Lotim Perluas Jaminan Sosial untuk Guru Ngaji hingga Kepala Lingkungan

Hermanamrullah    Agustus 14, 2026   

Lotim Perluas Jaminan Sosial untuk Guru Ngaji hingga Kepala Lingkungan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Program tersebut menyasar guru ngaji, marbot, ketua RT hingga kepala lingkungan. Pemerintah menargetkan seluruh 21 kecamatan di Lombok Timur dapat terjangkau program jaminan sosial tersebut.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, perlindungan bagi para abdi masyarakat menjadi perhatian karena mereka memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, namun belum seluruhnya memiliki jaminan sosial yang memadai.

Hal itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan Surat Keputusan Penerima Bantuan Iuran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui dana zakat Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8).

Menurut Haerul, marbot dan guru ngaji merupakan bagian penting dalam pelayanan masyarakat. Guru ngaji berperan membantu pemerintah dalam membina serta memberikan pengetahuan keagamaan kepada generasi muda, sementara marbot menjalankan tugas pelayanan di lingkungan tempat ibadah.

“Guru ngaji adalah petugas yang membantu pemerintah dalam menjaga dan memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi anak didik. Tugasnya sangat berat dan mulia,” kata Haerul.

Ia menilai, ketua RT dan kepala lingkungan juga memiliki tanggung jawab besar karena menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Karena itu, program jaminan sosial tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan ketika peserta mengalami risiko kerja maupun meninggal dunia. Santunan nantinya dapat diterima oleh ahli waris.

Haerul menyebut keterbatasan insentif serta tidak adanya dana pensiun bagi sebagian penerima menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas program tersebut.

“Ketika dia meninggal dunia, tidak ada gaji pensiunnya. Makanya inilah yang menjadi gaji pensiunnya,” ujarnya.

Hingga saat ini, program telah menjangkau 14 kecamatan. Sementara tujuh kecamatan lainnya masih dalam tahap validasi data.

Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli menyampaikan, sebanyak 1.087 orang telah terdaftar sebagai penerima manfaat pada tahap awal. Rinciannya terdiri atas 664 guru ngaji, 124 marbot, serta ketua RT dan kepala lingkungan.

Selain itu, Baznas Lombok Timur juga telah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.200 guru madrasah honorer murni dengan masa pengabdian antara 10 hingga 35 tahun.

Kamli menegaskan, Baznas akan terus mengambil bagian dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan mengacu pada data desil 1 dan desil 5.

“Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan dan upayakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi saudara-saudara kita yang telah mengabdikan dirinya untuk masyarakat Lombok Timur,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Lombok Timur bersama Ketua Baznas dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima manfaat.

Bupati juga mengajak masyarakat aktif mengikuti pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang saat ini berlangsung di desa dan kelurahan. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program perlindungan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Wabup Lotim Sampaikan Enam Aspirasi Strategis ke Kemendagri, Soroti LPPD hingga Dana Tembakau

Hermanamrullah    Juli 22, 2026   

Wabup Lotim Sampaikan Enam Aspirasi Strategis ke Kemendagri, Soroti LPPD hingga Dana Tembakau

Okenews.net– Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya memanfaatkan forum Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah (Reboan) yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerah.

Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Rabu (22/7) itu diikuti Wabup dari Command Center Pemkab Lombok Timur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahyan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Hairi, serta Asisten Administrasi Umum Husnul Basri.

Dalam forum tersebut, Wabup menyampaikan sejumlah usulan yang dinilai penting guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari penyederhanaan sistem pelaporan hingga penguatan kebijakan fiskal bagi daerah.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Menurutnya, perubahan indikator tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.

Selain itu, Edwin juga mengusulkan agar pelaporan LPPD di Kemendagri dapat diintegrasikan dengan sistem evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian PAN-RB sehingga pemerintah daerah tidak lagi dibebani penyampaian data yang berulang.

"Kami berharap sistem pelaporan dapat disederhanakan sehingga lebih efektif dan tidak menimbulkan duplikasi data. Penguatan kompetensi ASN juga menjadi kebutuhan agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meningkat," ujar Edwin.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk tetap menyampaikan LPPD tepat waktu setiap 31 Maret, meskipun proses penyusunan sering berbenturan dengan penyelesaian laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup turut meminta Kemendagri menerbitkan regulasi yang lebih spesifik terkait penyelesaian tata batas desa guna memberikan kepastian administrasi wilayah.

Di bidang keuangan daerah, Edwin meminta kepastian mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam APBD. Ia menjelaskan bahwa pada 2025 Lombok Timur berhasil menekan belanja pegawai menjadi 28,3 persen. Namun, adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi menaikkan rasio tersebut hingga 33 persen sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel.

Tak hanya itu, Wabup juga menyoroti pentingnya kepastian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Menurutnya, dana yang pada 2025 mencapai sekitar Rp104 miliar memiliki peran besar dalam mendukung pembiayaan BPJS Kesehatan demi menjaga status Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Lombok Timur.

Edwin juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali regulasi pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Dengan garis pantai lebih dari 200 kilometer, ia menilai potensi kelautan Lombok Timur perlu didukung regulasi yang lebih berpihak kepada daerah.

Selain itu, komoditas tambak udang vaname juga diharapkan memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan setara dengan sektor tembakau, mengingat daerah selama ini hanya menerima kontribusi terbatas dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sementara dampak lingkungan dari aktivitas tambak tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menutup penyampaiannya, Wabup berharap Ditjen Otda menghadirkan sistem administrasi yang lebih sederhana, layanan konsultasi daring yang responsif, serta pendampingan yang berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otda Kemendagri, Efrimeiriza, menyatakan seluruh aspirasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan ditampung dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait.

"Kami akan mengonsolidasikan seluruh masukan yang disampaikan. Untuk penyesuaian IKK dan pelaporan LPPD, contact person teknis akan segera disampaikan kepada Pemkab Lombok Timur agar koordinasi berjalan lebih efektif," katanya.

Ia menambahkan, persoalan batas desa akan dikoordinasikan bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Sementara terkait dinamika Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), Kemendagri masih menunggu perkembangan resmi dari Kementerian Keuangan sembari terus melakukan koordinasi lintas kementerian.

Wabup Lotim Lepas Jalan Sehat Alunan Budaya Pringgasela, Dukung Pelestarian Tradisi

Hermanamrullah    Juli 20, 2026   

Wabup Lotim Lepas Jalan Sehat Alunan Budaya Pringgasela, Dukung Pelestarian Tradisi

Okenews.net– Perhelatan Alunan Budaya Desa Pringgasela 2026 resmi memasuki satu dekade penyelenggaraannya dengan diawali kegiatan Car Free Day dan jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Tugu Juang Pringgasela Raya (Tugu Mopra), Minggu (19/7).

Ribuan warga tampak antusias mengikuti jalan sehat yang secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian Alunan Budaya yang tahun ini mengusung tema "Srimananti", sekaligus menjadi bagian dari Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin mengapresiasi semangat masyarakat Pringgasela yang dinilainya berhasil menjaga tradisi, budaya, dan kebersamaan di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, Pringgasela tidak hanya dikenal sebagai sentra tenun khas Lombok, tetapi juga memiliki kekuatan dalam merawat nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

"Pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif berbasis kemasyarakatan seperti ini. Pembangunan Lombok Timur tidak akan berjalan optimal tanpa masyarakat yang sehat, rukun, dan penuh optimisme seperti warga Pringgasela," ujar Edwin.

Ia menilai jalan sehat bukan sekadar aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan membangun kebersamaan antarwarga. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan tersebut juga menghadirkan suasana gembira melalui berbagai hadiah doorprize yang disiapkan panitia.

Wabup juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama mengikuti kegiatan, sekaligus tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sepanjang rute yang dilalui.

"Yang terpenting, nikmati kebersamaan ini dengan penuh kegembiraan sambil tetap menjaga kebersihan dan ketertiban," pesannya.

Sementara itu, tema "Srimananti" yang diangkat pada Alunan Budaya tahun ini merepresentasikan harapan, peran perempuan, serta identitas tenun khas Pringgasela yang telah menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat setempat.

Melalui penyelenggaraan Alunan Budaya yang telah memasuki usia ke-10, diharapkan tradisi dan potensi budaya Pringgasela semakin dikenal luas, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur.

Pemda Lotim dan PN Selong Hadirkan Sidang di Kecamatan, Akses Keadilan Makin Mudah

Hermanamrullah    Juli 02, 2026   

Pemda Lotim dan PN Selong Hadirkan Sidang di Kecamatan, Akses Keadilan Makin Mudah

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pengadilan Negeri Selong resmi memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses pelayanan hukum bagi masyarakat. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan ruang sidang di tempat (zitting plaats) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (2/7).

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra.

Kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan peradilan tanpa harus selalu datang ke kantor Pengadilan Negeri Selong.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa kerja sama ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

"Intinya dari kerja sama yang kita bangun dengan Pengadilan Negeri Selong adalah bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan prima dan pelayanan cepat kepada masyarakat," ujar Haerul Warisin.

Menurutnya, pelaksanaan sidang di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan, masyarakat juga diharapkan lebih percaya diri saat mengikuti proses persidangan.

"Dengan sidang di tempat, masyarakat akan lebih leluasa memberikan penjelasan maupun pembelaan diri dibanding harus datang ke Pengadilan Negeri Selong. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang baik," katanya.

Meski demikian, Bupati berharap semakin sedikit masyarakat yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Ia juga menilai kerja sama ini menjadi tonggak awal hubungan kelembagaan yang lebih erat antara Pemda Lombok Timur dan Pengadilan Negeri Selong.

"Seluruh kerja sama yang dibangun bersama Forkopimda dilakukan secara terbuka dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra, menyambut baik dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, kerja sama tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus mendekatkan proses peradilan kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan Bupati dan Pemda Lombok Timur. Dengan adanya MoU ini, persidangan tidak hanya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Selong, tetapi juga dapat memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah di tingkat desa maupun kecamatan," ujarnya.

Ia menjelaskan, luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan. Selain mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai proses peradilan yang transparan dan mudah diakses.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan hukum di Lombok Timur semakin efektif, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

Peringati Hari Lahir Pancasila, Sekda Lotim Ajak Generasi Muda Jadikan Pancasila Ideologi Hidup

Hermanamrullah    Juni 01, 2026   

Peringati Hari Lahir Pancasila, Sekda Lotim Ajak Generasi Muda Jadikan Pancasila Ideologi Hidup

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur dalam Upacara Hari Lahir Pancasila

Okenews.net– Pancasila dinilai tetap relevan dan menjadi fondasi utama yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga pesatnya perkembangan teknologi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/6).

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman sekaligus jangkar moral bagi Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis. Berkat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Indonesia mampu menjaga persatuan dan stabilitas di tengah berbagai dinamika dunia.

"Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai perubahan zaman," demikian kutipan amanat Kepala BPIP yang dibacakan Sekda.

BPIP juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri bangsa Indonesia dinilai mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perbedaan di tingkat global.

Selain itu, Indonesia dinilai terus menunjukkan peran nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui keterlibatan pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila ini, BPIP mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya dipahami sebagai simbol atau teks sejarah, tetapi diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata, termasuk dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat.

BPIP juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan publik berorientasi pada keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan.

Di akhir amanat, masyarakat diajak memperkuat persatuan serta bersama-sama menolak intoleransi dan radikalisme yang berpotensi mengganggu harmoni kebangsaan.

"Pancasila harus terus menjadi kekuatan pemersatu bangsa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri kokoh karena persatuan, kemanusiaan, dan nilai-nilai religius yang dimilikinya," tutup amanat tersebut.

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Hermanamrullah    Mei 28, 2026   

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Foto: Halal Bihalal Idul Adha

Okenews.net- Momentum halal bihalal Idul Adha di Kabupaten Lombok Timur berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Kebersamaan yang terlihat antara unsur pimpinan daerah dinilai menjadi simbol harmoninya kepemimpinan dalam membangun daerah.

Dalam suasana sederhana namun penuh makna itu, Bupati Lombok Timur tampak menyambut Wakil Bupati dengan penuh keakraban dan rasa hormat. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Lombok Timur, Saparwadi.

Menurutnya, momen itu menunjukkan kedewasaan dan keteladanan seorang pemimpin dalam menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan pemerintahan.

“Hal seperti ini penting dilihat masyarakat. Kehangatan dan kebersamaan pimpinan daerah menunjukkan bahwa pemerintahan dibangun dengan rasa saling menghargai. Itu menjadi energi positif bagi masyarakat,” ujar Saparwadi.

Ia juga menilai kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam momentum tersebut mencerminkan profesionalisme birokrasi yang matang. Sikap Sekda dinilai menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas dan mendukung jalannya roda pemerintahan secara maksimal.

“Sekda menunjukkan sikap profesional dan memahami posisinya sebagai penguat jalannya pemerintahan serta pelayan administrasi daerah. Kehadiran seperti itu penting untuk menjaga keharmonisan antara kepemimpinan politik dan birokrasi,” tambahnya.

Saparwadi menegaskan, halal bihalal Idul Adha bukan hanya sekadar seremoni silaturahmi, melainkan simbol persatuan dan kekompakan para pemimpin daerah dalam menjaga arah pembangunan Lombok Timur.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan contoh kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan keteduhan, etika, dan rasa saling menghormati dalam setiap momentum publik.

“Ketika pemimpin menunjukkan ketulusan, saling menghormati, dan birokrasi berjalan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tutupnya.

Lantik 87 Pj Kades, Bupati Lotim Tekankan Kepemimpinan untuk Semua Warga

Hermanamrullah    Mei 13, 2026   

Lantik 87 Pj Kades, Bupati Lotim Tekankan Kepemimpinan untuk Semua Warga

Foto: Pelantikan PJS Kepala Desa

Okenews.net – Sebanyak 87 Penjabat Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati H. Haerul Warisin di Pendopo Bupati Lombok Timur, Rabu (13/5/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa kepala desa harus menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok pendukung.

Menurut Haerul Warisin, seorang pemimpin wajib memberikan pelayanan secara merata setelah dipercaya menduduki jabatan. Ia menilai kepemimpinan yang baik akan meninggalkan teladan bagi generasi berikutnya.

“Ketika sudah menjadi pemimpin, maka yang dilayani adalah seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia juga meminta para Pj. Kepala Desa yang baru dilantik bekerja secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah, lanjutnya, yakni perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Selain pembenahan data sosial, program pemberdayaan masyarakat desa juga diminta menjadi perhatian serius para penjabat kepala desa, termasuk mendukung pelaksanaan program Desa Berdaya.

Bupati mengingatkan bahwa tugas di tingkat desa memiliki beban kerja yang cukup berat. Karena itu, perlindungan ketenagakerjaan bagi aparatur desa harus dipastikan berjalan dengan baik.

Ia menegaskan seluruh kepala desa hingga kepala lingkungan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan jaminan perlindungan kerja.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi terkait penghargaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Desa. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan santunan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada sejumlah penerima manfaat.

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Foto: Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4). Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menindaklanjuti pesan tersebut, Sekda Lombok Timur memaparkan sejumlah capaian daerah yang dinilai membanggakan. Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur berhasil menempati peringkat keempat dalam indeks pembangunan terbaik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah pada akhir 2025 tercatat mencapai 4,93 persen, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di NTB.

“Capaian ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Juaini di hadapan peserta apel.

Selain itu, Lombok Timur juga mencatat berbagai prestasi nasional, di antaranya sebagai kabupaten terbaik dalam percepatan digitalisasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat nasional, serta pengendalian inflasi terbaik di kawasan NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Tak hanya itu, daerah ini juga meraih penghargaan sebagai pengelola keuangan daerah terbaik tahun 2025 dalam program inklusi keuangan.

Sekda menambahkan, berbagai insentif dan penghargaan yang diterima akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah mendorong inovasi, termasuk dalam penguatan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi layanan.

“Keberhasilan ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja bersama. Kita harus terus mempertahankan inovasi dan berbagi pengalaman untuk kemajuan Lombok Timur ke depan,” tegasnya.

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Hermanamrullah    April 20, 2026   

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan capaian serta inovasi yang telah dijalankan.

Di hadapan tim penilai, Bupati memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung oleh digitalisasi sistem melalui penerapan SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce. Tahun 2026, Pemda menargetkan seluruh pajak daerah dilakukan secara non-tunai, seluruh desa aktif digital, serta mayoritas wajib pajak menggunakan kanal digital dengan sistem pemantauan real-time.

Selain mengejar pendapatan, Pemda juga menekankan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik. Enam BUMD yang dimiliki diarahkan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda menerapkan skema pemanfaatan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga. Hasilnya dibagi dengan komposisi 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui penerapan BLUD pada rumah sakit dan puskesmas. Skema ini dinilai memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan secara efisien tanpa mengedepankan keuntungan semata.

Pemda juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penanganan wilayah rawan gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penilaian ini melibatkan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang nantinya akan ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Hermanamrullah    April 13, 2026   

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Foto: Bupati dan Jajaran Rakor kelangkaan Gas Elpiji 3 kg

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan elpiji menggelar rapat koordinasi guna merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui kelangkaan elpiji 3 kg mulai dirasakan sejak akhir Ramadan. Menurutnya, kondisi ini dipicu isu yang tidak benar sehingga memicu kepanikan masyarakat dan berujung pada aksi pembelian berlebihan atau panic buying.

Di sisi lain, Tim Satgas Elpiji menemukan adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan. Gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru digunakan oleh pelaku usaha, termasuk peternak ayam. Padahal, pada tabung elpiji telah tertera jelas peruntukannya.

“Masih banyak yang tidak berhak justru menggunakan elpiji 3 kg,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang cukup tinggi pada 2025, yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, termasuk dalam penggunaan elpiji.

Sebagai langkah cepat, Bupati meminta Pertamina menambah pasokan melalui skema super ekstra dropping untuk menekan kepanikan warga. Upaya tersebut akan dibarengi pengawasan ketat oleh satgas guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Selain solusi jangka pendek, Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Pemerintah daerah juga meminta agen tetap menyalurkan elpiji secara normal serta tidak mengurangi jatah pangkalan. Koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan tambahan pasokan ke pusat. Ia mengungkapkan, selama 1 hingga 14 April, distribusi elpiji di Lombok Timur mencapai sekitar 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan 5.000 hingga 6.000 tabung dari alokasi normal.

Sementara itu, salah satu agen elpiji, Reza, mengaku pihaknya telah mengimbau pangkalan agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan, yakni satu tabung per orang. Namun, tren pembelian saat ini menunjukkan masyarakat cenderung membeli sekaligus tabung dan isiannya.

“Pertamina juga kewalahan. Tambahan pasokan sudah melebihi alokasi normal,” ujarnya.

Ia menegaskan, agen tetap berkomitmen menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Data di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur, yang sebagian di antaranya masih menggunakan elpiji subsidi. Hal serupa juga ditemukan pada mitra dapur MBG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa pihaknya bersama satgas telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas distribusi.

Menurutnya, dengan tambahan pasokan dan skema fakultatif yang berjalan, kondisi seharusnya sudah mencukupi. Ia juga menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan elpiji tidak benar.

“Alokasi saat ini sudah jauh di atas normal, diharapkan kondisi segera kembali stabil,” pungkasnya.

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Hermanamrullah    Maret 07, 2026   

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.