www.okenews.net: stunting
Tampilkan postingan dengan label stunting. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label stunting. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Januari 2026

Angka Stunting Lotim Masih Tertinggi di NTB, Wabup Tekankan Validasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka kegiatan Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/01/2026).

Dalam forum tersebut, Wabup yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) menilai pendampingan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh program penanganan stunting benar-benar berbasis pada data yang valid dan terukur.

Ia mengungkapkan, Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius karena tercatat sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting mencapai 22,39 persen, dan pada Januari 2026 kembali ditemukan penambahan kasus sebesar 0,8 persen atau 545 kasus baru.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Karena itu, saya minta agar data yang ada benar-benar dicek dan divalidasi ulang, terutama data dari 21 kecamatan, agar intervensi yang kita lakukan tepat sasaran,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya sekaligus Koordinator Substansi Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi kunci pencapaian target nasional penurunan stunting.

Ia menyebutkan, berdasarkan RPJMN, target prevalensi stunting nasional ditetapkan sebesar 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara tepat ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memperkuat tata kelola data melalui sistem terintegrasi seperti SIPD dan sistem sektoral lainnya.

“Kolaborasi TP3S hingga tingkat kecamatan, desa, dan dusun harus diperkuat karena merekalah garda terdepan penanganan stunting,” ujarnya.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi data yang lebih konkret dan akurat, sehingga menjadi rujukan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting di Lombok Timur ke depan.

Jumat, 09 Januari 2026

Sekda Lombok Timur Raih Doktor, Dinilai Hadirkan Solusi Nyata Penurunan Stunting

Ketua Barisan Pemuda Nusantara Lombok Timur

Okenews.net-Ketua Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Timur, Saparwadi, menilai keberhasilan H. Juaini Taufik menyelesaikan studi doktoral pada universitas muhamadiyah jakarta di tengah kesibukannya sebagai Sekretaris Daerah merupakan capaian yang patut diapresiasi secara luas.

“Di tengah beban kerja yang sangat padat, beliau mampu menuntaskan pendidikan doktoral dengan sangat baik, bahkan menghadirkan solusi konkret bagi daerah. Ini bukan hal yang mudah dan layak menjadi teladan,” kata Saparwadi, yang akrab disapa Bung Wadik, kepada media, Selasa (06/01/2026).

Menurut Bung Wadik, disertasi yang melahirkan Model SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting) menunjukkan kedalaman pemikiran dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat. Model tersebut menegaskan bahwa penurunan stunting tidak cukup diselesaikan melalui regulasi dan prosedur administratif semata, tetapi membutuhkan perubahan perilaku keluarga dan keberlanjutan praktik di tingkat komunitas.

Ia menilai, keunggulan Model SIPETAS terletak pada kemampuannya menggabungkan peran birokrasi dengan tokoh lokal sebagai aktor strategis kebijakan. “Pendekatan ini lebih membumi. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh sosial yang kuat dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan,” ujar Bung Wadik.

Selain itu, Bung Wadik menyoroti pendekatan komunikasi dan tata kelola data dalam model tersebut. Transformasi komunikasi kebijakan dari pola top-down menjadi berbasis budaya dan nilai lokal, serta pemanfaatan data sebagai umpan balik kebijakan, dinilainya sebagai langkah maju dalam praktik pemerintahan daerah.

“Model SIPETAS tidak hanya relevan untuk Lombok Timur, tetapi juga berpotensi diterapkan di daerah lain, bahkan secara nasional, terutama di wilayah dengan karakter sosial-budaya yang kuat,” tambahnya.

Bung Wadik berharap capaian akademik H. Juaini Taufik dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan aparatur negara bahwa pendidikan tetap dapat dikejar di tengah tanggung jawab besar.

“jangan menunggu keadaan ideal untuk belajar. Di tengah tekanan, keterbatasan, dan kesibukan setinggi apa pun, ilmu pengetahuan tetap bisa dikejar dan justru di sanalah lahir solusi nyata bagi bangsa,” pungkas Bung Wadik.

Rabu, 07 Januari 2026

Riset Akademik Sekda Lombok Timur Temukan Celah Penanganan Stunting di Daerah

Pojok Jurnalis, Forum Jurnalia Lombok Timur (FJLT)

Okenews.net- Upaya penurunan angka stunting di Lombok Timur dinilai memerlukan terobosan baru yang tidak semata bertumpu pada birokrasi dan anggaran. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi “Pojok Jurnalis” yang digelar Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Selasa malam (06/01/2026), dengan agenda utama membedah disertasi doktoral Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik.


Dalam forum tersebut, Juaini memaparkan hasil riset mendalam yang melatarbelakangi disertasinya berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Timur”. Ia menyoroti fenomena stagnasi penanganan stunting, meskipun intervensi pemerintah terus digencarkan.


“Kita punya regulasi, anggaran, dan struktur kelembagaan yang lengkap, tetapi dampaknya belum signifikan di tingkat keluarga. Ini menunjukkan ada jurang antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat,” tegas Juaini.


Data menunjukkan, Lombok Timur masih berada di posisi bawah dalam capaian penurunan stunting di NTB, tepatnya peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota. Kondisi ini, menurut Juaini, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kebijakan yang terlalu fokus pada capaian administratif (output), namun abai pada perubahan perilaku masyarakat (outcome).


Berbeda dari riset kebijakan pada umumnya, Juaini mengaku terjun langsung ke lapangan dengan tinggal bersama keluarga berisiko stunting di Kecamatan Masbagik dan Kembang Kuning. Dari pengalaman tersebut, ia menemukan bahwa akar persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.


“Ada ibu yang tidak menyusui bukan karena tidak mampu, tetapi karena persepsi sosial yang keliru dan kurangnya pemahaman. Faktor stigma dan budaya sangat kuat memengaruhi perilaku,” ungkapnya.


Temuan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan baru bernama SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting).


Model SIPETAS dirancang sebagai kritik terhadap pola konvensional penanganan stunting. Juaini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III meliputi sumber daya, birokrasi, disposisi, dan komunikasi dengan kekuatan modal sosial dan kearifan lokal.


Pendekatan ini menempatkan tokoh informal seperti tuan guru, tokoh adat, dan pemimpin komunitas sebagai aktor utama perubahan.


“Di banyak desa, suara tokoh agama dan tokoh adat jauh lebih didengar dibandingkan instruksi birokrasi. Ini potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan,” jelas Juaini.


Keunggulan SIPETAS lainnya adalah pendekatan komunikasi berbasis budaya dan agama, sehingga pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, model ini dinilai berkelanjutan karena menitikberatkan pada perubahan kesadaran, bukan ketergantungan pada anggaran.


Diskusi ini menghadirkan sejumlah panelis, di antaranya Dr. Amrullah (Staf Ahli Gubernur NTB), Saparwadi (aktivis sosial), serta tokoh agama dan peneliti. Para panelis sepakat bahwa SIPETAS mampu menjawab tantangan klasik di daerah berkembang, di mana kepatuhan sosial seringkali lebih kuat kepada tokoh informal dibandingkan institusi formal negara.


Model ini juga dinilai adaptif karena memperhitungkan perbedaan karakter sosial antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Lombok Timur.

Menuju Kebijakan Resmi Daerah

Setelah melalui forum diskusi publik, disertasi Juaini dijadwalkan menjalani Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026.

Juaini berharap, hasil risetnya tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata.


“Saya ingin SIPETAS bisa diadopsi ke dalam RPJMD Lombok Timur, agar kebijakan penurunan stunting benar-benar menyentuh akar persoalan dan menjamin masa depan generasi yang lebih sehat,” pungkasnya.


Rabu, 12 November 2025

Bupati Lotim Raih Penghargaan Nasional Berkat Keberhasilan Program “GENTING” Tekan Stunting

Bupati Lombok Timur

Okenews.net– Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Jakarta, Rabu (12/11/2025), Bupati Haerul menerima penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam menjalankan program inovatif pengendalian stunting.


Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Lotim sebagai Tim Pengendali Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terbaik di wilayah Regional II, berkat implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang dinilai berhasil dan berdampak nyata.


Program GENTING menjadi salah satu inovasi unggulan Pemda Lombok Timur dalam menekan angka stunting melalui pendekatan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Melalui gerakan ini, masyarakat didorong untuk menjadi “orang tua asuh” bagi keluarga berisiko stunting—mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, hingga balita sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih menyeluruh dan tepat sasaran.


Rakornas yang mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” ini turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Dalam arahannya, Wapres Gibran menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target nasional.


“Kita perlu terus memperkuat sinergi lintas sektor. Target kita adalah menurunkan angka stunting nasional menjadi 14,2 persen pada tahun 2029,” tegas Wapres Gibran.


Capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi daerah seperti GENTING mampu menjadi model pengendalian stunting yang efektif sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Penghargaan tersebut juga menegaskan komitmen kuat Bupati Lombok Timur dalam mendukung program prioritas nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.


Jumat, 26 September 2025

Bupati Lotim Raih Penghargaan Internasional Atas Keberhasilan Turunkan Stunting


Bupati Lotim Terima Penghargaan Bergengsi dalam Cara SEAMEO RECFON Outstanding Schools and Partners Appreciation 2025

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin menerima penghargaan bergengsi dalam acara SEAMEO RECFON Outstanding Schools and Partners Appreciation 2025. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan daerah tersebut dalam melaksanakan Program Anakku Sehat dan Cerdas atau Early Childhood Care, Nutrition, and Education (ECCNE).

Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai satu dari empat kabupaten dampingan di Indonesia yang berhasil mencapai 'Tahap Agung' dalam program ECCNE. Capaian tertinggi ini ditandai dengan pemenuhan kriteria penurunan prevalensi stunting pada balita sebesar minimal 2% per tahun, sebuah indikator penting dalam perbaikan gizi dan kesehatan anak usia dini.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan hasil kerja sama dan dukungan semua pihak. "Penghargaan ini adalah bukti kolaborasi yang solid dari seluruh jajaran pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat dalam memperkuat program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) serta serius menangani stunting di Lombok Timur," terang bupati usai menerima penghargaan di Jakarta pada Rabu 24 September 2025.

Acara yang mengusung tema "Capaian Program NGTS & ECCNE Wujudkan Gizi Optimal bagi Sumber Daya Manusia Berkualitas" ini diselenggarakan oleh SEAMEO RECFON (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition), sebuah organisasi regional di bawah naungan Kementerian Pendidikan Asia Tenggara.

Program ECCNE dan NGTS (Nutrition Goes to School) merupakan program unggulan SEAMEO RECFON yang diinisiasi sejak 2016/2017. Kedua program ini menerapkan pendekatan bertahap, baik di tingkat satuan pendidikan maupun kabupaten.

Hingga saat ini, capaian Program ECCNE menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 50 kabupaten/kota prioritas stunting di Indonesia telah mencapai Tahap Madya, dan 14 kabupaten termasuk Lombok Timur sebagai wilayah dampingan fokus (lokus) telah mencapai Tahap Utama. Ke depan, pada tahun 2025 ini, SEAMEO RECFON menargetkan delapan kabupaten dari 14 lokus dapat mencapai Tahap Paripurna atau Agung.

Penghargaan atas pencapaian tertinggi, termasuk yang diraih Lombok Timur, rencananya akan diserahkan secara resmi pada Pertemuan Wali Amanat (Governing Board Meeting) SEAMEO RECFON ke-14 yang akan digelar pada September 2025 di Jakarta.

Melalui pemberian penghargaan ini, SEAMEO RECFON berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan gizi optimal demi terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Adapun latar balakang program ini, untuk NGTS diinisiasi tahun 2016, berfokus pada penguatan gizi di sekolah. Hingga 2023, sebanyak 23 satuan pendidikan di Indonesia telah mencapai tahap mandiri/institusionalisasi. Sedangkan untuk ECCNE diinisiasi tahun 2017 berfokus pada perawatan, gizi, dan pendidikan anak usia dini untuk pencegahan stunting.

Keberhasilan Lombok Timur menjadi contoh konkret bagaimana komitmen pemerintah daerah dapat mendorong percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM sejak dini. 

Senin, 11 Agustus 2025

Wabup Lombok Timur Tegaskan Pencegahan Stunting Dimulai Sebelum Pernikahan

Okenews.net- Angka stunting di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi tantangan serius. Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, tetapi harus dimulai jauh sebelum itu bahkan sejak sebelum pernikahan.

“pencegahan harus menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Semua harus mendapat perhatian agar mata rantai stunting dapat diputus sedini mungkin,” ujar Wabup saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Gizi untuk Saluran Cerna Ideal dengan PMT (Gusi) Plus di Kantor Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Senin (11/08/2025).

Dalam kegiatan itu, Puskesmas memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 30 anak yang mengalami gizi kurang, termasuk sebagian yang sudah teridentifikasi stunting. Wabup mengapresiasi inisiatif ini, namun ia meminta data yang lebih terperinci untuk memisahkan anak dengan gizi kurang dan anak stunting.

“Dengan pemetaan yang jelas, pola intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dukungan dari Puskesmas, kader posyandu, dan pemerintah desa sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukaraja, Muksan Effendi, berharap kegiatan ini membangkitkan kembali kesadaran para ibu untuk memperhatikan asupan gizi anak, khususnya yang berusia di bawah dua tahun. Ia menekankan pentingnya edukasi pengolahan bahan pangan lokal untuk menunjang tumbuh kembang optimal.

Selain PMT berbahan pangan lokal, anak-anak penerima manfaat juga mendapatkan probiotik untuk menjaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi. Dari total 30 anak sasaran, 21 di antaranya berasal dari Desa Sukadamai dan 9 dari Desa Sukaraja.

Kamis, 21 Maret 2024

Dinas Kesehatan Lombok Timur Terus Berupaya Menekan Angka Stunting


Okenews.net- Dinas Kesehatan Bersama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen terkait Bahu Membahu terus Tekan angka penurunan Stunting di Lombok Timur, mengingat, pada 2021 lalu Posisi Lombok Timur berada di posisi pertama, Namun dengan adanya keinginan yanh kuat, lotim bisa mebekan angka tersebut.

"Angka Stunting di Lombok Timur ini terus mengalami penurunan, pertahunya penurunan Stunting mencapai 8 persen, Ungkapnya, 21/03/2024

H. Pathurrahman juga menegaskan, Dinas kesehatan dan Pemerintah Daerah akan terus berupaya melakukan yang terbaik, agar Kasus Stunting di Lombok Timur Ini terus bisa menurun.

"Beberpa keberhasialan dari kerja keras kami dalam memerangi stunting yaitu, pada 2021 lalu Lotim berada di Posisi pertama, seiring berjalannya waktu, hingga 2024 Lotim menepati posisi ke empat dalam memerangi Stunting," terangnya

Iapun berharap, seluruh masyarakat dan semua elemen turut andil ambil bagian dalam memerangi stunting, agar bisa di tekan sampai Lombok Timur ini dinyatakan bebas dari Stunting, Tutupnya

Disisi lain Pj. Bupati, pada kesempatan itu menyampaikan perlunya melakukan akselerasi penurunan prevalensi stunting untuk mencapai target 14% di tahun 2024 ini. Intervensi lebih terarah yang didukung tenaga gizi sebagai tenaga utama dan strategis, Ia menyebut para tenaga gizi merupakan aktor utama di Posyandu masing-masing karena pemahamannya. Kepada para TPG ia berpesan agar senantiasa kuat menghadapi tantangan kerja.

Lebih lanjut ia mengingatkan pula pentingnya pemutakhiran data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk peningkatan kualitas data. Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk semua balita mulai dari penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan balita secara benar dan valid. Ia mengingatkan agar melakukan verifikasi dan analisis terhadap data hasil pengukuran yang didapatkan dari Posyandu sebelum dientri ke dalam sistem e-PPGBM. “Pastikan pengukuran valid dan reliable, mengingat reliabilitasnya ditentukan oleh TPG,”katanya memberi semangat

Rabu, 08 November 2023

DP3AKB Lombok Timur Lakukan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II

 

Okenews.net-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) lakukan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) tahap II sekaligus evaluasi tahap sebelumnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama 2 kantor Bupati, Rabu (8/11/2023).

Kepala Dinas DP3AKB Lotim, H. Ahmad menyebut, sesuai rekomendasi pada penyelenggaraan AKS tahap I yang diselenggarakan pada Juni 2023 lalu untuk menghadirkan para pakar seperti S.PoG, spesialis anak (S.PA,), dan Ahli gizi, juga psikolog. Karenanya AKS tahap II ini merupakan tindak dan evaluasi.

Hasil hari ini merupakan lanjutan dari apa yang menjadi permasalahan di lokasi yang kami ambil di Kecamatan Labuhan Haji, tepatnya di Desa Kertasari, disana terdapat tiga dusun yang menjadi sasaran.

"Sekarang ini merupakan tindak lanjut dan evaluasi dari kegiatan yang telah kita lakukan," ucap H. Ahmad usai rapat AKS tahap II saat diwawancarai media ini.

Ia menyapaikan terdapat 4 sasaran dari AKS tersebut yakni diantaranya, calon pengantin (Catin), ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan Balita usia dibawah 5 tahun (Batita).

Hasil pertemuan tindak lanjut dan evalusi itu, dikatakan H. Ahmad, bahwa Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog (S,poG), dan Dokter Spesialis Anak merekomendasikan agar ibu hamil rutin melakukan USG dimana selama masa kehamilan dilakukan paling banyak enam kali dan minimal empat kali.

Kalau USG nya hanya sekali dua kali, paling hanya ditanya jenis kelamin tidak pernah dilihat perkembangan janin selama dalam kandungan.

"Bila tidak dilakukannya USG secara rutin, akan pemicu terjadinya stunting dan menjadi permasalahan dari 1000 HPK itu sendiri," terangnya.

"USG minimal dilakukan selama masa kehamilan itu empat kali," sambungnya.

Sehingga pada kegiatan tersebut para pakar juga merekomendasikan agar DP3AKB melalui petugas dibawah dan jajaran agar bisa memberikan pemahaman kepada ibu hamil atau keluarga yang beresiko stunting.

"Busui dan keluarga resiko stunting itu harus benar-benar didampingi oleh tim pendamping keluarga (TPK) dalam rangka memenuhi target USG," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Pj Sekda Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli menyampaikan bahwa berangkat dari angka stunting Lombok Timur saat ini yaitu 15,18 persen Pemda optimis dalam waktu beberapa bulan kedepan ikhtiar menurunkan angka stunting tak hanya diangka 14 persen saja tetapi dibawahnya lagi.

"Kita optimis dalam waktu beberapa bulan kedepan bagaimana ikhtiar dalam menurunkan angka stunting ini tak hanya di angka 14 persen saj bahkan sampai di angka 13 persen sangat kita harapkan," tutupnya.

Selasa, 11 Juli 2023

DP3KAB Lombok Timur Monitoring Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Tingkat Desa

 


Okenews.net- Dalam upaya untuk melawan masalah Stunting yang kerap mempengaruhi perkembangan anak-anak khususnya Lombok Timur, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah Daerah telah meluncurkan program Bangga Kencana untuk percepatan penurunan stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Untuk itu Dinas P3KAB Bersama perwakilan Dari Provinsi melakukan Monitoring terkait peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi kader BKB maupun TPK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahap 2 untuk Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan di Kelompok BKB. 

Acara tersebut berlangsung di Rupatama II Lantai II kantor Bupati Lombok Timur. Selasa (11/07/2023)

Kepala Dinas DP3AKB Lotim, H. Ahmat menyampaikan acara ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana perlu adanya monitoring oleh ASN Perwakilan BKKBN NTB untuk memperkuat pendampingan kepada petugas PKB dan P3K dalam rangka peningkatan efektivitas praktik serta lebih tepat dalam penanganan.

Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi kader BKB maupun TPK dalam pencegahan dan penanganan stunting maka perlu dilakukan orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola program Bangga Kencana dari Tingkat Provinsi sampai dengan Desa/Kelurahan bagi PKB/PLKB/PPPK.

"Kegiatan ini tentu untuk memberikan pemahaman bagi para petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya di Posyandu atau BKB masing masing," ucapnya.

Disebutkan H. Ahmat juga menyebut, untuk kelancaran program program yang ada maka Pemerintah Daerah maupun Provinsi NTB tentu harus di dukung oleh unsur utamanya dari lading sektor dibawah naungan DP3AKB Lombok Timur, semua kegiatan tersebut harus diikuti dan sudah dikoordinasikan disemua tingkatan mulai dari Kepala UPTD P3AKB di Sepuluh Kecamatan Kab. Lotim, dan Peserta dari unsur DP3AKB Kab. Lotim

"Untuk Kelancaran dan suksesnya program yang telah di rencanakan maka dari itu kami minta pada kepala UPTD P3AKB 10 (sepuluh) Kecamatan untuk menghadirkan petugas PKB PNS, PKB P3K dan PLKB Non PNS sesuai jumlah masing-masing Kecamatan," sebutnya.

Dilanjutkan H. Ahmat dengan upaya yang dilakukan ini akan bisa menjadi pemicu untuk percepatan penurunan stunting ditingkat paling dasar. Tentu dengan memberikan persiapan dan pembekalan pada petugas.

"Saya berharap dengan apa yang telah menjadi Ikhtiar dan harapan bersama bisa membuahkan hal positif sehingga percepatan untuk menekan angka stunting di kabupaten Lombok Timur bisa terwujud," tutupnya. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi