Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Hermanamrullah    April 13, 2026   

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Foto: Bupati dan Jajaran Rakor kelangkaan Gas Elpiji 3 kg

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan elpiji menggelar rapat koordinasi guna merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui kelangkaan elpiji 3 kg mulai dirasakan sejak akhir Ramadan. Menurutnya, kondisi ini dipicu isu yang tidak benar sehingga memicu kepanikan masyarakat dan berujung pada aksi pembelian berlebihan atau panic buying.

Di sisi lain, Tim Satgas Elpiji menemukan adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan. Gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru digunakan oleh pelaku usaha, termasuk peternak ayam. Padahal, pada tabung elpiji telah tertera jelas peruntukannya.

“Masih banyak yang tidak berhak justru menggunakan elpiji 3 kg,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang cukup tinggi pada 2025, yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, termasuk dalam penggunaan elpiji.

Sebagai langkah cepat, Bupati meminta Pertamina menambah pasokan melalui skema super ekstra dropping untuk menekan kepanikan warga. Upaya tersebut akan dibarengi pengawasan ketat oleh satgas guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Selain solusi jangka pendek, Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Pemerintah daerah juga meminta agen tetap menyalurkan elpiji secara normal serta tidak mengurangi jatah pangkalan. Koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan tambahan pasokan ke pusat. Ia mengungkapkan, selama 1 hingga 14 April, distribusi elpiji di Lombok Timur mencapai sekitar 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan 5.000 hingga 6.000 tabung dari alokasi normal.

Sementara itu, salah satu agen elpiji, Reza, mengaku pihaknya telah mengimbau pangkalan agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan, yakni satu tabung per orang. Namun, tren pembelian saat ini menunjukkan masyarakat cenderung membeli sekaligus tabung dan isiannya.

“Pertamina juga kewalahan. Tambahan pasokan sudah melebihi alokasi normal,” ujarnya.

Ia menegaskan, agen tetap berkomitmen menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Data di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur, yang sebagian di antaranya masih menggunakan elpiji subsidi. Hal serupa juga ditemukan pada mitra dapur MBG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa pihaknya bersama satgas telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas distribusi.

Menurutnya, dengan tambahan pasokan dan skema fakultatif yang berjalan, kondisi seharusnya sudah mencukupi. Ia juga menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan elpiji tidak benar.

“Alokasi saat ini sudah jauh di atas normal, diharapkan kondisi segera kembali stabil,” pungkasnya.

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Hermanamrullah    Maret 07, 2026   

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

Pemda Lombok Timur Siap Dikawal BPK, Wabup Edwin Pastikan Pemeriksaan Berjalan Lancar

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

Pemda Lombok Timur Siap Dikawal BPK, Wabup Edwin Pastikan Pemeriksaan Berjalan Lancar

Wakil Bupati Lotim, Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menerima tim BPK dalam pertemuan awal atau entry meeting di ruang kerjanya, Rabu (28/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wabup Edwin memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan yang akan berlangsung selama 45 hari ke depan dapat berjalan lancar dan transparan. Ia menyatakan akan mengawal langsung proses tersebut, termasuk menunjuk person in charge (PIC) guna mempermudah koordinasi serta penyediaan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Menurutnya, kehadiran BPK justru menjadi sarana evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan awal yang disampaikan BPK dinilai sangat membantu Pemda dalam memetakan berbagai aspek yang perlu dibenahi ke depan.

Didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektur Daerah, Wabup menegaskan komitmen Pemda Lombok Timur untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan. Upaya tersebut, kata dia, tidak semata demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP), Wabup mengakui masih terdapat sejumlah kendala. Meski demikian, ia optimistis seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Entry meeting ini sekaligus menandai dimulainya pemeriksaan resmi BPK terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Pemkab Lombok Timur. Adapun fokus pemeriksaan meliputi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baznas Lombok Timur Salurkan Rp440 Juta Insentif untuk 1.434 Guru TK dan PAUD

Hermanamrullah    Januari 21, 2026   

Baznas Lombok Timur Salurkan Rp440 Juta Insentif untuk 1.434 Guru TK dan PAUD

Penyaluran Bantuan Guru

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur Bersama Pemda kembali menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada para tenaga pendidik non ASN. Pada tahap pertama Tahun 2026, Baznas menyalurkan insentif senilai Rp440 juta kepada 1.434 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di jenjang TK, PAUD, dan Kelompok Bermain (KB).

Penyaluran insentif tersebut dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (21/01/2026), dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai mitra strategis dalam pendistribusian dana umat.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhamad Kamli, menjelaskan bahwa para penerima manfaat berasal dari tujuh kecamatan, yakni Terara, Labuhan Haji, Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, dan Jerowaru.

“Insentif ini bersumber dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang disalurkan melalui Baznas Lombok Timur. Amanah ini kami kembalikan kepada mereka yang berhak, khususnya guru non ASN yang selama ini berjuang di pendidikan usia dini,” ujarnya.

Menurut Kamli, guru TK dan PAUD merupakan kelompok strategis yang perlu mendapat perhatian karena berperan besar dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini, meskipun sering berada dalam keterbatasan ekonomi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi berupa hadiah umrah kepada seorang guru PAUD yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi panjang dalam dunia pendidikan.

Baznas Lombok Timur berharap penyaluran insentif ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat serta mendorong sinergi berkelanjutan antara Baznas, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Lombok Timur.

Satu Tahun MBG Lombok Timur: Dongkrak PDRB, Pemda Siapkan Skema Pengawasan Baru Libatkan Publik

Hermanamrullah    Januari 19, 2026   

Satu Tahun MBG Lombok Timur: Dongkrak PDRB, Pemda Siapkan Skema Pengawasan Baru Libatkan Publik

Evaluasi Program Makan Bergizi Gerati

Okenews.net-Setelah setahun penuh dijalankan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur akhirnya masuk meja evaluasi. Pemerintah Daerah bersama DPRD Lombok Timur menggelar rapat khusus di Ruang Rapat DPRD lantai III, Senin (19/01/2026), untuk membedah capaian program sepanjang 2025 sekaligus merancang penguatan kebijakan di tahun 2026.

Rapat tersebut mengungkap dua wajah program MBG: capaian positif dari sisi ekonomi daerah, sekaligus tantangan serius di level pelaksanaan teknis.

Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keberadaan MBG turut mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.

“Program ini menggerakkan rantai ekonomi, mulai dari penyedia bahan pangan hingga tenaga kerja lokal,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Meski demikian, Juaini menegaskan bahwa Pemda tidak menutup mata terhadap berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Ia menyoroti pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam menyukseskan program, terutama dalam pelaksanaan makan bersama.

Menurutnya, sekolah yang membangun komunikasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu menjalankan program tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kerap memicu persoalan teknis.

Menyadari tingginya risiko dalam penyajian makanan segar, Pemda berencana membuka ruang pengawasan baru yang melibatkan masyarakat. Pada pertengahan 2026, akan dibentuk bidang monitoring khusus yang diisi perwakilan publik di luar mitra resmi.

“Wadah ini akan menampung keluhan, masukan, sekaligus menjadi kontrol cepat dari wali murid dan masyarakat,” tegas Juaini.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi sekaligus memungkinkan penyelesaian masalah secara berjenjang di tingkat daerah, tanpa harus selalu menunggu arahan dari pusat atau provinsi.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menekankan bahwa Satgas MBG di tingkat kabupaten memiliki peran krusial sebagai pengawas lapangan. Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG dan memastikan setiap persoalan segera dilaporkan ke tingkat lebih tinggi agar perbaikan dapat dilakukan cepat dan tepat.

Dalam rapat yang sama, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, turut memberikan klarifikasi atas insiden yang sempat terjadi di Desa Kembangsari. Hasil investigasi menunjukkan bahwa persoalan tidak semata berasal dari penyedia, melainkan juga minimnya edukasi konsumsi.

“Susu kedelai yang seharusnya langsung diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melewati batas kelayakan konsumsi,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan pula indikasi dari pihak mitra penyedia yang memesan susu mendekati masa kedaluwarsa. Temuan tersebut menjadi catatan penting untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra ke depan.

Dari sisi infrastruktur layanan, MBG Lombok Timur mencatat capaian di atas target. Hingga kini, sebanyak 213 SPPG telah terdaftar dalam sistem, melampaui target awal sebanyak 159 unit. Namun, sekitar 40 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, terkendala aktivasi akun sistem.

Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah validasi data penerima manfaat. Sinkronisasi data dari Dapodik, EMIS, dan BKKBN masih menjadi pekerjaan rumah, terlebih setelah tiga kali perubahan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat pusat.

Fokus 2026, kata Agamawan, adalah memastikan akurasi data penerima tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang resmi masuk dalam skema MBG.

Evaluasi ini menjadi penanda bahwa MBG Lombok Timur tengah bergerak menuju fase pematangan kebijakan bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas layanan dan akuntabilitas publik.

Bupati Lombok Timur Tegaskan OPD Harus Tancap Gas Sejak Awal 2026

Hermanamrullah    Januari 14, 2026   

Bupati Lombok Timur Tegaskan OPD Harus Tancap Gas Sejak Awal 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TA 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh perangkat daerah, Rabu (14/01/2026), di Aula Pendopo Bupati Lombok Timur. 

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan daerah tahun 2025 yang dinilainya menunjukkan tren positif. Ia menyebut capaian tersebut patut disyukuri, meski masih terdapat ruang perbaikan.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, terutama dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, jangan ada rasa puas diri,” tegas Bupati.

Berdasarkan realisasi anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai 100,78 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 99,5 persen dan belanja daerah terealisasi 98,33 persen. Menurut Bupati, angka tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan terukur.

Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya percepatan eksekusi program sejak awal tahun. Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan yang perencanaannya sudah matang segera dijalankan tanpa menunggu akhir tahun.

“Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun, terutama kegiatan fisik yang sudah jelas kontraknya. Ini harus dikendalikan sejak sekarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran sepenuhnya melekat pada kepala dinas atau kepala badan selaku pengguna anggaran. Ia meminta para pimpinan OPD lebih disiplin, cermat, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD 2026.

Rakor tersebut turut menjadi penegasan komitmen Pemkab Lombok Timur untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan efektif, tepat waktu, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Hermanamrullah    Januari 08, 2026   

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Penyerahan SK PPPK 

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi melantik dua kepala dinas definitif pada Kamis (08/01/2026). Pelantikan tersebut masing-masing menetapkan L. Aries Fahrozi sebagai Kepala Dinas Kesehatan serta Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2021, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur Hairul Warisin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi aturan moral dan komitmen tidak tertulis dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.

“Dengan kepala dinas yang baru, saya berharap Lombok Timur bisa menjadi lebih baik ke depan. Kuncinya adalah koordinasi, kerja sama, dan kemauan untuk bekerja maksimal demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hairul Warisin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK, terutama yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Ia mendorong para guru PPPK untuk terus mengasah kemampuan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan secara menyeluruh.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar terus bahu-membahu dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran kepala dinas yang dinilainya memiliki kualitas dan dedikasi yang luar biasa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada sejumlah daerah yang dilanda musibah, seraya bersyukur karena Lombok Timur terhindar dari bencana besar. Ia menilai kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

“Semua harus terus bergerak. Jangan karena mendekati masa pensiun lalu berhenti bekerja maksimal. Justru menjelang pensiun, kita harus meninggalkan jejak kebaikan bagi rekan kerja dan daerah,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan strategis. PPPK berpotensi menjadi kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah tengah mengkaji dan mengusulkan agar PPPK juga dapat menjabat sebagai kepala puskesmas.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPPK yang telah mendedikasikan diri untuk masyarakat Lombok Timur, serta mengingatkan jajaran pelayanan kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dan senyuman dalam melayani masyarakat.

“Pelayanan kesehatan harus ramah, humanis, dan penuh empati. Itu bagian dari kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

DPRD Lombok Timur Tetapkan Renja 2026, Komitmen Perkuat Kinerja dan Pengawasan

Hermanamrullah    Januari 06, 2026   

DPRD Lombok Timur Tetapkan Renja 2026, Komitmen Perkuat Kinerja dan Pengawasan

DPRD Lombok Timur

Okenews.net- Suasana ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur berlangsung khidmat saat Rapat Paripurna VII Masa Sidang II Tahun 2026 digelar. Satu per satu anggota dewan menempati kursinya, menandai dimulainya agenda penting penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun Anggaran 2026.

Rapat ini bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memastikan arah kerja lembaga legislatif daerah berjalan lebih terukur, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sekretaris DPRD Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, mengawali sidang dengan menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dinyatakan sah dan resmi dibuka. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, bersama unsur pimpinan dewan.

Dalam pemaparannya, pimpinan DPRD menjelaskan bahwa Renja 2026 mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari rapat Badan Musyawarah, rapat paripurna, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda), hingga kegiatan bimbingan teknis bagi anggota dewan.

Selain itu, agenda reses, kunjungan kerja, rapat komisi dan alat kelengkapan dewan, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian integral dalam rencana kerja tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan itu dirancang guna mengoptimalkan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Penetapan rencana kerja DPRD tahun anggaran 2026 dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD agar lebih terukur, terarah, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelas Iswan.

Setelah melalui pembahasan dan mendapat persetujuan peserta rapat, disampaikan Rancangan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan Dewan terhadap Renja DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dalam rapat paripurna.

Dengan disahkannya Renja 2026, DPRD Lombok Timur menegaskan komitmennya menjalankan tugas kelembagaan secara optimal. Dokumen ini menjadi pijakan strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagi DPRD, tahun 2026 bukan sekadar deretan agenda dan jadwal rapat, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang lahir dari ruang sidang benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Serahkan SK 10.998 PPPK Paruh Waktu, Bupati Lombok Timur, Jangan Separuh-separuh Layani Masyarakat

Hermanamrullah    Desember 31, 2025   

Serahkan SK 10.998 PPPK Paruh Waktu, Bupati Lombok Timur, Jangan Separuh-separuh Layani Masyarakat

Pemda Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 10.998 pegawai pada penghujung tahun 2025. Penyerahan SK tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta direksi BUMD.

Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa diterimanya SK PPPK Paruh Waktu harus menjadi pemicu semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus mulai dengan hal-hal baru. Bukan berarti setelah menerima SK semangatnya selesai, tapi justru harus bergerak lebih cepat karena sudah diakui negara,” tegas Bupati di hadapan ribuan PPPK, Rabu, 31/12/2025

Ia juga mengingatkan agar status paruh waktu tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Menurutnya, disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian tetap menjadi kewajiban utama seluruh aparatur.

“Jangan karena paruh waktu, lalu separuh-separuh melayani masyarakat,” ujarnya.

Bupati menambahkan, Pemerintah Daerah Lombok Timur terus berupaya mengusulkan agar PPPK Paruh Waktu ini dapat segera ditingkatkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah terhadap sumber daya aparatur, mengingat banyaknya program pembangunan dan pelayanan publik yang harus dijalankan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi khusus kepada 10 orang PPPK yang akan segera memasuki masa purna tugas. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Diketahui, SK PPPK Paruh Waktu ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Sementara itu, penghasilan yang diterima tetap disesuaikan dengan gaji yang diperoleh sebelumnya.

Selain penyerahan SK, Pemda Lombok Timur juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut merupakan donasi dari ASN Pemda Lombok Timur sebesar Rp800 juta, ditambah Rp200 juta dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), yang disalurkan melalui Bank NTB Syariah.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemda Lombok Timur tidak hanya dalam memperkuat pelayanan publik, tetapi juga kepedulian terhadap sesama di tengah musibah nasional.

Lotim Kendalikan Inflasi, Bupati Haerul Warisin Tegaskan Kolaborasi Kunci Sukses Hadapi Nataru 2025

Hermanamrullah    Desember 12, 2025   

Lotim Kendalikan Inflasi, Bupati Haerul Warisin Tegaskan Kolaborasi Kunci Sukses Hadapi Nataru 2025

Pemda Lombok Timur

Okenews.net-Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, sebuah upaya yang kembali membuahkan hasil melalui penghargaan bergengsi di tingkat regional. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Lombok Timur dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 pada Jumat, 12/12/2025.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi erat dengan Bank Indonesia dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Tahun 2025 ini, alhamdulillah, dengan kerja keras semua, Lombok Timur mampu mengendalikan inflasi dengan sangat baik," ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai gejolak harga yang biasanya muncul pada momentum besar seperti Idul Fitri mampu ditekan melalui intervensi yang tepat. Salah satu langkah strategisnya adalah penyaluran bantuan sembako senilai Rp40 miliar kepada 237 ribu keluarga miskin dan miskin ekstrem guna menjaga daya beli masyarakat.

Kerja sama solid dengan Bank Indonesia menjadi faktor penting keberhasilan tersebut. Atas capaian itu, Lombok Timur meraih penghargaan TPID sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bupati juga menyoroti bahwa inflasi di Lombok Timur kerap dipicu oleh kenaikan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai. Untuk mengatasi hal itu, ia mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui instruksi pembentukan Tim Pemantau Pekarangan guna memastikan keberhasilan penanaman cabai dan bawang merah sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan keluarga. Bahkan, Bupati menegaskan sanksi akan dijatuhkan kepada kepala dinas yang tidak menjalankan instruksi tersebut.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi lebih kuat antara Dinas Pertanian dan para Champion Cabai lokal untuk menjamin stabilitas pasokan, terutama pada periode lonjakan harga.

Bupati mengingatkan bahwa tantangan di tahun 2026 akan lebih besar, mengingat Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem terbanyak di Bali-Nusra. Situasi itu menuntut ketersediaan pangan yang lebih stabil dan terpantau ketat.

"Ini menjadi PR berat kita di tahun 2026. Komoditas pemicu inflasi harus dipastikan ketersediaannya," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua TPID, Muhammad Juaini Taofik, menekankan pentingnya kelancaran distribusi menjelang Nataru.

"Lotim adalah daerah perlintasan. Kita pastikan distribusi, terutama di jalan utama dan Pelabuhan Kayangan, berjalan lancar sehingga tidak ada keterlambatan," ujarnya.

Sekda menjabarkan tiga fokus utama TPID menjelang Nataru, yakni memastikan kelancaran distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan Dinas Perdagangan dan tim tetap melakukan pemantauan pasar meskipun pada hari libur.

Pemda Lotim Gelar Lelang Terbuka Aset Kendaraan Dinas, Publik Bisa Ikut Tanpa Batasan Peserta

Hermanamrullah    Desember 08, 2025   

Pemda Lotim Gelar Lelang Terbuka Aset Kendaraan Dinas, Publik Bisa Ikut Tanpa Batasan Peserta

Kepala Bidang Aset Lombok Timur

Okenews.net -Pemerintah Daerah Lombok Timur resmi membuka proses pelelangan sejumlah kendaraan dinas yang sudah tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan. Lelang ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Januari 2026 dan digelar secara terbuka bagi seluruh masyarakat, tanpa persyaratan khusus maupun batasan peserta.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan aset pemerintah sekaligus wujud transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Unit kendaraan yang akan dilelang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sepeda motor hingga mobil dinas operasional yang sebelumnya digunakan untuk mendukung pelayanan publik.

Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, Abdul Basyir, mengatakan proses lelang akan dilakukan secara online melalui sistem resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Metode ini dipilih agar prosesnya lebih terbuka, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ini bentuk keterbukaan pemerintah. Tidak ada prioritas maupun peserta khusus. Selama memenuhi syarat administrasi dan mengikuti mekanisme resmi lelang, siapa pun dapat ikut,” tegas Basyir, Senin (08/12/2025).

Saat ini kendaraan yang akan dilelang masih dalam proses pendataan dan penilaian dan dikumpulakan di mal pelayanan publik, untuk memudahkan pendataan (Apprasial) oleh KPKNL. Penilaian tersebut menjadi dasar penetapan nilai limit atau harga awal kendaraan sebelum dilelang.

Seluruh informasi terkait daftar kendaraan, spesifikasi teknis, hingga nilai limit akan tersedia melalui platform resmi lelang pemerintah di lelang.go.id. Peserta juga dapat memantau jadwal, mekanisme penawaran, hingga tahapan pendaftaran melalui situs yang sama.

Masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini diimbau untuk membaca ketentuan secara lengkap dan memperhatikan jadwal resmi agar tidak melewati masa registrasi maupun penyetoran jaminan.

Pemda Lombok Timur berharap, melalui mekanisme ini, aset yang sudah tidak digunakan dapat dialihkan secara transparan dan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Tahapan lelang saat ini masih berjalan. Jadwal dan daftar final kendaraan akan diumumkan setelah KPKNL menetapkan hasil penilaian,” tutup Basyir.