dan saluran digital untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan sekaligus mengedukasi masyarakat.


Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Bapenda Lombok Timur, para camat se-Kabupaten Lombok Timur, dan Tim Opjar. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kecamatan dalam mencapai target PAD tahun 2025.

Kamis, 30 Oktober 2025

     

Wabup Dorong FKDM Jadi Garda Terdepan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Okenews.net– Sebanyak 239 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur mengikuti kegiatan pembekalan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (30/10/2025).


Acara yang melibatkan perwakilan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan se-Lombok Timur tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.


Dalam sambutannya, Wabup Edwin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi seluruh anggota FKDM yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


“Kami ucapkan terima kasih atas peran Bapak dan Ibu sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyerap isu-isu di lapangan untuk menjaga stabilitas daerah,” ungkapnya.


Wabup menegaskan kembali peran penting FKDM dalam mendeteksi dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di bidang sosial kemasyarakatan. Menurutnya, informasi yang dikumpulkan dari masyarakat perlu dikoordinasikan secara tepat agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah yang efektif.

Ia juga menekankan pentingnya akurasi dan keseimbangan informasi dalam setiap laporan yang disampaikan FKDM kepada pemerintah daerah.


“Kami berharap seluruh anggota dapat mengikuti pembekalan ini dengan serius, agar hasilnya dapat memperkuat kinerja dan sinergi dalam menjaga ketenteraman masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lombok Timur, Mustafa, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, serta pemahaman utuh anggota FKDM terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan.


“Melalui pembekalan dan pelatihan ini, kami ingin memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah daerah dengan FKDM agar tercipta stabilitas keamanan yang kondusif di Lombok Timur,” jelasnya.


Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelatihan intensif guna memperdalam kompetensi anggota dalam melakukan deteksi dan pelaporan dini. Pemerintah daerah berharap, melalui peningkatan kapasitas ini, FKDM dapat berperan sebagai sistem peringatan dini yang efektif, akurat, dan responsif terhadap berbagai potensi gangguan di masyarakat.

Rabu, 29 Oktober 2025

     

Kolaborasi Lawan Kemiskinan Ekstrem di Lombok Timur

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net– Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi kepada Islamic Relief atas kolaborasi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Timur. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri dan memanfaatkan berbagai program bantuan yang datang agar benar-benar berdampak dan berkelanjutan.


Hal tersebut disampaikan Wabup saat menerima kunjungan Islamic Relief (IR) di Desa Puncak Jeringo pada Rabu (29/10/2025).


Dijelaskan Wabup, dari total sekitar 1,4 juta jiwa penduduk Lombok Timur, terdapat 145 ribu jiwa yang masuk dalam klaster miskin atau desil 1. Karena itu, Pemerintah Daerah terus memfokuskan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.


“Kami berterima kasih kepada Islamic Relief yang telah memilih Lombok Timur sebagai lokasi program. Semoga kolaborasi ini menjadi pionir dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujar Wabup.


Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendampingan dalam setiap program bantuan agar tidak berhenti pada penyaluran semata.


“Program ini luar biasa, terutama dari sisi pendampingan. Kalau sekadar menyalurkan bantuan kita sudah sering, tapi sering kali bantuannya tidak berbekas. Dengan adanya pendampingan, saya kira ini menjadi kunci penting keberhasilan program,” tegasnya.


Wabup berharap program tersebut mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem menuju kehidupan yang lebih sejahtera, dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama.


“Ke depan kami berharap bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.


Program ini menjadi terobosan baru dengan pendekatan graduasi, yang menggabungkan tiga prinsip utama: pemberdayaan, pendampingan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, bahkan menekan tingkat kemiskinan nasional hingga 0,5%, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Jumat, 24 Oktober 2025

     

Bupati Pastikan Pembangunan RS Masbagik Berjalan Sesuai Rencana

Bupati Lotim Sidak Pembangunan Rumahsakit Masbagik

Okenews.net- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meninjau progres pembangunan Rumah Sakit Masbagik yang berlokasi di eks Puskesmas Masbagik Baru, pada Jumat (24/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Direktur Rumah Sakit Lombok Timur Labuhan Haji.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan perkembangan fisik pembangunan yang saat ini masih berlangsung. Bupati menegaskan pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit ini guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur, khususnya warga Masbagik dan sekitarnya.

“Melihat progres yang ada, kemungkinan waktu penyelesaian akan mundur sedikit. Tapi itu lebih baik, daripada memaksakan cepat selesai namun hasilnya tidak sehat. Kalau ditempati sementara pekerjaan fisik masih berjalan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Bupati.

Sebelumnya, alih fungsi Puskesmas Masbagik Baru menjadi Rumah Sakit Masbagik ditargetkan rampung pada 17 Desember mendatang. Pembangunan fisik rumah sakit ini menelan anggaran Rp 9,8 miliar yang bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2025. Namun, untuk menghasilkan fasilitas yang ideal dan berfungsi optimal, masih dibutuhkan tambahan anggaran.

Sementara itu, peralatan kesehatan (alkes) untuk RS Masbagik rencananya akan memanfaatkan alkes dari Rumah Sakit Lombok Timur di Labuhan Haji. Nilai alkes yang akan dialihkan tersebut diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Kebijakan pemindahan alkes ini dinilai sebagai langkah efisiensi dan optimalisasi aset daerah. Dengan begitu, diharapkan Rumah Sakit Masbagik dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Lombok Timur.

