www.okenews.net: Masyarakat
Tampilkan postingan dengan label Masyarakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Masyarakat. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Mei 2026

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid, Jadi Khatib Sholat Jum’at

Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terjun langsung menemui masyarakat mengisi masa reses. Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi  masjid di wilayah Pulau Lombok, dan ikut sholat jum’at bersama masyarakat.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI, dalam setiap kunjungannya pada Hari Jum’at, sekaligus  bertindak sebagai khatib sholat Jumat. Pada Jum’at (01/05/2026), Fauzan, menemui warga, dan menjadi khatib sholat Jum’at di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam khotbahnya, Fauzan, yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok mengajak semua masyarakat berbuat baik, dan menghindari berbagai hal tidak baik, yang bisa menghancurkan, bahkan membuat manusia hidup sengsara. “Lakukan secara maksimal untuk selalu berbuat kebaikan, agar kita selamat di dunia dan akhirat,” jelasnya.

Fauzan menjelaskan, tiga hal yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, adalah takut kepada Allah SWT, baik dalam posisi sedang sendirian maupun di tengah keramaian. Hal lainnya adalah berlaku adil kepada siapa saja dan dalam keadaan suka, tidak suka atau marah. Perilaku adil juga harus dilaukan baik saat memegang jabatan atau tidak.

“Hal yang bisa menyelamatkan kita juga adalah memiliki perilaku cara pandang sederhana. Apakah saat kaya atau saat memiliki banyak ilmu pengetahuan. Ini mudah kita ucapkan, tapi prakteknya kadang kita bisa tergelincir. Karena itu, kita terus berdoa agar kita selamat dan selalu berbuat kebaikan,” tegas Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024).

Fauzan, dalam khotbah Jum’at ini juga mengatakan, Alloh SWT juga mengingatkan kita semua sebagai umatnya, tiga hal yang bisa menghancurkan kehidupan manusia adalah berperilaku pelit atau kikir, berperlaku menuruti hawa nafsu dan mengagungkan diri sendiri.

“Mari kita maksimalkan upaya kita untuk berbuat kebaikan agar kita selamat, dan maksimalkan usaha agar kita terhindar dari hal-hal yang menghancurkan hidup kita,” katanya sembari menyebutkan bahwa hal ini sesuai Firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW.

Fauzan, usai sholat Jum’at juga sempat berdialog dengan warga, dan para jamaah sholat jum’at. Dalam dialog, Fauzan, mengingatkan warga dan pengurus Masjid Al-Falah agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf masjid, jika belum memiliki sertifikat.

Menurut Fauzan, serfikasi tanah wakaf masjid, kuburan atau aset-aset lain yang diwakafkan penting dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sebab, jika masjid atau aset yang diwakafkan memiliki sertifikat, akan lebih kuat dan memiliki legalitas hak milik yang sah, sehingga tidak bisa lagi digugat, jika ada pihak lain yang menggugat.

“Ini perlu menjadi perhatian, karena jika nanti ada pihak yang menggugat, masjid bisa-bisa kalah di pengadilan, karena tanah yang diwakafkan, kemungkinan tidak dilengkapi dokumen ikrar wakaf. Karena itu, segera urus sertifikatnya,” jelas Fauzan.

Rabu, 22 April 2026

     

Peletakan Batu Pertama Masjid As Syuhada, Bupati Lotim Soroti Semangat Pembangunan Warga

Peletakan Batu Pertama Masjid Asyuhada

Okenews.net- Komitmen masyarakat dalam membangun sarana keagamaan kembali terlihat di Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan Masjid As Syuhada di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama, Rabu (22/4).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga dalam membangun rumah ibadah. Masjid ini diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp3 miliar dan diharapkan menjadi pusat ibadah sekaligus aktivitas sosial keagamaan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati menilai geliat pembangunan yang dilakukan masyarakat menjadi sinyal positif bagi daerah. Ia menyebut, semangat gotong royong yang tumbuh saat ini merupakan bagian dari keberkahan yang dirasakan bersama.

“Pembangunan rumah ibadah yang semakin masif menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin baik. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ekonomi Lombok Timur yang tumbuh hingga 4,39 persen turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Angka tersebut menempatkan Lombok Timur di posisi kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram.

Selain pembangunan Masjid As Syuhada, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya. Di antaranya renovasi Masjid Agung Al-Mujahiddin Selong dengan anggaran sekitar Rp50 miliar, serta rencana pembangunan Gedung Wanita Selong menjadi fasilitas representatif berkapasitas hingga 5.000 orang.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Lombok Timur masuk dalam nominasi nasional sebagai daerah dengan konsep Entrepreneur Government atau pemerintahan berbasis kewirausahaan. Ia berharap dukungan masyarakat agar daerah tersebut mampu meraih hasil terbaik.

Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap sektor keagamaan terus ditingkatkan. Sepanjang 2025, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren.

Khusus untuk Masjid As Syuhada, pemerintah daerah turut memberikan bantuan berupa 250 sak semen sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan tersebut.

Senin, 20 April 2026

     

Pemda Lotim Cari Solusi Gas dan Kualitas DOC, Bupati: Jangan Panik Hadapi Isu

Foto: Bupati Dalam Rapat Koordinasi bersama Pelaku Usaha Peternak Ayam Broiler

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi bersama para pelaku usaha peternakan ayam broiler, Senin (20/4), di ruang rapat Bupati. Pertemuan ini dipimpin langsung Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dihadiri perusahaan mitra dan peternak.

Rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi, sekaligus memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi peternak.

Bupati Haerul Warisin menegaskan, forum tersebut harus menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Ia mengingatkan agar para pihak tidak terpancing isu yang dapat memicu kepanikan.

“Yang terpenting kita cari jalan keluar bersama. Jangan sampai isu yang beredar justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi kesiapan peternak untuk beralih ke elpiji non subsidi. Ia meminta perusahaan mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi turut berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak.

Sebagai langkah lanjutan, Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan untuk melakukan pendataan jumlah kandang serta menghitung kebutuhan gas non subsidi secara menyeluruh di Lombok Timur.

Selain persoalan energi, kualitas DOC juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta perusahaan memastikan distribusi bibit ayam yang unggul, serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, termasuk dalam hal manajemen pemeliharaan dan penggunaan energi yang tepat.

Ia juga membuka opsi penggunaan alternatif penghangat kandang, seperti kompor berbahan oli bekas. Namun, efektivitasnya akan diuji terlebih dahulu guna memastikan tidak berdampak pada pertumbuhan ayam.

Di sisi lain, perwakilan perusahaan mitra menyatakan kualitas DOC yang disalurkan telah sesuai standar. Jika ditemukan hasil yang kurang optimal, hal itu disebut lebih dipengaruhi oleh kondisi kandang dan manajemen pemanasan yang belum maksimal.

Perusahaan juga menyatakan tidak keberatan dengan peralihan ke elpiji non subsidi, selama ketersediaannya terjamin. Mereka menilai selisih biaya produksi relatif kecil, namun meminta adanya fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.

Sementara itu, perwakilan asosiasi peternak, Ridatul Yasa, mengungkapkan masih ditemukan DOC dengan bobot di bawah standar. Ia juga berharap pembinaan dari dinas dan perusahaan dapat dilakukan lebih intensif.

Peternak turut menyoroti kelangkaan elpiji non subsidi di lapangan, khususnya tabung 12 kilogram yang disebut sulit diperoleh karena tingginya permintaan.

Menutup rapat, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan sekaligus melindungi peternak rakyat.

“Pemda ingin semua pihak berjalan seimbang. Perusahaan nyaman berusaha, peternak juga mendapatkan pembinaan yang baik,” tandasnya.

Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan implementasi hasil kesepakatan berjalan optimal.

Jumat, 17 April 2026

     

Pemda Lotim Sosialisasi LPG 3 Kg, Peternak Ayam Diminta Beralih Bertahap

Foto: Bupati dalam Pengambilan solusi kelangkaan gas kepada kelompok peternak

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengambil langkah strategis menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang sempat dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui sosialisasi penggunaan elpiji subsidi kepada kelompok peternak ayam yang digelar di Pendopo Bupati, Jumat (17/04).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas distribusi elpiji subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Mengacu pada edaran Pertamina, usaha peternakan ayam termasuk kategori yang tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji bersubsidi.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa fenomena kelangkaan elpiji tidak terjadi pada tahun sebelumnya. Ia menilai kondisi tersebut dipicu meningkatnya penggunaan elpiji subsidi oleh pihak yang tidak berhak, ditambah kekhawatiran masyarakat yang mendorong pembelian berlebih.

“Sekarang pengguna elpiji subsidi semakin meluas, bahkan tidak sesuai peruntukannya. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Meski demikian, Pemda mengakui tidak memiliki kewenangan dalam penentuan kuota maupun distribusi elpiji, karena hal tersebut menjadi domain Pertamina. Namun, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Dalam sosialisasi itu juga ditegaskan bahwa elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Sementara pelaku usaha, termasuk peternak ayam, hotel, restoran, hingga usaha jasa lainnya, diminta untuk beralih ke elpiji non-subsidi.

Pemda Lombok Timur melalui Satgas elpiji akan terus melakukan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai aturan. Bupati juga mengimbau para peternak mulai menyiapkan penggunaan elpiji non-subsidi secara bertahap sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

Sebagai bentuk dukungan, Pemda berencana membantu proses penukaran tabung gas bagi peternak, seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Suralaga. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas distribusi elpiji subsidi.

“Peternak adalah mitra pemerintah. Kebutuhan daging ayam dan telur sangat bergantung pada mereka, sehingga solusi harus tetap kita carikan bersama,” tegasnya.

Pemda berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam penggunaan elpiji sesuai peruntukan, demi menjaga keseimbangan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan usaha di daerah.

Senin, 13 April 2026

     

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Foto: Bupati dan Jajaran Rakor kelangkaan Gas Elpiji 3 kg
Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan elpiji menggelar rapat koordinasi guna merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui kelangkaan elpiji 3 kg mulai dirasakan sejak akhir Ramadan. Menurutnya, kondisi ini dipicu isu yang tidak benar sehingga memicu kepanikan masyarakat dan berujung pada aksi pembelian berlebihan atau panic buying.

Di sisi lain, Tim Satgas Elpiji menemukan adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan. Gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru digunakan oleh pelaku usaha, termasuk peternak ayam. Padahal, pada tabung elpiji telah tertera jelas peruntukannya.

“Masih banyak yang tidak berhak justru menggunakan elpiji 3 kg,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang cukup tinggi pada 2025, yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, termasuk dalam penggunaan elpiji.

Sebagai langkah cepat, Bupati meminta Pertamina menambah pasokan melalui skema super ekstra dropping untuk menekan kepanikan warga. Upaya tersebut akan dibarengi pengawasan ketat oleh satgas guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Selain solusi jangka pendek, Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Pemerintah daerah juga meminta agen tetap menyalurkan elpiji secara normal serta tidak mengurangi jatah pangkalan. Koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan tambahan pasokan ke pusat. Ia mengungkapkan, selama 1 hingga 14 April, distribusi elpiji di Lombok Timur mencapai sekitar 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan 5.000 hingga 6.000 tabung dari alokasi normal.

Sementara itu, salah satu agen elpiji, Reza, mengaku pihaknya telah mengimbau pangkalan agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan, yakni satu tabung per orang. Namun, tren pembelian saat ini menunjukkan masyarakat cenderung membeli sekaligus tabung dan isiannya.

“Pertamina juga kewalahan. Tambahan pasokan sudah melebihi alokasi normal,” ujarnya.

Ia menegaskan, agen tetap berkomitmen menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Data di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur, yang sebagian di antaranya masih menggunakan elpiji subsidi. Hal serupa juga ditemukan pada mitra dapur MBG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa pihaknya bersama satgas telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas distribusi.

Menurutnya, dengan tambahan pasokan dan skema fakultatif yang berjalan, kondisi seharusnya sudah mencukupi. Ia juga menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan elpiji tidak benar.

“Alokasi saat ini sudah jauh di atas normal, diharapkan kondisi segera kembali stabil,” pungkasnya.

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Ziarah ke Calon Jamaah Haji

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid intensif menemui warga dan konstituen bersilaturrahmi menjelang keberangkatan jamaah haji asal Lombok ke Tanah Suci. Kali ini, Fauzan menemui Calon Jamaah Haji di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Ahad (12/04/2026). 

Selain ke Desa Penimbung, Fauzan mengunjungi, Calon Jamaah Haji (CJH) di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB dan Calon Jamaah Haji di enam desa lainnya di Lombok Barat, selama berada di daerah pemilihan (dapil) Lombok pada pekan ini. Fauzan juga sempat bersilaturrahmi ke TGH M. Faizin Ya’qub, pendiri Pondok Tahfidz Al-Qur’an di Narmada, Lombok Barat, NTB.

Kunjungan silaturrahmi kepada Calon Jamaah Haji di Lombok merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Lombok, sebagai salah satu bentuk pamitan sosial, serta bermaaf-maafan. Tradisi ini untuk semakin mempererat solidaritas antar-sesama.

Dalam tradisi ini, masyarakat yang hadir dalam acara secara bersama-sama melantunkan zikir dan sholawat sebagai bentuk doa restu dan penghormatan kepada calon jamaah haji. Selain itu, tradisi ini sekaligus berdoa memohon keselamatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji, dan berdoa agar menjad haji mabrur dan mabrurah.

Tradisi ini mencerminkan kentalnya nilai religius dan kekeluargaan dalam budaya masyarakat di Lombok dalam melepas jamaah haji. Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, mengunjungi orang yang akan berangkat haji (walimatussafar) dalam Islam bermakna memohon doa restu agar ibadah mabrur.

Selain itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi, serta mengantar secara spiritual agar selamat pergi-pulang dari ibadah haji. Menuruut Fauzan, Bupati Lombk Barat dua periode (2016-2024) ini, tradisi ini merupakan tradisi yang baik untuk menitipkan doa kepada calon jemaah haji, yang doanya mustajab. 

“Jemaah haji itu, tamu Allah (wufudullah), yang doanya dikabulkan dan dosanya diampuni, sehingga dianjurkan meminta doa restu,” jelasnya.

Fauzan menambahkan, ziarah kepada calon jamaah haji juga untuk mengingatkan diri kita sendiri dan jemaah haji tentang tujuan akhir, yaitu ketaatan kepada Allah SWT. Tradisi ini, disebut walimatussafar atau mengantar haji, dianggap baik dan sejalan dengan ajaran Islam, meski bukan kewajiban utama dalam haji itu sendiri.

Dalam arahannya, Fauzan mengingatkan, agar calon jamaah haji, khususnya dari Lombok untuk tetap menjaga kesehatan, baik sebelum berangkat ke Tanah Suci maupun selama melaksanaan ibadah haji. Karena itu, Fauzan menyarankan, calon jamaah menyempatkan diri berolahraga, seperti jogging, atau olahraga ringan lainnya agar tetap bugar dan fit di Tanah Suci.

“Pola makan juga sebaiknya diijaga dari sekarang, Jangan sampai salah makan, yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu menjeang keberangkatan. Bawa peralatan secukupnya, jangan berlebihan,” paparnya.

Fauzan juga minta kepada calon jamaah haji untuk selalu mengikuti arahan petugas kesehatan dan petugas haji. Apalagi musim haji tahun 2026 ini, Arab Saudi memasuki awal musim panas, dengan cuaca terik. Suhu di Kota Makkah dan Madinah diprediksi bisa lebih dari 45 derajat celcius pada siang hari.

“Untuk mengatasi panas ektrem di Arab Saudi, jamaah banyak-banyak minum air untuk menghindari dehidrasi, gunakan alat pelindung diri, seperti payung, kacamata hitam, dan semprotan air wajah. Jamaah juga sebaiknya menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari dan beristirahat cukup,” ujar Legslator Partai NasDem ini

Jumat, 06 Maret 2026

     

Brimob Lombok Timur Berbagi Takjil, Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

Sumber Foto: Humas Dangki Brimob Kompi 3 Yon B

Okenews.net- Personel Brigade Mobile (Brimob) Kompi 3 Yon B Lombok Timur menunjukkan sisi humanisnya dengan membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Pejanggik, tepatnya di depan BTN Pesona Madani, Jumat (6/3/2026).


Kegiatan yang digelar pada bulan suci Ramadan 1447 H ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Aksi berbagi tersebut ditujukan bagi pengendara dan masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.


Sejak pukul 16.30 WITA, puluhan personel Brimob bersama ibu-ibu Bhayangkari terlihat bersiaga di tepi jalan. Namun, bukan untuk pengamanan, melainkan membagikan paket takjil kepada pengendara sepeda motor, mobil, hingga pejalan kaki yang melintas.


Dengan ramah, para anggota Brimob menyapa masyarakat sembari menyerahkan paket berbuka puasa.


“Silakan Pak, ini untuk berbuka puasa. Hati-hati di jalan,” ujar salah seorang anggota kepada pengendara yang melintas.


Komandan Kompi (Danki) Brimob Kompi 3 Yon B Lombok Timur, AKP I Wayan Putu Susena, S.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.


“Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan berbagi,” ujarnya.


Menurutnya, pembagian takjil ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum sempat sampai di rumah saat waktu berbuka tiba.


AKP Wayan Putu Susena juga menambahkan bahwa keterlibatan Bhayangkari memberikan nuansa kekeluargaan dalam kegiatan tersebut.


“Kehadiran ibu-ibu Bhayangkari menambah suasana kebersamaan dan kehangatan, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan kami,” katanya.


Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan. Salah seorang pengendara motor mengaku terbantu dengan adanya pembagian takjil tersebut, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan menjelang azan magrib.


“Awalnya saya kira ada kegiatan pengamanan, ternyata Brimob bagi-bagi takjil. Alhamdulillah, sangat membantu bagi kami yang belum sempat sampai rumah untuk berbuka,” ujarnya.


Melalui kegiatan bertajuk “Brimob Berbagi”, Kompi 3 Yon B Lombok Timur berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat selama bulan Ramadan.

     

Rakor Penyaluran Sembako, Pemkab Lotim Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Sekertaris DaerahLombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi sekaligus sosialisasi teknis penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Lombok Timur pada Jumat (6/3/2026) dan diikuti seluruh camat se-Kabupaten Lombok Timur.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Asisten I serta Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah. Pertemuan ini bertujuan memastikan mekanisme penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa proses distribusi bantuan harus mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi bantuan sosial. Ia meminta Dinas Sosial segera menerbitkan surat edaran kepada para camat yang berisi petunjuk teknis penyaluran bantuan.

Menurutnya, penerima bantuan harus mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Seluruh proses harus sesuai regulasi. Petunjuk teknis pembagian akan dituangkan dalam surat edaran kepada camat dengan dasar data DTSEN,” tegasnya.

Sekda juga menyoroti mekanisme graduasi, yakni penggantian penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak. Ia mengakui proses ini kerap menjadi tantangan di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan melalui sosialisasi agar masyarakat memahami mekanismenya.

Selain itu, para camat diminta mendorong desa-desa yang belum merampungkan data penerima bantuan agar segera menyelesaikannya. Penyaluran bantuan nantinya akan dipusatkan di kantor desa dengan jadwal distribusi yang akan diumumkan lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah menjelaskan bahwa logistik bantuan telah tiba sejak Selasa lalu dan saat ini masih dalam tahap penyiapan.

“Barang bantuan sudah datang dan hari ini kami bersama tim pendamping melakukan pengecekan ke gudang untuk memastikan kesiapan penyaluran,” ujarnya.

Ia menargetkan bantuan sembako tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dari total 254 desa di Lombok Timur, masih terdapat sejumlah desa yang belum merampungkan data penerima. Penentuan penerima bantuan menggunakan basis DTSEN dengan prioritas masyarakat pada desil 1 hingga desil 3.

“Untuk desil 1 dan 2 kita upayakan terpenuhi 100 persen, baru kemudian desil 3,” jelasnya.

Siti Aminah juga mengakui bahwa data DTSEN masih bersifat dinamis, terutama terkait persoalan administrasi kependudukan dan penentuan kriteria kelayakan penerima bantuan. Karena itu, ia mengajak semua pihak terus melakukan pembaruan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Penyaluran bantuan sembako tersebut rencananya akan diluncurkan di Kecamatan Masbagik, sebelum kemudian dilanjutkan ke kecamatan lainnya dan ditutup di Kecamatan Selong.

     

Harga Cabai Melonjak, Pemda Lombok Timur Datangkan Pasokan dari Enrekang

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik

Okenews.net-Meroketnya harga cabai di pasaran dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah melakukan langkah intervensi. Kenaikan harga tersebut dipicu curah hujan yang tinggi yang memengaruhi produksi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga, cabai rawit merah didatangkan dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Pasokan cabai tersebut tiba di Lombok pada Jumat (6/3/2026).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, usai serah terima cabai di Terminal Kargo Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), menjelaskan bahwa pengadaan cabai ini merupakan kerja sama bisnis atau business to business (B to B) antara champion cabai di Enrekang dan Lombok Timur.

“Kerja sama ini antara champion cabai yang ada di Enrekang dan yang ada di Lombok Timur. Pemerintah membantu mendekatkan pasokan agar harga bisa lebih murah dari harga yang sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, cabai yang didatangkan tersebut akan langsung didistribusikan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok bagi rumah tangga sekaligus menstabilkan harga di pasaran.

Pemerintah daerah juga akan menggelar operasi pasar untuk memastikan harga tetap terkendali.

“Besok kita akan melakukan operasi pasar, khususnya cabai, di Pasar Pancor, Taman Rinjani, dan beberapa titik lainnya,” jelasnya.

Dalam operasi pasar tersebut, cabai rawit merah akan dijual dengan harga Rp75 ribu per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang saat ini berada di kisaran Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengatakan lonjakan harga cabai tidak hanya terjadi di Lombok, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi.

Menurutnya, Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi distribusi cabai dari luar daerah. Biaya transportasi pengiriman tersebut ditanggung oleh Bapanas agar harga jual cabai tetap terjangkau.

“Kami dari Satgas Saber memfasilitasi distribusi cabai rawit merah dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Biaya transportasi difasilitasi oleh Bapanas sehingga harga yang diterima masyarakat bisa sama dengan harga di daerah asal,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa intervensi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga agar masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah berharap petani dan masyarakat dapat kembali meningkatkan produksi cabai lokal. Hal ini mengingat Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai di Indonesia.

     

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Sumber Foto: Humas Masyarakat Anti Rasuah

Okenews.net- Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap terkait aliran dana yang disebut sebagai “dana siluman” kepada sejumlah anggota DPRD NTB. Dalam laporan tersebut, AMARAH juga meminta aparat penegak hukum menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Transisi Gubernur sebagai tersangka guna mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Laporan itu disampaikan pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 12.30 WITA dengan nomor agenda/registrasi 1744 melalui surat bernomor 10025/DPP/KEP/AMN/NTB/III/2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Provinsi NTB.

Perwakilan AMARAH NTB, M. Syamsul Qomar (MSQ), mengatakan laporan tersebut disusun setelah melalui proses pengumpulan data serta kajian yang mendalam.

“Laporan ini tidak dibuat secara sembarangan. Kami telah melakukan verifikasi terhadap data yang ada dan hasil analisis menunjukkan perkara ini memiliki dasar yang cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar MSQ kepada awak media.

Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan segera menetapkan pihak-pihak yang terindikasi terlibat sebagai tersangka apabila alat bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

AMARAH menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pihak penerima dana, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur distribusi dana tersebut.

“Kita tidak hanya fokus pada penerima dana, tetapi juga perlu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam alur distribusi dan apa tujuan sebenarnya dari aliran dana ini. Karena itu kami meminta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Gubernur juga ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen AMARAH NTB dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap praktik yang berpotensi merugikan negara diusut secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Laporan tersebut ditandatangani oleh lima perwakilan AMARAH NTB, yakni M. Syamsul Qomar, Abdul Hakim, M. Ramadhan, A. Sandi, dan Rindawan Efendi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

Sabtu, 28 Februari 2026

     

Wabup Lotim Ajak Pesantren Aktif Cegah Perkawinan Anak demi Tekan Stunting

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur terus digencarkan. Salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah daerah adalah pencegahan perkawinan anak melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan keagamaan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya saat bersilaturahmi bersama pengurus, guru, staf, dan santri Yayasan Pondok Pesantren Al Badriyah Rarang, Kecamatan Terara, Sabtu (28/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan bahwa perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, pernikahan di usia yang belum matang secara fisik dan psikologis berisiko menimbulkan kehamilan bermasalah, kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga melahirkan anak dengan kondisi stunting.

“Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter generasi muda. Melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, kami berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada santri, wali santri, dan masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai usia yang matang,” ujar Edwin.

Ia mengingatkan, pencegahan stunting bukan semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan, agar pesan-pesan moral dan keagamaan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Pemda Lombok Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak sekaligus mempercepat tercapainya target penurunan stunting.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” tutupnya.

Jumat, 27 Februari 2026

     

SPBN Segera Dibangun di Ekas Buana, Menteri KKP Dukung Usulan Bupati Lombok Timur

Bupati Lombok Timur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan
Okenews.net- Upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat mendampingi kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, Jumat (27/2/2026).

Menurut Bupati, keberadaan SPBN sangat penting untuk melengkapi fasilitas di KNMP Ekas Buana agar aktivitas melaut nelayan menjadi lebih efisien dan terjangkau.

“SPBN ini akan sangat membantu nelayan kita. Kami berharap Kementerian dapat menjembatani proses perizinannya. Pemerintah daerah siap mendukung pengelolaannya melalui BUMD agar akses bahan bakar lebih mudah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan KNMP di Ekas Buana. Ia berharap fasilitas serupa dapat diperluas ke wilayah pesisir lain, mengingat garis pantai Lombok Timur yang membentang dari utara hingga selatan.

“Keberadaan KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan SPBN, termasuk pengelolaannya oleh BUMD. Ia memastikan realisasi SPBN akan segera ditindaklanjuti.

“Kita setuju SPBN ini dibangun untuk mendukung operasional nelayan. Pengelolaan oleh BUMD juga langkah yang baik,” ujar Wahyu.

Tak hanya itu, KKP juga akan memberikan bantuan sepuluh unit kapal beserta mesin kapal bagi nelayan di Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri turut menginstruksikan Dirjen Perikanan Budidaya untuk menata dan memperbaiki keramba jaring apung di kawasan Ekas agar lebih tertata dan produktif.

Di hadapan para nelayan yang menyambut antusias, Wahyu juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas KNMP dan memanfaatkannya secara optimal melalui koperasi desa. Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan dampak ekonomi KNMP sudah dirasakan signifikan oleh masyarakat.

“Kita ingin dua tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat pesisir yang hidup dalam kemiskinan,” ujarnya optimistis.

Selain pembangunan infrastruktur dan bantuan kapal, KKP juga menyiapkan perlindungan sosial bagi nelayan berupa asuransi. Secara nasional, tersedia 270 ribu kuota asuransi nelayan yang akan disalurkan ke berbagai daerah, termasuk Lombok Timur. Langkah ini diperkuat dengan komitmen Pemda yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan setempat.

Sebelumnya, Menteri bersama Bupati Lombok Timur, Plh Sekda NTB, serta sejumlah kepala daerah di NTB meninjau langsung kualitas bangunan di KNMP Ekas Buana.

Sebagai informasi, KNMP Ekas Buana merupakan satu dari tiga KNMP yang dibangun di NTB. Fasilitas ini berdiri di atas lahan milik Pemda seluas 1,5 hektare dan diharapkan menjadi model pengembangan kampung nelayan terpadu di wilayah lainnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi