IWAPI Lombok Timur Diminta Garap Potensi Alam dan Buka Lapangan Kerja

Hermanamrullah    September 07, 2026   

IWAPI Lombok Timur Diminta Garap Potensi Alam dan Buka Lapangan Kerja

Okenews.net – Sebanyak 38 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lombok Timur periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan.

Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (7/9/2026), dan menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi keberadaan IWAPI yang dinilainya beranggotakan para pengusaha mandiri dan tangguh.

Menurutnya, para pengusaha yang tergabung dalam IWAPI selama ini mampu menjalankan usaha secara mandiri tanpa menjadikan pemerintah sebagai tumpuan utama dalam menjalankan bisnis.

"IWAPI ini isinya orang-orang baik, pengusaha mandiri yang tidak pernah merepotkan pemerintah atau meminta-minta proyek," ujar Bupati.

Ia berharap amanah kepengurusan selama lima tahun ke depan tidak berhenti pada pengembangan usaha masing-masing anggota. Ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian, yakni membangun usaha, membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat.

Bupati juga mendorong IWAPI Lombok Timur melihat potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia di daerah sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi usaha produktif.

"Lombok Timur ini sangat kaya. Apa yang tidak ada di daerah lain, di sini semua ada. Karena SDA kita melimpah, IWAPI harus berpikir bagaimana menyandingkan peluang usaha dengan potensi alam yang ada," katanya.

Menurut Haerul Warisin, kemajuan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor swasta menjadi bagian penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia mengajak IWAPI membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan digitalisasi dalam pengembangan bisnis.

Bupati berharap program kerja IWAPI periode 2026–2031 mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Keberhasilan sejati IWAPI adalah ketika kehadirannya mampu menghidupi keluarga, membantu tetangga, serta memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Lombok Timur Ny. Hj. Sri Mahyu Wardhani menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun mendatang.

Ia menilai amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur.

"Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur. Saya yakin dan percaya, berkat kerja sama serta kekompakan kita semua, IWAPI Lombok Timur mampu memberikan kiprah terbaiknya," ujarnya.

Sri Mahyu Wardhani menjelaskan, IWAPI tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan yang telah menjalankan usaha, tetapi juga terbuka bagi perempuan yang baru ingin memulai langkah di dunia kewirausahaan.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara aktivitas usaha dan peran perempuan dalam keluarga.

Di sisi lain, IWAPI Lombok Timur berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah, dalam mendorong perkembangan UMKM.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, IWAPI siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pelantikan 38 pengurus tersebut pun diharapkan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan menjadi titik awal bagi IWAPI Lombok Timur untuk menghadirkan program yang berdampak nyata terhadap kemajuan ekonomi daerah dan pemberdayaan perempuan selama periode 2026–2031.

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Hermanamrullah    September 03, 2026   

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Okenews.net – Potensi budidaya lobster di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan keramba jaring apung (KJA), fasilitas penyimpanan pakan, hingga minimnya ketersediaan benih dan pakan.

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).

Menurut Haerul, sebagian pembudidaya lobster di Lombok Timur masih mengandalkan KJA dengan konstruksi sederhana. Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang dimiliki wilayah selatan Lombok Timur.

Selain fasilitas KJA, pembudidaya juga menghadapi keterbatasan freezer untuk menyimpan kebutuhan pakan lobster. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah berulang dari tahun ke tahun.

“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan untuk lobster. Hampir tidak ada yang mereka punya,” ujar Haerul.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan benih. Menurutnya, keterbatasan benih turut menghambat pengembangan usaha budidaya lobster masyarakat.

Haerul berharap kunjungan Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat pesisir. Ia menyebut nelayan dan pembudidaya lobster masih menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, sebagaimana buruh tani.

“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” katanya.

Kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Titiek mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) dalam menyusun rekomendasi terkait tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurutnya, persoalan lobster tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola BBL. Maraknya penyelundupan BBL dinilai menimbulkan kerugian bagi negara maupun nelayan, terlebih harga BBL di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih perlu diperkuat. Indonesia, kata Titiek, jangan sampai hanya dikenal sebagai pemasok BBL, tetapi harus mampu berkembang menjadi salah satu produsen lobster budidaya terbesar di dunia.

Ia mengakui target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, tingkat kelangsungan hidup lobster yang belum optimal, sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga lamanya masa budidaya.

Karena itu, percepatan budidaya lobster membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Titiek juga menyebut aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu materi yang akan didalami dalam pembahasan Panja. Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Ia berharap pengembangan sektor lobster dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Dalam dialog bersama rombongan Komisi IV DPR RI, sejumlah nelayan dan pembudidaya turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Di antaranya keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.

Aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan lobster di Lombok Timur tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Dukungan sarana, teknologi, modal, benih, pakan, hingga kepastian pasar dinilai menjadi kunci agar masyarakat pesisir benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas tersebut.

Lombok Timur-Sumbawa Barat Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi

Hermanamrullah    Juli 30, 2026   

Lombok Timur-Sumbawa Barat Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi

Okenews.net – Upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kali ini, penguatan dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pertukaran strategi dan pengalaman pengendalian inflasi daerah.

Sinergi tersebut dikemas melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur dengan tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah”, Kamis (30/7).

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyambut baik kunjungan TPID Sumbawa Barat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial karena pergerakan harga, khususnya komoditas pangan, dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi hingga kondisi iklim dapat memberikan pengaruh terhadap harga di tingkat masyarakat. Karena itu, menurut Edwin, kerja sama antardaerah menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika tersebut.

“Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Wabup Edwin.

Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur selama ini menerapkan strategi 4K sebagai pijakan dalam pengendalian inflasi. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Implementasinya dilakukan melalui sejumlah program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Di sektor pertanian misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polybag yang diperuntukkan bagi anggota PKK dan GOW.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur juga membangun greenhouse untuk pengembangan cabai dan komoditas hortikultura dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar. Fasilitas tersebut dikelola BUMD PD Agro Selaparang sebagai salah satu upaya memperkuat produksi pangan daerah.

Intervensi juga dilakukan melalui sektor perlindungan sosial. Dinas Sosial menyalurkan bantuan belanja sembako dengan anggaran sekitar Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga pada desil 1 hingga 3.

Tak hanya bantuan pangan, pemerintah juga mengalokasikan bantuan tunai sekitar Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.

Beragam program tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Lombok Timur menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Melalui kegiatan Capacity Building ini, Lombok Timur dan Sumbawa Barat diharapkan tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan inflasi yang semakin dinamis.