Bupati Lotim Dorong Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Hermanamrullah    September 08, 2026   

Bupati Lotim Dorong Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Okenews.net — Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mendorong agar program pelatihan berbasis kompetensi tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi mampu melahirkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar dan potensi daerah.

Hal itu disampaikan Bupati saat menutup kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi sekaligus menyerahkan bantuan peralatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Lombok Timur, Selasa (8/9).

Menurut Haerul Warisin, ijazah pendidikan formal belum selalu menjamin seseorang memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, pelatihan menjadi ruang penting untuk membentuk kemampuan peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Ia meminta penyelenggara pelatihan ke depan lebih cermat membaca kebutuhan masyarakat dan perkembangan pasar kerja. Materi pelatihan, kata dia, sebaiknya tidak terus berulang pada jenis keterampilan yang sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang tersedia.

"Harus ada pemetaan kebutuhan masyarakat, latar belakang peserta, dan potensi yang ada di lingkungannya. Penyedia pelatihan harus jeli melihat peluang," tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya menyesuaikan keterampilan dengan bakat dan minat peserta. Dengan demikian, bantuan peralatan yang diberikan tidak berhenti sebagai fasilitas semata, tetapi benar-benar dapat digunakan untuk menunjang produktivitas dan membuka peluang usaha.

Ia menilai jenis keterampilan kekinian, termasuk content creator, juga memiliki peluang yang cukup besar sehingga perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Haerul Warisin mengapresiasi para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan menerima bantuan peralatan. Ia meminta seluruh bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Bupati juga membuka ruang bagi peserta untuk kembali memperdalam keterampilan apabila masih membutuhkan pemantapan materi.

"Jangan ragu untuk datang kembali memperdalam ilmu jika masih membutuhkan pemantapan. Yang penting semakin percaya diri dengan keterampilan yang dimiliki," pesannya.

Sementara itu, Perwakilan BPVP Lombok Timur, Haeruziyat, menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan anggaran APBN kepada sejumlah lembaga pelatihan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran yang saat ini mencapai sekitar 31 ribu orang di Lombok Timur.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan kompetensi yang lebih relevan, peserta diharapkan tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha sendiri.

Pada Agustus 2026, pemerintah pusat memberikan Anggaran Belanja Tambahan. Melalui dukungan tersebut, LLK Selong memperoleh alokasi pelatihan untuk 720 peserta yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

Selain memperoleh pembelajaran dari para instruktur, peserta juga mendapatkan fasilitas berupa peralatan yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha.

Haeruziyat mengingatkan peserta agar mengikuti program tersebut dengan serius dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan secara optimal. Kesempatan itu dinilai penting untuk membuka peluang karier sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat lain yang akan mengikuti pelatihan pada gelombang berikutnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyematan kartu nama secara simbolis oleh Bupati Lombok Timur. Selanjutnya, Bupati bersama Wakil Bupati Lombok Timur menyerahkan bantuan peralatan dari DBH-CHT kepada sejumlah perwakilan penerima.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris.

Di akhir kegiatan, Bupati berharap komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Ketenagakerjaan terus diperkuat agar program peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan berkesinambungan.

IWAPI Lombok Timur Diminta Garap Potensi Alam dan Buka Lapangan Kerja

Hermanamrullah    September 07, 2026   

IWAPI Lombok Timur Diminta Garap Potensi Alam dan Buka Lapangan Kerja

Okenews.net – Sebanyak 38 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lombok Timur periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan.

Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (7/9/2026), dan menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi keberadaan IWAPI yang dinilainya beranggotakan para pengusaha mandiri dan tangguh.

Menurutnya, para pengusaha yang tergabung dalam IWAPI selama ini mampu menjalankan usaha secara mandiri tanpa menjadikan pemerintah sebagai tumpuan utama dalam menjalankan bisnis.

"IWAPI ini isinya orang-orang baik, pengusaha mandiri yang tidak pernah merepotkan pemerintah atau meminta-minta proyek," ujar Bupati.

Ia berharap amanah kepengurusan selama lima tahun ke depan tidak berhenti pada pengembangan usaha masing-masing anggota. Ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian, yakni membangun usaha, membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat.

Bupati juga mendorong IWAPI Lombok Timur melihat potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia di daerah sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi usaha produktif.

"Lombok Timur ini sangat kaya. Apa yang tidak ada di daerah lain, di sini semua ada. Karena SDA kita melimpah, IWAPI harus berpikir bagaimana menyandingkan peluang usaha dengan potensi alam yang ada," katanya.

Menurut Haerul Warisin, kemajuan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor swasta menjadi bagian penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia mengajak IWAPI membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan digitalisasi dalam pengembangan bisnis.

Bupati berharap program kerja IWAPI periode 2026–2031 mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Keberhasilan sejati IWAPI adalah ketika kehadirannya mampu menghidupi keluarga, membantu tetangga, serta memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Lombok Timur Ny. Hj. Sri Mahyu Wardhani menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun mendatang.

Ia menilai amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur.

"Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur. Saya yakin dan percaya, berkat kerja sama serta kekompakan kita semua, IWAPI Lombok Timur mampu memberikan kiprah terbaiknya," ujarnya.

Sri Mahyu Wardhani menjelaskan, IWAPI tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan yang telah menjalankan usaha, tetapi juga terbuka bagi perempuan yang baru ingin memulai langkah di dunia kewirausahaan.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara aktivitas usaha dan peran perempuan dalam keluarga.

Di sisi lain, IWAPI Lombok Timur berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah, dalam mendorong perkembangan UMKM.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, IWAPI siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pelantikan 38 pengurus tersebut pun diharapkan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan menjadi titik awal bagi IWAPI Lombok Timur untuk menghadirkan program yang berdampak nyata terhadap kemajuan ekonomi daerah dan pemberdayaan perempuan selama periode 2026–2031.

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Hermanamrullah    September 03, 2026   

KJA Sederhana, Budidaya Lobster Lotim Masih Terkendala

Okenews.net – Potensi budidaya lobster di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan keramba jaring apung (KJA), fasilitas penyimpanan pakan, hingga minimnya ketersediaan benih dan pakan.

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).

Menurut Haerul, sebagian pembudidaya lobster di Lombok Timur masih mengandalkan KJA dengan konstruksi sederhana. Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang dimiliki wilayah selatan Lombok Timur.

Selain fasilitas KJA, pembudidaya juga menghadapi keterbatasan freezer untuk menyimpan kebutuhan pakan lobster. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah berulang dari tahun ke tahun.

“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan untuk lobster. Hampir tidak ada yang mereka punya,” ujar Haerul.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan benih. Menurutnya, keterbatasan benih turut menghambat pengembangan usaha budidaya lobster masyarakat.

Haerul berharap kunjungan Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat pesisir. Ia menyebut nelayan dan pembudidaya lobster masih menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, sebagaimana buruh tani.

“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” katanya.

Kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Titiek mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) dalam menyusun rekomendasi terkait tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurutnya, persoalan lobster tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola BBL. Maraknya penyelundupan BBL dinilai menimbulkan kerugian bagi negara maupun nelayan, terlebih harga BBL di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih perlu diperkuat. Indonesia, kata Titiek, jangan sampai hanya dikenal sebagai pemasok BBL, tetapi harus mampu berkembang menjadi salah satu produsen lobster budidaya terbesar di dunia.

Ia mengakui target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, tingkat kelangsungan hidup lobster yang belum optimal, sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga lamanya masa budidaya.

Karena itu, percepatan budidaya lobster membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Titiek juga menyebut aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu materi yang akan didalami dalam pembahasan Panja. Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Ia berharap pengembangan sektor lobster dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Dalam dialog bersama rombongan Komisi IV DPR RI, sejumlah nelayan dan pembudidaya turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Di antaranya keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.

Aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan lobster di Lombok Timur tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Dukungan sarana, teknologi, modal, benih, pakan, hingga kepastian pasar dinilai menjadi kunci agar masyarakat pesisir benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas tersebut.

Wabup Lotim Minta Data Desil Dibenahi, Bantuan Harus Tepat Sasaran

Hermanamrullah    September 02, 2026   

Wabup Lotim Minta Data Desil Dibenahi, Bantuan Harus Tepat Sasaran

Okenews.net-Persoalan data desil menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di tengah upaya memperbaiki penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) agar lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Nurul Ijtihad, Dusun Benteng Utara, Desa Landang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Rabu (2/9).

Menurut Edwin, data desil yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat merupakan bagian dari sistem pendataan kesejahteraan sosial. Data tersebut bersumber dari pendataan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang pengelolaannya melibatkan operator di tingkat desa.

Karena itu, ia meminta masyarakat memahami mekanisme pendataan sekaligus mendorong pemerintah desa untuk memastikan data yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

“Data harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” kata Edwin.

Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur saat ini terus menggenjot program Perlinsos sebagai bagian dari upaya memperbarui dan memutakhirkan data masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, berbagai program bantuan pemerintah diharapkan tidak salah sasaran.

Selain bantuan sosial, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui kepesertaan BPJS Kesehatan yang pembiayaannya mendapat dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBD.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, mulai jenjang SD hingga SLTA.

Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah mendapat peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan yang layak.

Di hadapan masyarakat Landang Nangka Utara, Edwin juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak hanya bergantung pada transfer anggaran, tetapi mulai memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran menuntut pemerintah desa lebih kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Desa Landang Nangka Utara dinilai memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Potensi yang ada harus dimanfaatkan secara optimal agar desa semakin mandiri dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Sejumlah program pemerintah juga telah masuk ke wilayah Landang Nangka Utara, termasuk program Desa Berdaya. Program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan potensi ekonomi dan kemandirian desa.

Sementara itu, peringatan Maulid Nabi dalam kesempatan tersebut diisi tausiyah TGH. Ismail Thohir. Ia mengulas berbagai keistimewaan Nabi Muhammad SAW, termasuk bulan kelahiran, tanah kelahiran, hingga tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah SAW.

Ia mengingatkan bahwa Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Peringatan tersebut semestinya menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW.

Karena itu, masyarakat diajak memperbanyak membaca shalawat sebagai salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus meneladani akhlak dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Lotim Mulai Uji Coba Digitalisasi Bansos

Hermanamrullah    Juli 31, 2026   

Lotim Mulai Uji Coba Digitalisasi Bansos

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai menerapkan transformasi digital dalam penyaluran dan pendataan bantuan sosial melalui Portal Perlinsos. Program tersebut resmi diluncurkan dalam tahap uji coba di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat pagi (31/7).

Peluncuran itu dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi keterlibatan para agen dan masyarakat yang ikut mendukung penerapan sistem digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, keberadaan agen menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat memahami sekaligus menggunakan sistem baru tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.

Bagi Haerul, status sebagai daerah pilot project harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola data sosial. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan membuat proses pendataan masyarakat menjadi lebih mutakhir dan mampu mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk bekerja bersama menyukseskan program tersebut. Ia menekankan, proses pendataan tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki nilai sosial karena menyangkut masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik dalam laporannya menjelaskan bahwa Lombok Timur termasuk dalam 43 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan sistem digital dalam perlindungan sosial.

Dengan dimulainya uji coba ini, Pemkab Lombok Timur berharap proses pemutakhiran data masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga basis data perlindungan sosial semakin akurat dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.