Kamis, 23 Oktober 2025

     

Warga Bilok Petung Tuntut Pengembalian Tanah Adat, Kesbangpol Janji Tindaklanjuti Aduan

Masyarakat Adat Bilok Petung

Okenews.net- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) bersama sejumlah dinas terkait menerima audiensi perwakilan masyarakat Sembalun Bilok Petung yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Kamis (23/10/2025).

Dalam hearing tersebut, masyarakat menuntut pengembalian lahan seluas 5 hektare Lebih yang mereka klaim sebagai tanah adat di kawasan Bilok Petung. Tanah itu disebut telah dibuatkan sporadik, namun menurut koalisi masyarakat adat, dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Ketua AMAN Lombok Timur, Sayadi, menjelaskan bahwa masyarakat adat telah menempuh berbagai langkah penyelesaian, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga ke aparat kepolisian. Mereka menilai lahan tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang harus dijaga dan tidak boleh dialihfungsikan.


“Kami datang ke sini untuk mencari perlindungan dan kejelasan hukum agar tanah adat kami dikembalikan sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin terjadi konflik horizontal di masyarakat kami juga meminta agar bupati segera ambil langkah tegas,” ujar Sayadi.


Ia menambahkan, kawasan tersebut dikenal sebagai Hutan Adat Pawang Batu Asak, yang telah ada sejak berdirinya Desa Bilok Petung. Namun, belakangan muncul klaim dari pihak tertentu yang menyebut hutan tersebut tidak memiliki legalitas, bahkan melakukan pembabatan di area tersebut.


“Kami percaya pada amanah leluhur bahwa hutan adat ini tidak boleh disalahgunakan. Kami khawatir situs budaya dan peninggalan adat yang selama ini dirawat akan hilang,” tegasnya.


Perwakilan masyarakat juga menyesalkan bahwa proses reklamasi dan penebangan tetap berjalan, meski laporan pengaduan telah dilayangkan ke berbagai pihak.


“Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah, kami akan menghentikan aktivitas itu dengan cara kami sendiri,” tambahnya.


Menanggapi hal itu, Kepala Badan kesbangpoldagri Mustafa Lombok Timur menyatakan akan segera turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat dan memastikan seluruh aktivitas pembabatan dihentikan sementara.


Sementara itu, Mustapa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengapresiasi langkah warga mempertahankan tanah adatnya.


“Kami sepakat, hutan adat harus dilindungi. Ini juga sejalan dengan program nasional perlindungan lingkungan atau Proklim,” ujarnya.


“Dari hasil penelusuran awal, tanah tersebut bukan aset desa. Kami akan memastikan status kepemilikannya secara resmi,” tambahnya.


Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dyah Pujiyuwana juga menyebut bahwa lahan seluas 5 hektare lebih itu tidak tercatat memiliki SPPT, dan belum ada instansi yang mengetahui dasar penguasaan atas tanah tersebut.


Audiensi berakhir dengan komitmen bersama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk menelusuri legalitas tanah dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di lokasi hingga persoalan memiliki kejelasan hukum.

Rabu, 22 Oktober 2025

     

Kejagung Diminta Beri Sanksi Tegas Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi di Pertamina

Serikat Tani dan Nelayan

Okenews.net- Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya negara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 korporasi yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemberian diskon harga solar nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). 

Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,54 triliun, merugikan keuangan publik, dan memperparah ketimpangan ekonomi yang dirasakan petani serta nelayan Indonesia.

PP STN, sebagai organisasi yang mewakili  petani dan nelayan di seluruh Indonesia, mengecam keras praktik korupsi yang memperkaya korporasi besar seperti PT Pamapersada Nusantara (Rp958,3 miliar), PT Berau Coal (Rp449,1 miliar), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Rp264,1 miliar), dan lainnya. 

Sementara petani dan nelayan berjuang dengan harga bahan bakar yang tinggi dan akses subsidi yang terbatas, dana negara yang seharusnya mendukung kedaulatan pangan—seperti subsidi pupuk, alat tangkap ikan, atau infrastruktur irigasi—justru jatuh ke tangan segelintir oligarki yang kami sebut sebagai bagian dari kaum serakahnomics.

Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yang melarang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 UU Tipikor, yang menghukum penyalahgunaan wewenang pejabat BUMN. Selain itu, Pasal 9E UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara tegas melarang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN di luar penghasilan sah. 

"Kami mencurigai adanya potensi pengayaan pribadi oleh oknum direksi, komisaris, atau pengawas dalam kasus ini, yang harus diusut tuntas," kata Ketua Umum STN Ahmad Rifai dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 22 Oktober 2025. 

Menyikapi hal ini, PP STN mendukung rekomendasi pengamat energi Sofyano Zakaria, yang menegaskan perlunya sanksi hukum yang jelas, termasuk pengembalian penuh kerugian negara dan hukuman pidana bagi pelaku, baik petinggi korporasi maupun oknum pejabat BUMN. 

"Kami menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pengadilan untuk tidak hanya mendalami kasus ini, tetapi juga memastikan sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, guna mencegah praktik serupa di masa depan," paparnya.

PP STN juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Memperketat pengawasan transaksi BUMN, khususnya di sektor energi, guna mencegah kebocoran sumber daya negara; 

2. ⁠Mengalokasikan dana hasil pengembalian kerugian untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, seperti penyediaan solar subsidi yang adil dan transparan;

3. ⁠Melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat tani dan nelayan, dalam pengawasan kebijakan energi nasional.

"Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan, siap bersatu dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya," jelasnya.

Menurutnya, korupsi di sektor energi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan: Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi