www.okenews.net: Pendakian
Tampilkan postingan dengan label Pendakian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendakian. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Agustus 2025

YGSI Paparkan Capaian Program Cegah Kekerasan Gender dan Perkawinan Anak di Lotim

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI)

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur menggelar Dialog Capaian Praktik Baik terkait pencegahan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan kehamilan remaja di Aula DP3AKB, Rabu (27/08/2025).

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD, organisasi masyarakat sipil, forum anak, guru PKRS, hingga media. Tujuannya, menyampaikan hasil implementasi program YGSI di empat desa dan empat sekolah intervensi, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk perlindungan anak dan pemberdayaan remaja.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Lombok Timur, Fathiyah S.St., menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang refleksi bersama agar praktik baik yang sudah berjalan bisa diperluas ke desa dan sekolah lainnya.

“Kasus kekerasan berbasis gender dan seksual mayoritas menimpa perempuan. Karena itu, kami berkomitmen melanjutkan program yang digagas YGSI dengan tetap berkolaborasi bersama NGO maupun instansi terkait,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas PMD, Assairul Kabir, mendorong desa-desa intervensi untuk aktif membuat peraturan desa (Perdes) terkait pencegahan perkawinan anak dan kekerasan seksual. Ia juga mengajak generasi muda untuk kreatif memanfaatkan teknologi digital dalam menyuarakan kampanye perlindungan anak.

Dukungan serupa datang dari Dinas Sosial Lotim. Lalu Muhammad Isnaeni menegaskan pentingnya respons cepat terhadap kasus perkawinan anak. Meski terkendala SDM dan fasilitas, pihaknya siap menindaklanjuti laporan melalui jalur koordinasi.

“Golden period dalam pencegahan perkawinan anak tidak boleh terlewat. Jika ada laporan, kami siap sigap menangani, termasuk lewat program pelatihan keterampilan remaja yang belum menikah,” tegasnya.

Perwakilan Kemenag Lotim, M. Taisir, menilai implementasi PKRS di madrasah sejalan dengan kebutuhan siswa. Materi PKRS dapat disisipkan dalam muatan lokal dengan pendekatan kreatif seperti cerita, karya tulis, hingga video edukatif.

Sementara dari sisi layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Lotim menyebut program YGSI telah didukung melalui edukasi reproduksi di puskesmas. Bappeda pun menyatakan siap berperan sesuai tupoksi, sebagaimana kolaborasi dengan NGO lainnya.

Sejak 2021, YGSI telah menjalankan program di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Hasilnya antara lain lahir sejumlah regulasi perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan desa, hingga media edukasi berbasis budaya lokal.

Acara ini berlangsung sejak pukul 08.00 Wita dengan agenda pemaparan capaian program, diskusi komitmen lintas sektor, hingga penutupan. Sebanyak 32 peserta hadir, dan diharapkan forum ini menjadi pijakan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak dalam memperkuat perlindungan anak di Lombok Timur.


Minggu, 20 Juli 2025

Pendakian Rinjani Ditutup, Menko Polkam Minta Keputusan Dipatuhi Demi Keselamatan


Okenews.net
– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan minta jalur pendakian Gunung Rinjani agar ditutup sementara secara total hingga pemberitahuan lebih lanjut.


Hal tersebut sebagai langkah untuk melakukan perbaikan di tengah rentetan insiden jatuhnya pendaki di jalur Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam beberapa minggu terakhir.

Menurutnya, hari ini pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Basarnas, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNI, Polri, Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Rapat kordinasi untuk merespons rentetan insiden jatuhnya pendaki di jalur Gunung Rinjani dalam beberapa minggu terakhir," jelas Budi Gunawan melalui siaran pers, Jumat (18/7/2025).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi keselamatan pendaki dan memastikan standar keamanan yang lebih baik, pihaknya sepakat bahwa jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup sementara secara total hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Menko mengatakan, selama masa penutupan, akan dilakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) pendakian dan SOP evakuasi darurat agar lebih responsif dan efektif dalam kondisi ekstrim. Selain itu juga akan dilakukan perbaikan fasilitas keamanan dan sarana darurat di sepanjang jalur pendakian.

Sebelum jalur dibuka kembali, lanjut Menko Polkam, akan dilakukan verifikasi kelayakan oleh Basarnas, TNI, Polri, dan Tim Mountaineering Indonesia. “Pembukaan hanya dilakukan setelah semua pihak menyatakan jalur aman dan layak digunakan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menko Polkam mengimbau kepada seluruh masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi keputusan ini demi keselamatan bersama. Menko juga mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam upaya meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko di Gunung Rinjani.

“Keselamatan jiwa pendaki adalah prioritas. Jalur hanya dibuka kembali jika seluruh standar keamanan telah terpenuhi melalui koordinasi lintas instansi,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Sebelumnya diberitakan, dua warga negara asing (WNA) asal Belanda dan Swiss terjatuh saat mendaki di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). Insiden pertama menimpa pendaki Swiss bernama Benedikt Emmenegger, yang terjatuh pada Rabu (16/07/2025).

Korban memulai pendakian via Jalur Sembalun pada Selasa (15/07/2025). Ia dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Sehari berselang, pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar Van Hulten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (17/07/2025).

Meski waktu kejadian berbeda, keduanya terjatuh di lokasi yang sama, yakni di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau Posko Basarnas setempat.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi