.png)
Riset Akademik Sekda Lombok Timur Temukan Celah Penanganan Stunting di Daerah
 |
| Pojok Jurnalis, Forum Jurnalia Lombok Timur (FJLT) |
Okenews.net- Upaya penurunan angka stunting di Lombok Timur dinilai memerlukan terobosan baru yang tidak semata bertumpu pada birokrasi dan anggaran. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi “Pojok Jurnalis” yang digelar Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Selasa malam (06/01/2026), dengan agenda utama membedah disertasi doktoral Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik.
Dalam forum tersebut, Juaini memaparkan hasil riset mendalam yang melatarbelakangi disertasinya berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Timur”. Ia menyoroti fenomena stagnasi penanganan stunting, meskipun intervensi pemerintah terus digencarkan.
“Kita punya regulasi, anggaran, dan struktur kelembagaan yang lengkap, tetapi dampaknya belum signifikan di tingkat keluarga. Ini menunjukkan ada jurang antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat,” tegas Juaini.
Data menunjukkan, Lombok Timur masih berada di posisi bawah dalam capaian penurunan stunting di NTB, tepatnya peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota. Kondisi ini, menurut Juaini, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kebijakan yang terlalu fokus pada capaian administratif (output), namun abai pada perubahan perilaku masyarakat (outcome).
Berbeda dari riset kebijakan pada umumnya, Juaini mengaku terjun langsung ke lapangan dengan tinggal bersama keluarga berisiko stunting di Kecamatan Masbagik dan Kembang Kuning. Dari pengalaman tersebut, ia menemukan bahwa akar persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
“Ada ibu yang tidak menyusui bukan karena tidak mampu, tetapi karena persepsi sosial yang keliru dan kurangnya pemahaman. Faktor stigma dan budaya sangat kuat memengaruhi perilaku,” ungkapnya.
Temuan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan baru bernama SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting).
Model SIPETAS dirancang sebagai kritik terhadap pola konvensional penanganan stunting. Juaini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III meliputi sumber daya, birokrasi, disposisi, dan komunikasi dengan kekuatan modal sosial dan kearifan lokal.
Pendekatan ini menempatkan tokoh informal seperti tuan guru, tokoh adat, dan pemimpin komunitas sebagai aktor utama perubahan.
“Di banyak desa, suara tokoh agama dan tokoh adat jauh lebih didengar dibandingkan instruksi birokrasi. Ini potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan,” jelas Juaini.
Keunggulan SIPETAS lainnya adalah pendekatan komunikasi berbasis budaya dan agama, sehingga pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, model ini dinilai berkelanjutan karena menitikberatkan pada perubahan kesadaran, bukan ketergantungan pada anggaran.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah panelis, di antaranya Dr. Amrullah (Staf Ahli Gubernur NTB), Saparwadi (aktivis sosial), serta tokoh agama dan peneliti. Para panelis sepakat bahwa SIPETAS mampu menjawab tantangan klasik di daerah berkembang, di mana kepatuhan sosial seringkali lebih kuat kepada tokoh informal dibandingkan institusi formal negara.
Model ini juga dinilai adaptif karena memperhitungkan perbedaan karakter sosial antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Lombok Timur.
Menuju Kebijakan Resmi Daerah
Setelah melalui forum diskusi publik, disertasi Juaini dijadwalkan menjalani Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026.
Juaini berharap, hasil risetnya tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata.
“Saya ingin SIPETAS bisa diadopsi ke dalam RPJMD Lombok Timur, agar kebijakan penurunan stunting benar-benar menyentuh akar persoalan dan menjamin masa depan generasi yang lebih sehat,” pungkasnya.
