www.okenews.net: Pemerintah
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Jumat, 11 Juli 2025

     

Paripurna APBD 2024: DPRD Desak Jawaban Tegas, Eksekutif Didorong Tampilkan Transparansi

 

Wakil bupati Lombok Timur

Okenews.net– Ketegangan positif mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Lombok Timur, Jumat (11/07/2025), saat jajaran eksekutif daerah memberikan tanggapan resmi atas berbagai sorotan tajam yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir langsung dalam sidang tersebut, menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk merespons secara terbuka dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik selama setahun anggaran.

DPRD dalam beberapa pandangannya menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari efektivitas serapan anggaran, capaian program pembangunan, hingga kejanggalan administrasi yang perlu diklarifikasi. Tekanan terhadap akuntabilitas penggunaan APBD 2024 pun menjadi sorotan utama dalam dinamika sidang paripurna ini.

“Publik menuntut kejelasan. Sudah saatnya eksekutif memberikan jawaban yang tidak hanya retoris, tetapi berbasis data dan capaian riil,” tegas salah seorang legislator yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Momentum paripurna kali ini dianggap sebagai ujian integritas bagi pihak eksekutif. Apakah mereka mampu menjelaskan secara menyeluruh jalannya pelaksanaan APBD, atau justru membuka ruang diskusi lanjutan yang lebih tajam di DPRD.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk menjawab seluruh catatan fraksi dengan pendekatan transparan dan terbuka. Tanggapan tersebut diharapkan tidak hanya menepis keraguan, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga demi keberlanjutan pembangunan di Lombok Timur.

“Pertanggungjawaban bukan sekadar laporan, tapi cerminan kepemimpinan dan kepercayaan publik. Kami siap menjawabnya,” demikian pernyataan resmi dari perwakilan eksekutif dalam forum.

Hasil dari sidang paripurna ini akan menentukan arah pembahasan lebih lanjut terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Bagi masyarakat Lombok Timur, jalannya proses ini mencerminkan seberapa serius pemerintah dan DPRD dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

Rabu, 09 Juli 2025

     

Menuju Lombok Timur Smart: Birokrat Ditempa Literasi Digital

Mengawal Birokrat yang Semart

Okenews.net – Untuk memperkuat kewaspadaan digital di kalangan birokrat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Timur bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar kegiatan Literasi Keamanan Siber. 


Acara ini berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (09/07/2025), mengusung tema "Mengawal Lombok Timur Smart Dimulai dari Birokrat yang Cakap Digital dan Tangguh."


Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus peretasan akun digital, terutama WhatsApp, yang menimpa sejumlah pimpinan dan pejabat daerah dalam dua tahun terakhir.

Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan ketahanan digital sudah menjadi kebutuhan mendesak.


“Awal 2024 menjadi titik refleksi kita semua. Dalam satu malam, tiga pejabat penting—Kepala BPBD, Satpol PP, dan Bapenda—mengalami peretasan akun WhatsApp. Komunikasi resmi berubah menjadi penyebaran hoaks yang mengganggu koordinasi,” ungkapnya.


Ia menambahkan, kejadian serupa juga menimpa Plh Sekda saat itu, yang identitasnya digunakan untuk modus penipuan berkedok permintaan dana kepada pegawai.


Bahkan pada Maret 2025, Sekda definitif H. Juaini Taofik menjadi korban serangan berbasis social engineering teknik manipulasi psikologis untuk membobol sistem. Puncaknya, pada Juni 2025, dua kepala dinas dipalsukan identitasnya untuk menyebarkan janji mutasi dan promosi jabatan, lengkap dengan permintaan sejumlah uang.


“Ini bukan lagi sekadar gangguan digital. Ini peringatan keras bahwa kita harus memperkuat kewaspadaan dan sistem keamanan birokrasi kita,” tegasnya.


Kepala Bidang Persandian Diskominfo Lombok Timur, Aris Munandar, juga menyampaikan keprihatinan serupa. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir, terdapat 9 hingga 12 kasus peretasan akun WhatsApp pejabat daerah, termasuk Ketua BPD, Kepala Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, hingga Kepala BKPSDM.


“Akun-akun ini disalahgunakan untuk menghubungi orang lain, seolah-olah berasal dari pemilik akun yang sah,” ujarnya.


Aris menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran dan keterampilan digital para birokrat.


“Intinya, akun kita masih belum aman. Tapi hari ini sudah dijelaskan langkah-langkah pencegahannya. Semoga setelah kegiatan ini, kita semua menjadi lebih waspada dan paham bagaimana mengamankan akun pribadi,” katanya.


Ia juga berharap kolaborasi antara Diskominfo, BSSN, dan seluruh OPD di Lombok Timur terus diperkuat agar ke depan serangan peretasan dan pencurian data (phishing) dapat dicegah secara menyeluruh.


“Mudah-mudahan semua pihak dapat bekerja sama demi keamanan digital dan demi mewujudkan visi Lombok Timur Smart,” tutupnya.


Jumat, 04 Juli 2025

     

Fauzan Khalid Minta Pengangkatan ASN dan PPPK Sesuai Jadwal

Anggota DPRRI Komisi II  Fauzan Khalid
Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzan Khalid, meminta pemerintah agar proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dilakukan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa kepastian waktu pengangkatan sangat penting, karena akan menjadi dasar penerimaan gaji serta awal perjalanan karier mereka di instansi pemerintahan.


“Calon ASN dijadwalkan diangkat bulan Juni, dan PPPK pada bulan Oktober. Jangan permainkan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pengangkatan. Jangan sampai, misalnya, pengangkatan dilakukan Juni tapi TMT-nya baru tercatat Agustus, atau bahkan Desember untuk PPPK. 


"Ini jadi patokan mereka menerima gaji,” tegas Fauzan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/06/2025).


Fauzan, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, juga meminta Menteri PAN-RB dan Kepala BKN untuk ikut mengawal pelaksanaan pengangkatan di daerah. Ia berharap kepala daerah dapat mematuhi jadwal yang telah ditetapkan demi kepastian hukum dan kesejahteraan para calon ASN dan PPPK.


"Ini adalah aspirasi langsung dari para calon ASN dan PPPK yang perlu kita perhatikan bersama,” tambahnya.


Menanggapi hal ini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa TMT untuk calon ASN paling lambat ditetapkan pada 1 Juni, sedangkan untuk PPPK paling lambat 1 Oktober. Mendengar penegasan itu, Fauzan kembali mengingatkan agar para kepala daerah benar-benar menjalankan aturan ini.


“Penegasan dari Kepala BKN ini tentu akan membuat para calon ASN dan PPPK lebih tenang. Terima kasih Pak Kepala BKN,” kata Fauzan.


Ia juga menjelaskan bahwa TMT merupakan hal penting dalam dunia kepegawaian. Selain menjadi dasar perhitungan masa kerja, TMT juga mempengaruhi proses kenaikan pangkat, masa pensiun, hingga hak keuangan pegawai.


Tak hanya soal pengangkatan, Fauzan turut menyoroti masa pensiun bagi PPPK. Ia meminta agar PPPK yang telah mengabdi dan memasuki masa pensiun dapat diberikan uang pensiun layaknya ASN. Menurutnya, tanpa jaminan ini, para pensiunan PPPK berisiko mengalami kesulitan ekonomi.


“Banyak dari mereka diangkat saat usianya sudah di atas 40 tahun. Maka, saat pensiun di usia 58 atau 60 tahun (untuk guru), mereka masih memiliki anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah. Kita harus pikirkan nasib mereka setelah tidak lagi bertugas,” ujarnya.


Fauzan pun berharap pesan ini bisa sampai ke Presiden melalui rapat kabinet. "Pak Wakil Menteri PAN-RB, Pak Kepala BKN, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden secara jelas dan valid. Saya yakin beliau akan mendukung. Jangan sampai kita menciptakan kemiskinan baru setelah mereka pensiun,” pungkasnya

Selasa, 01 Juli 2025

     

Polri Milik Rakyat, Hadir dengan Hati Nurani" Bupati Lotim Pimpin Upacara HUT Bhayangkara ke-79

Hut bayangkara ke-79

Okenews.net– Suasana khidmat menyelimuti halaman Kantor Bupati Lombok Timur saat digelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 pada Selasa, (01/07/2025). 


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memimpin langsung jalannya kegiatan yang dihadiri jajaran pejabat penting daerah.

Turut hadir Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres Lotim, Dandim 1615, para pimpinan OPD, Kepala BUMN, Pj. Ketua Bhayangkari, tokoh agama, serta para purnawirawan Polri. Kebersamaan ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan elemen masyarakat lainnya.


Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat dan rasa syukur atas dedikasi Polri, khususnya Polres Lombok Timur. Ia berharap institusi Polri terus memperkuat kedekatannya dengan masyarakat.


“Semoga Polri terus berjaya dan semakin dicintai oleh rakyat,” ucap Bupati dengan penuh semangat.


Mengangkat tema “Polri untuk Masyarakat”, Bupati menekankan bahwa keberadaan Polri harus lebih dari sekadar penegak hukum. Polri harus hadir sebagai sahabat rakyat, yang bekerja dengan empati dan nurani, bukan sekadar formalitas kekuasaan.


“Polri adalah milik rakyat. Karena itu, setiap langkah dan kebijakannya harus berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.


Ia juga mengajak seluruh anggota Polri untuk terus menjadi institusi yang humanis, bersih, transparan, dan dipercaya publik. Tantangan zaman yang semakin kompleks seperti kejahatan digital, intoleransi, hingga kriminalitas jalanan, menurutnya, harus dijawab dengan peningkatan kualitas pelayanan yang profesional.


Tidak hanya mengapresiasi peran Polri, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung tugas-tugas kepolisian dengan memberikan kritik membangun dan menjaga sinergi demi terciptanya keamanan bersama.


“Keamanan bukan hanya tugas Polri, tapi tanggung jawab kita semua. Mari jadikan peringatan Hari Bhayangkara ini sebagai momen memperkuat komitmen menjaga ketertiban demi kemajuan bangsa,” seru Bupati di akhir sambutannya.


Menambah semarak acara, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Operasi Pajak Daerah (Opjar) Tunggakan PBB-P2 serta penyerahan SK Opjar untuk 21 kecamatan.

Kamis, 27 Februari 2025

     

Ali BD Ingatkan, Waspada Calo Jabatan yang Mulai Gentayangan

Mantan Bupati Ali Bin Dachlan
Okenews.net- Mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan, mengingatkan masyarakat akan maraknya praktik calo jabatan yang berupaya memanfaatkan pergantian kepemimpinan daerah. Melalui unggahan di laman Facebook pribadinya, Ali BD menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan adalah perbuatan haram dan harus dilaporkan kepada Gubernur NTB, Lalu Iqbal, yang telah menyatakan akan menindak tegas para pelakunya.

Ali BD menjelaskan bahwa saat kepala daerah baru mulai menjalankan tugas, para pejabat yang ingin mempertahankan posisi mereka dan individu yang mengincar jabatan kerap mencari berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menawarkan "bantuan" dalam memperoleh jabatan dengan imbalan tertentu.

"Saat saya bekerja di pemerintahan, saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan. Haram hukumnya! Saya mengangkat pejabat berdasarkan rekam jejaknya, bukan karena ada pengaruh dari pihak lain," tegas Ali BD. Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak mudah tertipu oleh oknum yang mengklaim bisa membantu mendapatkan posisi tertentu.

Ali BD juga menanggapi isu bahwa namanya kerap disebut dalam konteks lobi jabatan, mengingat kedekatannya dengan Gubernur dan Bupati Lombok Timur. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik semacam itu dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayai klaim yang mengatasnamakan dirinya.

Di akhir pernyataannya, Ali BD berharap agar Gubernur NTB, Lalu Iqbal, dan Bupati Lombok Timur selalu dalam lindungan Allah serta tetap berada di garda terdepan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Selasa, 04 Januari 2022

     

Evaluasi Kinerja, Bupati Panggil Kepala OPD


Okenews.net - Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri mengumpulkan seluruh kepala OPD lingkup Pemda Lombok Tengah di Ballroom Kantor Bupati, Senin (3/1/2022). 

Bos kepala OPD itu dipanggil dalam rangka rapat evaluasi meminta penjelasan masing-masing terkait kinerja pembangunan di masing-masing OPD. Hadir Wakil Bupati, Sekda dan seluruh Kepala OPD tanpa berwakil.

Bupati mengatakan kinerja pembangunan berbagai sektor di Lombok Tengah begitu dinamis. Pandemi Covid 19 masih menjadi tantangan pembangunan dengan kebutuhan biaya pemulihan yang tidak sedikit sehingga menuntut adaptasi baru.

Pertumbuhan ekonomi bahkan mengalami kontraksi yang cukup dalam. Angka PDRB sebelumnya 12,4 triliyun mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 11,5 triliyun. Dengan kondisi ekonomi tersebut realisasi PAD tahun 2021 mencapai 153,69 milyar atau mencapai 65,61% dari target.

Begitu juga prosentase penduduk miskin Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 13,44%. Namun demikian, di tengah situasi yang sulit dan berbagai keterbatasan, Pemda patut bersyukur, IPM terus meningkat dari 66,43 menjadi 66,72 poin di tahun 2021. 

"Tingkat pengangguran terbuka kita Alhamdulillah dapat kita tekan hingga mencapai 2,23 persen," ujarnya.

Dari sekilas gambaran capaian kinerja pembangunan tersebut, tantangan pembangunan terlihat nyata. Namun demikian masih terbuka peluang peluang yang nyata membutuhkan kerja keras bersama. 

Apa yang luput diperoleh dari perhelatan WSBK yang kemarin hendaknya menjadi renungan bersama agar menyiapkan diri, bergegas menangkap peluang dalam ajang MotoGP yang akan datang. 

Bupati berpesan agar secara terus-menerus melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga mampu merencanakan dan  melaksanakan program kegiatan lebih baik lagi kedepannya.

Program kegiatan yang efektif dan efisien dalam alokasi sumber daya serta transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya harus ditingkatkan. 

"Saya minta kepada kepala OPD untuk bekerja secara profesional, cekatan dan mencari ide dan gagasan yang konstruktif dan tidak melakukan copy paste program kegiatan sebelumnya," tegasnya.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka perencanaan program kegiatan harus tersusun dengan baik. Sebab tidak ada artinya jika program itu tak bisa dilaksanakan. 

Sebaliknya setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik untuk itu pengendalian dan evaluasi harus dilakukan setiap saat. 

"Jangan seperti pepatah lebih besar pasak dari kemampuan, artinya jangan buat program selangit namun tak bisa dijangkau atau dikerjakan, tak efektif dan efisien, buatlah program kegiatan yang bisa dijangkau oleh anggaran namun mengena untuk masyarakat banyak," pinta bupati.

Bupati berharap awal tahun 2022 menjadi momentum yang tepat bagi semua untuk melakukan refleksi terhadap seluruh aktivitas pembangunan di Gumi Tastura ini. 

Pelaksanaan aktivitas pembangunan melalui berbagai program kegiatan merupakan wujud dari komitmen dan kerja keras bersama untuk mencapai kinerja pembangunan yang direncanakan.

Tentu saja ata Bupati, setiap tahapan pembangunan memiliki dinamika tersendiri. Berbagai peluang terkadang tidak dapat dimanfaatkan dan munculny tantangan kerap menjadi penghalang dalam suksesnya pembangunan. 

Oleh karena itu, hal yang menjadi faktor kegagalan dalam pembangunan maupun pendorong keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepannya. 

"Pada titik inilah saya katakan, pengendalian dan evaluasi memegang peranan penting untuk mewujudkan hal tersebut, tanpa itu maka apa yang kita program kan tidak akan berjalan dengan baik dan benar," tutup Bupati.

Minggu, 20 Juni 2021

     

Dukung Pemerintah, HM Djamaluddin Instruksikan Pegawai YPH Pancor Divaksin

Okenews - Ikhtiar mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19, Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH PPD) Nahdlatul Wathan Pancor menginstruksikan seluruh pimpinan lembaga pendidikan di bawah naungannya.

Ust. HM Djamaluddin, BE., M.Kom (foto dokumen)


Ketua YPH PPD NW Pancor Ustadz HM Djamaluddin, BE, M.Kom mengatakan, surat ini sebagai bentuk tindaklanjuti surat edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur No. 443/028/P3KL.1/ KES/VI/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.


"Kepada semua pimpinan lembaga dan satuan pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi untuk mengintruksikan kepada semua ustadz/ ustadzah, dosen, dan staf yang belum mendapatkan vaksinasi untuk mengikuti proses vaksinasi Covid-19," imbaunya.


Pelaksanaan vaksin, kata Ustadz HM Djamaluddin, berlangsung selama dua hari (Senin-Selasa, 28-29 Juni 2021), pukul 08.00-12.00 Wita di Gedung Birrul Walidain Pancor oleh petugas dari Satgas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Lombok Timur.


Hal itu dilakukan agar proses pendidikan dalam bentuk pembelajaran langsung pada tahun pembelajaran baru mendatang di masing-masing satuan pendidikan dan perguruan tinggi, kecuali terdapatbalasan-alasan medis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.


 "Untuk dimaklumi, sertifikat yang telah mendapatkan vaksinasi covid-19 akan dijadikan rujukan/syarat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di tahun ajaran baru 2021/2022," paparnya.


Ia menegaskan, setiap pimpinan lembaga dan satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan tentang data ustadz/ustadzah/ dosen/staf yang sudah dan belum mendapatkan sertifikat vaksinasi tahap 1 dan 2 lengkap dengan alasannya.

Senin, 12 April 2021

     

Larangan Mudik Mulai Disosialisasikan

Okenews - Polres Bima Kota per hari Senin (12/04/2021) hingga 14 hari ke depan akan menggelar Operasi Keselamatan Rinjani tahun 2021. Operasi dimulai dengan apel gabungan pasukan yang dihadiri berbagai stakeholder lainnya.

Penyematan pita sebagai tanda tim pelaksana OPS Keselamatan Rinjani 2021

Dalam apel ini, Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono S Ik menegaskan, pihaknya mengedepankan untuk sosialisasi kepada para pengendara terkait larangan mudik lebaran dan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.


"Karena ini masih masa Pandemi, jadi benar-benar kita tekankan untuk sosialisasi larangan mudik. Lebih-lebih di protokol kesehatan nya," ujar Kapolres usai digelar apel gelar pasukan Senin (12/04/2021).


Saat membacakan sambutan Kapolda NTB, Kapolres menekankan pelaksanaan OPS Keselamatan Rinjani tahun ini, masih sama dengan pelaksanaan operasi tahun sebelumnya.


Kapolres menegaskan, yang paling dititikberatkan adalah imbauan kepada masyarakat larangan mudik lebaran, terhitung 6-17 Mei 2021. Hal ini merujuk grafik kenaikan kasus Covid-19 yang begitu meningkat hingga menimbulkan banyaknya kasus kematian dan timbulnya klaster baru.


Anggota yang terlibat pada Ops Keselamatan Rinjani, Kapolres sebagaimana sambutan tertulis Kapolda, menekankan untuk juga fokus pada penerapan Prokes Covid-19 yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan baik dan benar.


"Anggota juga harus mampu memberikan contoh pada warga, untuk taat dan patuh pada protokol covid-19 serta keselamatan selama operasi ini," tegasnya.


Diujung sambutannya, Kapolres meminta agar terjalin sinergitas kerja seluruh aparatur yang terlibat dalam OPS Keselamatan Rinjani ini, dengan mengedepankan pelayanan yang humanis


Apel gelar pasukan ini, berlangsung di lapangan Mako Polres Bima Kota. Dihadiri Kapolres Bima Kota, Ketua Pengadilan Negeri Bima, Kejari Bima, Kepala Dishub Kota Bima, PJU Polres Bima Kota dan sejumlah undangan lainnya.


Upacara juga diikuti satu regu dari Makodim 1608 Bima, Sat Brimob Bima, regu dari setiap unit Polres Bima Kota, regu dari Dinas Perhubungan Kota Bima. Gelar pasukan diawali dengan penyematan pita, sebagai tanda tim pelaksana OPS Keselamatan Rinjani 2021.

Senin, 29 Maret 2021

     

Dukung Pemerintah, Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Gelar Vaksin

Okenews.net - Untuk mendukung program vaksinasi Covid-19, Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor Lombok Timur melakukan vaksin untuk kalangan orang tua sekaligus memberikan vaksin bagi jamaah calon yang terdaftar di KBIH Pancor.

TGH Yusuf Makmun saat divasin di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor, Senin (29/03/2021)

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Ust. HM. Djamaluddin mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 masih saja terjadi virus menjangkit berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, hari ini Yayasan Pendidikan Hamzanwadi menggelar vaksinasi Covid-19.


"Ikhtiar kita selaku masyarakat untuk menjaga kesehatan sangat penting. Oleh karena itu mari kita dukung program pemerintah agar kesehatan kita juga tetap terjaga," ungkap H Djamaluddin, Senin (29/03/2021).


Menurutnya, informasi tentang bahaya vaksin Covid-19 yang beredar selama ini tidak benar. Pemerintah telah menjamin keamanan masyarakat. Terbukti para pimpinan dan pejabat, serta masyarakat sudah banyak divaksin.


"Kita di yayasan bersama tuan guru yang ada pesantren juga sudah divaksin. Dan hari ini orang tua kita yang usianya 50 tahun dan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini juga divaksin," ungkap adik kandung TGB Zainul Zainul Majdi itu.


Kandidat doktor Institut Teknologi Bandung itu menegaskan, semua pengurus, pegawai, dan karyawan di bawah naungan yayasan akan divaksin agar kesehatan tetap terjaga. Dan ini bagian dari cara yayasan mendukung program pemerintah.


"Kita sudah program vaksinasi, namun masih menunggu jadwal dari pemerintah. Harapan kita dengan dilakukan vaksin ini semoga Covid-19 ini segera berakhir," harapnya.


Dipaparkan, pelaksanaan vaksin yang diselenggarakan di yayasan hari dilakukan tim kesehatan Satgas Covid-19 dari Kabupaten Lombok Timur.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi