www.okenews.net: Sosialisasi
Tampilkan postingan dengan label Sosialisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sosialisasi. Tampilkan semua postingan

Senin, 27 Oktober 2025

Fauzan Khalid: Penting, Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Pulau Lombok, H, Fauzan Khalid mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pengawasan dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan pemilu.

“Idealnya semua kita ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Tidak saja dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi semua elemen masyarakat, termasuk pemilih dan penyelenggara pemilu,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum bersama Bawaslu, di Senggigi, Lombok Barat, NTB, Jumat (24/10/2025).

Fauzan dalam penjelasannya mencontohkan, warga yang melaporkan pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih, misalnya, merupakan salah satu bagian dari tindakan pengawasan partisipatif. Contoh lainnya seperti mengingatkan atau menegur warga jika ditemukan adanya praktik politik uang (money politics) juga merupakan bagian dari pengawasan pemilu.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB periode 2008-2013 ini, semua elemen masyarakat harus peka terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu. “Kalau ada yang salah, kita luruskan, kalau ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Jangan abai supaya penyelenggaraan pemilu berlangsung langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil atau jurdil,” jelas Fauzan.

Penyelenggara pemilu, kata Fauzan, juga haus kita awasi bersama-sama. Pengawasan pemilu di era saat ini pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di era digital saat ini pun, pelaporan pelanggaraan pemilu sebagai salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan secara digital, seperti melalui aplikasi atau platform online yang disediakan penyelenggara pemilu.

“Saya melihat peran masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Pelibatan  masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu,”

Fauzan menyatakan, dengan adanya pengawas dari masyarakat, penyelenggara pemilu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi potensi kecurangan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kurangnya pemahaman dan informasi dari masyarakat. 

Fauzan mengatakan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu dan cara-cara untuk berpartisipasi. 

“Program-program pendidikan pemilih yang melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat vital untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan,” ucap Fauzan, Bupati Lombok Barat periode 2016-2024 ini.

Selasa, 21 Oktober 2025

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Tidak Abaikan Politik

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI

Okenews.net – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengajak masyarakat agar tidak mengabaikan politik dan terus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam setiap proses demokrasi.

“Masyarakat jangan sekali-kali mengabaikan politik. Kita semua harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup, terutama dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran politik adalah melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Fauzan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (21/10/2025).

Menurut Fauzan, pendidikan politik menjadi sangat penting karena masih maraknya praktik politik uang (money politics) dalam setiap momentum pemilu. “Praktik klientelisme, yakni pertukaran dukungan politik dengan imbalan materi, harus dicegah. Ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan kehidupan demokrasi kita,” tegas alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1999 ini.

Fauzan yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Barat periode 2016–2024, menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi memang telah berjalan cukup baik secara prosedural. Namun secara substansial, masih banyak catatan yang harus dibenahi, terutama terkait praktik politik uang yang masih sering terjadi di lapangan.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. “Sanksi hukum sering kali sulit diterapkan karena terkendala batas waktu tindak pidana pemilu. Kalau tidak ada batas waktu, proses pemilu tidak akan pernah selesai karena ada proses banding dan seterusnya,” jelasnya.

Fauzan menegaskan bahwa masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. “Pilihlah calon pemimpin sesuai hati nurani. Lihat rekam jejak dan kemampuannya, jangan hanya karena pencitraan di media sosial. Pastikan calon yang dipilih benar-benar layak dan memiliki integritas,” pesannya.

Lebih lanjut, Fauzan mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap politik, sebab seluruh kebijakan dan anggaran pembangunan merupakan hasil keputusan politik. “Makanya, kita tidak boleh apatis. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh keputusan politik. Karena itu, kita harus peduli dan berpartisipasi aktif,” tegasnya.

Sementara itu, Mukril Hakim, salah satu peserta dari Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi pendidikan politik seperti ini sangat bermanfaat untuk membuka wawasan masyarakat.
“Terima kasih Pak Fauzan yang sudah memberikan penjelasan dengan sangat baik. Alhamdulillah, kami mendapat banyak ilmu dan akan meneruskan pemahaman ini kepada masyarakat lainnya,” ujarnya.

Sabtu, 18 Oktober 2025

Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Fauzan Khalid Anggota DPR RI Dapil NTB

Okenews.net-Empat pilar kebangsaan merupakan fondasi penting bagi seluruh rakyat untuk membangun identitas dan karakter bangsa. Empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, landasan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi kerangka bagi kita untuk berkontribusi secara konstruktif”. 

Pernyataan ini disampaikan Anggota MPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok. H. Fauzan Khalid, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Bagik Polak, Lombok Barat, NTB, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Fauzan, yang juga Anggota Komisi II DPR RI, empat pilar kebangsaan digali dari sosial budaya yang hidup di masyarakat. Empat pilar ini terus direvitalisasi, diperkuat, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Empat pilar kebangsaan ini bersumber dari agama. Saya yakin tidak ada yang bertentangan dengan agama apa pun,” jelas Fauzan, yang menjabat Bupati Lombok Barat pada periode 2016 hingga 2024.

Fauzan menambahkan, Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan suku.

Undang-Undang Dasar 1945, kata Fauzan, memberikan kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara mengajarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan. 

“Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita harus mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.” ucap Fauzan.

Fauzan mengingatkan, agar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya caranya dengan tidak menyebarkan berbagai informasi atau berita-berita yang tidak benar atau hoaks.

“Mari kita semua ikut serta menjaga stabilitas negara, dengan tidak mendistribusikan berita hoaks. Manfaatkan era digital dengan menyampaikan narasi positif di berbagai saluran media, termasuk di media sosial. Mari kita jaga bersama keamanan negara kita.’ tuturnya.

Fauzan dalam sosialisasi ini juga minta agar semua elemen masyarakat untuk mendukung berbagai pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Selain itu, Upaya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Tanah Air juga patut didukung oleh semua rakyat Indonesia.

“Upaya pemberantasan korupsi dilakukan Presiden antara lain dengan mengambil alih jutaan hektar lahan sawit illegal. Presiden juga sedang berusaha mengambi alih tambang-tambang illegal. Semuanya ini akan dikembalikan untuk kesejahteraan semua rakyat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Kamis, 08 Agustus 2024

Alishter NTB Gelar Pelatihan Pestisida Terbatas ke Petani Lombok Timur.

Alishter NTB Gelar pelatihan Herbisid Terbatas
Okenews.net--Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas (Alishter) berikan pelatihan khusus kepada petani pengguna Pestisida Terbatas, kegiatan yang dilakukan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pertanian Lombok Timur dan Dinas Kesehatan Lombok Timur, demi memaksimalkan penggunaan Herbisida yang sering digunakan dalam perawatan di lahan pertanian, agar lebih faham cara penggunaanya.

Pelatihan yang di hadiri Kurang lebih 100 Orang petani di seluruh penjuru Lombok Timur Khusunya yang dibwah naungan Alishter tersebut dilangsungkan di kawasan wisata Padag Guar Gili Lampu, Kamis, 08/08/2024

H.Syaprizal Direktur Eksekutif Alishter menjelaskan, sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang pestisida, pasal yang menyatakan bahwa seseorang yang akan menggunakan pestisida terbatas harus di latih oleh perusahaan atau asosiasi yang bergedak dibidangnya.

Lanjutnya, dari amanat undang undang tersebut pelatihan ini juga bertujuan untuk meningaktkan wawasan dan kesadaran diri bagi petani terhadap keselamatan, dan bagaimana mengelola pestisida dengan baik dan benar.

Dari kegiatan ini juga diharapkan para petni dapat menghitung dengan baik kebutuhan pesetisida yang dibutuhkan dalam suatu luasan lahan.

"Saya yakin, selama ini para petani khususnya di Lombok Timur telah puluhan tahun bergelut dengan pastisda, dengan pengaplikasiannya yang secara tidak benar dan hanya di gunakan dengan sembarangan," ungkapnya.

Dikatakanya juga, Sejak Alishter berdiri dari 2015 yang lalu, hingga tahun ini Alishter telah melakukan pelatihan kurang lebih di 341 titik di seluruh penjuru Indonesia, dengan jumlah petani kurang lebih 3000 petani yang telah dilatih.

 "Di Lombok Timur ini merupakan kegiatan yang ketiga yang diselenggarakannya, dari beberapa titik, dan hari ini di kacematan sambalia,"tambahnya.

Ia juga berharap, dari pelatihan yang dilaksanakanya bisa merubah pola pikir masyrakat terkait pengginaan pastisida terbatas ini, masyrakat juga diharpkan sadar terkait bahaya dari penggunaan pastisida terbatas tanpa menggunakan aturaan dan APD yang memadai,

"Saya harap kedepanya petani di Lombok Timur bisa lebih sadar tekait bahaya dari pastisida, dan saya harap petani lebih faham tatacara penggunaannya." Tutupnya

Sementara itu, ketua Alishter NTB Abdullah, SP.,MM.Inov. juga menyampaikan, kegiatan yang dilakukan hari ini jga diharapkan dapat menambah wawasan masyrakat, terkait bahaya pastisida terbatas, dan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar.

"Saya berharap dari pelatihan yang dilakukan siang ini dapat menambah wawsan terkait bahaya penggunaan pastisida terbatas yang tidak mengikuti aturan,"ungkapnya.

Dari pelatihan yang di hadiri 100 orang petani ini jga dapat di sosialisasikan ke petani yang lain, bagimana penggunaan pastisida yang baik dan benar.

"Kita harapkan yang hadir hari ini juga dapat memberitahukan ke petani yang tidak hadir supaya faham bagimna menggunakan pastisida terbatas yang benar.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala UPT Dinas pertanian Sanusi menyampaikan, kegatan pagi ini turut di apresiasinya, selain memberikan pemahaman lebih, kegiatan siang ini jga diharapnya dapat menambah hasil tani yang melimpah oleh para petani.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan postif ini, saya harap dari pelatihan ini, petani lebih sadar akan keselamatan diri dalam penggunaan pastisida." Tutupnya singgkat.

Sementara itu, M. Uzai Salah seorang petani yang ikut pelatihan menyampaikan, Ia sangat berterimasih atas pelatihan ini karena selama ini hanya melihat pengunaan dari label herbisida yang dibeli di toko pertanian.

"Dengan pelatihan ini kami langsung melihat dan memperaktikkan secara langsung baik dari segi takaran penggunaan hingga tatacara penggunaan agar aman," ungkap Uzai.

Tak lupa Diakhir acara pelatihan, peserta diberikan pendemoan cara mengaplikasikan pastisida yang benar, dengan menggunakan APD Lengkap saat sedang di aplikasikan di tanaman atau lahan para petani, serta di bagikan surat keterangan pelatihan. Surat ini menandakan mereka telah mendapatkan pemahanan penggunaan pestisida terbatas yang diselenggarakan Alishter. 

Minggu, 07 April 2024

Bangun Sinergitas dengan Insan Pers, Bapenda Lotim bersama FJLT Bedah Perda Pajak Daerah Terbaru

 

Pojok jurnalis, Fjlt bersama Bapenda Lotim
Okenews.net-- Pojok Jurnalis yang dilaksanakan Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bertemakan "Sosialisasi Regulasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bersama Insan Pers" bersama Bapenda Lombok Timur. Sabtu (6/4/2024)

Salah satu yang menjadi penopang lancarnya pembangunan di Daerah adalah dengan lancarnya masyarakat membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam rangka memaksimalkan pendapatan PBB pemda Lombok Timur luncurkan PERIR LOTIM yang dapat diakses melalui search google.

Hal itu disampaikan, Tohri Habibi, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Lombok Timur, Pajak sesuai pasal 1 ayat 22 UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Hal itu merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah sebesar besarnya untuk kemakmuran Rakyat.

Ada beberapa jenis pajak Daerah diantaranya PBB-P2 (pajak Bumi bangunan Perdesaan-perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan), PBJT (Pajak Barang dan jasa Tertentu), Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam & Batuan), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pjak Air Tanah (Sumur Bor Komersial).

"Ada pajak yang berlakunya pada tahuh 2025 yakni OPSEN PKB dan OPSEN BBNKB," sebut Habib.

Sementara untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dijelaskan Habib bahwa NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli.

"NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (PERDA 6/2023 Psl 1 ayat 15)," terang Habib.

Betapa pentingnya pembayaran PBB ini untuk pembangunan, Disampaika  bahwa 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah merupakan bagian pemerintah desa dalam bentuk BHPRD

"Artinya 90% pajak daerah juga masuk dalam mekanisme APBD yang minimal 10% APBD menjadi ADD," tegasnya.

Sementara untuk mempermudahan para wajib pajak dan tidak perlu datang ke kantor, Pemerintah Daerah Lombok memberikan kemudahan pada masyarakat.

Habib menyampaikan Cukup dengan mengetik PERIRI LOTIM di google search, pilih Lombok Timur periri Periksa mandiri SPPT, selanjutnya akan diarahkan ke menu Informasi SPPT PBB, tinggal masukkan NOP PBB (sesuai SPPT).

Setelah mengisi data yang sesuai maka akan muncul tinggal pilih PBB, maka jumlah tagihan PBB akan ditampilkan selanjutnya apakah mau dibayar langsung melalui online tinggal pilih bank pembayaran, baik Bank NTB Syariah, atau bank lain yang penting punya saldo digital atau bisa melalui Alfamart atau Indomart.

"Cukup dari rumah sudah bisa bayar PBB yang penting ada saldo digitalnya," tutup Habib.

Jumat, 14 Mei 2021

Satgas Pamtas Berikan Sosialisasi Bahaya Virus

Okenews – Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI -RDTL Sektor Timur bersama pos jajarannya tetap eksis memberikan sosialisasi pencegahan penyebaran corona virus desease (Covid)-19 kepada masyarakat wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.


Terkait dengan itu, Komandan Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro selaku Komandan Satgas Pamtas RI -RDTL Sektor Timur mengatakan penanganan virus corona sampai saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah, Jumat (14/5/2021).


“Kita semua harus ikut serta dan berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 minimal dengan mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga dapat mengurangi korban terpapar virus corona,” ujarnya.


Seperti diketahui, Kabupaten Belu sampai saat ini masih dalam perawatan sebanyak 3 orang, sembuh 234 orang dan meninggal sebanyak 13 orang.


“Ini berdasarkan data terakhir tanggal 10 Mei lalu yang dapat diakses melalui https://belukab.go.id/,” terang Bayu Sigit.


Pria kelahiran April 1980 itu mengingatkan seluruh personel pos jajarannya untuk tidak bosan dan tetap semangat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan membagikan masker atau lainnya sehingga virus corona betul-betul zero di NTT khususnya Kabupaten Belu.


Hari ini, personel Pos Dafala memberikan sosialisasi pencegah Covid-19 kepada masyarakat di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur tentang protokol Kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas serta 3T yaitu testing terhadap masyarakat yang terindikasi Coivd-19, tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak langsung dengan terpapar Covid-19 dan Treatmen atau pengobatan terhadap warga yang positif terpapar Covid-19.


Sedangkan personel Pos Fohulilik bersama masyarakat Dusun Fohululik Desa Lutharato Kecamatan Lamaknen Selatan membuat Posko Covid-19 untuk mengecek masyarakat yang keluar masuk dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Selamat Hari Pahlawan

Pendidikan

Hukum

Ekonomi